Jakarta, 10 Februari 2026
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 2025 Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 70 juta peserta di 10.225 puskesmas. Namun demikian, program yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) Bidang Kesehatan yang diusung Presiden Prabowo ini tidak hanya berhenti pada tahap deteksi dini.
Esensi dari skrining kesehatan adalah tata laksana lanjutan yang cepat dan tepat bagi setiap peserta yang ditemukan memiliki kelainan kesehatan, guna mencegah progresivitas penyakit ke tahap yang lebih kritis.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa keberhasilan CKG tidak dapat diukur semata dari jumlah peserta yang diperiksa, melainkan dari sejauh mana temuan kritis dapat ditindaklanjuti melalui pengobatan atau rujukan medis.
“Yang penting itu follow up-nya. Setelah cek, kemudian follow up-nya itu yang harus dijaga. Kalau ada yang tensinya tinggi, langsung dikonsultasikan ke poli dan diberikan obat supaya tidak hilang nanti,” ujar Pratikno saat meninjau satu tahun pelaksanaan program CKG di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa siang (10/2).
Data Puskesmas Kecamatan Cilandak yang menjadi rujukan implementasi CKG menunjukkan pentingnya sistem tata laksana lanjutan tersebut. Dari total 81.573 peserta yang diperiksa sepanjang 2025, sebanyak 17,05 persen atau sekitar 13.908 orang dinyatakan sakit dan memerlukan tindakan medis langsung di puskesmas. Sementara itu, 1,85 persen atau lebih dari 1.500 kasus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 19 persen hasil skrining CKG membutuhkan intervensi medis segera.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, menjelaskan bahwa sistem CKG kini dirancang untuk memastikan tidak ada kasus yang terlewat setelah pemeriksaan.
“CKG bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga melakukan tata laksana lanjutan dari hasil CKG. Jadi ini bukan sekadar deteksi, melainkan benar-benar perawatan,” jelas Rizka.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut mencakup penanganan penyakit seperti hipertensi dan diabetes yang langsung diberikan terapi di puskesmas, hingga kasus-kasus kritis seperti kekurangan enzim pada bayi baru lahir atau penyakit jantung bawaan yang segera dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan.
Pada pelaksanaan CKG tahun 2026, pemerintah semakin memperkuat sistem tindak lanjut dengan menambah cakupan skrining penyakit yang membutuhkan tata laksana lanjutan yang ketat. Selain pemeriksaan talasemia yang kini difokuskan pada balita usia dua tahun dan peserta didik kelas 7, program ini juga memperluas skrining kanker paru dan kanker usus besar bagi perempuan dan laki-laki, serta menambah deteksi penyakit kulit menular seperti kusta, skabies, dan frambusia.
Seluruh temuan dari pemeriksaan tersebut akan diikuti dengan protokol pengobatan atau rujukan yang jelas, sehingga deteksi dini benar-benar mampu mengurangi beban penyakit.
Melalui pendekatan yang lebih proaktif, tim CKG hadir langsung di tempat-tempat berkumpul masyarakat atau komunitas, seperti kantor, sekolah, dan organisasi. Dengan dukungan jaminan rujukan lanjutan yang terintegrasi dalam program ini, diharapkan masyarakat tidak hanya semakin sadar akan kondisi kesehatannya, tetapi juga dapat segera memperoleh pengobatan yang dibutuhkan sejak dini.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi hotline Halo Kemenkes di nomor 1500-567 atau melalui email [email protected] (UW/HY)
