Jakarta, 7 Juli 2026
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah strategi pengendalian tuberkulosis (TB) dengan mewajibkan pelacakan 100 persen terhadap keluarga dan kontak erat pasien. Langkah agresif ini diambil untuk memutus rantai penularan dan mempercepat target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan strategi baru tersebut saat membuka Forum Nasional Tuberkulosis 2026 di Jakarta, Selasa (7/7).
"Kalau mau sukses, tracing harus 100 persen. Kita jangan mancing di laut, tetapi mancing di kolam ikan. Yang sakit harus segera diobati, yang belum sakit harus dilindungi," ujar Wamenkes Beny.
Menurut Wamenkes Beny, selama ini penanganan TB cenderung berfokus pada pengobatan pasien yang sudah sakit tanpa memutus sumber penularan terdekat. Melalui strategi baru ini, Kemenkes akan memperluas pelacakan kontak erat dengan memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), rontgen portabel, dan tes cepat.
Wamenkes Beny memastikan anggaran pelaksanaan pelacakan pada 2026 telah siap. Ia juga meminta pemerintah daerah, fasilitas kesehatan swasta, organisasi profesi, hingga kader komunitas bergerak bersama.
"Strategi dan anggaran sudah ada, alat sedang disiapkan. Tinggal kita kerjakan bersama-sama," tegasnya.
Indonesia saat ini masih berada dalam daftar negara dengan beban TB yang signifikan. Berdasarkan data 2024, Indonesia menyumbang sekitar 10 persen kasus TB global, dengan perkiraan 1,08 juta orang sakit dan 126 ribu kematian akibat penyakit tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Prof. Asnawi Abdullah, mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir upaya pengendalian TB menunjukkan tren positif. Notifikasi temuan kasus meningkat 31 persen, sedangkan jumlah pasien yang diobati naik 27 persen.
Capaian tersebut didorong oleh penemuan kasus secara aktif dan pemanfaatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau puluhan juta warga. Kendati demikian, tantangan besar masih menghadang.
"TB bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Tantangan kita adalah deteksi kelompok berisiko, stigma masyarakat, akses di daerah terpencil, dan kesinambungan pengobatan," kata Asnawi.
Untuk mendukung kemandirian, Kemenkes tengah mengawal pengembangan PCR-TB buatan dalam negeri, pengembangan vaksin bersama perguruan tinggi, serta penambahan laboratorium mikrobiologi di sejumlah provinsi.
Selain kesiapan medis, tantangan psikososial berupa stigma masih menjadi kendala dalam upaya penuntasan TB. Veronika Jovelina Therik, penyintas TB resistan obat (TB-RO) asal Malang, Jawa Timur, membagikan kisahnya saat kehilangan mata pencaharian sebagai guru les akibat stigma negatif dari lingkungan sekitar.
Selama masa pemulihan, Veronika harus berjuang menghadapi efek samping pengobatan yang berat, seperti mual, penurunan berat badan secara drastis, hingga kesulitan berjalan sebelum akhirnya dinyatakan sembuh total.
"Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pasien TB tidak membutuhkan stigma, tetapi dukungan. TB resistan obat memang berat, tetapi bisa disembuhkan jika pasien patuh berobat sampai tuntas," tutur Veronika.
Menutup forum tersebut, Wamenkes Beny menegaskan empat pilar utama percepatan eliminasi TB, yakni pelacakan kasus secara masif melalui CKG, pengobatan segera bagi pasien, pemberian terapi pencegahan bagi kontak erat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa. Masyarakat yang mengalami gejala TB atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
