Jakarta, 9 Februari 2026
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tengah memfinalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue periode 2026–2029. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang kian nyata, sekaligus upaya mengejar target global "Nol Kematian akibat Dengue pada tahun 2030" (Zero Dengue Deaths by 2030).
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kemenkes RI, dr. Murti Utami, menegaskan bahwa pengalaman selama ini membuktikan intervensi tunggal tidak lagi cukup untuk membendung penyebaran dengue.
"Urbanisasi yang tinggi, perubahan iklim, dan peningkatan mobilitas masyarakat menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan preventif. Kita harus memadukan surveilans yang kuat, pelibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan agar selangkah lebih maju dari penyakit ini (Dengue)," terang Dirjen Murti dalam sambutannya di Forum Regional Dengue, yang berlokasi di Hotel JW Marriott Jakarta, Senin (9/2).
Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat tinggi kementerian kesehatan se-ASEAN, Sekretariat ASEAN, WHO, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para ahli, yang sepakat untuk menyusun rekomendasi kebijakan terintegrasi demi melindungi sekitar 670 juta penduduk ASEAN dari ancaman demam berdarah.
Empat Pilar Utama Pengendalian Dengue sebagai implementasi dari pendekatan terintegrasi tersebut, RAN 2026–2029 akan berfokus pada empat pilar utama:
1. Meningkatkan deteksi dini dan diagnosis kasus agar penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin.
2. Memperkuat tata laksana klinis dan sistem rujukan untuk menekan risiko kematian.
3. Memajukan pencegahan terintegrasi yang mencakup pengendalian vektor (nyamuk), pemanfaatan inovasi teknologi seperti Wolbachia, strategi vaksinasi, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat.
4. Memperkuat sistem surveilans terpadu dan peringatan dini (early warning system) untuk memastikan respons cepat saat terjadi wabah.
"Seluruh upaya dalam empat pilar ini akan ditopang oleh tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, kemitraan strategis, serta riset dan inovasi yang terus-menerus," tambah Dirjen Murti Utami.
Integrasi Lingkungan, Vektor, dan Manusia
Melengkapi pilar tersebut, Direktur Penyakit Menular, Prima Yosephine, menekankan pentingnya integrasi dalam pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pencegahan tidak boleh hanya fokus pada satu aspek.
"Kita harus mengontrol lingkungannya, vektor nyamuknya, dan manusianya melalui vaksin. Ketiganya harus jalan bersamaan secara komprehensif. Jangan sampai kita bicara vaksin tapi lingkungannya dibiarkan kumuh," tegas Prima.
Terkait inovasi, pemerintah berkomitmen melanjutkan program nyamuk ber-Wolbachia yang saat ini berjalan di lima kota. Evaluasi dari wilayah ini akan menjadi sasaran untuk perluasan secara bertahap ke 20 hingga 100 kota di masa depan. Sedangkan untuk vaksinasi, Kemenkes terus mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mulai mengadopsi vaksin dengue secara mandiri di wilayah masing-masing.
Kolaborasi ASEAN dan Tantangan Daerah
Strategi 4 pilar ini juga menjadi bahan diskusi dalam forum regional ini yang melibatkan negara-negara ASEAN. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Asnawi Abdullah, menyebut kolaborasi antarnegara sangat penting mengingat dengue adalah masalah kesehatan masyarakat yang melintasi batas negara.
Namun, tantangan terbesar tetap ada pada sinergi di dalam negeri. Ketua KOBAR (Fight Dengue Joint Coalition), Suir Syam mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat krusial.
"Mengingat angka kesakitan di Indonesia masih tinggi, tidak mungkin pemerintah pusat bekerja sendiri. Masyarakat dan pemerintah daerah harus bergerak bersama untuk mencegah dengue sejak dari sumbernya," pungkas dr. Suir Syam.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
