Jember, 24 Juli 2026

Kementerian Kesehatan terus memperkuat upaya penanggulangan Tuberkulosis (TB) melalui strategi deteksi dini, penemuan kasus secara aktif, dan perluasan akses layanan kesehatan hingga ke tingkat rumah tangga. Peluncuran Program Homecare bertajuk "Mewujudkan Dokter Keluarga untuk Masyarakat Tidak Mampu" di Kabupaten Jember dinilai menjadi salah satu inovasi yang mendukung penguatan layanan kesehatan primer sekaligus mempercepat penemuan kasus TB melalui pendekatan berbasis keluarga.

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, program Homecare yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan mampu melengkapi berbagai program prioritas Kementerian Kesehatan, termasuk pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan pemeriksaan foto rontgen bagi kontak erat pasien TB. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus memutus rantai penularan TB di masyarakat.

"Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus Tuberkulosis terbesar kedua di dunia. Karena itu kita harus melakukan langkah luar biasa. Selama ini pengobatan pasien TB sudah berjalan dengan baik, tetapi tantangannya adalah orang yang tinggal serumah atau kontak erat sering kali belum diperiksa. Di sinilah kita harus memperkuat deteksi dini agar penularan dapat dihentikan lebih cepat," ujar Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Octavianus, saat meresmikan Program Homecare di Kabupaten Jember, Jumat (24/7/2026).

Wamenkes menjelaskan, pada tahun ini Kementerian Kesehatan melaksanakan Cek Kesehatan Gratis dengan pemeriksaan foto rontgen di 53.335 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk 228 lokasi di Kabupaten Jember. Melalui pemeriksaan tersebut, masyarakat yang diduga TB dapat segera ditemukan dan diobati, sementara anggota keluarga atau kontak erat yang belum menunjukkan gejala akan diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) agar tidak berkembang menjadi penyakit aktif.

"Yang sakit kita obati, sedangkan yang belum sakit kita berikan obat pencegahan. Kuman TB bisa berada di dalam tubuh seseorang dan baru menimbulkan penyakit satu sampai dua tahun kemudian. Kalau diberikan terapi pencegahan lebih awal, kita bisa memutus rantai penularan sebelum penyakit berkembang," jelas Wamenkes.

Menurutnya, keberhasilan eliminasi TB tidak hanya bergantung pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat dalam menemukan kasus secara aktif dan memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas.

"Kami berharap pemerintah daerah ikut mengawal program ini. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan dukungan pelaksanaan CKG dengan foto rontgen. Yang terpenting adalah masyarakat mau datang untuk diperiksa sehingga kasus TB bisa ditemukan lebih cepat dan segera ditangani," tambah Wamenkes.

Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Ir. Iwan Sumule menilai perluasan akses layanan kesehatan hingga ke tingkat rumah tangga merupakan bagian penting dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan memiliki produktivitas yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai, risiko kehilangan produktivitas meningkat, beban pengeluaran rumah tangga bertambah, bahkan dapat mendorong keluarga jatuh atau kembali ke dalam kemiskinan. Karena itu, perluasan akses layanan kesehatan merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan," ujar Iwan.

Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. Menurutnya, inovasi pelayanan seperti Homecare menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang semakin mudah.

"Program Homecare menjadi contoh bagaimana pelayanan kesehatan dapat semakin dekat dengan masyarakat," ujar Kawendra.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menjelaskan bahwa Program Homecare lahir dari evaluasi pemerintah daerah setelah seluruh masyarakat tidak mampu memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Evaluasi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan kesehatan karena terkendala biaya transportasi maupun akses menuju fasilitas kesehatan.

"Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki jaminan kesehatan, tetapi juga benar-benar bisa memperoleh pelayanan. Karena itu tenaga kesehatan akan datang langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, memberikan edukasi, serta memanfaatkan telemedicine apabila diperlukan konsultasi dengan dokter," ujar Fawait.

Kementerian Kesehatan memandang sinergi antara Program Homecare dan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan pemeriksaan foto rontgen akan memperkuat upaya deteksi dini, mempercepat penemuan kasus aktif, meningkatkan cakupan terapi pencegahan, serta memutus rantai penularan TB di masyarakat. 

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM