Generasi Sehat, Masa Depan Hebat

Logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Integrasi Layanan Primer Diperkuat, Kemenkes Evaluasi Praktik di 23 Kabupaten/Kota

1,449

Yogyakarta, 21 November 2026

Integrasi Layanan Primer (ILP) menjadi upaya Kementerian Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, terintegrasi, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Melalui pendekatan siklus hidup, layanan kesehatan tidak lagi berjalan secara terpisah berdasarkan jenis penyakit atau program, tetapi terhubung sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.

Penguatan penerapan ILP tersebut dievaluasi melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan ILP di 23 Kabupaten/Kota Lokus Global Fund melalui komponen Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) Tahun 2026, yang berlangsung di Yogyakarta pada 17–21 November 2026.

“Melalui ILP, pelayanan tidak lagi disusun secara terpisah berdasarkan kelompok penyakit atau program, tetapi diintegrasikan berdasarkan siklus hidup,” ujar Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid.

Penerapan ILP dilakukan melalui sistem klaster di Puskesmas serta penguatan jejaring pelayanan hingga Puskesmas Pembantu (Pustu), Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKDK), serta Posyandu. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif diberikan secara lebih terpadu dan berkesinambungan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan evaluasi diikuti 250 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan, Puskesmas, serta mitra pembangunan. Evaluasi ini menjadi ruang untuk memperkuat komitmen dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengidentifikasi praktik baik serta tantangan pelaksanaan ILP di masing-masing wilayah.

Elvieda mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan pelayanan kesehatan primer, khususnya dalam pelaksanaan ILP. Menurutnya, berbagai pengalaman yang dibagikan dalam kegiatan tersebut menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat implementasi program di daerah.

Kementerian Kesehatan memperoleh dukungan Global Fund melalui komponen RSSH untuk mendukung penerapan ILP sekaligus mengintegrasikan program AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Hepatitis (ATMH) ke dalam pelayanan kesehatan primer.

Secara keseluruhan, penguatan ILP melalui hibah Global Fund Grant Cycle 7 (GC7) dan skema Debt to Health (D2H) telah menjangkau 60 kabupaten/kota di Indonesia. Pada 2026, penguatan ILP awalnya difokuskan di 20 kabupaten/kota, terdiri dari 10 lokus GC7 dan 10 lokus D2H. Melalui mekanisme reprogramming, cakupan kemudian diperluas dengan penambahan tiga wilayah di Papua, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Dengan demikian, terdapat 23 kabupaten/kota yang menjadi lokus penguatan ILP tahun ini.

Untuk melihat penerapan ILP secara langsung, peserta mengunjungi lima Puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Sentolo, Puskesmas Gamping 1, dan Puskesmas Kota Gede 2.

Kunjungan lapangan ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk melihat praktik baik penerapan ILP sekaligus bertukar pengalaman mengenai pelaksanaannya. Pengalaman dari kelima Puskesmas tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mengembangkan pelayanan kesehatan primer sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Selain kunjungan lapangan, peserta juga mengikuti diskusi bersama kepala desa/lurah dan kader kesehatan. Kegiatan dilengkapi gallery walk yang menampilkan capaian dan inovasi masing-masing daerah, serta Focus Group Discussion (FGD) regional untuk membahas tantangan dan merumuskan kebutuhan penguatan ILP ke depan.

Pengembangan Puskesmas sebagai Center of Excellence atau pusat percontohan implementasi ILP juga menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi. Puskesmas yang telah memiliki praktik baik diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain, sehingga pengalaman yang berhasil diterapkan dapat dipelajari dan dikembangkan secara lebih luas.

Namun, keberhasilan ILP tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas kesehatan yang telah menerapkan integrasi maupun tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan. Ukuran utamanya adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ketua CCM Indonesia, Prof. Asnawi Abdullah, PhD, menegaskan bahwa keberhasilan ILP harus dilihat dari manfaat nyata yang diterima masyarakat, termasuk peningkatan akses layanan, kualitas deteksi dini, tindak lanjut pelayanan, serta keterlibatan masyarakat dan komunitas.

“Ukuran sesungguhnya adalah apakah akses dan mutu layanan meningkat, apakah deteksi dini dan tindak lanjut berjalan lebih baik, serta apakah masyarakat dan komunitas semakin terlibat,” jelas Asnawi.

Untuk mencapai hal tersebut, Asnawi menekankan tiga hal yang perlu diperkuat bersama. Pertama, memastikan integrasi layanan ATMH berjalan dalam praktik sehari-hari. Kedua, memperkuat dukungan lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, desa, kader, komunitas, dan mitra pembangunan. Ketiga, menyiapkan keberlanjutan program, terutama dari sisi pembiayaan.

Integrasi layanan ATMH, lanjutnya, harus benar-benar diterapkan di seluruh jejaring pelayanan kesehatan primer, mulai dari Puskesmas hingga Pustu dan Posyandu. Penanganan tidak boleh berhenti pada skrining atau penemuan kasus, tetapi harus dilanjutkan dengan pendampingan dan tindak lanjut pasien.

“Pastikan HIV, TB, Malaria, dan Hepatitis benar-benar terintegrasi dalam praktik sehari-hari di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, mulai dari edukasi dan skrining sampai pendampingan dan tindak lanjut,” tegasnya.

Keberlanjutan program juga perlu dipersiapkan sejak awal. Pemerintah daerah perlu menyusun exit plan yang realistis, termasuk menentukan kegiatan prioritas, menghitung kebutuhan anggaran, mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif, serta membagi tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dukungan Global Fund harus menjadi katalis penguatan sistem kesehatan, bukan satu-satunya sumber pembiayaan,” ujar Asnawi.

Hasil evaluasi di 23 kabupaten/kota menunjukkan bahwa implementasi ATMH melalui pendekatan ILP telah mengalami kemajuan, terutama dalam penemuan kasus. Meski demikian, kesinambungan pelayanan di seluruh jejaring Puskesmas, Pustu, hingga Posyandu masih perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh layanan yang terhubung, mulai dari deteksi dini hingga tindak lanjut.

Evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang perlu dipastikan oleh pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan layanan, antara lain pemenuhan sumber daya manusia, bahan medis habis pakai (BMHP), sarana, pembiayaan, serta pencatatan. Dukungan pemerintah desa/kelurahan, kader, dan komunitas juga diperlukan melalui sistem dan kegiatan rutin di daerah.

Di sisi lain, berbagai praktik baik yang telah berkembang di 23 lokus menjadi modal untuk memperluas penerapan ILP. Pengembangannya perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan cakupan dan mutu pelayanan, tindak lanjut pasien, serta keberlanjutan program.

Menutup kegiatan evaluasi, Elvieda mengapresiasi antusiasme dan berbagai pengalaman yang dibagikan peserta selama pertemuan berlangsung. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan semangat dan komitmen bersama untuk mengintegrasikan pelaksanaan program di daerah.

“Sangat antusias dan sangat inspiratif apa yang teman-teman sampaikan. Ini menunjukkan geliat bagaimana kita bersama-sama mengintegrasikan pelaksanaan program. Tinggal bagaimana kita melanjutkan semangat ini agar program terus berjalan,” ujar Elvieda.

Ia juga mengingatkan bahwa dukungan yang masih tersedia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, sekaligus diiringi strategi dari pemerintah daerah agar program tetap berjalan dalam jangka panjang.

“Kita bersyukur masih mendapatkan dukungan. Mudah-mudahan kita tetap berjuang, dan kami juga memohon teman-teman di daerah menyiapkan strategi agar program ini terus berlanjut,” tambahnya.

Melalui evaluasi ini, Kementerian Kesehatan mendorong agar penguatan ILP tidak bergantung pada dukungan pembiayaan hibah. Capaian dan praktik baik yang telah dibangun perlu terus dikembangkan dan menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan primer, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih dekat, berkualitas, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupannya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. 

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Previous Article
Indonesia Resmi Bergabung dengan IARC, Perkuat Riset dan Penanganan Kanker Bertaraf Internasional


KALENDER KEGIATAN