Jakarta, 10 November 2026

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan mengatur seluruh platform pelayanan kesehatan digital di Indonesia. Regulasi tersebut mencakup praktik telemedisin, pencatatan rekam medis, hingga penetapan tarif layanan untuk memastikan inovasi digital berjalan secara aman, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan Wamenkes Dante dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia, Sandbox Kesehatan Summit 2026, di Jakarta, Selasa (10/11). Forum ini sekaligus menandai tiga tahun pelaksanaan program Sandbox Kesehatan hasil kolaborasi Kemenkes RI dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

"Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur the duty of the government is to govern yaitu memberikan regulasi bagi seluruh platform digital kesehatan yang ada di Indonesia," tegas Wamenkes Dante.

Menurut Wamenkes Dante, perkembangan inovasi kesehatan digital semakin pesat sejak pandemi COVID-19. Berbagai layanan berbasis informatika mulai bermunculan, mulai dari telemedisin, konsultasi kesehatan daring, hingga aplikasi PeduliLindungi. Bahkan, saat ini masyarakat mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mencari informasi dan memeriksa keluhan kesehatan sebelum berkonsultasi dengan dokter.

Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan tantangan terkait keakuratan dan akuntabilitas informasi kesehatan yang beredar di ruang digital.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes menerbitkan buku panduan Sandbox Kesehatan sebagai acuan pengujian inovasi, termasuk AI dan telemedisin, agar pengembangannya dapat dipertanggungjawabkan. Melalui regulasi ini, layanan telemedisin harus terintegrasi dengan pencatatan rekam medis yang baik, informasi kesehatan memiliki dasar pertanggungjawaban hukum, serta praktik telemedisin diatur secara menyeluruh.

Pengaturan tersebut juga mencakup aspek perizinan praktik dokter yang memberikan konsultasi, termasuk Surat Izin Praktik (SIP), hingga penetapan tarif pelayanan kesehatan digital.

Selain memastikan akuntabilitas, Wamenkes Dante menekankan bahwa digitalisasi kesehatan harus memperluas akses masyarakat, bukan justru memperlebar kesenjangan pelayanan antarwilayah. Melalui platform digital, masyarakat di daerah, termasuk Papua, diharapkan dapat mengetahui dan mengakses dokter terdekat sesuai kebutuhan layanan kesehatan spesifik.

"Pelayanan digital justru tidak akan memperbesar kesenjangan, melainkan mendekatkan layanan kesehatan secara konkret kepada masyarakat," tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, Eko Sulistijo, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sandbox Kesehatan Summit 2026 merupakan wujud komitmen Kemenkes dalam mendorong pengujian inovasi teknologi kesehatan sebagai bagian dari transformasi kesehatan.

"Inovasi teknologi kesehatan membuka peluang para inovator Indonesia untuk memberikan solusi peningkatan pelayanan masyarakat, mulai dari layanan primer hingga rujukan. Inovasi yang lolos uji di Sandbox akan didorong agar direkomendasikan secara regulasi maupun industrial, bergabung dengan para mitra yang memperkaya layanan," ujar Eko.

Dukungan terhadap pengembangan ekosistem inovasi kesehatan digital juga disampaikan Head of Economics and Social Affairs British Embassy, Samuel Hayes. Ia mengatakan Inggris bangga dapat mendukung Kemenkes RI dalam mengembangkan regulatory sandbox untuk inovasi kesehatan sejak 2023.

Hayes mencatat, pada tahun pertama pelaksanaannya, hanya 15 inovator yang mendaftar. Kini, lebih dari 60 inovasi telah mengikuti proses pengujian, dengan 39 di antaranya memperoleh akreditasi.

"Inggris sebenarnya menjadi negara pertama yang memperkenalkan regulatory sandbox pada 2015 melalui Financial Conduct Authority, setara OJK, untuk layanan keuangan. Kami memiliki pengalaman yang kaya untuk dibagikan kepada Indonesia," ujar Hayes.

Lebih lanjut, Hayes menilai Inggris memiliki posisi strategis dalam pengembangan inovasi kesehatan digital karena berada di garis depan dalam aspek keselamatan dan etika AI. Kolaborasi kedua negara di bidang kesehatan digital ini berlandaskan kemitraan strategis Inggris–Indonesia, Nota Kesepahaman antara Kemenkes RI dan Department of Health and Social Care Inggris, serta platform kesehatan Tangguh+ yang menyatukan berbagai bentuk kerja sama tersebut.

Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Inggris dapat semakin erat seiring dengan perkembangan inovasi teknologi kesehatan di masa mendatang.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM