Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 7 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

• koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 136 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 263 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
• pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
• penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
• pelaksanaan administrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 394 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 505 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 624 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• penyusunan laporan hasil pegawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 668 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 751 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 838 Staf Ahli terdiri atas :

• Staf Ahli Bidang Ekonomi KesehatanStaf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang ekonomi kesehatan.
• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang teknologi kesehatan dan globalisasi.
• Staf Ahli Bidang Desentralisasi KesehatanStaf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang desentalisasi kesehatan.
• Staf Ahli Bidang Hukum KesehatanStaf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang hukum kesehatan.

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 841 alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi
• pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi, dan pengelolaan data dan informasi
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi, dan pengelolaan data dan informasi dan
• pelaksanaan administrasi pusat

Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 897 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitas penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan
• pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan
• pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan dan
• pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 877 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan
• pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan
• pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiyaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan dan
• pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis determinan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 861 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 860, Pusat Analisis Determinan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

• penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan intelegensia
• pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan intelegensia
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan intelegensia dan
• pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 917 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pemberdayagunaan sumber daya, fasilitasi pelayanan kesehatan haji
• pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji
• pelaksanaan administrasi Pusat.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 101 dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

• pengelolaan opini publik, produksi komunikasi, dan peliputan
• pelaksanaan hubungan media dan lembaga
• pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Kerja Sama Luar negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016 pasal 86, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

• penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri ilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan
• penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 67 dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 66, Biro Kepegawaian meneyelenggarakan fungsi :

• pengelolaan urusan pengadaan pegawai
• pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai
• pengelolaan urusan pengembangan pegawai
• penyaiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 tahun 2015 pasal 48 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

• penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
• pelaksanaan advokasi hukum
• penataan organisasi dan tata laksanan
• fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 29 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

• koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan
• koordinasi dan pengelolaan akutansi dan pelaporan keuangan
• koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa
• koordinasi dan pengelolaan barang milik negara dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 10 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

• penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program transfer daerah
• penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran pendapatan dan belanja negara
• penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 116 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 115, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

• pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol
• pelaksanaan urusan kerumahtanggan
• pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi
• pengelolaan urusan gaji dan
• pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro