Jakarta, 11 Juni 2026
Kementerian Kesehatan RI mendorong seluruh pelaku usaha sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan investasi, serta percepatan pertumbuhan industri kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang lebih lengkap untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor kesehatan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.
“Kalau sektor-sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata nasional kita dorong lebih cepat, peluang mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan semakin besar. Sektor kesehatan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Menkes Budi dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor Kemenkes Jakarta pada Kamis (11/6/2026).
Menkes menjelaskan bahwa jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6 persen, industri farmasi 7,5 persen, dan industri alat kesehatan mencapai sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kontribusi ekonomi sektor kesehatan belum tergambarkan secara utuh karena aktivitas usaha kesehatan masih tersebar dalam berbagai kelompok statistik ekonomi.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha, investasi, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, Menkes mengajak seluruh rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, industri alat kesehatan, hingga organisasi profesi untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan. Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
“Kalau data yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Karena itu saya mengajak seluruh pelaku usaha dan organisasi di sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Menurut Amalia, sensus ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data.
“Sensus Ekonomi pada esensinya merupakan general check-up bagi ekonomi Indonesia. Melalui sensus ini kita dapat melihat kondisi terkini ekonomi nasional sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.
Ia menambahkan, BPS bersama Kementerian Kesehatan saat ini juga tengah mengembangkan Health Satellite Account untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional. Upaya tersebut akan semakin kuat dengan dukungan data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak hanya berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional yang terus berkembang.
“Data yang lengkap dan berkualitas akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, memperbaiki regulasi, mendorong investasi, serta mempercepat transformasi kesehatan nasional,” ujar Prof. Asnawi.
Kementerian Kesehatan berkomitmen mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi aktif seluruh pelaku usaha diharapkan dapat menghasilkan data ekonomi kesehatan yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi pembangunan kesehatan dan ekonomi Indonesia.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (FP/DJ/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
