Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Rabu, 09 Februari 2022, Dibaca : 707.765 Kali

Kategori Data : Statistik Pegawai

Dipublikasikan Pada : Senin, 02 Mei 2016, Dibaca : 108.778 Kali

Kategori Data : Agenda

Dipublikasikan Pada : Minggu, 01 Mei 2016, Dibaca : 104.439 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Rabu, 13 Januari 2016, Dibaca : 591.773 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Rabu, 13 Januari 2016, Dibaca : 101.057 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 Januari 2016, Dibaca : 102.556 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 Januari 2016, Dibaca : 126.145 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 Januari 2016, Dibaca : 139.351 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 Januari 2016, Dibaca : 177.827 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 Januari 2016, Dibaca : 178.436 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 Januari 2016, Dibaca : 89.074 Kali

Kategori Data : Profil

Dipublikasikan Pada : Selasa, 12 Januari 2016, Dibaca : 167.816 Kali

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Selasa, 30 Juni 2015, Dibaca : 73.399 Kali

Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organsisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Senin, 29 Juni 2015, Dibaca : 66.287 Kali

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 7 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

• koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Minggu, 28 Juni 2015, Dibaca : 78.579 Kali

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 136 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Sabtu, 27 Juni 2015, Dibaca : 76.373 Kali

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 263 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
• pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
• penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
• pelaksanaan administrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Jumat, 26 Juni 2015, Dibaca : 72.351 Kali

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 394 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Kamis, 25 Juni 2015, Dibaca : 70.520 Kali

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 505 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Rabu, 24 Juni 2015, Dibaca : 63.606 Kali

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 624 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
• penyusunan laporan hasil pegawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Selasa, 23 Juni 2015, Dibaca : 68.717 Kali

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 668 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Juni 2015, Dibaca : 66.311 Kali

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 751 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
• pelaksanaan administrasi Badan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Minggu, 21 Juni 2015, Dibaca : 67.988 Kali

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 838 Staf Ahli terdiri atas :

• Staf Ahli Bidang Ekonomi KesehatanStaf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang ekonomi kesehatan.
• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
• Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang teknologi kesehatan dan globalisasi.
• Staf Ahli Bidang Desentralisasi KesehatanStaf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang desentalisasi kesehatan.
• Staf Ahli Bidang Hukum KesehatanStaf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang hukum kesehatan.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Sabtu, 20 Juni 2015, Dibaca : 64.974 Kali

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 841 alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi
• pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi, dan pengelolaan data dan informasi
• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi, dan pengelolaan data dan informasi dan
• pelaksanaan administrasi pusat

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Kamis, 18 Juni 2015, Dibaca : 67.820 Kali

Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 897 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitas penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan
• pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan
• pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan dan
• pelaksanaan administrasi Pusat.

Kategori Data : Tugas dan Fungsi

Dipublikasikan Pada : Rabu, 17 Juni 2015, Dibaca : 70.065 Kali

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 877 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

• penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan
• pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan
• pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiyaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan dan
• pelaksanaan administrasi Pusat.