Kementerian Kesehatan RI menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lanjut usia (lansia) yang sehat, aktif, mandiri, dan bermartabat melalui penyelenggaraan Indonesia Active Ageing Summit 2026 yang menjadi puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 di gedung C RSPON, Jumat (12/6/2026).

Mengusung tema “Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya”, peringatan HLUN tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia sekaligus memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif hingga usia lanjut.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka harapan hidup, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk tetap sehat, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik hingga usia lanjut.

“Tujuan kita bukan sekadar memperpanjang umur. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat dapat tetap aktif, produktif, dan bermartabat di usia lanjut. Kita ingin masyarakat Indonesia hidup lebih panjang dalam keadaan sehat, bukan hidup lebih lama tetapi dalam kondisi sakit,” ujar dr. Benjamin.

Saat ini Indonesia telah memasuki era ageing population dengan jumlah penduduk lansia mencapai sekitar 34 juta jiwa atau hampir 12 persen dari total populasi. Seiring meningkatnya angka harapan hidup, pemerintah terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif untuk mencegah penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian pada usia lanjut.

Menurut dr. Benjamin, sebagian besar beban penyakit yang dialami lansia sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat sejak usia muda. Penyakit seperti hipertensi, diabetes, stroke, hingga gagal ginjal menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian bersama.

“Banyak kasus stroke dan gagal ginjal sebenarnya berawal dari hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Karena itu, upaya menjaga kesehatan harus dimulai sejak usia produktif melalui pola makan sehat, aktivitas fisik yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebugaran fisik melalui aktivitas sederhana seperti berjalan kaki atau berolahraga minimal 30 menit sehari selama lima hari dalam seminggu. Aktivitas fisik terbukti membantu menjaga fungsi organ tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mempertahankan kemandirian lansia.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah juga mendorong penguatan sistem perawatan jangka panjang (long-term care) berbasis keluarga dan komunitas. Pendekatan ini dinilai penting mengingat semakin banyak lansia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di rumah.

“Ukuran kemajuan bangsa bukan hanya seberapa jauh kita melangkah, tetapi juga siapa yang kita lindungi sepanjang perjalanan. Lansia bukan beban, melainkan aset bangsa yang harus dijaga kesehatan, fungsi, dan martabatnya,” tegas dr. Benjamin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, mengatakan Kementerian Kesehatan terus memperluas layanan kesehatan ramah lansia melalui transformasi layanan primer.

Hingga saat ini, sebanyak 8.911 puskesmas telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang melayani seluruh siklus hidup termasuk kelompok lansia. Selain itu, sebanyak 9.013 puskesmas telah menyelenggarakan layanan perawatan jangka panjang dan 7.887 puskesmas telah menjadi puskesmas ramah lansia.

Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap sekitar 6,8 juta lansia juga menunjukkan sejumlah faktor risiko kesehatan yang masih perlu menjadi perhatian. Sebanyak 95 persen lansia tercatat kurang melakukan aktivitas fisik, 58 persen memiliki tekanan darah di atas normal, dan 51 persen mengalami kelebihan berat badan.

“Data ini menunjukkan bahwa upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit harus terus diperkuat agar lansia Indonesia dapat tetap sehat, aktif, dan mandiri,” kata dr. Endang.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI menekankan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan hasil yang terukur dalam kerja sama pendanaan filantropi di sektor kesehatan. Pesan itu disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin, dalam AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 di Pullman Jakarta Thamrin CBD, Kamis (11/6).

“Bagi kami, filantropi adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa didapat begitu saja. Kepercayaan harus diusahakan,” kata Menkes.

Ia menjelaskan, pemerintah membuka ruang bagi donor untuk menyalurkan dukungan melalui pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta, selama hasil yang dituju sejalan dengan prioritas kesehatan nasional. Ia mencontohkan upaya menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, pelaksana program bisa berasal dari sektor pemerintah maupun swasta.

Menkes meminta setiap aliran pendanaan didaftarkan ke Kemenkes agar hasilnya bisa dipantau. 

Dengan cara itu, kontribusi program pemerintah dan non-pemerintah dapat diukur secara transparan. Ia mengatakan, pendekatan ini juga memberi fleksibilitas bagi donor dalam menyalurkan pendanaan.

Dalam forum tersebut, Menkes menyebut sejumlah dukungan filantropi dan mitra pembangunan yang telah berjalan, antara lain dukungan Uni Emirat Arab untuk pembangunan rumah sakit di Solo, dukungan lembaga Jepang senilai 10 miliar yen untuk pembangunan rumah sakit 22 lantai, serta dukungan Vitamin Angel berupa jutaan tablet untuk membantu meningkatkan gizi ibu hamil. Ia juga menyebut kerja sama vaksinasi HPV bersama MSD dan mitra lain, termasuk pemanfaatan hibah untuk mempercepat ketersediaan vaksin.

Ia menekankan setiap program memiliki perhitungan yang jelas. Menkes mencontohkan rencana vaksinasi HPV untuk 50 juta ibu di Indonesia. Menurutnya, jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah, program itu baru bisa selesai dalam 20 tahun. Sementara setiap tahun sekitar 10.000 perempuan Indonesia meninggal karena infeksi HPV. Dengan dukungan pendanaan yang mempercepat vaksinasi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, sekitar 100.000 kematian bisa dicegah.

“Anggarannya ada, kesenjangannya ada, sehingga bisa diisi. Semuanya transparan. Setelah diterima, laporannya akan ada,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kemenkes dan AVPN telah menandatangani MoU kerja sama strategis untuk percepatan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada 13 Mei 2026. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dan CEO AVPN. Ruang lingkupnya mencakup mobilisasi sumber daya filantropi dan investasi sosial untuk program kesehatan prioritas nasional, dukungan inovasi dan teknologi kesehatan, penguatan jejaring multisektor, pelaksanaan proyek percontohan SDGs di sektor kesehatan, penyebarluasan informasi keanggotaan dan layanan AVPN, serta kerja sama lain sesuai kewenangan kedua pihak.

AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 merupakan forum regional pertama AVPN di Asia Tenggara yang mempertemukan pemimpin sektor korporasi, filantropi, farmasi, life sciences, dan kebijakan publik. Forum ini mengangkat empat fokus: memperkuat ekosistem kesehatan mental anak muda, mempercepat eliminasi kanker serviks, memajukan gizi ibu dan anak, serta pembiayaan inovatif untuk riset dan pengembangan penyakit menular.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memastikan kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan harga minyak tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam. 

Sementara itu, harga obat-obatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan tidak naik dan tetap terjaga.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, saat memberikan keterangan pers usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6).

"Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga," ujar Menkes Budi.

Ia menjelaskan, kenaikan nilai tukar dolar tidak serta-merta membuat harga obat ikut naik dengan persentase yang sama. Sebab, sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah.

Karena itu, pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar. Kenaikan di kisaran 10 hingga 20 persen dinilai masih masuk akal, sementara di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak.

"Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ," tegas Menkes Budi

Senada dengan Menkes, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalusia, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait perhitungan harga tersebut. Rizka memastikan penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20 persen.

"Paling tinggi 20 persen. Tergantung jenis obatnya, ada yang cuma menaikkan 5 persen atau 10 persen. Tapi tidak boleh lebih dari 20 persen," jelas Rizka.

Di tengah penyesuaian harga obat-obatan komersial atau non-BPJS, pemerintah menjamin harga obat-obatan yang masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan terdampak.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman

Kementerian Kesehatan RI mendorong seluruh pelaku usaha sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 guna menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan investasi, serta percepatan pertumbuhan industri kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah perlu memiliki data yang lebih lengkap untuk merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor kesehatan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

“Kalau sektor-sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata nasional kita dorong lebih cepat, peluang mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan semakin besar. Sektor kesehatan juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Menkes Budi dalam Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor Kemenkes Jakarta pada Kamis (11/6/2026).

Menkes menjelaskan bahwa jasa kesehatan tumbuh sekitar 7,6 persen, industri farmasi 7,5 persen, dan industri alat kesehatan mencapai sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kontribusi ekonomi sektor kesehatan belum tergambarkan secara utuh karena aktivitas usaha kesehatan masih tersebar dalam berbagai kelompok statistik ekonomi.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha, investasi, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, Menkes mengajak seluruh rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, industri farmasi, industri alat kesehatan, hingga organisasi profesi untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan. Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

“Kalau data yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Karena itu saya mengajak seluruh pelaku usaha dan organisasi di sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh. 

Menurut Amalia, sensus ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis data.

“Sensus Ekonomi pada esensinya merupakan general check-up bagi ekonomi Indonesia. Melalui sensus ini kita dapat melihat kondisi terkini ekonomi nasional sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Ia menambahkan, BPS bersama Kementerian Kesehatan saat ini juga tengah mengembangkan Health Satellite Account untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional. Upaya tersebut akan semakin kuat dengan dukungan data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak hanya berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional yang terus berkembang.

“Data yang lengkap dan berkualitas akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis bukti, memperbaiki regulasi, mendorong investasi, serta mempercepat transformasi kesehatan nasional,” ujar Prof. Asnawi.

Kementerian Kesehatan berkomitmen mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi aktif seluruh pelaku usaha diharapkan dapat menghasilkan data ekonomi kesehatan yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai fondasi pembangunan kesehatan dan ekonomi Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (FP/DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pada Rabu (10/6).

Peresmian rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat akses layanan kesehatan berkualitas hingga ke daerah atau wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata.

"Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan agar rakyat mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pembangunan dan renovasi rumah sakit di seluruh Indonesia, serta modernisasi puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kita sudah merencanakan dalam tiga tahun ke depan pembangunan dan renovasi sekitar 350 hingga 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia," kata Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional dengan mendistribusikan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di 514 kabupaten/kota.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menjelaskan bahwa pembangunan RSUD KH Muhammad Tohir merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas 66 rumah sakit daerah yang difokuskan untuk menangani lima penyebab kematian utama di Indonesia, yaitu stroke, penyakit jantung, kanker, penyakit ginjal, serta kesehatan ibu dan anak.

"Rumah sakit ini dibangun agar masyarakat Pesisir Barat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan spesialistik. Harapannya, kasus-kasus stroke, jantung, kanker, ginjal, serta layanan ibu dan anak dapat ditangani dan diselesaikan di sini," ujar Menkes Budi.

Menurut Menkes, pembangunan fisik rumah sakit telah selesai dan saat ini pemerintah tengah melengkapi berbagai alat kesehatan modern serta pemenuhan tenaga medis spesialis.

"Peralatan kesehatan untuk layanan stroke, jantung, kanker, dan ginjal sedang dalam proses pengiriman. Kami menargetkan dalam beberapa bulan ke depan seluruh alat dapat beroperasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lengkap dan berkualitas di daerahnya sendiri," katanya.

RSUD KH Muhammad Tohir akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang layanan rujukan, di antaranya CT Scan untuk penanganan stroke, peralatan kateterisasi jantung, mamografi untuk deteksi kanker payudara, fasilitas kemoterapi, serta layanan hemodialisis atau cuci darah bagi pasien penyakit ginjal.

Menkes juga menegaskan pentingnya tata kelola rumah sakit yang profesional dan berkelanjutan agar fasilitas yang telah dibangun dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kami tidak hanya membangun gedung dan menyediakan alat kesehatan, tetapi juga memperkuat tata kelola rumah sakit, kualitas pelayanan, serta pendampingan dari rumah sakit rujukan nasional agar layanan kesehatan di daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan," ujarnya.

Dengan beroperasinya RSUD KH Muhammad Tohir, masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dan wilayah sekitarnya kini memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan kesehatan rujukan, sekaligus mendukung pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau _Artificial Intelligence_ (AI) di bidang kesehatan dinilai tidak bisa dilakukan sembarangan karena menyangkut keselamatan dan nyawa pasien.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono saat membuka Konferensi Nasional tentang ekosistem kecerdasan buatan kesehatan di Jakarta, Senin (8/6).

“Ketika sebuah program komputer merekomendasikan diagnosis kepada seorang dokter, siapa yang bertanggung jawab jika rekomendasinya salah? Pertanyaan inilah yang membawa kita semua ke ruangan ini hari ini,” kata Dante.

Menurut Dante, penerapan AI di bidang kesehatan bukan sekadar soal kecanggihan teknologi, melainkan menyangkut hidup dan nyawa manusia. Karena itu, pemanfaatannya harus dibarengi tata kelola yang kuat, aturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta komitmen etika yang tidak bisa ditawar.

Ia mengakui AI membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari mendeteksi penyakit lebih dini, mempercepat diagnosis, hingga mengolah data kesehatan dalam jumlah besar. Namun, teknologi ini juga membawa risiko, seperti hasil yang bias atau keliru, kesalahan diagnosis, hingga ancaman terhadap keamanan data pasien yang bersifat pribadi.

Dante menegaskan, pemanfaatan AI di sektor kesehatan bukan lagi sekadar rencana, melainkan sudah berjalan di lapangan.

Sejak 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menggunakan AI untuk mendeteksi Tuberkulosis (TB) melalui alat rontgen portabel berteknologi AI. Hingga 2025, sekitar 200 ribu warga telah diperiksa menggunakan teknologi tersebut. Selain itu, sejumlah uji coba AI juga menunjukkan hasil yang menjanjikan.

Pada deteksi kanker paru bersama Harrison.ai, tingkat ketepatan AI dalam menemukan kasus mencapai 90 persen, lebih tinggi dibanding pembacaan dokter radiologi tanpa bantuan AI yang berada di angka 83 persen.

Sementara itu, pada deteksi stroke melalui CT scan otak bersama RSUP Dr. M. Djamil dan RS Pusat Otak Nasional, tingkat ketepatan AI dalam memastikan pasien yang benar-benar sehat mencapai 98 persen, dibandingkan 74 persen pada pembacaan manual.

Adapun pada skrining TB massal bersama Qure.ai, dari 38 ribu pemeriksaan, AI berhasil menemukan 4 ribu orang yang diduga TB sekaligus mendeteksi 12 ribu kelainan paru lainnya.

“Data ini membuktikan satu hal: AI tidak hanya mendeteksi satu penyakit, tetapi membuka peluang yang lebih besar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pasien,” ujar Dante.

Meski manfaatnya nyata, Dante menekankan teknologi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik agar risikonya dapat ditekan.

“Inovasi tanpa tata kelola adalah risiko. Dan tata kelola tanpa inovasi adalah stagnasi,” tegasnya.

Ia berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang konkret, mulai dari aturan alat kesehatan berbasis AI, tata kelola data, persetujuan pasien sebelum datanya digunakan, hingga penguatan kapasitas Komite Etik Penelitian Kesehatan dalam menilai penelitian yang menggunakan AI.

Konferensi Nasional bertajuk "Menuju Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Kesehatan yang Aman, Adil, dan Bertanggung Jawab"  tersebut digelar bersamaan dengan lokakarya mengenai penerapan panduan etik, persetujuan pasien, serta tata kelola data dalam AI kesehatan. Kegiatan berlangsung di Ruang Leimena, Gedung Adhyatma, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, menyampaikan bahwa dunia kini memasuki era yang sangat dipengaruhi AI. Teknologi ini mengubah cara hidup, cara bekerja, dan cara mengambil keputusan, termasuk dalam pelayanan kesehatan.

Menurutnya, AI telah menunjukkan manfaat nyata, mulai dari membantu diagnosis penyakit, mengembangkan pengobatan yang lebih sesuai bagi tiap pasien, hingga penggunaan robot di bidang kesehatan.

Namun, manfaat tersebut harus diimbangi perhatian serius terhadap keamanan data masyarakat.

“Penelitian ke depan harus didahului oleh suatu wadah yang mengawasi. Karena itu, Kementerian Kesehatan membentuk SATUSEHAT dan SATUSEHAT AI untuk menjaga agar data masyarakat Indonesia tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” terang Azhar.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (FP/UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta.

“Kita tidak hanya menyaksikan penandatanganan SKB, tetapi lebih kepada meneguhkan komitmen menghadirkan sistem perlindungan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut Menteri PPPA Arifah Fauzi, sistem ini membawa perubahan paradigma dalam penanganan korban kekerasan.

“Kalau sebelumnya sistem yang lama, korban seringkali harus menanggung beban tambahan dengan berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya sehingga ini memunculkan keengganan korban untuk melapor. Nah, pada sistem yang terbaru ini, yang terpadu, dimana seluruh kebutuhan korban mulai dari pengaduan, kesehatan, hukum, hingga rehabilitasi dipenuhi secara mudah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Penandatanganan SKB ini dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Hukum, Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban, serta Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Provinsi DKI Jakarta siap menjalankan mandat tersebut sebagai provinsi percontohan.

“Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kehormatan pertama kali dipilih untuk menjadi contoh dan saya sudah meminta kepada jajaran Pemerintah DKI Jakarta untuk secara sungguh-sungguh menerima mandat ini,” ujar Pramono Anung.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan tersebut akan dijalankan secara serius oleh Pemprov DKI Jakarta bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

Program percontohan ini disusun sebagai respons atas kompleksitas kasus kekerasan di wilayah perkotaan, tingginya kepadatan penduduk, mobilitas sosial yang dinamis, serta beragam bentuk kekerasan yang terjadi. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan berperspektif pada korban (victim oriented approach) yang menjamin hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara komprehensif. Seluruh proses pelayanan wajib menghindari reviktimisasi, menjamin kerahasiaan identitas, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak.

Tujuan dari program ini adalah untuk menguji efektivitas model layanan terpadu yang melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat, serta mengembangkan sistem layanan berbasis informasi yang terintegrasi.

Sebagai bagian dari pelaksanaan SKB, Kementerian Kesehatan menyatakan dukungannya terhadap program percontohan di Provinsi DKI Jakarta. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan pelayanan kesehatan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), penguatan sistem rujukan dan koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi program.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan menyediakan layanan medis, psikologis, dan medikolegal bagi korban KtPA, termasuk visum et repertum, pembiayaan layanan kesehatan, sistem rujukan terintegrasi, promosi kesehatan, dan deteksi dini kekerasan bagi perempuan dan anak.

Ketersediaan layanan kesehatan bagi korban KtPA di DKI Jakarta telah mencapai 100 persen, yakni pada 31 rumah sakit dan 44 puskesmas. Hal ini turut tercermin dalam proporsi pemberian layanan kesehatan bagi korban, sebesar 31,12 persen untuk perempuan dan 36,73 persen untuk anak.

Dengan dukungan tersebut, Kementerian Kesehatan akan turut memastikan bahwa layanan kesehatan terintegrasi dalam sistem pelayanan terpadu lintas sektor, sehingga korban perempuan dan anak dapat memperoleh layanan yang cepat, mudah diakses, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dalam SKB.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (vape dan sejenisnya). 

Salah satu substansi yang diatur dalam rancangan tersebut adalah standardisasi kemasan atau “plain packaging”, yaitu penyeragaman warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk, khususnya bagi anak dan remaja.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur standardisasi kemasan produk tembakau dan rokok elektronik.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda.

“Tujuan utama pengaturan kemasan seragam bukan untuk melarang produk yang legal, melainkan untuk mengurangi daya tarik visual yang selama ini membuat produk tembakau lebih menarik bagi anak-anak dan remaja. Kemasan rokok tidak boleh menjadi media promosi yang mendorong generasi muda mulai merokok,” ujar dr. Andi Saguni saat memberikan keterangan di Jakarta.

Dalam rancangan RPMK, kemasan produk tembakau dan rokok elektronik akan menggunakan warna yang seragam, sementara identitas merek dan font tetap dapat dicantumkan sesuai ketentuan yang berlaku. Peringatan kesehatan bergambar juga tetap dicantumkan secara jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko kesehatan akibat konsumsi produk tembakau.

Menurut dr. Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula.

“Ketika unsur desain yang menarik dikurangi, perhatian masyarakat akan lebih terfokus pada pesan kesehatan yang tercantum pada kemasan. Ini merupakan salah satu strategi yang terbukti efektif dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau,” katanya.

Kemenkes juga menegaskan bahwa penyusunan RPMK dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sejak tahun 2024, pemerintah telah menyelenggarakan sejumlah forum konsultasi publik, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menerima berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil.

“Seluruh masukan yang disampaikan dalam proses penyusunan regulasi telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Namun pada prinsipnya, kebijakan kesehatan harus tetap mengutamakan perlindungan masyarakat, terutama anak-anak, dari risiko kecanduan dan dampak buruk konsumsi tembakau,” lanjut dr. Andi.

Data menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Kemenkes berharap RPMK ini dapat memberikan kepastian pelaksanaan amanat PP Nomor 28 Tahun 2024 sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik yang lebih efektif.

Pemerintah juga memberikan masa penyesuaian yang memadai bagi pelaku usaha. Sesuai ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024, masa transisi berlangsung selama dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, yakni di sekitar Juli 2026. 

Dalam rancangan RPMK yang sedang disusun, pemerintah juga mengatur masa penyesuaian tambahan paling lama 12 bulan untuk implementasi ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik

“Perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, merupakan prioritas utama. Kami ingin memastikan generasi mendatang tumbuh lebih sehat, terbebas dari ketergantungan nikotin, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” tutup dr. Andi.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan standardisasi kemasan bukanlah hal baru di tingkat global. Sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi tembakau, antara lain Australia, Kanada, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Myanmar. 

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI terus mempercepat pemanfaatan teknologi robotika dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari agenda Transformasi Teknologi Kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya beban penyakit tidak menular, khususnya stroke, yang masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan disabilitas di Indonesia.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan RI dr. Yuli Farianti, menyampaikan bahwa teknologi robotik memiliki peran strategis dalam memperkuat layanan rehabilitasi, terutama bagi penyintas stroke yang membutuhkan pemulihan jangka panjang.

“Robot tidak hadir untuk menggantikan tenaga kesehatan. Sebaliknya, teknologi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas dan mendukung kinerja tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, presisi, dan berkelanjutan kepada pasien,” ujar dr. Yuli saat memberikan keynote speech pada BTL Robotics Academy di Bali, Kamis (4/6/2026).

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 3,9 juta penduduk Indonesia hidup dengan stroke dan penyakit tersebut menyebabkan lebih dari 337 ribu kematian. Selain itu, Indonesia menyumbang sekitar 6,5 persen beban disabilitas akibat stroke secara global. 

Menurut dr. Yuli, dampak stroke tidak hanya terlihat dari angka kematian, tetapi juga dari gangguan fisik dan kognitif jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, serta kemandirian penyintas. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan layanan rehabilitasi terus meningkat.

“Rehabilitasi bukan lagi layanan pelengkap. Rehabilitasi telah menjadi bagian esensial dari pelayanan kesehatan modern karena berperan penting dalam membantu pasien mendapatkan kembali fungsi dan kemandiriannya,” katanya.

Peningkatan kebutuhan layanan tersebut juga tercermin dari pembiayaan kesehatan. Klaim pelayanan terkait stroke meningkat dari Rp2,7 triliun menjadi Rp5,6 triliun hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan saat ini tengah membangun ekosistem robotika kesehatan yang terintegrasi. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, rumah sakit, dan mitra industri, serta penyusunan berbagai kebijakan pendukung.

“Kami tengah membentuk Komite Nasional Robotika Kesehatan serta menyiapkan fondasi bagi pengembangan pusat pelatihan, pelayanan, dan inovasi robotika kesehatan. Pada saat yang sama, kami juga mempersiapkan kerangka regulasi yang mendukung inovasi masa depan, termasuk telesurgery berbasis robotik dan pengembangan teknologi kesehatan dalam negeri,” jelas dr. Yuli.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan robotika kesehatan adalah memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, memperkuat kapasitas nasional, serta meningkatkan kualitas pemulihan pasien. 

Dalam kesempatan tersebut, dr. Yuli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kemajuan neurorehabilitasi di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

“Masa depan neurorehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemitraan yang kuat, kita dapat membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk memulihkan fungsi, memperoleh kembali kemandirian, dan membangun harapan baru,” tuturnya.

Kementerian Kesehatan berharap setiap inovasi yang dikembangkan di bidang robotika kesehatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung proses pemulihan pasien agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.

“Mari kita pastikan bahwa setiap inovasi yang kita kembangkan memiliki satu tujuan utama, yaitu membantu pasien pulih lebih baik, hidup lebih baik, dan kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna,” pungkas dr. Yuli.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, melakukan kunjungan kerja ke fasilitas hilirisasi milik SK Plasma Core Indonesia pada Rabu (3/6/). Kunjungan ini dilakukan guna meninjau langsung kesiapan komersialisasi pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia.

Dalam arahannya, Menkes Budi menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan akan memfasilitasi kemitraan strategis ini melalui integrasi ekosistem kelembagaan pemerintah agar proses hilirisasi berjalan optimal.

"Kami pasti akan mendukung penuh dan mencari cara terbaik untuk menstrukturkan kerjasama ini dengan baik. Pemerintah dapat bergerak melalui integrasi dengan institusi seperti Danantara, maupun sinergi dengan holding BUMN farmasi seperti Bio Farma”, Ujar Menkes Budi.

Lebih lanjut, Menkes Budi memastikan kerja sama ini benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas.

”Ke depan, kita akan menyusun peta jalan jangka panjang industri layanan kesehatan Indonesia untuk 5, 15, hingga 30 tahun mendatang yang mencakup sektor farmasi, layanan rumah sakit, hingga alat kesehatan. Jika kita bisa mengulang kecepatan pembangunan pabrik plasma ini untuk produksi bahan baku obat lokal, vaksin, dan obat inovatif lainnya, ketahanan kesehatan kita akan sangat kuat," Lanjutnya.

Apresiasi pemerintah terhadap efisiensi regulasi dan kecepatan eksekusi di lapangan terbukti dari lini masa proyek yang berjalan masif sejak perubahan regulasi dilakukan pada tahun 2023, hingga ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2027. 

Menanggapi dukungan penuh dari Kemenkes, Presiden Direktur SKPlasma Core Indonesia Hyunho Roh menyatakan kesiapannya untuk melangkah ke fase berikutnya, termasuk pengembangan bank plasma di Indonesia serta riset farmasi tingkat lanjut.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan berkelanjutan dari Kementerian Kesehatan. Saat pertama kali kami datang ke Kemenkes untuk meminta izin usaha, kami berjanji akan membangun pabrik fraksionasi plasma ini dalam waktu dua tahun, dan hari ini pabrik tersebut telah selesai dibangun. Saat ini kami sedang menunggu proses komersialisasi,” Ujar Hyunho.

SKPlasma Core Indonesia siap memulai perjalanan baru bersama Indonesia, tidak hanya untuk pengumpulan plasma melalui bank plasma, tetapi juga mengembangkan industri baru di bidang farmasi, manufaktur API lokal, serta pengembangan vaksin. 

“Jika Kemenkes memberikan kesempatan berikutnya, kami akan memberikan kemampuan terbaik kami untuk menjaga komitmen tersebut," ungkap Hyunho.

Melalui kunjungan ini, Kemenkes akan terus mengawal regulasi dari sisi hulu hingga hilir, dengan fokus jangka pendek pada penguatan sisi pasokan (supply side) di pusat-pusat plasma (plasma centers) nasional demi menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Kenvue Indonesia, dan Guardian Indonesia meluncurkan Kampanye #SehatTanpaRokok. 

Diluncurkan dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 di JW Marriott Hotel Jakarta, Rabu (3/6), kampanye ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan merokok sejak dini melalui edukasi kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin P. Octavianus, menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi fokus utama dalam pengendalian tembakau di Indonesia, terutama pada kelompok usia muda yang rentan mulai merokok. Menurutnya, gerakan ini harus masuk ke lingkungan sekolah secara masif, bahkan dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal agar anak-anak mendapatkan pemahaman yang berkelanjutan.

"Kalau kita tahu usianya 14 tahun [mulai merokok], maka gerakan ini harus dimulai di SMP secara masif," kata Wamenkes Benny. 

Ia menilai, edukasi kesehatan perlu diberikan secara ilmiah agar anak-anak dan remaja memahami dampak merokok terhadap kesehatan sejak dini.

 "Kita perlu lebih banyak mengedukasi masyarakat secara ilmiah mengenai dampak merokok terhadap tubuh. Orang dididik untuk mengerti dampak fisiologis daripada merokok terhadap paru, terhadap organ tubuh itu apa," ujarnya.

Menanggapi tren penggunaan rokok elektronik dan vape di kalangan anak muda, Wamenkes menegaskan bahwa produk tersebut tidak dapat dianggap aman. Kandungan nikotin dan aerosol pada rokok elektronik tetap dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan, mengganggu fungsi alveoli paru, serta meningkatkan risiko kerusakan paru dalam jangka panjang.

"Kerusakannya sama dengan merokok, enggak ada bedanya. Dampaknya terhadap kerusakan paru maka fungsi paru kita pasti akan menurun," tegasnya.

Melalui momentum ini, Wamenkes Benny mengajak generasi muda menjadikan kesehatan sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045. Ia meyakini edukasi yang tepat akan membantu anak-anak dan remaja memahami risiko merokok sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih sehat.

"Kalau kalian ingin berprestasi, siapa sih yang enggak ingin hidup sehat? Saya yakin generasi muda kita akan menjadi generasi emas di tahun 2045. Mereka harus peduli bahwa kesehatan itu sangat penting karena mereka calon pemimpin masa depan," tuturnya. "Kita bicarakan agar mencerdaskan mereka sehingga mereka mengerti apa dampak daripada merokok dan mereka sendiri yang akan menolak."

Pemerintah saat ini juga tengah menyelesaikan regulasi yang bertujuan mengurangi daya tarik produk tembakau, terutama bagi anak dan remaja. Selain regulasi, pengendalian tembakau perlu diperkuat melalui edukasi, promosi kesehatan, dan keterlibatan berbagai pihak.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, William Adi Teja, menyampaikan bahwa upaya menurunkan prevalensi perokok membutuhkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi.

"Untuk menghentikan rokok itu sangat banyak caranya. Salah satunya ada produk pengganti. Tentunya ada juga kawasan bebas rokok, kemudian juga adanya edukasi," ujar William.

BPOM mendukung pengembangan inovasi berbasis bukti ilmiah yang dapat membantu masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk berhenti merokok. Pengendalian tembakau membutuhkan kolaborasi lintas sektor mengingat tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait aspek kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Perluasan akses terhadap produk terapi pengganti nikotin yang aman dan berbasis bukti dapat menjadi salah satu pilihan solutif.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia, Arief Riadi Arifin, menilai pencegahan pada kelompok usia muda merupakan langkah paling efektif untuk menekan jumlah perokok baru di Indonesia. Mengingat sebagian besar perokok mulai merokok pada usia remaja, edukasi kesehatan berbasis sains perlu diperkuat di sekolah dan lingkungan pendidikan secara masif.

"Kalau sudah merokok, sudah adiksi puluhan tahun, untuk stop itu tidak mudah" tandas  Arief. 

Edukasi harus dilakukan secara masif. Kalau kita tahu usianya (perokok muda) 14 tahun, maka gerakan ini harus dimulai sejak sekolah dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak dan remaja. 

Kampanye #SehatTanpaRokok mengusung semangat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya tembakau dan nikotin, sekaligus memperluas akses terhadap dukungan berhenti merokok. Melalui keterlibatan pemerintah, organisasi profesi, sektor swasta, tenaga kesehatan, akademisi, dan media, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang terdorong untuk menjalani hidup lebih sehat tanpa rokok.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (FP/UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

Aji Muhawarman, ST MKM

Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hati kronis melalui perluasan skrining dan deteksi dini di masyarakat. Langkah ini penting mengingat penyakit hati kronis masih menjadi tantangan kesehatan yang besar di Indonesia, dengan estimasi sekitar 70 juta penduduk mengalaminya.

Secara global, penyakit hati kronis menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun. Lebih dari separuh kematian tersebut berkaitan dengan infeksi Hepatitis B dan Hepatitis C yang sering kali tidak terdeteksi hingga memasuki stadium lanjut.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius karena berkembang perlahan tanpa gejala yang jelas. Akibatnya, banyak pasien baru mengetahui kondisinya ketika sudah mengalami sirosis atau kanker hati.

“Penyakit hati kronis memiliki prevalensi yang tinggi. Karena itu kita harus memperkuat strategi promotif dan preventif. Kerja di area pencegahan jauh lebih murah dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan pengobatan pada tahap lanjut,” kata Menkes Budi dalam forum Healthy Liver Awareness for Indonesia bertajuk ‘Bicara Tentang Hati: Solid Habit, Strong Liver’ di Aula Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Jakarta, Selasa (2/6).

Menkes menekankan bahwa deteksi dini menjadi kunci untuk mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Saat ini, cakupan skrining hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10 persen, masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menargetkan 90 persen kasus hepatitis terdeteksi dan 80 persen mendapatkan pengobatan.

“Jangan merasa sehat lalu tidak mau diperiksa. Banyak penyakit kronis, termasuk penyakit hati, berkembang tanpa gejala selama bertahun-tahun. Ketika gejala muncul, sering kali penyakit sudah berada pada tahap lanjut,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, skrining penyakit hati telah diintegrasikan ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemeriksaan meliputi deteksi Hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah.

Selain memperluas deteksi dini, pemerintah juga terus memperkuat upaya pencegahan melalui imunisasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan, pemberian profilaksis antivirus bagi ibu hamil dengan Hepatitis B untuk mencegah penularan ke bayi, serta penerapan kebijakan Nutri-Level mulai 2026 guna membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang menjadi faktor risiko penyakit hati akibat gangguan metabolik.

Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI), Prof. dr. David Handojo Muljono, mengatakan banyak kasus Hepatitis B kronis tidak terdeteksi karena berlangsung tanpa gejala. Karena itu, perluasan akses skrining dan pengobatan di layanan kesehatan primer menjadi sangat penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi sirosis maupun kanker hati.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, mengatakan kegiatan Healthy Liver Awareness for Indonesia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan hati melalui gaya hidup sehat dan pemeriksaan rutin.

“Melalui kegiatan ini kami juga menyediakan layanan skrining kesehatan hati berupa pemeriksaan HBsAg, anti-HCV, penilaian skor APRI, dan FibroScan. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan literasi masyarakat sekaligus memperkuat deteksi dini penyakit hati,” ujar Andi.

Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan menjadikannya sebagai kebiasaan tahunan untuk menjaga kesehatan. Karena ketahuan lebih awal, peluang sembuh jauh lebih besar.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (FP/DJ)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Tangerang, 2 Juni 2026

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Oktavianus, menegaskan bahwa penguatan deteksi dini melalui active case finding dan kolaborasi lintas sektor di pintu masuk negara menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi kesehatan jemaah haji dan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung proses debarkasi atau pemulangan jemaah haji kloter perdana Provinsi Banten di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (2/6).

Wamenkes Benny juga menyoroti efektivitas skrining kesehatan ketat yang telah dimulai sejak fase keberangkatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Kebijakan pembatalan keberangkatan bagi calon jemaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan terbukti berdampak signifikan terhadap penurunan angka kesakitan dan kematian.

"Jadi waktu sebelumnya saya ke Asrama Haji Pondok Gede saat pemberangkatan, saya cek ada 14 calon jemaah haji yang dibatalkan pemberangkatannya karena kondisi kesehatannya tidak baik. Buktinya, angka kesakitan dan angka meninggal otomatis turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," tegasnya.

Fase debarkasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahap ini, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal serta dilakukan pemantauan kesehatan secara menyeluruh untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyakit menular maupun masalah kesehatan lainnya yang memerlukan tindak lanjut.

Pola deteksi dini ini berlanjut di Bandara Soekarno-Hatta saat jemaah kembali. Wamenkes meninjau langsung pos kesehatan di area debarkasi, di mana petugas melakukan observasi visual dan menggunakan alat pemindai suhu tubuh (thermo scanner) terhadap para jemaah yang baru tiba. Jemaah yang terlihat tidak sehat atau diduga mengalami masalah kesehatan langsung dibawa ke pos kesehatan untuk pemeriksaan lebih intensif.

"Begitu kelihatan jemaah yang sudah pulang ini ada suspek tidak sehat, langsung dilakukan cek kesehatan. Dalam kloter ini ada enam orang yang dicek kesehatannya, sekarang masih ada yang diobservasi karena kondisi fisik menurun akibat kelelahan hingga timbul sakit. Nah, ini bisa langsung dikontrol dari sini," jelas Wamenkes Benny.

Senada dengan Wamenkes, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, menjelaskan bahwa proses aktif menemukan kasus (active case finding) dilakukan terhadap seluruh jemaah yang tiba di wilayah kerjanya. Bandara Soekarno-Hatta melayani pemulangan jemaah dari Embarkasi Jakarta, yaitu di Asrama Haji Pondok Gede (DKI Jakarta dan Lampung), Embarkasi Banten, dan Embarkasi Jakarta-Bekasi (wilayah Jawa Barat bagian barat seperti Bekasi dan Bogor).

"Pada saat jemaah haji lewat, petugas kami melakukan observasi visual untuk melihat ada tidaknya tanda dan gejala sakit seperti batuk, pilek, atau panas. Jika ditemukan gejala tersebut, jemaah akan dibawa ke pos kesehatan untuk registrasi, pemeriksaan tensi, asesmen dokter, hingga pemeriksaan laboratorium," papar Naning.

Ia menambahkan bahwa kondisi kegawatdaruratan yang paling sering ditemukan pada jemaah yang baru tiba adalah serangan jantung dan sesak napas. "Ada yang sudah ditangani dengan CPR di atas pesawat, ada yang baru turun langsung mengalami serangan jantung, atau penyakit kronis lainnya. Prinsip kami adalah memberikan pertolongan pertama dan langsung merujuk ke rumah sakit terdekat dari lokasi kegawatdaruratan," ujarnya.

Untuk melayani kedatangan hampir 1.600 jemaah haji pada hari itu saja (2/6), BBKK Soekarno-Hatta menyiagakan tenaga kesehatan lengkap yang bekerja dalam sistem 24 jam. "Ada dokter spesialis kedokteran penerbangan, dokter umum, epidemiolog, entomolog, sanitarian, perawat, sopir ambulans, tenaga humas, hingga tenaga pendukung lainnya" rinci Naning.

Wamenkes Benny menegaskan, keberhasilan pengamanan kesehatan jemaah haji ini bukanlah kerja satu pihak, melainkan buah dari kerja sama erat lintas sektor.

"Dukungan datang dari mana-mana. Ada teman-teman dari AirNav yang mengatur lalu lintas udara, kepolisian, Badan Karantina, otoritas bandara, hingga Angkasa Pura yang menyiapkan ruangan dan alat-alat dengan sangat bagus. Ambulans standby untuk kondisi darurat. Ini membuktikan sinergi lintas sektor berdampak pada penurunan kasus yang sangat drastis," tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

Aji Muhawarman, ST, MKM

Perjalanan menuju kehamilan bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan bukanlah sekadar upaya medis, melainkan sebuah perjuangan merawat harapan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, saat meresmikan peluncuran kembali (re-launching) Klinik Yasmin Reproductive Cluster di RSCM Kencana, Jakarta, Selasa (26/5).

“Pernahkah kita membayangkan betapa beratnya perjalanan sepasang suami istri yang datang ke klinik fertilitas? Mereka datang bukan untuk berobat dari sakit fisik, tetapi memperjuangkan sebuah kehidupan yang belum hadir. Di sinilah layanan fertilitas berbeda; yang kita rawat bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan harapan,” ujar Wamenkes Dante saat menyampaikan sambutan.

Harapan yang diperjuangkan tersebut selaras dengan besarnya tantangan infertilitas saat ini. Secara global, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2025 mencatat sekitar 17,5% populasi dewasa atau 1 dari 6 orang di dunia mengalami infertilitas.

Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, infertilitas dialami oleh 10-15% pasangan usia subur. Artinya, ada sekitar 4 hingga 6 juta dari total 39,8 juta pasangan usia subur di Tanah Air yang membutuhkan intervensi medis untuk bisa mendapatkan keturunan. Tantangan ini menjadi perhatian serius, terlebih Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) di Indonesia berada di angka 2,14 anak per perempuan pada tahun 2023 berdasarkan data BKKBN.

Wamenkes Dante menambahkan, angka fertilitas total ini perlu dijaga demi mempersiapkan generasi masa depan yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau nanti generasi ini pertumbuhannya bagus, maka kita akan punya usia produktif yang bagus di tahun 2045 yang disebut sebagai masa Indonesia Emas. Ini harus dijaga kualitasnya," tambah Wamenkes Dante.

Respons masyarakat terhadap layanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) atau bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) sendiri terus meningkat pesat. Jumlah pasien secara nasional naik signifikan dari 23 ribu pasien pada 2021 menjadi 36 ribu pasien pada 2024. Saat ini, Indonesia memiliki 59 rumah sakit di 15 provinsi yang telah mengantongi izin layanan IVF, di mana RSCM menjadi salah satu pelopornya melalui Klinik Yasmin.

Klinik Reproductive Cluster tersebut memiliki delapan layanan utama, meliputi infertilitas dan bayi tabung (Yasmin IVF), gangguan haid, endometriosis, sindrom ovarium polikistik (PCOS), keguguran berulang, ginekologi remaja, menopause, hingga preservasi fertilitas.

Sepanjang 2025, Klinik Yasmin mencatat 95 kehamilan dari 221 siklus program yang dijalankan. Layanan ini didukung oleh tenaga medis di bidang obstetri, ginekologi, serta andrologi, termasuk para guru besar dengan pengalaman klinis yang luas.

Pengembangan layanan juga dilakukan melalui pendampingan pasien oleh konselor perawat selama proses stimulasi, sistem satu pasien satu perawat, kolaborasi dengan layanan akupunktur, pengembangan layanan endometriosis dan PCOS, serta pembentukan pusat layanan keguguran berulang.

Melalui peluncuran kembali ini, RSCM Kencana diharapkan dapat menghadirkan layanan fertilitas yang lebih dekat, humanis, dan berbasis teknologi modern bagi masyarakat Indonesia, sehingga mampu membantu lebih banyak pasangan mendapatkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa filantropi memiliki peran strategis dalam memperkuat layanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Menurut Menkes, filantropi yang efektif harus dibangun di atas kepercayaan dan mampu menjadi katalis untuk memperbesar dampak program kesehatan bagi masyarakat.

“Filantropi itu basisnya adalah kepercayaan. Kalau kita tidak bisa membangun kepercayaan, mustahil kita mendapatkan pendanaan filantropi. Dan yang kedua, filantropi harus dilihat sebagai katalis atau leverage,” ujar Menkes Budi saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Danantara Indonesia Trust dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (25/5).

Kerja sama antara DIT dan Kemenkes difokuskan pada peningkatan kesehatan dan gizi ibu serta anak. Program tersebut mencakup penyediaan vaksin heksavalen (hexavalent vaccine) untuk melindungi anak dari berbagai penyakit menular, penguatan infrastruktur rantai dingin (cold chain) vaksin, serta penyediaan suplemen multiple micronutrient guna membantu keselamatan ibu hamil dan persalinan sekaligus mencegah stunting.

Menkes menilai, di tengah menurunnya bantuan luar negeri secara global, peran filantropi menjadi semakin penting untuk mendukung pembiayaan program kesehatan. Dana filantropi dapat menjadi pengungkit agar lebih banyak sumber daya bergerak untuk menjawab persoalan kesehatan prioritas di Indonesia.

“Dengan modal kepercayaan dan pendekatan katalitik inilah, kita bisa mendatangkan lebih banyak dana filantropi untuk kepentingan masyarakat,” kata Menkes.

Langkah kolaboratif ini dinilai krusial mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam kesehatan ibu dan anak. Meski cakupan imunisasi dasar lengkap telah mencapai 80,2 persen pada 2025, masih terdapat hampir 960 ribu anak zero-dose yang belum menerima imunisasi sama sekali berdasarkan data WHO dan UNICEF 2026. Kondisi ini menunjukkan urgensi perluasan akses imunisasi dan penguatan distribusi vaksin hingga ke berbagai daerah.

Pembina Danantara Indonesia Trust sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara Indonesia tidak hanya hadir untuk mengelola aset dan investasi negara, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial Indonesia. Dengan terbentuknya DIT, kontribusi tersebut diperluas untuk memperkuat sumber daya manusia dan menjawab tantangan sosial secara lebih luas.

Melalui kemitraan di sektor kesehatan ini, DIT bersama Kemenkes diharapkan dapat mempercepat intervensi yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Penguatan imunisasi, perbaikan gizi, serta dukungan terhadap infrastruktur layanan kesehatan menjadi bagian penting untuk menekan risiko kematian ibu dan anak serta mencegah masalah gizi kronis sejak dini.

Menkes Budi menekankan bahwa kolaborasi pemerintah dengan sektor filantropi perlu terus diperkuat karena tantangan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri.

“Dengan kepercayaan, tata kelola yang baik, dan pendekatan pendanaan yang mampu mengungkit kontribusi lebih luas, filantropi dapat menjadi kekuatan penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan merata,” pungkas Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id.

(UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Penyakit diabetes tipe 2 yang dahulu identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai mengancam generasi muda. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa kasus diabetes tipe 2 semakin banyak ditemukan pada usia remaja, bahkan pada anak Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Dante saat memberikan sambutan dalam acara Canisius Health Expo 2026 di Kolese Kanisius, Minggu (24/5). Menurutnya, pergeseran tren penyakit ini bukan sekadar dipengaruhi faktor genetik, tetapi juga akibat perubahan drastis gaya hidup sehari-hari.

“Dulu diabetes tipe 2 identik dengan usia 40 atau 50 tahun ke atas. Tetapi hari ini dan ini yang membuat saya tidak bisa tenang sebagai seorang dokter kita mulai melihatnya muncul pada remaja, bahkan beberapa kasus pada anak usia SMP,” ungkap Wamenkes Dante.

Ia menyoroti kebiasaan generasi muda saat ini yang minim aktivitas fisik, tingginya durasi layar (screen time), kurang tidur, hingga konsumsi gula dan makanan ultra-proses yang berlebihan. Selain itu, tekanan mental yang dihadapi remaja masa kini turut memperburuk kondisi tersebut. Ironisnya, diabetes tipe 2 pada remaja cenderung berkembang lebih cepat dan lebih agresif dibandingkan pada orang dewasa.

Menghadapi ancaman tersebut, Wamenkes menegaskan bahwa solusi utama bukan hanya obat-obatan, melainkan perubahan kebiasaan yang dimulai dari rumah.

“Ini bukan untuk menakut-nakuti. Pencegahan harus dimulai sekarang. Makan bersama, tidur cukup, mengurangi waktu di depan layar, dan aktif bergerak bersama keluarga,” tegasnya.

Ia juga membagikan pengalamannya mendaki Gunung Ciremai bersama putranya sebagai cara menjaga kebugaran sekaligus melepas penat dari penggunaan gawai.

Pemerintah, lanjut Wamenkes, telah merespons persoalan ini melalui program Cek Kesehatan Gratis yang menjangkau 25 juta anak sekolah, serta penerapan program “nutri-level”, yakni sistem label A hingga D pada kemasan makanan dan minuman untuk memperingatkan masyarakat terkait kadar gula.

Dari pemeriksaan di sekolah-sekolah, ditemukan pula berbagai masalah kesehatan yang mulai dialami remaja sejak dini, seperti hipertensi, anemia, hingga gangguan kesehatan gigi.

Canisius Health Expo 2026 merupakan wujud kepedulian terhadap isu kesehatan yang digagas oleh alumni Kolese Kanisius angkatan 2001 bersama salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Acara ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta konsultasi dengan dokter spesialis bagi masyarakat.

Direktur Kolese Kanisius, Thomas Gunawan Wibisono, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyebut angkatan 2001 berhasil melahirkan 17 dokter yang kini mengabdi kepada masyarakat.

“Ini sejalan dengan visi kami, to be man for others with others. Para alumni hadir membawa nilai-nilai kolese untuk berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang terkendala akses kesehatan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wamenkes Dante menitipkan pesan khusus bagi para pelajar dan orang tua. Ia mengingatkan bahwa nilai rapor bukan satu-satunya tolok ukur kesuksesan.

“Tubuh adalah modal pertama dari semua cita-cita yang ingin dicapai. Kesehatan bukan tujuan akhir, melainkan cara kita menjalani hidup yang bermakna,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline Halo Kemenkes 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggandeng Gojek untuk memperluas akses program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi ribuan mitra pengemudi. Peluncuran program CKG Komunitas ini digelar di Rumah Mitra Gojek, Kemang Timur, Jakarta, pada Kamis (21/5).

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono menyatakan, kolaborasi ini bertujuan memastikan program CKG yang menjadi quick win pemerintah benar-benar dimanfaatkan seluas mungkin. Terlebih, pemeriksaan kesehatan mandiri umumnya dapat menghabiskan biaya hingga Rp2–3 juta per orang.

Berdasarkan data awal, mitra pengemudi memiliki faktor risiko tinggi terhadap obesitas, hipertensi, hingga prediabetes.

"Nah, ini pentingnya pemeriksaan gratis. Tujuannya menjaga supaya mereka tidak berobat pada saat sakit, tapi menjaga supaya mereka tetap sehat dan produktif," tegas Wamenkes Dante seusai meninjau pelaksanaan dan bercengkerama dengan peserta CKG.

Program kolaborasi yang berlangsung dari Februari hingga Desember 2026 ini tidak hanya terpusat di Jakarta. Layanan serupa juga menyasar 16 wilayah lainnya, yakni Palembang, Bandung, Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Lampung, Makassar, Balikpapan, dan Bali.

Secara nasional, Wamenkes Dante memaparkan bahwa program CKG telah berhasil menyasar sekitar 70 juta jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, hingga Mei 2026, capaian CKG sudah menyentuh angka 36 juta jiwa, dengan 1,86 juta peserta di antaranya berasal dari Jakarta.

Pada fase awal, layanan CKG disediakan langsung di titik aktivitas mitra pengemudi. Pemeriksaan yang diberikan cukup lengkap, meliputi cek gula darah, kolesterol, tekanan darah, EKG jantung, serta deteksi dini kanker serviks (IVA). Bagi mitra yang membutuhkan kacamata, fasilitas tersebut juga bisa didapatkan secara gratis melalui BPJS.

Ke depannya, para mitra dapat mengecek lokasi puskesmas terdekat secara mandiri melalui aplikasi Gojek Driver.

Wakil Direktur Utama & Deputi CEO GoTo Group, Catherine Hindra Sutjahyo, menyatakan dukungan penuh atas program pemerintah ini.

"Fasilitasi ini merupakan salah satu langkah konkret kami untuk mendukung Asta Cita pemerintah Indonesia pada pembangunan SDM melalui penguatan akses dan mutu layanan kesehatan," kata Catherine.

Senada dengan Catherine, Head of Driver Operations Gojek, Bambang Adi Wirawan, menambahkan bahwa mobilitas tinggi di jalan raya membuat kesehatan mitra menjadi prioritas utama. "Melalui program ini, kami ingin memastikan mitra memiliki akses terhadap informasi dan layanan yang membantu mereka memahami kondisi kesehatannya," jelas Bambang.

Program CKG ini menambah daftar panjang upaya Gojek dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudinya. Sebelumnya, Gojek juga telah memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan gratis bagi mitra berprestasi, bonus hari raya, hingga beasiswa.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan angka anak zero dose (anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali). Pendekatan berbasis kolaborasi lokal dan nilai religius di Aceh dinilai menjadi model yang efektif untuk diterapkan di tingkat nasional.

Wamenkes Dante, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan lapangan tematik di Kota Banda Aceh, Jumat (22/5). Selain itu Wamenkes Dante juga meninjau langsung pelayanan kesehatan primer di Posyandu Sejahtera Desa Panteriek dan UPTD Puskesmas Lueng Bata.

"Aceh menunjukkan pola kolaborasi yang kuat antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan dalam meningkatkan kesadaran imunisasi bagi anak-anak. Ini salah satu percontohan bagaimana membangun kerja sama dengan berbagai elemen lokal," ujar Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante mengapresiasi sejumlah inovasi strategis berbasis kearifan lokal di Aceh. Salah satunya adalah langkah kepala daerah yang menerbitkan surat edaran agar para khatib menyampaikan khutbah Jumat mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, pendekatan persuasif yang menyentuh sisi agama dan budaya sangat efektif bagi masyarakat Aceh. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong pemenuhan imunisasi bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seruan khusus.

Berdasarkan data Kemenkes tahun 2025, capaian nasional imunisasi bayi lengkap berada di angka 80,2%. Tercatat ada sekitar 2,3 juta anak zero dose di Indonesia, dengan 61 ribu di antaranya berada di Provinsi Aceh. Khusus di Kota Banda Aceh, jumlah anak zero dose dalam periode 2021-2025 telah berhasil ditekan sebesar 4%—dari 2,6 ribu menjadi 2,5 ribu anak—namun trennya masih berfluktuasi.

Hingga minggu ke-19 tahun 2026, tercatat ada 263 kasus campak di Provinsi Aceh, dengan 24 kasus di antaranya berada di Kota Banda Aceh. Kemenkes mendorong akselerasi penanganan untuk menyikapi kendala waktu orang tua serta misinformasi seputar efek samping vaksin.

Strategi baru yang disiapkan adalah memodifikasi waktu pelayanan kesehatan. Kemenkes berencana membuka atau menggeser layanan imunisasi ke hari Sabtu atau hari libur agar ayah atau kepala keluarga bisa mendampingi ke fasilitas kesehatan. Dengan kehadiran ayah, petugas kesehatan dapat memberikan edukasi terarah dan bersama-sama mengambil keputusan terbaik bagi perlindungan anak.

Pada kesempatan yan sama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menegaskan bahwa pemerintah kota terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi tanpa sanksi. Selain mengoptimalkan sosialisasi melalui sekolah dan ceramah keagamaan, Pemko Banda Aceh juga memperkuat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di puskesmas sebagai langkah awal edukasi kesehatan keluarga.

Antusiasme masyarakat terhadap program kesehatan dasar di Aceh menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan data aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) per 20 Mei 2026, tingkat kehadiran masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 89,86% untuk tingkat Provinsi Aceh (251.977 kehadiran) dan 95,42% untuk Kota Banda Aceh (8.461 kehadiran).

Dante menegaskan, pemenuhan perlindungan anak dari penyakit menular merupakan fondasi utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. "Keberhasilan dari bumi Aceh yang berada di paling barat Indonesia ini akan dicontohkan secara nasional. Kita harus mulai dari kesehatan generasi muda saat ini agar bonus demografi bangsa kita tidak gagal di masa depan," pungkas Dante.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline Halo Kemenkes 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi besar dalam pengendalian kanker melalui perluasan layanan deteksi dini, pemerataan infrastruktur kesehatan, dan percepatan kolaborasi global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam sesi Ministerial Roundtable: Science Policy Interface for Global Change pada Konferensi Ilmiah Internasional IARC@60 di La Halle Tony Garnier, Lyon, Prancis, Kamis (21/5).

Konferensi bertema Cancer Research into Action itu mempertemukan ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Forum tersebut menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memaparkan komitmen nasional dalam menekan beban kanker sekaligus berkontribusi pada upaya pencegahan global.

Dalam kesempatan itu, Menkes Budi menjelaskan bahwa Indonesia telah meluncurkan Rencana Pengendalian Kanker Nasional pertama pada 2024 sebagai fondasi reformasi layanan kanker. Deteksi dini kini menjadi prioritas utama, terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis, dengan target skrining meningkat tajam dari 70 juta orang pada tahun lalu menjadi 136 juta orang pada tahun ini.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mempercepat pemerataan akses alat diagnostik. Langkah konkret yang dilakukan meliputi pemenuhan USG ke ~10.000 Puskesmas untuk deteksi kanker payudara, penyediaans 361 unit mamografi untuk memperkuat layanan di 514 kabupaten/kota, serta penambahan CT scan di 514 kabupaten/kota.

Selain itu, unit pencitraan PET scan akan dikembangkan dari dua menjadi 16 unit di 16 provinsi pada 2027. Di sisi pencegahan, program imunisasi HPV dipercepat menjadi satu dosis dan akan diperluas ke anak laki-laki serta kelompok usia lainnya mulai tahun ini.

Meski infrastruktur berkembang pesat, Menkes Budi mengakui keterbatasan tenaga spesialis masih menjadi tantangan utama. Kapasitas pendidikan pun dinilai belum mampu mengimbangi percepatan pembangunan fasilitas fisik.

Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong reformasi pendidikan kedokteran serta memanfaatkan pemeriksaan patologi berbasis digital dan konsultasi jarak jauh sebagai solusi sementara. Pemerintah juga membuka kemitraan dengan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan alat untuk mendukung layanan kanker.

Selain itu, Indonesia berencana langsung mengadopsi terapi kanker generasi terbaru agar tidak tertinggal dalam pengembangan teknologi pengobatan.

Penguatan data melalui registrasi kanker lewat platform SatuSehat juga menjadi fokus utama. Pemerintah menargetkan kota-kota di Indonesia dapat masuk ke dalam database insidensi kanker global secara bertahap setiap lima tahun.

Menkes menegaskan, kolaborasi internasional, termasuk dengan International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, dan berbagai lembaga riset global menjadi kunci agar Indonesia mampu mengadopsi praktik terbaik secara efisien tanpa harus mengulang proses yang mahal dan memakan waktu.

“Transformasi pengendalian kanker tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan sinergi riset, kebijakan, dan kerja sama global, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa,” ujar Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline Halo Kemenkes 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY). 

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan keselamatan pasien (patient safety) menjadi salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penegasan ini sekaligus menandai babak baru sinergi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang sebelumnya kerap dipersepsikan berjalan pada arah berbeda.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Benny dalam acara kick-off Keselamatan Pasien Adalah Fondasi Utama Perluasan Layanan Kesehatan JKN Kesehatan di Graha Sanusi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Rabu (20/5).

“Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan empat hal: akses pelayanan bagi masyarakat, mutu pelayanan kesehatan, keberlanjutan pembiayaan, dan keselamatan pasien atau patient safety,” ujar Wamenkes Benny.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak boleh diukur semata dari banyaknya tindakan medis, melainkan ketepatan tindakan. 

“Keberhasilan pelayanan kesehatan bukan semata-mata melakukan lebih banyak tindakan, melainkan memberikan tindakan yang tepat kepada pasien yang tepat, pada waktu yang tepat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Wamenkes Benny   menggarisbawahi komitmen Kemenkes dalam mendukung BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan dan membangun ekosistem yang menjunjung tinggi pencegahan kecurangan (anti-fraud).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan komitmen lembaganya untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, sekaligus mencegah penyimpangan pembiayaan. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dipilih sebagai titik tolak penguatan komitmen tersebut.

“Semangat Kebangkitan Nasional ini kita jadikan momentum untuk BPJS Kesehatan beserta Kemenkes dan seluruh stakeholder fasilitas kesehatan, bersama-sama mencanangkan komitmen menegakkan pakta integritas guna membuka akses layanan kesehatan,” ujar Pujo. 

Ia merinci, BPJS Kesehatan resmi bekerja sama dengan 165 Klinik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 45 layanan canggih, serta 43 rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Semuanya ini agar pelaksanaan layanan kesehatan lebih berkualitas, membuka akses, dan dipastikan tidak ada penyimpangan pembiayaan atau fraud. Dana rakyat harus kita pertanggungjawabkan untuk layanan yang berkualitas,” tegas Pujo.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan dan Universitas Padjadjaran, dilanjutkan dengan penyerahan Memorandum of Agreement (MoA) standar penjaminan tindakan intervensi jantung dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), dan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang kesehatan. Menurutnya, kesehatan harus dijaga melalui deteksi dini, bukan sekadar diobati saat sudah sakit.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Dante saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi mitra pengemudi Gojek di kantor GoTo Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (19/5). Program hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Gojek ini menyasar 17 kota di Indonesia sepanjang Februari hingga Desember 2026.

“Kolaborasi dengan pihak swasta memungkinkan layanan kesehatan hadir lebih dekat dengan masyarakat, termasuk mitra pengemudi yang memiliki mobilitas tinggi. Langkah ini merupakan upaya promotif dan preventif pemerintah untuk mendeteksi dini penyakit,” ujar Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante menekankan bahwa pemeriksaan rutin sangat krusial untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung sebelum berkembang menjadi kondisi serius.

Program CKG komunitas GoTo ini telah berjalan sejak 2025. Hingga April 2026, sebanyak 1.141 peserta telah terlayani di Jakarta dan Palembang. Pada Mei 2026, program diperluas ke Bandung, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya dengan target 4.000 peserta.

Dalam peninjauan di Bandung, para mitra pengemudi mendapatkan layanan kesehatan komprehensif, mulai dari pemeriksaan fisik, tekanan darah, gula darah, profil lipid, hingga pemeriksaan mata, gigi, dan telinga. Peserta dengan faktor risiko tertentu juga mendapatkan layanan EKG, pemeriksaan SADANIS untuk perempuan, konsultasi dokter, serta pemberian obat untuk diabetes dan hipertensi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi. Mitra yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai kepesertaan BPJS Kesehatan. Peserta kategori hijau diberikan edukasi pola hidup sehat, sementara peserta kategori kuning dan merah langsung mendapatkan tindakan medis gratis.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama GoTo, Hans Patuwo, menyatakan dukungan penuh perusahaan terhadap akses layanan kesehatan bagi mitra pengemudi.

“Mitra pengemudi adalah bagian penting dari ekosistem kami. Fasilitasi ini merupakan langkah nyata untuk memastikan mereka memiliki akses kesehatan yang mudah dijangkau,” terang Hans.

Kementerian Kesehatan menargetkan program Cek Kesehatan Gratis nasional dapat menjangkau 130 juta masyarakat Indonesia sepanjang 2026.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus Ebola di wilayah Indonesia. Meski demikian, pemerintah langsung mengambil langkah proaktif merespons keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) pada 17 Mei 2026 terkait wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan penetapan status darurat oleh WHO menunjukkan perlunya kewaspadaan global, meskipun penyebaran virus ini belum dikategorikan sebagai pandemi. Langkah tersebut diambil karena adanya penyebaran lintas wilayah, tingginya tingkat kematian, serta masih adanya ketidakpastian mengenai luasnya penyebaran wabah di Afrika Tengah.

Berdasarkan data resmi, wabah yang terjadi di Provinsi Ituri, RD Kongo, disebabkan oleh virus Ebola jenis Bundibugyo. Hingga 16 Mei 2026, tercatat 246 kasus suspek yang mencakup 8 kasus konfirmasi dan 80 korban meninggal dunia, dengan tingkat kematian mencapai 32,5 persen. Selain di RD Kongo, kasus terkait perjalanan juga telah dilaporkan di Kampala, Uganda, dan Kinshasa akibat mobilitas penduduk yang tinggi serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

“Kementerian Kesehatan terus memantau situasi global dan melakukan penguatan kewaspadaan lintas sektor. Kami memastikan seluruh pintu masuk negara, baik pelabuhan maupun bandara, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan, terutama yang berasal dari negara terdampak,” ujar Aji dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (18/5).

Aji menjelaskan, langkah konkret yang dilakukan meliputi penyiagaan petugas kesehatan di lapangan, penguatan skrining pelaku perjalanan, serta penyiapan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional apabila ditemukan penumpang dengan gejala yang mengarah pada Ebola. 

Seluruh laporan dari pintu masuk negara juga akan terintegrasi selama 24 jam melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) serta pusat operasi darurat kesehatan (Public Health Emergency Operation Center/PHEOC). 

Kapasitas laboratorium nasional pun telah disiagakan penuh untuk mendukung deteksi cepat dan respons dini.
Di sisi lain, Kemenkes meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid atau hoaks terkait Ebola yang beredar di media sosial. Edukasi mengenai penyakit ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar.

“Ebola merupakan penyakit infeksi virus yang dapat menyebabkan kematian dengan tingkat fatalitas rata-rata mencapai 50 persen. Saat ini terdapat tiga jenis strain virus yang sering menyebabkan wabah, yaitu Ebola Virus Disease (EVD), Sudan Virus Disease (SVD), dan yang saat ini berkembang di Kongo yaitu Bundibugyo Virus Disease (BVD),” jelas Aji.

Penularan virus Ebola terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau benda yang telah terkontaminasi oleh manusia maupun hewan yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh melalui kulit yang terluka maupun selaput lendir.

Gejala penyakit biasanya muncul mendadak dengan masa inkubasi antara 2 hingga 21 hari, meliputi demam, tubuh lemas, nyeri otot, sakit kepala, yang kemudian dapat berkembang menjadi muntah, diare, hingga perdarahan. Hingga saat ini belum tersedia pengobatan spesifik yang digunakan secara luas, sementara vaksin yang ada masih terbatas untuk penanganan wabah di Afrika.

Sebagai langkah perlindungan diri, Kemenkes mengimbau masyarakat kembali memperkuat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Langkah terbaik saat ini adalah tetap waspada dengan rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun, mengenakan masker jika merasa kurang sehat, serta menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Hindari juga kontak langsung dengan orang atau hewan yang sakit,” lanjut Aji.

Imbauan khusus juga diberikan bagi warga negara yang baru kembali dari perjalanan ke negara terdampak seperti RD Kongo dan Uganda. Mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam atau perdarahan dalam kurun waktu 21 hari setelah kepulangan. Kejujuran mengenai riwayat perjalanan dinilai sangat penting untuk membantu memutus rantai penularan.

Kemenkes memastikan informasi resmi dan panduan penanganan Ebola dapat diakses masyarakat secara terbuka melalui laman https://s.kemkes.go.id/INFOEBOLA

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan kesehatan global melalui penguatan produksi lokal dan regional. Komitmen tersebut disampaikan dalam Side Event World Health Assembly (WHA) ke-79 bertajuk “Advancing Local Production for Equitable Access, Resilient Health Systems, and Global Health Security” di WHO Headquarters, Jenewa, Senin (18/5).

Kegiatan ini diselenggarakan bersama Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN) dengan dukungan dari Afrika Selatan, Belanda, Brasil, Nigeria, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Regionalized Vaccine Manufacturing Collaborative (RVMC), serta Gavi, the Vaccine Alliance.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pandemi COVID-19 membuktikan tantangan terbesar kesehatan global bukan terletak pada sains, melainkan ketimpangan akses dan lemahnya koordinasi. Menurutnya, penguatan manufaktur lokal menjadi fondasi utama dalam menghadapi pandemi di masa depan.

“Kedaulatan kesehatan harus dibangun sejak sekarang sebelum krisis berikutnya datang,” ujar Menkes Budi.

Menkes juga memaparkan capaian ketahanan kesehatan domestik Indonesia. Di sektor farmasi, Indonesia kini memiliki empat produsen vaksin dengan teknologi maju dan mampu memproduksi 42 bahan baku obat (active pharmaceutical ingredients/API) secara mandiri. Selain itu, Indonesia telah membangun fasilitas fraksionasi plasma pertama serta memproduksi 20 alat kesehatan dengan tingkat konsumsi tertinggi di dalam negeri.

Dalam forum tersebut, Indonesia juga resmi mengumumkan diri sebagai tuan rumah 4th World Local Production Forum (WLPF) 2027 yang akan digelar di Bali.

“Kami berharap forum di Bali nanti menjadi momentum penting untuk mengubah komitmen global menjadi aksi nyata, terutama dalam membangun ekosistem produksi vaksin dan alat kesehatan yang inklusif,” tambah Budi.

Acara ini dihadiri para menteri kesehatan, regulator, dan organisasi internasional. Menteri Kesehatan Belanda Sophie Hermans turut menyampaikan sambutan bersama para pembicara dari Nigeria, Afrika Selatan, Brasil, serta perwakilan WHO, Gavi, dan Africa CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika).

Melalui forum ini, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South dalam mendorong sistem kesehatan dunia yang lebih tangguh, mandiri, dan berkeadilan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan pentingnya penguatan sistem peringatan dini polusi udara berbasis data terpadu untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat pencemaran udara. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Sistem Peringatan Dini Polusi Udara yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bersama Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia, di ruang Singosari hotel Borobudur Jakarta, pada Senin (18/5).

Dalam keynote speech-nya, Wamenkes mengajak peserta melihat realitas polusi udara melalui pengalaman sehari-hari masyarakat Jabodetabek.

“Pernah tidak, ketika malam hujan deras lalu keesokan paginya cerah dan tidak ada awan, kita bisa melihat Gunung Salak dan Gunung Gede dengan jelas? Tapi di hari-hari biasa gunung itu tidak terlihat karena tertutup kabut abu-abu. Kabut itulah polusi udara yang ada di sekitar kita setiap hari,” ujar Dante.

Ia menyampaikan bahwa polusi udara merupakan ancaman kesehatan serius yang berdampak pada seluruh kelompok usia. Mengacu pada data WHO, 9 dari 10 orang di dunia hidup di wilayah dengan udara tercemar.

“Anak-anak berisiko terkena pneumonia hingga gangguan tumbuh kembang. Lansia menghadapi risiko penurunan fungsi organ. Pasien penyakit kronis rentan mengalami perburukan dan komplikasi. Dan para pekerja di luar ruangan terancam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK,” jelasnya.

Menurut Dante, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi kesehatan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat polusi udara, mulai dari aspek promotif dan preventif hingga kesiapan layanan kesehatan.

Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya sistem data terpadu yang menghubungkan kualitas udara dengan dampak kesehatan secara langsung.

“Celah inilah yang menjadi peluang kita untuk sama-sama memperkuat sistem peringatan dini melalui integrasi data yang kuat,” katanya.

Wamenkes berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong pengembangan sistem peringatan dini polusi udara yang berbasis data, responsif, dan berorientasi jangka panjang.

“Melalui sistem peringatan dini yang baik, kita dapat merespons risiko polusi udara lebih cepat dan tepat serta melindungi kelompok rentan. Demi mewujudkan Indonesia yang tidak hanya maju dan mandiri, tetapi juga sehat dan lestari,” tuturnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.

Ia menyebut bahwa isu kesehatan kini tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan dan perubahan ekosistem di bumi. Karena itu, seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pembelajaran, kebijakan, dan aksi nyata terkait pengendalian polusi udara.

“Semoga acara ini bisa berjalan lancar, memberikan manfaat, dan menjadi ruang untuk mencari ilmu bersama,” ujarnya saat membuka seminar secara resmi.

Seminar nasional ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, pemerintah daerah, serta para pegiat lingkungan dan kesehatan dari wilayah Jabodetabek.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa dr. Taufik Eko Nugroho Sp.An.M.Si.Med dalam perkara pidana pemerasan di lingkungan pendidikan kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang.

Putusan tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 359 K/Pid/2026 yang diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Selasa (24/2). Dalam amar putusannya, MA menyatakan menolak permohonan kasasi terdakwa dan membebankan biaya perkara. Dengan putusan tersebut, hukuman pidana penjara selama 4 tahun sebagaimana diputus Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap berlaku.

Perkara ini sebelumnya telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Smg pada 1 Oktober 2025. 

Dalam klaster perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada dua terdakwa lainnya, yakni dr. Zara Yupita Azra (mahasiswi senior PPDS) dan Sri Maryani (staf administrasi PPDS). Putusan terhadap para terdakwa tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada 19 November 2025.

Kasus ini merupakan tindak lanjut dari investigasi Kementerian Kesehatan terkait dugaan praktik perundungan dan pemerasan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi UNDIP, almarhumah dr. Aulia Risma Lestari. 

Kementerian Kesehatan menjadi pihak yang pertama kali membongkar kasus ini melalui investigasi internal dan melaporkannya ke pihak kepolisian guna memutus rantai praktik tidak terpuji di lingkungan pendidikan residensi.

Menanggapi putusan tersebut, Kementerian Kesehatan mengapresiasi proses hukum yang telah berjalan hingga berkekuatan hukum tetap.

“Kementerian Kesehatan mengapresiasi seluruh proses hukum yang berjalan dan mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman melalui siaran persnya pada Kamis (14/5).

Aji juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah menangani perkara tersebut. 

“Kami menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Kemenkes juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran untuk mencegah praktik intimidasi, perundungan, maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan tenaga kesehatan. “Kami akan terus mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran, terutama program residensi, guna memastikan perlindungan bagi seluruh peserta didik dari segala bentuk praktik tidak terpuji,” tambah Aji.

Terdakwa Taufik Eko Nugroho diketahui merupakan dosen Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang.  

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono resmi meluncurkan integrasi layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (RS KEI), Surakarta, Rabu (13/5). Melalui integrasi ini, layanan jantung berstandar internasional di RS KEI kini dapat diakses seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Wamenkes Dante menyebut langkah tersebut sebagai tonggak penting dalam penguatan sistem kesehatan nasional, khususnya dalam penanganan penyakit katastropik. Ia mengibaratkan rumah sakit sebagai organ vital, sementara BPJS Kesehatan merupakan aliran darah yang menopang keberlangsungan layanan kesehatan.

“Tanpa skema pembiayaan yang kuat, teknologi medis secanggih apa pun hanya akan menjadi statis,” tegas Wamenkes Dante.

Penguatan layanan jantung dinilai mendesak berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang mencatat lebih dari 600 ribu kematian di Indonesia setiap tahun disebabkan penyakit kardiovaskular. Artinya, satu dari tiga kematian di Tanah Air berasal dari penyakit tersebut.

Sejak diresmikan pada November 2025, rumah sakit khusus jantung kelas A ini telah melayani 1.053 pasien dan meraih Akreditasi Paripurna. RS KEI juga didukung berbagai teknologi mutakhir, seperti cathlab, hybrid operating theater, CT scan, hingga MRI yang mampu menangani prosedur kompleks, termasuk penggantian katup mitral jantung.

“Hari ini, fasilitas berstandar tinggi ini bukan lagi kemewahan yang sulit dijangkau, melainkan hak yang bisa diakses seluruh masyarakat,” tambahnya.

Senada, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan, menilai kehadiran RS KEI sangat strategis dalam memutus hambatan geografis dan mempercepat penanganan pasien jantung.

“Dalam penanganan jantung, setiap detik sangat berharga. Konsep golden period tidak boleh hanya menjadi teori medis, tetapi harus menjadi standar operasional,” ujar Abdi.

Ia juga menyampaikan empat pesan strategis kepada manajemen RS KEI, yakni transformasi mutu layanan (quality over volume), digitalisasi pelayanan yang seamless, penguatan jejaring rujukan, serta pelayanan yang humanis. Menurutnya, pembiayaan penyakit jantung tidak semata dilihat sebagai pengeluaran, melainkan investasi untuk menjaga produktivitas bangsa.

RS KEI merupakan rumah sakit yang dibangun melalui hibah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) lewat Zayed Humanitarian Legacy Initiative. Rumah sakit berkapasitas 100 tempat tidur itu diresmikan Presiden Prabowo Subianto bersama Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan pada 19 November 2025.

Saat ini, Kementerian Kesehatan menugaskan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta untuk mendampingi operasional rumah sakit guna menjaga mutu pelayanan. RS KEI juga diproyeksikan menjadi pusat rujukan layanan jantung bagi wilayah Jawa Tengah, DIY, dan sekitarnya.

Pemerintah berharap integrasi layanan JKN di RS KEI mampu memperluas pemerataan akses kesehatan berkualitas tinggi sekaligus menekan angka fatalitas penyakit kardiovaskular di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus Hantavirus di wilayah DKI Jakarta. Meski sempat menjadi perhatian publik, Menkes menegaskan bahwa virus ini tidak mudah menular antarmanusia seperti COVID-19.

“Kita akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” ujar Menkes Budi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (12/5/2026).

Menkes menjelaskan, kasus yang sedang ditangani berasal dari kontak erat seorang WNA yang sempat berada di kapal luar negeri. Pemerintah bergerak cepat setelah menerima informasi dari otoritas kesehatan Inggris pada 7 Mei 2026. Sehari berselang, pada 8 Mei, pasien berhasil diidentifikasi dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk menjalani isolasi.

“Indonesia sejak pandemi COVID-19 sudah jauh lebih baik dalam hal surveilans dan kerja sama internasionalnya,” tambahnya.

Hingga saat ini, hasil pemeriksaan terhadap seluruh kontak erat menunjukkan hasil negatif. Namun, pasien tetap diisolasi guna melewati masa inkubasi. Pemerintah menetapkan masa pemantauan selama dua minggu terhitung sejak 8 Mei 2026.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2), Andi Saguni, menjelaskan alasan pemilihan RSPI Sulianti Saroso sebagai lokasi isolasi.

 “Karena itu rumah sakit khusus infeksi, sehingga kita bisa benar-benar fokus menangani pasiennya,” tutur Andi. Ia menambahkan, meski rekomendasi WHO memperbolehkan karantina mandiri, pemerintah memilih isolasi di fasilitas kesehatan sebagai langkah kehati-hatian (precautionary measures).

Secara klinis, penyakit yang disebabkan oleh Orthohantavirus ini umumnya menular melalui kontak dengan hewan pengerat seperti tikus dan curut, baik melalui gigitan maupun paparan cairan tubuh (air liur, urin, feses). Terdapat dua jenis manifestasi klinis utama, yakni Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) yang menyerang ginjal dengan masa inkubasi 1-2 minggu, serta Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) yang menyerang paru-paru. Hingga saat ini, belum ada pengobatan spesifik untuk Hantavirus sehingga penanganan dilakukan secara simtomatis dan suportif berdasarkan gejala yang muncul.

Menkes Budi menyebutkan bahwa varian Hantavirus yang beredar di Indonesia berasal dari varian Asia dengan tingkat kematian (case fatality rate) antara 5 hingga 15 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding varian Andes di Amerika Selatan yang menyerang paru-paru dengan risiko kematian mencapai 50-60 persen.

“99 persen penularan Hantavirus terjadi melalui tikus, bukan antarmanusia,” tegas Menkes.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mencegah perkembangbiakan tikus di rumah, rumah makan, maupun tempat kerja.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI secara resmi memulai penguatan kebijakan pelabelan nutrisi melalui program “Nutri-Level”. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor bersama Lippo Mall, Universitas Pelita Harapan (UPH), dan PT Siloam International Hospitals Tbk untuk mendorong gaya hidup sehat masyarakat.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menekan laju Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti jantung, stroke, hipertensi, dan ginjal yang saat ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.

“Tugas utama kita adalah menaikkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 menjadi 76 tahun, serta memastikan masa hidup sehat atau healthy life expectancy naik dari usia 60 ke 65 tahun. Program ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah gerakan nasional untuk menyelamatkan nyawa dengan memberikan informasi nutrisi yang transparan kepada setiap keluarga,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Urgensi kebijakan ini didukung data The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023 yang mencatat tingginya angka kematian akibat PTM. Dengan rincian stroke 337.277 jiwa, jantung 264.668 jiwa, ginjal 56.118 jiwa, dan hipertensi 51.623 jiwa. Selain itu, prevalensi penyakit ginjal di masyarakat tercatat sangat tinggi mencapai lebih dari 35,2 juta kasus.

Menurut Menkes Budi, keberhasilan program kesehatan di masa depan sangat bergantung pada kolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat dan industri untuk menciptakan perubahan gaya hidup yang lebih baik.

“Program kesehatan akan berhasil apabila kita jalankan bersama-sama. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi it’s about saving lives . Kita ingin masyarakat pindah ke lifestyle baru yang lebih sadar akan apa yang mereka konsumsi,” tambahnya.

Nutri-Level menggunakan sistem pelabelan sederhana dengan kategori A hingga D untuk membantu konsumen mengenali kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk minuman siap saji. Sebagai langkah awal implementasi di ruang publik, gerai Fore Coffee dan Xing Fu Tang di Lippo Mall Nusantara telah resmi menerapkan pelabelan ini per 12 Mei 2026.

Pada kesempatan yang sama President Universitas Pelita Harapan, Stephanie Riady,  menyatakan bahwa kolaborasi ini akan menjangkau masyarakat secara luas melalui jaringan ritel yang masif di berbagai wilayah.

“Kesehatan masa depan ditentukan oleh kemudahan masyarakat dalam memahami informasi konsumsi harian mereka. Sosialisasi program Nutri-Level ini akan disiarkan melalui digital signingdi seluruh jaringan e-commerce  dengan total 70 mall yang tersebar di 18 provinsi dan 37 kota di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan edukasi kesehatan hadir di ruang yang dekat dengan aktivitas harian masyarakat, sehingga perubahan pola hidup dapat terjadi secara nyata dan berkelanjutan,” tutup Stephanie

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (FP/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 11 Mei 2026

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Integrasi sistem kesehatan dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan yang adil bagi 280 juta penduduk Indonesia yang tersebar di lebih dari 7.000 wilayah.

Dalam pertemuan Asia eHealth Information Network (AeHIN) di Jakarta Marriott Hotel, Senin (11/5), Menkes Budi menegaskan bahwa digitalisasi kini menjadi fondasi utama reformasi kesehatan di Indonesia.

Pengalaman menangani pandemi COVID-19 pada 2020–2021 menjadi titik balik bagi Kementerian Kesehatan. Menkes Budi menilai sistem manual yang terfragmentasi menjadi hambatan besar dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, Kemenkes kini memperkuat platform SATUSEHAT sebagai tulang punggung interoperabilitas nasional yang menghubungkan rumah sakit, puskesmas, laboratorium, hingga apotek dalam satu ekosistem kesehatan digital.

“Tanpa digitalisasi, mustahil menghadirkan layanan yang aksesibel, bermutu, dan terjangkau bagi 280 juta rakyat. Kami sedang membangun basis data kependudukan, klinis, hingga genomik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti,” tegas Menkes Budi.

Secara teknis, Kemenkes kini mengintegrasikan jutaan Rekam Medis Elektronik (RME) ke dalam government cloud. Tidak hanya berfokus pada data, Kemenkes juga menyiapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, surveilans penyakit, hingga efisiensi operasional layanan kesehatan.

Menkes Budi menekankan bahwa AI dimanfaatkan untuk memperkuat deteksi dini dan prediksi wabah secara real-time, dengan pengawasan ketat melalui Komite AI Kemenkes yang mengatur aspek etika, hukum, dan keamanan data melalui kerangka ELSI (Ethical, Legal, and Social Implications).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, menyatakan dukungan terhadap transformasi digital sektor kesehatan. Namun, ia mengingatkan agar inovasi teknologi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.

Menurutnya, secanggih apa pun sistem yang dibangun, teknologi tetap berfungsi sebagai sarana pendukung pelayanan.

“Tolok ukur inovasi bukan pada kecanggihan algoritma, melainkan pada dampak nyata terhadap kepercayaan dan inklusi masyarakat. Kami memastikan teknologi memperkuat, bukan menggantikan, empati dan penilaian manusia dalam pelayanan kesehatan,” ujar Setiaji.

Strategi transformasi ini juga mencakup penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi sesuai standar global. Selain itu, Kemenkes aktif membangun ekosistem inovasi yang melibatkan akademisi, startup, dan industri untuk memastikan solusi digital dapat diperluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Fokus utama transformasi tersebut adalah memastikan setiap individu memperoleh akses layanan kesehatan yang setara tanpa memandang kondisi ekonomi maupun lokasi geografis.

Semangat kolaborasi lintas negara ini turut difasilitasi oleh Asia eHealth Information Network (AeHIN). Sebagai wadah bagi lebih dari 2.700 praktisi kesehatan digital dari 85 negara, AeHIN menjadi ruang pertukaran pengetahuan dalam mendorong interoperabilitas sistem kesehatan di Asia.

Melalui jejaring tersebut, Indonesia tidak hanya mengadopsi praktik terbaik global, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin transformasi sistem kesehatan digital yang berorientasi pada manusia di kawasan Asia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus Hanta menyusul adanya peningkatan temuan kasus di Indonesia serta laporan kasus Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) pada kapal pesiar MV Hondius yang dilaporkan otoritas kesehatan internasional.

Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menemukan kasus HPS. Kasus yang terkonfirmasi di Indonesia merupakan tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional,” ujar dr. Andi Saguni dalam konferensi pers daring, Senin (11/5).

Berdasarkan data Kemenkes, sepanjang 2024 hingga 2026 tercatat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Tren konfirmasi juga menunjukkan peningkatan, dari 1 kasus pada 2024 menjadi 17 kasus pada 2025 dan 5 kasus hingga Mei 2026.

Menurut dr. Andi, meningkatnya temuan kasus salah satunya dipengaruhi penguatan kapasitas deteksi dan pemeriksaan laboratorium di Indonesia.

“Peningkatan kasus yang terlaporkan menunjukkan sistem kewaspadaan dan deteksi dini kita semakin baik. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada terhadap faktor risiko penularan,” katanya.

Virus Hanta diketahui menular melalui kontak dengan tikus atau celurut yang terinfeksi, termasuk paparan urin, air liur, maupun kotorannya. Faktor risiko utama di antaranya aktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, gudang tertutup, area banjir, hingga kegiatan luar ruang seperti berkemah dan mendaki.

Selain pemantauan kasus di dalam negeri, Kemenkes juga merespons notifikasi internasional terkait satu kontak erat kasus HPS dari kapal pesiar MV Hondius yang berada di Indonesia. Kontak erat tersebut telah menjalani pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso dan hasil laboratorium menunjukkan negatif Hantavirus tipe HPS maupun HFRS.

“Begitu notifikasi diterima, kami langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, koordinasi lintas sektor, pemeriksaan laboratorium, hingga pemantauan terhadap kontak erat tersebut,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Kemenkes memperkuat pengawasan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual, dan sistem surveilans pelaku perjalanan. Pemerintah juga menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan Whole Genome Sequencing (WGS), serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia.

“Kami terus memperkuat kesiapsiagaan nasional mulai dari surveilans, laboratorium, hingga layanan kesehatan agar setiap potensi kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar dr. Andi.

Kemenkes mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan tikus dan kotorannya, menyimpan makanan di tempat tertutup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, batuk, atau sesak napas.

“Masyarakat diharapkan tetap tenang dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun, sebagai langkah utama pencegahan penyakit virus Hanta,” tutup dr. Andi Saguni.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Obesitas bukan sekadar persoalan penampilan, tetapi merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan obesitas sejak dini melalui penerapan pola hidup sehat, Kementerian Kesehatan RI menggelar kegiatan Obesity Disease Awareness Event: Harapan yang Meringankan di Aula Siwabessy, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Jakarta, pada Kamis (7/5/2026). 

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang dewasa (23,4%) hidup dengan obesitas. Hal ini menunjukkan bahwa obesitas mengalami peningkatan prevalensi dari tahun 2018 yang hanya sebesar 21,3%. Kejadian obesitas dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu biologis, lingkungan, dan genetik yang membutuhkan solusi komprehensif. 

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Guanadi Sadikin menekankan bahwa obesitas bukan sekadar persoalan penampilan, melainkan berkaitan erat dengan risiko berbagai penyakit tidak menular yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

“Kalau kita ingin hidup lebih sehat dan lebih panjang umur, maka kita harus mulai menjaga pola makan, menjaga berat badan, dan rutin berolahraga. Kesehatan itu bukan hanya urusan rumah sakit atau program pemerintah, tapi harus menjadi gerakan hidup sehat yang dimiliki setiap individu,” ujar Menkes Budi.

Ia menambahkan, pendekatan pemerintah dalam penanganan obesitas difokuskan pada edukasi dan perubahan perilaku masyarakat melalui penyediaan informasi yang lebih mudah dipahami. Salah satunya melalui implementasi pelabelan nutrisi pada makanan dan minuman agar masyarakat dapat membuat pilihan konsumsi yang lebih sehat.

“Kita ingin masyarakat lebih sadar terhadap apa yang mereka konsumsi. Informasi gizi harus dibuat sederhana dan mudah dimengerti sehingga masyarakat bisa memilih makanan dan minuman yang lebih sehat,” lanjutnya.

Selain pola makan sehat, Menkes juga menyoroti pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurutnya, olahraga perlu didorong menjadi budaya dan tren positif di masyarakat.

“Kita harus menjadikan olahraga sebagai movement. Mau lari, jalan kaki, badminton, padel apa saja yang penting bergerak dan dilakukan rutin,” kata Menkes.

Sementara itu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Sten Frimodt Nielsen, menyampaikan bahwa obesitas merupakan tantangan kesehatan global yang memerlukan kolaborasi lintas sektor serta pendekatan yang inklusif dan tanpa stigma.

“Obesitas merupakan kondisi kesehatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari gaya hidup, lingkungan, pendidikan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Penanganan obesitas membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, industri, dan masyarakat,” ujar Duta Besar Denmark Sten Frimodt.

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan dan langkah sederhana sehari-hari untuk menciptakan dampak kesehatan jangka panjang.

“Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari serta penerapan pola hidup yang lebih sehat dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan dalam jangka panjang,” tambahnya.

Kerja sama Indonesia dan Denmark di bidang kesehatan juga terus diperkuat melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan RI dan Novo Nordisk sebagai bagian dari kemitraan bilateral kedua negara. Kehadiran Duta Besar Denmark dalam kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, khususnya obesitas dan diabetes, melalui edukasi, inovasi, serta sinergi lintas sektor untuk mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. 

Melalui kegiatan ini, Kementerian Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya obesitas semakin meningkat serta mendorong masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten. Kegiatan juga dirangkaikan dengan edukasi kesehatan, konsultasi, serta pemeriksaan kesehatan bagi peserta.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola program pendidikan profesi dokter internsip. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara langsung memerintahkan revisi standar operasional internsip agar segera diterapkan mulai Mei 2026.

Dalam pertemuan daring dengan keluarga almarhumah dr. Myta Aprilia Azmy pada Kamis (7/5), Menkes Budi menekankan bahwa perbaikan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan upaya preventif untuk menjamin keselamatan dan hak peserta internsip di masa mendatang.

“Kami tidak menunggu lagi. Revisi regulasi akan dilakukan secara cepat agar berlaku efektif bagi peserta internsip pada Mei ini,” tegas Menkes Budi.

Revisi aturan tersebut mencakup empat poin utama perlindungan yang mengikat seluruh fasilitas kesehatan wahana magang. Pertama, standardisasi jam kerja, dengan batas maksimal kerja peserta internsip diperketat menjadi 40 jam per minggu tanpa pengelompokan jam kerja yang dipadatkan atau istilahnya “dirapel”.

Kedua, definisi peran, yang melarang keras peserta internsip menggantikan fungsi dokter organik. Peserta diwajibkan fokus pada proses pembelajaran di bawah pengawasan supervisor aktif.

Ketiga, hak cuti peserta ditingkatkan dari empat hari menjadi 10 hari dalam setahun. Durasi cuti maupun sakit tidak lagi memperpanjang masa internsip selama target kompetensi telah tercapai.

Keempat, evaluasi remunerasi berupa Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang akan diselaraskan kembali dengan kondisi inflasi dan daya beli di masing-masing wilayah guna mencegah ketimpangan antarwahana.

Lebih lanjut, terkait tindak lanjut audit medis terhadap kasus dr. Myta, Kemenkes menyampaikan bahwa hasil audit akan diserahkan kepada Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sesuai kewenangan hukum yang berlaku terkait sanksi.

“Hasil investigasi kami lakukan secara transparan. Akuntabilitas publik menjadi prioritas kami. Namun, yang terpenting adalah memastikan aturan yang lebih baik segera lahir untuk mencegah terulangnya kejadian serupa,” pungkas Menkes Budi.

Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus memantau implementasi aturan baru ini secara ketat di lapangan serta memastikan setiap fasilitas kesehatan mematuhi standar perlindungan bagi tenaga medis muda.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia secara menyeluruh, termasuk memastikan perlindungan terhadap peserta internsip serta keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa Kemenkes akan menindaklanjuti dua langkah utama, yakni audit medis terkait pelayanan pasien serta perbaikan menyeluruh tata kelola program internsip dokter.

“Semua pasien, apalagi tenaga kedokteran yang bertugas merawat pasien, harus mendapatkan pelayanan medis yang baik. Karena itu kami akan melakukan audit medis secara profesional melalui majelis disiplin profesi bersama organisasi profesi terkait,” ujar Wamenkes Dante dalam konferensi pers di ruang dr. J. Leimena Kemenkes Jakarta, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan, audit medis dilakukan secara konfidensial sesuai ketentuan etik dan profesi. Apabila dalam proses audit ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam tindakan medis, maka akan ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Wamenkes menegaskan bahwa pemerintah juga akan memperbaiki sistem penyelenggaraan internsip agar peserta tetap dapat belajar dengan baik tanpa kehilangan perlindungan dari sisi kesehatan, keselamatan kerja, maupun kesejahteraan.

“Kami ingin tata kelola internsip diperbaiki sehingga tidak merugikan pihak mana pun. Peserta tetap bisa belajar dengan baik dan mendapatkan perlindungan secara finansial, ekonomi, maupun kesehatan,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai langkah perbaikan terhadap penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Yuli Farianti, menegaskan bahwa Kemenkes berkomitmen menghadirkan sistem internsip yang lebih aman, manusiawi, dan mendukung proses pembelajaran peserta secara optimal.

“Perbaikan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Kesehatan untuk menghadirkan penyelenggaraan internsip yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berpihak kepada peserta. Program internsip harus menjadi proses pembelajaran profesional yang sehat, bukan membebani secara fisik maupun mental,” ujar dr. Yuli.

Dalam perbaikan tersebut, Kemenkes menetapkan ketentuan jam kerja peserta internsip maksimal 40 jam per minggu tanpa diperkenankan adanya pemadatan maupun penambahan jam kerja. Pelaksanaan jaga juga harus berada di bawah supervisi dokter pendamping dan tidak diperbolehkan menggantikan peran dokter organik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, peserta yang berhalangan menjalani jadwal jaga tidak lagi diwajibkan digantikan oleh peserta lain guna mencegah beban kerja berlebih.

Kemenkes juga memperkuat aspek kesejahteraan peserta melalui peningkatan dukungan pembiayaan dan fasilitas. Peserta internsip mendapatkan Bantuan Biaya Hidup (BBH), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, transportasi keberangkatan dan kepulangan, serta dukungan fasilitas tambahan seperti konsumsi jaga dan tempat tinggal sesuai kemampuan daerah dan wahana.

Besaran Bantuan Biaya Hidup peserta internsip juga terus mengalami penyesuaian. Saat ini, BBH disesuaikan berdasarkan kategori wilayah, mulai dari Rp3,2 juta hingga Rp6,5 juta untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Beberapa pemerintah daerah bahkan memberikan tambahan insentif di luar BBH.

“Peserta internsip adalah dokter muda yang sedang menjalani proses adaptasi profesi. Karena itu, negara harus hadir memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta dukungan kesejahteraan yang memadai,” kata dr. Yuli.

Perbaikan lainnya mencakup pemberian cuti selama 10 hari tanpa kewajiban penggantian hari selama target kompetensi tercapai, penguatan peran pendamping dan Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) Provinsi dalam monitoring kesehatan peserta dan evaluasi rutin, serta pengembangan kanal aduan dua arah yang dapat diakses peserta maupun keluarga.

Kemenkes juga akan memperkuat sistem evaluasi wahana dan pendamping melalui mekanisme penilaian berbasis rating untuk memastikan mutu pembelajaran dan lingkungan kerja peserta internsip tetap terjaga.

“Ke depan, evaluasi penyelenggaraan internsip akan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan setiap peserta internsip memperoleh lingkungan belajar yang suportif, profesional, dan menjunjung keselamatan tenaga kesehatan,” tutup dr. Yuli.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program internsip dokter di Indonesia menyusul meninggalnya sejumlah peserta internship pada tahun ini.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga dr. Andito Mohammad Wibisono, dr. Karika Ayu Permatasari, dr. Edgar Bezaliel Hartanto, dan dr. Myta Aprilia Azmi.

“Kementerian Kesehatan berduka sekali atas wafatnya para dokter internship kita. Kita melihat masih banyak yang harus dibereskan dari pelaksanaan program internship di rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di ruang dr. J. Leimena Kemenkes Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut Menkes, pemerintah tidak ingin ada lagi dokter muda yang mengalami tekanan akibat budaya kerja yang tidak sehat selama proses pendidikan dan pemahiran profesi di rumah sakit.

“Budaya kerja yang tidak baik tidak boleh lagi terjadi, baik dalam program internship, maupun PPDS. Perbaikan budaya kerja pembelajaran dan pendidikan dokter muda harus dilakukan secara serius,” tegasnya.

Untuk memastikan penanganan berjalan objektif dan transparan, Kemenkes membentuk tim investigasi gabungan yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkes, Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PAPDI, serta Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

Investigasi dilakukan dengan mendengarkan langsung keterangan peserta internship, dokter pendamping, manajemen rumah sakit, hingga keluarga almarhumah.

“Pemerintah sangat serius memperbaiki tata kelola pendidikan dan pemahiran dokter di Indonesia. Karena itu investigasi dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan,” kata Menkes.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkes menetapkan sejumlah langkah perbaikan dalam pelaksanaan program internsip dokter.

Pertama, pengaturan jam kerja peserta internship diperjelas dengan batas maksimal 40 jam per minggu dan tidak diperbolehkan dipadatkan atau dirapel.

“Jam kerja peserta internship kami tegaskan maksimal 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan. Kita tidak ingin ada dokter muda yang sakit apalagi wafat karena pola kerja yang tidak manusiawi,” ujar Menkes.

Kedua, Kemenkes menegaskan bahwa peserta internship bukan pengganti dokter organik di rumah sakit. Peserta internship wajib mendapatkan supervisi aktif dari dokter pendamping.

“Dokter internship bukan pengganti dokter organik. Mereka hadir untuk belajar dan harus mendapat supervisi aktif dari dokter pendamping,” tegas Menkes.

Ketiga, pemerintah akan memperbaiki sistem remunerasi peserta internship. Selama ini, bantuan biaya hidup dari Kemenkes diberikan secara konsisten, namun tunjangan dari pemerintah daerah dan jasa layanan rumah sakit masih berbeda antar wilayah.

Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan wahana internship guna mengurangi ketimpangan.

Selain itu, hak cuti peserta internship juga ditingkatkan dari empat hari menjadi sepuluh hari tanpa kewajiban mengganti masa internship. Peserta juga tetap dapat memperoleh cuti sakit maupun cuti melahirkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hak cuti peserta internship kami perbaiki agar mereka memiliki perlindungan yang lebih baik. Untuk cuti sakit maupun melahirkan tidak perlu diganti atau diperpanjang, selama kompetensi yang dipersyaratkan tetap terpenuhi,” kata Menkes Budi.

Kemenkes juga akan melakukan audit medis terhadap tata laksana kasus yang masih dalam proses penanganan serta memperkuat pemantauan kesehatan peserta internship melalui program Cek Kesehatan Gratis sebanyak dua kali dalam setahun, termasuk pemeriksaan penunjang seperti rontgen.

“Program internship harus menjadi ruang belajar yang aman, sehat, dan manusiawi bagi dokter-dokter muda kita. Perbaikan ini dilakukan agar sistem yang dibangun benar-benar melindungi peserta internship sekaligus menjaga keselamatan pasien,” tutup Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan syariah yang tidak hanya unggul secara medis dan teknologi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wamenkes Dante saat membuka 6th International Islamic Healthcare Conference and Expo yang diselenggarakan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) di Tangerang, Rabu (6/5).

“Ketika seseorang sedang sakit, apa yang paling ia butuhkan selain obat dan tindakan medis? Jawabannya adalah rasa tenang, rasa dihormati, dan keyakinan bahwa ia dirawat sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini bukan sekadar kenyamanan tambahan, melainkan kebutuhan spiritual yang fundamental,” ujar Wamenkes Dante.

Menurutnya, nilai-nilai spiritualitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan identitas Indonesia sebagai bangsa religius.

Dengan populasi umat Muslim mencapai 87 persen, Indonesia memiliki potensi besar menjadi destinasi utama layanan kesehatan halal bagi pasien domestik maupun internasional. “Potensi ini menuntut kesiapan kita dalam menyediakan layanan kesehatan syariah secara holistik,” tandas Wamenkes Dante.

Wamenkes Dante menjelaskan, rumah sakit syariah hadir bukan hanya untuk mengedepankan aspek medis dan teknologi, tetapi juga pelayanan yang holistik, humanis, dan berkeadilan sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional.
Ia juga mengapresiasi perkembangan rumah sakit syariah di Indonesia. Saat ini, sebanyak 24 rumah sakit telah meraih sertifikasi syariah dengan sebaran di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan.

 “Capaian ini merupakan komitmen nyata kita untuk mengintegrasikan prinsip agama ke dalam setiap lini pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Selain penguatan rumah sakit syariah, Wamenkes Dante juga menyoroti pentingnya dukungan ekosistem produk halal di sektor kesehatan. Hingga tahun 2026, tercatat sekitar 44 ribu produk farmasi telah mengantongi sertifikat halal.

Untuk memperkuat capaian tersebut, Kementerian Kesehatan terus mempererat kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta industri farmasi.

“Kami ingin memastikan bahwa prinsip halalan thayyiban benar-benar terpenuhi di seluruh tingkat pelayanan kesehatan,” kata Wamenkes Dante.

Mengusung tema “From Certification to Collaboration”, konferensi ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem layanan kesehatan syariah nasional.

“Sertifikasi adalah fondasi, namun kolaborasi adalah motor penggeraknya. Kita membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk menjadikan Indonesia pusat wisata kesehatan halal dunia yang unggul secara medis sekaligus menyejukkan secara spiritual,” tuturnya.

Wamenkes Dante berharap forum tersebut menghasilkan komitmen konkret yang dapat segera diimplementasikan guna mendukung terwujudnya sistem kesehatan Indonesia yang lebih holistik, inklusif, dan bermartabat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), KH Cholil Nafis menegaskan bahwa sertifikasi syariah di sektor kesehatan bersifat universal dan dapat diterapkan di seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Kami telah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan bahwa sertifikasi syariah ini tidak hanya diperuntukkan bagi rumah sakit Islam, tetapi juga terbuka bagi rumah sakit pemerintah maupun swasta,” ujar Cholil

Menurutnya, rumah sakit syariah menghadirkan standar layanan berbasis nilai-nilai syariah seperti kebersihan, kehalalan produk, hingga sistem keuangan syariah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa seluruh aspek layanan kesehatan perlu dipastikan memenuhi prinsip halal, mulai dari obat-obatan, alat kesehatan, kapsul, hingga bahan suntikan. Selain itu, pelayanan kesehatan juga harus mengedepankan kenyamanan dan ketenangan pasien.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama mitra pembangunan, termasuk UNICEF dan WHO, menegaskan kembali komitmen nasional untuk memperkuat program imunisasi dalam momentum Puncak Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026 yang diselenggarakan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok pada, Sabtu (2/5/2026).

Di Indonesia, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 80,2% pada tahun 2025. Meski menunjukkan kemajuan, masih terdapat hampir 960.000 anak zero-dose yang belum menerima imunisasi sama sekali, sehingga menjadi fokus utama intervensi ke depan

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa penguatan imunisasi rutin menjadi prioritas utama pascapandemi COVID-19.

“Setelah pandemi, cakupan imunisasi kita sempat menurun dan ini menjadi perhatian serius. Imunisasi rutin adalah kunci utama. Kita tidak boleh lengah karena risiko kejadian luar biasa seperti campak, difteri, atau pertusis bisa meningkat jika cakupan tidak optimal,” ujar dr. Andi Saguni.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi ketersediaan vaksin secara nasional.

“Kami pastikan ketersediaan vaksin aman, bahkan hingga sembilan bulan ke depan. Tidak boleh ada lagi alasan kekurangan vaksin. Selain itu, distribusi dan kualitas rantai di daerah juga harus dijaga agar imunisasi berjalan optimal,” tambahnya.

Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Lokenga, menekankan bahwa imunisasi adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi, serta pentingnya menjangkau kelompok yang belum terlayani.

“Lebih dari 100 juta dosis vaksin telah disalurkan melalui inisiatif The Big Catch-Up di 36 negara. Ini membuktikan bahwa tidak ada anak yang tidak bisa dijangkau jika ada komitmen bersama. Namun, kampanye ini bukan pengganti sistem imunisasi rutin yang kuat,” jelas Jean Lokenga.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak anak yang belum mendapatkan vaksin sama sekali.

Dari sisi global, perwakilan WHO Indonesia, dr. Olivia, menyampaikan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif dan berdampak luas.

“Vaksin telah menyelamatkan lebih dari 150 juta jiwa di dunia. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat cost-effective dan harus terus diperkuat melalui sistem yang berbasis bukti ilmiah,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menyelenggarakan Pekan Imunisasi Dunia secara aktif.

“Tidak semua negara merayakan Pekan Imunisasi Dunia secara masif seperti Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau anak zero-dose dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, dr. Indri, menekankan pentingnya momentum PID 2026 untuk mempercepat capaian program imunisasi nasional.

“Melalui rangkaian kegiatan Pekan Imunisasi Dunia, kami ingin menguatkan kembali kesadaran masyarakat bahwa imunisasi sangat penting untuk melindungi generasi kita. Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi gerakan bersama untuk memastikan anak-anak Indonesia lebih sehat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai inovasi telah dilakukan untuk mendukung program imunisasi.

Pekan Imunisasi Dunia merupakan inisiatif global yang diperingati setiap tahunnya. Tahun ini, tema global “For Every Generation, Vaccines Work” menegaskan bahwa vaksin terbukti efektif melindungi semua generasi.

Mengusung tema nasional “Lengkapi Imunisasi Sepanjang Usia”, peringatan ini menekankan bahwa imunisasi bukan hanya untuk anak, tetapi merupakan perlindungan kesehatan sepanjang siklus hidup dari bayi hingga lansia.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, acara puncak Pekan Imunisasi Dunia 2026 ini juga dimeriahkan dengan kegiatan fun walk yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, serta layanan imunisasi bagi masyarakat sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendekatkan akses vaksinasi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kampanye gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat pesan bahwa imunisasi adalah tanggung jawab bersama.

Salah satu orang tua penerima layanan imunisasi Dila (33) turut membagikan pengalamannya setelah mengikuti pemberian imunisasi bagi anaknya dalam kegiatan tersebut. Ia menilai layanan yang diberikan berjalan tertib, cepat, dan memberikan rasa nyaman bagi para orang tua.

“ini imunisasi PCV ke-3, seru dan nggak perlu antri panjang saya berharap imunisasi ini dapat membantu menjaga kesehatan dan melindungi anak saya dari berbagai penyakit menular”, Ujar Dila.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, pemerintah optimistis target cakupan imunisasi nasional dapat tercapai, sekaligus memperkuat fondasi kesehatan menuju Indonesia Emas 2045.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Eliminasi malaria bukanlah hasil instan. Dibutuhkan dukungan semua pihak dan konsistensi selama bertahun-tahun, setiap daerah harus menyusun strategi eliminasi berkelanjutan sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Andi Saguni, dalam keterangannya di Jakarta guna memperingati Hari Malaria Sedunia 2026, Kamis (30/4).

Komitmen tersebut mempertegas peta jalan pemerintah dalam mencapai target besar: Indonesia sepenuhnya Bebas Malaria pada tahun 2030, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Hingga tahun 2026, langkah nyata ini telah membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten/kota (sekitar 80 persen) serta tujuh provinsi di Indonesia resmi dinyatakan bebas dari penularan malaria. Ketujuh provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Meski capaian nasional menunjukkan tren positif, malaria masih menjadi ancaman kesehatan serius, khususnya di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kasus malaria pada 2025 tercatat sebanyak 706.297 kasus, meningkat 30 persen dibandingkan tahun 2024 (543.965 kasus). Sebanyak 95 persen dari total kasus nasional tersebut—atau sekitar 674.046 kasus—terkonsentrasi di Tanah Papua.

Lonjakan angka ini dipandang bukan sebagai kemunduran. Kemenkes mencatat bahwa peningkatan kasus justru dipicu oleh masifnya upaya penemuan kasus secara aktif di lapangan serta perbaikan sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

“Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi atensi kita bersama untuk bisa segera diwujudkan eliminasinya,” ujar Andi.

Andi optimistis target eliminasi di Papua dapat tercapai. Ia merujuk pada Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya sebagai bukti nyata. Sebagai wilayah baru, Maybrat berhasil menyandang status Bebas Malaria, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Bumi Cenderawasih bahwa eliminasi bukanlah hal yang mustahil.

Guna menekan angka kasus di daerah endemis tinggi, Kemenkes menerapkan strategi TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan Vektor). Intervensi khusus juga menyasar kelompok bermobilitas tinggi (Mobile Migrant Population), seperti pekerja tambang, perambah hutan, TNI, Polri, dan masyarakat adat di wilayah terpencil, melalui pembagian kelambu antinyamuk serta pengobatan pencegahan yang terarah.

Namun, Andi memberikan peringatan bagi 412 daerah yang telah menyandang status bebas malaria agar tidak lengah.
“Bagi daerah yang sudah bebas, perjuangannya belum selesai. Mempertahankan status tersebut tidak kalah beratnya. Ada beberapa daerah justru mengalami lonjakan kasus, bahkan sampai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas,” tegasnya.

Tingginya mobilitas penduduk dan iklim tropis yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles membuat risiko penularan kembali (re-establishment) selalu mengintai. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan seperti penataan tambak, lahan tambang terbengkalai, dan rawa-rawa memerlukan kolaborasi lintas kementerian, sektor swasta, serta masyarakat luas.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah, Menteri Kesehatan dijadwalkan menyerahkan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada para bupati dan wali kota yang telah berhasil menghentikan penularan di wilayahnya sepanjang tahun lalu.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya transformasi Indonesia dalam memperkuat industri farmasi nasional, khususnya melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Hal ini disampaikan dalam prosesi groundbreaking fasilitas produksi PT Mitra Prima Internasional (MPI) di Kawasan Industri Cakung, Jakarta Timur, Rabu (30/4).

Menkes menyampaikan bahwa kemandirian sektor kesehatan merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Saat ini, sebagian besar bahan baku obat (Active Pharmaceutical Ingredient/API) dan produk biologi prioritas telah mulai dikembangkan di dalam negeri. Namun demikian, penguatan sektor industri masih perlu terus didorong agar memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

“Pertumbuhan sektor kesehatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Hal ini perlu diimbangi dengan penguatan industri dalam negeri agar memberikan nilai tambah, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Menkes.

Ia menambahkan, pemerintah terus melakukan penyederhanaan regulasi serta memberikan berbagai insentif untuk mendorong investasi di sektor manufaktur farmasi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing.

PT Mitra Prima Internasional (MPI), bagian dari Mitra Jaya Group, membangun fasilitas produksi farmasi dengan nilai investasi sebesar Rp404 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober 2027, dengan kapasitas produksi mencapai 600 juta tablet per tahun serta potensi penyerapan 213 tenaga kerja.

Melalui kerja sama transfer teknologi dengan Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., PT MPI akan memproduksi berbagai obat strategis, antara lain obat anti-diabetes, neurologi, dan kardiovaskular. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan obat di dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, menyampaikan komitmen dalam mendukung penguatan industri farmasi melalui percepatan layanan perizinan.

“Badan POM terus melakukan perbaikan layanan, baik dalam proses sertifikasi maupun izin edar, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, khasiat, dan mutu,” ujar Taruna.

Selain itu, BPOM juga tengah menyiapkan skema conditional approval untuk obat-obatan inovatif yang esensial, guna mempercepat akses masyarakat terhadap terapi yang dibutuhkan, dengan tetap mengacu pada standar internasional.

Investasi PT MPI ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas industri farmasi nasional serta mendukung upaya peningkatan ketahanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI bersama UNICEF secara resmi menandatangani Programme Document (ProDoc) 2026–2030 sebagai landasan kerja sama strategis dalam memperkuat sistem kesehatan nasional dan mempercepat pencapaian target pembangunan manusia di Indonesia.

Penandatanganan ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam menghadirkan peningkatan yang terukur di bidang kesehatan, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan, melalui penguatan layanan kesehatan yang lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ProDoc ini merupakan instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kegiatan, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan nasional.

“Programme Document ini harus menjadi pendorong transformasi, bukan sekadar kerangka kegiatan. Kami berkomitmen memastikan implementasi yang efektif melalui tata kelola yang baik, transparansi, dan pendekatan berbasis hasil,” ujarnya.

Kerja sama ini didukung oleh komitmen pendanaan sebesar USD 35,9 juta yang mencakup dukungan pendanaan, pengadaan, dan bantuan teknis. Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Kemitraan antara Kementerian Kesehatan dan UNICEF ini juga selaras dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta mendukung agenda global dalam United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026–2030.

Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi anak dan keluarga di Indonesia. 

“Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target kesehatan dan pembangunan manusia secara berkelanjutan”, Ujarnya.

Melalui mekanisme pelaksanaan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan pemerintah daerah, program ini akan difokuskan pada penguatan implementasi berbasis hasil, peningkatan akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan sumber daya.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa kemitraan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Dengan ditandatanganinya ProDoc 2026–2030 ini, Pemerintah Indonesia dan UNICEF menegaskan kembali komitmen bersama untuk menghadirkan dampak yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh perempuan melalui Forum Nasional Kesehatan Perempuan bertema “No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh” yang digelar di Auditorium dr. J. Leimena, Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta, pada Rabu (29/4/2026).

Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama kesehatan keluarga dan pembangunan bangsa.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan hanya meningkatkan usia harapan hidup, tetapi juga memastikan masyarakat tetap sehat hingga usia lanjut.

“Rata-rata usia hidup sudah 74 tahun, tetapi banyak yang mulai sakit di usia 60-an. Fokus kita adalah memperpanjang masa hidup sehat, bukan sekadar umur panjang,” ujar Menkes Budi.

Ia menegaskan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan rutin, khususnya tiga indikator utama, tekanan darah, gula darah, dan lemak darah.

“Kalau tiga indikator ini dijaga sejak dini, risiko penyakit kronis seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal bisa ditekan,” tambahnya.

Menkes juga menyoroti peran strategis perempuan sebagai penjaga kesehatan keluarga. “Ibu-ibu adalah tenaga kesehatan alami di rumah. Jika dibekali pengetahuan yang tepat, dampaknya luar biasa bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, CKG juga menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi kesehatan perempuan, sehingga mereka tidak hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi penggerak kesehatan di tingkat keluarga.

“Deteksi dini ini sangat penting, karena sebagian besar penyakit kronis bisa dicegah jika diketahui lebih awal,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pembangunan nasional.

“Perempuan bukan sekadar kelompok rentan, tetapi aktor utama pembangunan. Perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga.

“Perempuan yang sehat secara fisik dan mental akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan keluarga berencana, termasuk kontrasepsi pascapersalinan, menjadi intervensi penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah, menambahkan bahwa forum ini merupakan bagian dari proses partisipatif untuk merumuskan kebijakan kesehatan perempuan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

“Forum ini menjadi ruang untuk memastikan suara perempuan benar-benar didengar dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.

Dengan semangat No Woman Left Behind, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk memastikan tidak ada perempuan Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk melalui pemanfaatan Program Cek Kesehatan Gratis secara optimal.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sebanyak 84 juta anak Indonesia saat ini diprediksi akan menjadi tumpuan bangsa saat Indonesia mencapai usia satu abad pada 2045 mendatang. Mengingat krusialnya masa depan mereka, Kementerian Kesehatan RI meluncurkan Konsorsium 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk memastikan setiap anak mendapatkan awal kehidupan terbaik sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menetapkan target besar untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi melalui konsorsium ini. Menkes Budi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan angka kematian ibu dan bayi, dengan target penurunan kasus hingga sepuluh kali lipat dari kondisi saat ini.

"Target saya, dari 4.000 kematian ibu per tahun harus turun di bawah 400. Dari 30.000 kematian bayi per tahun, harus turun di bawah 3.000. Begitu pula angka stunting, harus turun di bawah 7 persen. Kita tidak bisa kerja biasa-biasa saja sementara ini berkaitan dengan nyawa dan masa depan anak-anak kita," tegas Menkes Budi saat peluncuran Konsorsium 1.000 HPK di Kantor Kementerian Kesehatan Jakarta  (28/4). 

Untuk mencapai target tersebut, Menkes Budi meminta agar seluruh intervensi dilakukan secara spesifik dan berbasis data. Fokus utama pemerintah diarahkan pada pencegahan gangguan kehamilan dan persalinan, seperti penanganan tekanan darah tinggi pada ibu hamil (pre eklampsia) serta masalah pernapasan dan infeksi pada bayi baru lahir (sepsis).

Langkah konkret yang dilakukan mulai dari mewajibkan pemeriksaan kehamilan minimal 8 kali dan mendistribusikan 10.000 alat USG ke seluruh Puskesmas untuk deteksi dini. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk memproduksi suplemen multivitamin dan mineral (MMS) di dalam negeri guna mencukupi gizi ibu hamil. Upaya penguatan layanan ini telah mulai diuji coba di 9 rumah sakit daerah serta 36 Puskesmas di wilayah Bogor, Bandung, dan Garut.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menambahkan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penanganan stunting dengan meningkatnya jumlah indikator kesehatan yang berhasil dicapai dari 3 poin pada 2024 menjadi 8 poin pada 2025. Fokus pemerintah adalah memastikan bayi tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga tumbuh dengan gemilang melalui pemantauan gizi dan stimulasi yang tepat.

Konsorsium 1.000 HPK hadir untuk menyatukan langkah antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama ini diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih program melalui empat kelompok kerja yang memantau fase sebelum hamil hingga anak berusia dua tahun.

Dalam pelaksanaannya, Kemenkes menggandeng Rabu Biru Foundation sebagai sekretariat konsorsium.  Direktur Eksekutif Rabu Biru Foundation, Toro Sudarmadi, menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan koordinasi lintas sektor agar setiap inisiatif mitra dapat terukur manfaatnya secara langsung bagi masyarakat.

Keberhasilan program besar ini nantinya akan diukur dari satu hal mendasar, yakni apakah bayi yang lahir esok hari bahkan di pelosok desa sekalipun benar-benar mendapatkan layanan kesehatan dan asupan gizi terbaik di 1.000 hari pertamanya. 

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis (TB) di Tanah Papua melalui penguatan deteksi dini, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih masif.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, menegaskan bahwa TB menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam program prioritas kesehatan nasional.

“Kita fokus pada pemberantasan tuberkulosis sebagai bagian dari program prioritas. Intinya adalah kolaborasi lintas sektor agar penanganan TB bisa berjalan optimal,” ujar Wamenkes Benjamin.

Berdasarkan data, sekitar 4% kasus TB nasional berasal dari Tanah Papua, namun tantangan utama terletak pada masih rendahnya penemuan kasus dan belum optimalnya pelacakan kontak (tracing kontak serumah pasien TB). Bahkan, sebagian besar wilayah di Papua belum mencapai target penemuan kasus TB secara nasional.

Selain itu, capaian layanan kesehatan untuk TB secara nasional baru mencapai 89,55%, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses dan mutu layanan, terutama di wilayah dengan keterbatasan geografis seperti Papua.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis antara lain, peningkatan skrining masiv dan pelacakan kontak TB yang terintegrasi dengan CKG (cek kesehatan gratis), penguatan pendampingan pasien untuk memastikan kepatuhan pengobatan hingga tuntas, serta didukung dengan integrasi sistem pelaporan secara real-time dan pelibatan kader, keluarga maupun komunitas dalam penanganan pasien.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, menegaskan pentingnya dukungan kebijakan daerah dalam percepatan eliminasi TB.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera menetapkan Rencana Aksi Daerah serta membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC, agar intervensi di lapangan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Drs. Mathius D. Fakhiri, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan TB bersama pemerintah pusat.

“Kami memiliki komitmen untuk bersama-sama mengatasi persoalan TB yang masih menjadi tantangan besar di Papua. Dengan dukungan pusat dan kolaborasi lintas sektor, kami optimis penanganan TB dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan tenaga kesehatan dan pembiayaan program.
“Kami berharap dukungan anggaran dan penguatan tenaga kesehatan terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah terus memperkuat intervensi kesehatan di Tanah Papua guna menekan beban penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan kusta yang masih menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan kerja di Jayapura, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah.

“Kegiatan ini berlangsung sejak 27 hingga 29 April bersama enam provinsi di Tanah Papua sebagai bagian dari program quick win Presiden. Fokus utama kita adalah pemberantasan tuberkulosis dan malaria, karena lebih dari 90 persen kasus malaria nasional ada di Tanah Papua,” ujar Wamenkes Benjamin

Ia menambahkan bahwa penanganan penyakit menular di Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

“Kita datang untuk bekerja sama lintas sektor, bersatu menyukseskan program pemerintah agar penuntasan penyakit di Tanah Papua dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Berdasarkan data, beban penyakit di Papua masih signifikan. Sekitar 95% kasus malaria nasional berasal dari Tanah Papua, sementara 12% orang dengan HIV di Indonesia berada di wilayah ini. Selain itu, penemuan kasus TB dan kepatuhan pengobatan masih menjadi tantangan utama.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa keberhasilan penanganan penyakit menular sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, mulai dari penguatan kebijakan, penganggaran, hingga koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua, Drs. Mathius D. Fakhiri, menyampaikan komitmen daerah dalam mendukung upaya pemerintah pusat.

“Kami mewakili enam provinsi di Tanah Papua memiliki kerinduan yang sama untuk mengatasi persoalan kesehatan yang serius ini. Kehadiran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, menjadi dorongan bagi kami untuk bangkit bersama melawan TB, AIDS, malaria, dan kusta,” ujarnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah menghadirkan berbagai intervensi nyata yang langsung menyentuh masyarakat dalam penanganan penyakit menular di Tanah Papua.

Dalam kunjungan kerja ke Jayapura, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, menjelaskan tentang pentingnya gerakan penemuan kasus TB melalui skrining TB dengan menggunakan X-ray yang diawali dengan tracing kontak serumah dari pasien TB, serta program renovasi rumah bagi pasien TB.

“Penanganan TB tidak cukup hanya dengan obat. Lingkungan tempat tinggal juga harus sehat agar pasien bisa sembuh optimal dan tidak menularkan ke orang lain,” ujar Wamenkes.

Penggunaan X-ray portable untuk skrining menjadi solusi percepatan deteksi dini TB, khususnya di wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Sementara itu, renovasi rumah pasien dilakukan untuk memperbaiki ventilasi dan kondisi hunian yang berisiko terhadap penularan penyakit.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, menambahkan bahwa intervensi berbasis masyarakat perlu diperkuat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Pendekatan berbasis komunitas, seperti Desa dan Kelurahan Siaga TBC, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat keterlibatan masyarakat melalui pendampingan pasien oleh kader dan keluarga.

“Pendekatan berbasis komunitas sangat penting. Pasien tidak boleh merasa sendiri. Harus ada dukungan dari keluarga, kader, dan lingkungan sekitar,” tutup Wamenkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa remaja melalui kegiatan Bedah Buku: Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis bagi First Aider di Sekolah Jenjang SMP dan SMA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi serta keterampilan dasar siswa dalam mengenali dan merespons masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di aula Siwabessy gedung Prof. Sujudi Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menekankan bahwa luka psikologis sering kali tidak terlihat, namun berdampak besar terhadap kehidupan remaja jika tidak ditangani dengan tepat.

“Kalau teman kita jatuh saat bermain, kita langsung bantu karena lukanya terlihat. Tapi bagaimana jika yang terluka adalah perasaan? Sering kali kita diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa,” ujar Wamenkes Dante.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022, sekitar 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam satu tahun terakhir. Bahkan, data terbaru menunjukkan gejala depresi dan kecemasan pada remaja bisa hampir lima kali lebih tinggi dibanding kelompok usia dewasa.

“Artinya, mungkin ada teman di sekitar kita yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang berjuang dalam diam. Di sinilah pentingnya kemampuan pertolongan pertama pada luka psikologis,” tambahnya.

Menurutnya, keterampilan ini tidak memerlukan keahlian khusus, tetapi cukup dengan kepedulian dan keberanian untuk hadir bagi sesama.

“Kalian tidak harus jadi ahli. Cukup jadi manusia yang peduli. Mau mendengarkan tanpa menghakimi, memahami sebelum menilai, dan berani berkata: kamu tidak sendirian,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Wamenkes menyampaikan pesan sederhana namun bermakna bagi generasi muda: “Jadilah alasan seseorang merasa tidak sendirian hari ini.”

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi kesehatan jiwa di kalangan pelajar.

“Melalui bedah buku ini, kami ingin memperkenalkan referensi kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sekaligus memberikan pemahaman praktis tentang pertolongan pertama pada luka psikologis,” jelas Aji.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesehatan mental di lingkungan pendidikan.

“Kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta mitra pembangunan dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa remaja,” ujarnya.

Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buku Sedunia ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari siswa, guru, serta perwakilan lintas sektor. Tahun ini, program bedah buku direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga seri untuk menjangkau lebih banyak sekolah.

Buku “Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis bagi First Aider di Sekolah” diharapkan menjadi panduan praktis bagi siswa untuk lebih peka terhadap kondisi teman sebaya, serta mampu memberikan dukungan awal sebelum mendapatkan bantuan profesional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Indonesia menghadapi tantangan serius pada sektor kesehatan penglihatan dengan mencatat sekitar 600 hingga 650 ribu kasus kebutaan akibat katarak sepanjang 2025. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan bahwa kondisi ini mengancam produktivitas nasional, khususnya kelompok usia lanjut.

“Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka,” ujar Wamenkes Dante saat membuka Bakti Sosial Operasi Katarak bersama Noor Dubai Foundation di Rumah Jabatan Bupati Kapuas,  Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat (24/4).

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan katarak menjadi penyebab utama kebutaan penduduk usia di atas 50 tahun (81,2%). Hasil skrining program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026 mengonfirmasi urgensi ini: dari 23,35 juta orang yang diperiksa, 2,95 juta di antaranya mengalami gangguan mata.

Wamenkes Dante menjelaskan penderita katarak kehilangan akses terhadap sekitar 80% informasi yang diterima melalui indra penglihatan. “Dunia yang dulu jelas perlahan menjadi buram. Penderita seolah kehilangan terang di sisa hidupnya,” tambahnya.

Guna menekan angka kebutaan, pemerintah menjalankan dua strategi utama: mengintegrasikan skrining mata dalam program CKG 2026 dan memastikan layanan operasi katarak terjamin sepenuhnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, pemerintah menggandeng Noor Dubai Foundation (UEA) dan PERDAMI untuk memberikan operasi gratis bagi 500 pasien periode Januari–Mei 2026, yang tersebar di Kalimantan Tengah (200 pasien), NTB (150 pasien), dan NTT (150 pasien).

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri, menyatakan kerja sama ini adalah pilar penting hubungan bilateral UEA-Indonesia.

“Layanan kesehatan adalah fondasi bagi martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Dubes Abdulla. Ia menambahkan, program ini mencerminkan warisan kemanusiaan pendiri UEA, Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Dubes Abdulla juga mengapresiasi dokter spesialis mata Indonesia yang tergabung dalam PERDAMI. “Seluruh prosedur dilakukan oleh spesialis mata Indonesia. Dukungan internasional yang memberdayakan keahlian nasional adalah model kemitraan yang paling efektif,” tegasnya.

Senada, Bupati Kapuas Muhamad Wiyanto, menyampaikan terima kasih atas bantuan ini, mengingat tingginya biaya operasi mandiri yang bisa mencapai Rp10 juta per mata.

“Tahun lalu peserta sekitar 150 orang, tahun ini meningkat menjadi 200 pasien. Peningkatan ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat sekaligus kepercayaan terhadap program ini,” ungkap Wiyanto. Kedepannya Ia berharap kegiatan ini dapat menjangkau lebih banyak wilayah.

Dalam Peta Jalan Kesehatan Penglihatan 2025–2030, pemerintah menargetkan minimal 60% penderita katarak mendapatkan tindakan operasi dengan hasil tajam penglihatan yang optimal. Pada 2025, realisasi kapasitas operasi nasional telah mencapai 634.642 orang (92% dari target).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MK

Kementerian Kesehatan mempererat kerja sama internasional dengan Noor Dubai Foundation dari Uni Emirat Arab untuk memberikan layanan kesehatan mata bagi masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas medis. Melalui dukungan dana hibah senilai 294.222 Dirham , sebanyak 500 warga di berbagai wilayah mendapatkan bantuan operasi katarak gratis. Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan produktif hanya karena gangguan penglihatan yang sebenarnya bisa disembuhkan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menjelaskan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan yang telah dirintis sejak tahun 2025.  Kerja sama ini, lanjut Wamenkes Dante, akan terus berkembang menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk berbagai program kesehatan mata lainnya di masa depan. 

Selain Pemerintah berencana memperluas jangkauan layanan melalui teknologi konsultasi medis jarak jauh agar warga di daerah pelosok bisa mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis secara cepat dan terintegrasi dengan rumah sakit pusat.

"Melalui operasi ini, kita berharap para pasien dapat kembali melihat dunia dengan jelas. Ini adalah sebuah harapan sederhana tentang merasakan kembali kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat kita," ujar Wamenkes Dante saat meninjau pelaksanaan operasi di Vision Center Kapuas, Kamis (24/4). 

Wamenkes juga menekankan bahwa penguatan layanan ini sangat penting mengingat data nasional menunjukkan setidaknya 48 persen dari 21 juta warga yang telah di skrining kesehatan, dan 6 persen diantaranya mengalami gangguan penglihatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pelaksanaan operasi ini dilakukan dengan prosedur yang sangat teliti demi menjamin keselamatan pasien melalui dua tahap pemeriksaan ketat. Awalnya, petugas kesehatan bersama kader di lapangan menyaring warga yang memiliki keluhan penglihatan. Setelah itu, tim dokter ahli dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) melakukan pemeriksaan mendalam, mulai dari pengecekan gula darah hingga pengukuran bola mata untuk menentukan lensa tanam yang paling sesuai. Langkah ini memastikan setiap pasien berada dalam kondisi fisik yang aman sebelum menjalani tindakan bedah.

Kabupaten Kapuas dipilih menjadi salah satu lokasi utama pelaksanaan karena tantangan geografis dan terbatasnya akses warga terhadap dokter spesialis. Bakti sosial ini dipusatkan di Vision Center Kapuas, fasilitas kesehatan mata yang telah melayani masyarakat sejak Juli 2023. Hingga saat ini, program bantuan tersebut telah berhasil menjangkau 200 pasien di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 150 pasien di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari upaya pemerintah mengejar target pemulihan penglihatan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lupi Trilaksono, menegaskan pentingnya data akurat dalam penyusunan kebijakan kesehatan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam webinar internasional Interpretation of Global Burden of Disease (GBD) Indicators, Kamis (23/4/2026).

“Di balik setiap angka beban penyakit, terdapat cerita nyata masyarakat dan tantangan sistem kesehatan. Data akurat menjadi kunci bagi pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis bukti,” ujar Lupi Trilaksono.

Webinar yang digelar Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI itu menghadirkan pakar global Prof. Mohsen Naghavi dari IHME University of Washington dan Dr. Marie Ng dari National University of Singapore.

Naghavi menekankan bahwa kualitas data merupakan prasyarat utama dalam penyusunan indikator kesehatan global.

“Tanpa data yang cukup, Indonesia tidak dapat sepenuhnya terwakili dalam hasil GBD dan platform visualisasinya,” tegasnya.

Indikator GBD merupakan alat ukur untuk menganalisis tren penyakit dan faktor risiko. Melalui platform GBD Compare, Indonesia dapat membandingkan kondisi kesehatan dengan negara lain sekaligus memantau perubahan tren dari waktu ke waktu sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Di sisi lain, Dr. Marie Ng menambahkan bahwa tantangan ketersediaan data merupakan isu global. Setelah tahun 2010, hanya 86 negara yang memiliki pencatatan vital lengkap. Ia mencontohkan Singapura dan Malaysia yang berhasil mengintegrasikan sistem registrasi sipil dengan informasi medis, termasuk penggunaan verbal autopsy untuk meningkatkan akurasi penyebab kematian di wilayah terpencil.

Menanggapi hal tersebut, Indonesia kini tengah mempercepat penguatan data melalui integrasi platform SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri. Data dari rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan kini terhubung otomatis untuk mempercepat sinkronisasi data kelahiran dan kematian.

Uji coba integrasi tersebut berhasil mengubah mekanisme pencatatan yang sebelumnya pasif menjadi sistem proaktif berbasis layanan (point of care). Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat penerbitan dokumen kependudukan seperti NIK dan akta, tetapi juga membuka peluang pencatatan penyebab kematian yang lebih akurat melalui sertifikasi medis.

Sebagai penutup, Lupi mengingatkan bahwa angka beban penyakit di tingkat provinsi dan kabupaten bukan sekadar statistik, melainkan fondasi pembangunan nasional.

“Tanpa data yang valid, sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya secara ekonomi,” ujarnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, menegaskan pentingnya percepatan implementasi program penanggulangan Tuberkulosis (TB) melalui langkah yang lebih terukur, kolaboratif, dan berdampak dalam Pertemuan Koordinasi dan Penguatan Implementasi Program Tuberkulosis Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, pada Kamis (23/4/2026).

Dalam sambutannya, Wamenkes menyampaikan bahwa TB masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat, baik secara global maupun nasional. Indonesia sendiri masih termasuk negara dengan beban TB tertinggi di dunia, sehingga diperlukan upaya luar biasa dan kerja bersama lintas sektor untuk mengatasinya.

“Penanggulangan TB harus menjadi prioritas bersama, dengan kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan,” ujar Wamenkes.

Ia juga menyoroti bahwa capaian indikator program TB pada awal tahun 2026 masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, investigasi kontak, hingga pemberian terapi pencegahan.

“Situasi ini harus kita jawab dengan langkah yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih berdampak,” tegasnya.

Menurut Wamenkes, pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta merumuskan solusi konkret yang dapat segera diimplementasikan di daerah.

Dalam arahannya, Wamenkes menekankan beberapa langkah kunci, di antaranya penguatan penemuan kasus secara aktif, memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, percepatan terapi pencegahan, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dan pemanfaatan data.

“Jangan menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus aktif menemukan kasus melalui skrining kelompok berisiko dan investigasi kontak,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada pasien yang putus obat serta memperkuat dukungan komunitas dalam pendampingan pasien. “Pencegahan sama pentingnya dengan pengobatan. Terapi pencegahan harus dipercepat, terutama bagi kontak serumah, anak-anak, dan kelompok rentan,” tambahnya.

Wamenkes juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan data yang akurat dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

“Eliminasi TB tidak bisa dikerjakan oleh sektor kesehatan saja. Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan mitra pembangunan,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wamenkes menyampaikan optimisme bahwa target eliminasi TB tahun 2030 dapat dicapai dengan komitmen dan kerja bersama yang konsisten.

“Target eliminasi TB 2030 bukan hal yang mudah, namun sangat mungkin dicapai jika kita bekerja bersama secara konsisten. Pertemuan ini harus menghasilkan langkah nyata untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari TB,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa tantangan utama dalam menyukseskan program imunisasi nasional saat ini terletak pada ranah komunikasi publik. Pernyataan tersebut disampaikan saat menyampaikan sambutan pada  Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian Kesehatan dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia tahun 2026. di Kantor Ditjen SDM Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/4), yang digelar untuk memperingati Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026.

"Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin, kehalalan, hingga narasi menyesatkan yang melemahkan kepercayaan masyarakat. Transformasi sistem kesehatan yang sedang kita jalankan menempatkan komunikasi publik sebagai pilar penting yang membutuhkan orkestrasi kuat, terstruktur, dan serempak," ujar Wamenkes Dante.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, dalam laporannya menyebutkan bahwa keengganan masyarakat mengikuti program imunisasi—yang berujung pada kasus anak tanpa imunisasi (zero dose)—sangat dipengaruhi oleh disrupsi informasi. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga terpapar berita bohong.

Data Kemenkes menunjukan Cakupan imunisasi Bayi dan Baduta Lengkap di Indonesia hingga 2025 masih belum merata dan banyak daerah belum mencapai target nasional. Cakupan imunisasi anak sekolah hingga 2025 masih belum merata, cakupan masih ada < 88%. Anak dengan zero dose DPT-HB-Hib masih ditemukan di seluruh daerah dan di tahun 2025 sebanyak 991,022, naik dari tahun 2024

Untuk itu forum Bakohumas Kemenkes tahun ini mengangkat tema "Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya" ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi publik serta memperluas jejaring lintas sektor. Aji mengibaratkan peran strategis humas pemerintah layaknya "ikan sapu-sapu" di ekosistem digital.

"Kami berharap seluruh praktisi humas pemerintah dapat menyatukan persepsi dan langkah menjadi garda terdepan menangkal hoaks. Ibaratnya, rekan-rekan Humas bisa menjadi 'ikan sapu-sapu' untuk membersihkan hoaks kesehatan di masyarakat, serta mengamplifikasi pesan positif secara masif," ungkap Aji.

Menyambung urgensi tersebut, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital, Maroli J. Indarto, mengingatkan bahwa fenomena infodemic menyebabkan hoaks menyebar lebih cepat daripada fakta medis. Meskipun cakupan imunisasi lengkap anak usia 12–23 bulan pada 2025 telah mencapai 76,9 persen, rantai komunikasi di akar rumput masih memerlukan perbaikan.

"Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang menyentuh. Dengan lebih dari 10.330 Pranata Humas se-Indonesia, termasuk ratusan di antaranya di Kemenkes, ini merupakan kekuatan besar yang efektif untuk melakukan counter-narasi apabila digerakkan secara serempak," tegasnya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi diskusi panel bersama Direktur Imunisasi dr. Indri Yogaswari, Pakar Big Data Ismail Fahmi, dan influencer kesehatan dr. Mohamad Hildan (@dr.aliphildan). Membahas mengenai Situasi Imunisasi di Indonesia, Sinergi Humas Pemerintah, hingga Analisis Sosial Media Listening Anti Vaksin. 

Melalui sinergi lintas instansi ini, sesama humas pemerintah diharapkan dapat proaktif melakukan prebunking—mengedukasi masyarakat  agar mengenali, menghentikan, dan melaporkan hoaks, khususnya hoaks imunisasi—demi memastikan hak kesehatan setiap anak Indonesia terlindungi secara merata.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Oktavianus, meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi keluarga pasien tuberkulosis (TB) di Balai Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Selasa (21/4). Pemeriksaan yang dilakukan meliputi skrining kesehatan hingga foto rontgen sebagai upaya deteksi dini penularan TB di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes menegaskan bahwa program kesehatan nasional saat ini berfokus pada dua prioritas utama, yakni penanganan stunting dan pemberantasan tuberkulosis.

“Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia untuk kasus TB. Ini harus menjadi perhatian serius. Kita ingin kasus TB bisa segera ditekan,” ujar Benjamin.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, Kabupaten Pati mencatat sebanyak 2.658 kasus tuberkulosis. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat karena berpotensi menimbulkan penularan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani.

Melalui program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah menargetkan pelaksanaan skrining setidaknya di 120 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Kegiatan ini dilakukan secara masif hingga ke tingkat desa melalui posyandu dan kantor pedukuhan.

“Kita kejar masyarakat yang belum sakit untuk diberikan terapi pencegahan, sementara yang sudah terdiagnosis langsung mendapatkan pengobatan,” jelasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan program renovasi rumah bagi pasien TB yang tinggal di hunian tidak layak. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki faktor lingkungan, seperti ventilasi yang buruk, yang dapat mempercepat penyebaran penyakit. Saat ini, tercatat sebanyak 34 rumah di Kabupaten Pati telah didaftarkan untuk mendapatkan bantuan renovasi.

Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang seluruh pasien TB dalam waktu 10 hari kalender.

Pendataan tersebut mencakup pasien lama serta potensi penambahan kasus baru pada tahun berjalan. Selain itu, keluarga pasien juga akan menjalani skrining ulang.

“Kami akan data dalam 10 hari ke depan dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan. Potensi penambahan kasus tetap ada,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan bahwa upaya penanggulangan tuberkulosis membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memperkuat upaya deteksi dini preeklamsia berbasis teknologi sebagai langkah strategis menekan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi dan Deteksi Dini Preeklamsia yang digelar di Auditorium Siwabessy, Gedung Kemenkes RI, Jakarta, Selasa (21/4), dengan melibatkan lebih dari 150 peserta, termasuk ibu hamil dari sejumlah puskesmas di DKI Jakarta. Kegiatan ini juga terhubung dengan pemeriksaan serentak di Kabupaten Garut yang disiarkan langsung dari Puskesmas Cikelet dan Cikajang.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penurunan AKI secara agresif hingga mencapai 40 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun ke depan. Upaya ini didukung transformasi sistem kesehatan, termasuk pemerataan akses deteksi dini melalui distribusi alat kesehatan.

“Kita tidak hanya menargetkan penurunan, tetapi penurunan yang agresif. Dari 140, dalam lima tahun ke depan kita harus bisa mencapai 40. Kita harus berani menetapkan target ambisius dan bekerja lebih keras, lebih cerdas, serta lebih tepat,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Saat ini, angka kematian ibu di Indonesia masih berada pada 140 per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia. Preeklamsia dan eklamsia menjadi penyebab kematian ibu terbesar kedua, dengan kontribusi sekitar 25 persen dari total kasus.

Sebagai respons, Kemenkes bersama mitra strategis, seperti Queenrides, PT. Tele Cexup Indonesia, dan Indonesia Prenatal Institute, menghadirkan inovasi deteksi dini berbasis Internet of Medical Things (IoMT) dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas skrining.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa inovasi tersebut kini dilengkapi dengan pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada arteri uterina dan arteri oftalmik guna meningkatkan akurasi deteksi.

“Dari hasil awal yang sudah dilakukan, tingkat deteksi meningkat hingga 50 persen. Jika sebelumnya dari empat kasus terdeteksi, dengan tambahan USG ini bisa menjadi enam kasus. Inovasi ini sangat kami sambut baik untuk memperkuat deteksi dini preeklamsia,” ujar Maria Endang Sumiwi.

Founder dan CEO Queenrides, Iim Fahima Jachja, menambahkan bahwa persoalan preeklamsia tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tetapi juga sistem dan akses terhadap teknologi kesehatan.

“Satu fakta yang tidak banyak diketahui, Ibu Kartini meninggal karena preeklamsia, dan itu terjadi satu abad lalu. Hingga hari ini, preeklamsia masih menjadi penyebab kematian terbesar kedua pada ibu hamil di Indonesia. Ini bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga isu sistem dan teknologi yang harus terus diperbaiki untuk melindungi masa depan,” ujar Iim Fahima Jachja.

Sejak 2022, Kemenkes telah mendistribusikan perangkat USG ke 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia guna memastikan layanan deteksi dini dapat diakses secara merata, tidak hanya di wilayah perkotaan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (FP/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Benjamin Paulus Oktovianus, mengapresiasi konsistensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hasil kolaborasi Swasta Grab-Ovo. Hal tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan langsung pelaksanaan program di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 01 Tangerang Selatan, Senin (20/4).

Program MBG ini memperkuat aspek keamanan pangan melalui mekanisme inspeksi rutin dan pemanfaatan Command Center berbasis kecerdasan buatan (AI). Implementasi mencakup pengawasan menyeluruh, mulai dari mitra UMKM penyedia makanan, sekolah penerima manfaat, hingga pusat kendali distribusi di Grab Support Office Poins Square.

Wamenkes Benny menilai inisiatif ini berhasil menjaga standar kelayakan secara konsisten selama satu tahun berjalan. 

“Kami melihat kualitas makanan yang disajikan sangat luar biasa; anak-anak menikmati dengan lahap dan kebersihannya sangat terjaga. Hal paling membanggakan adalah konsistensi program ini, di mana tidak pernah ada laporan gangguan kesehatan atau keracunan makanan,” ujar Wamenkes Benny.

Kunjungan ini bertujuan memastikan standar kualitas pada proses pembuatan dan sistem pengawasan tetap dipertahankan. Di SKh Negeri 01 Tangsel, program menyasar 187 siswa berkebutuhan khusus dengan penyajian adaptif, seperti penyesuaian tekstur makanan serta pembatasan gluten dan MSG.

Dalam skala nasional, Kemenkes bertindak sebagai leading sector dalam menetapkan standar gizi dan keamanan pangan program MBG. Kemenkes menyusun standar menu yang mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang dan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Guna mencegah kontaminasi, pengawasan dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan secara berjenjang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemenkes juga masif meningkatkan kapasitas SDM; sepanjang Maret 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 213.344 penjamah pangan telah mengikuti kursus keamanan pangan daring.

Pada kesempatan yang sama, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap makanan yang disalurkan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga melewati proses kebersihan yang ketat di setiap tahapannya.

"Melalui dukungan teknologi AI dan pemantauan terpusat di Command Center, kami dapat memantau proses secara real-time untuk menjaga konsistensi kualitas, higienitas, serta transparansi, sehingga makanan yang diterima anak-anak tetap aman dan dapat dipercaya," lanjut Neneng.

Selain itu, pada Februari 2026, sebanyak 212 peserta lulus sebagai Fasilitator Penjamah Pangan dan 6.219 Kepala serta Ahli Gizi SPPG juga telah menyelesaikan program peningkatan kapasitas serupa.

Upaya ini dibarengi percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh dinas kesehatan setempat. Data Kemenkes per 18 April 2026 menunjukkan 13.956 SPPG (52,69% dari total 26.489 unit operasional di 37 provinsi) telah memiliki SLHS sebagai jaminan mutu keamanan pangan siap saji bagi masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, secara resmi membuka Seminar Nasional Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) 2026 pada Kamis, (16/4). Dalam sambutannya, Wamenkes menegaskan bahwa peran laboratorium kesehatan menjadi kunci dalam penegakan diagnosis yang akurat, sekaligus fondasi penting dalam transformasi sistem kesehatan nasional.

Sebagai seorang klinisi, Prof. Dante menyoroti bahwa hasil pemeriksaan laboratorium selalu menjadi hal yang paling ditunggu oleh pasien.

“Sebagai klinisi, ada satu pertanyaan yang selalu disampaikan kepada saya setiap kali selesai memeriksa pasien, yaitu ‘hasil labnya seperti apa, Prof?’. Di situlah kepastian berada, di situlah diagnosis ditegakkan dan keputusan dapat diambil,” ujar Prof. Dante.

Lebih lanjut, Wamenkes menekankan bahwa perkembangan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), membawa perubahan besar dalam dunia laboratorium kesehatan.

“AI bukanlah ancaman, melainkan akselerator. AI menggeser paradigma layanan dari kuratif menjadi prediktif dan preventif. Namun, nurani dan tanggung jawab profesional tetap tidak tergantikan oleh teknologi apa pun,” tegasnya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Wamenkes juga mengingatkan adanya tantangan nyata, seperti kenaikan biaya reagen dan ketergantungan pada alat impor. Oleh karena itu, kepemimpinan di sektor laboratorium dituntut untuk adaptif dan visioner.

“Pemimpin laboratorium masa kini harus AI-aware dan mampu menyusun peta jalan digitalisasi, tanpa mengorbankan mutu, serta tetap berlandaskan akreditasi dan standarisasi,” tambahnya.

Pada tingkat nasional, Kementerian Kesehatan terus mendorong transformasi digital melalui integrasi platform SATUSEHAT dan Electronic Health Record (EHR), sehingga hasil laboratorium dapat diakses secara real-time dan memperkuat sistem surveilans kesehatan.

“Kita ingin hasil lab tidak lagi tercecer, melainkan menjadi data real-time yang dapat diakses di mana saja dan memperkuat surveilans nasional,” jelas Wamenkes.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dari Tier 1 hingga Tier 5 melalui program InPULS, guna memastikan pemerataan kualitas layanan hingga ke pelosok daerah.

Menutup sambutannya, Wamenkes mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Pusat ILKI, Dr. Purwanto, menjelaskan bahwa ILKI merupakan organisasi yang mewadahi fasilitas laboratorium kesehatan, baik laboratorium klinik mandiri maupun laboratorium kesehatan masyarakat, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia menambahkan bahwa ILKI juga aktif mendukung pemerintah dalam penyusunan regulasi, termasuk keterlibatan dalam perumusan Peraturan Menteri Kesehatan terkait laboratorium kesehatan masyarakat.

“Kami turut membantu pemerintah dalam penyusunan regulasi, termasuk saat diminta berkontribusi dalam penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan terkait Labkesmas,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan Seminar Nasional ILKI 2026, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, organisasi, akademisi, dan industri untuk mendorong kemajuan laboratorium kesehatan di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI bersama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita melaksanakan topping off ceremony pembangunan Gedung Harapan Kita – Tokushukai pada Rabu (15/4). Gedung ini menjadi simbol penguatan kolaborasi internasional dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan jantung di Indonesia.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa pembangunan gedung ini merupakan hasil kerja sama panjang antara RS Jantung Harapan Kita dengan Tokushukai Group Jepang yang telah terjalin sejak tahun 2004.

“Hari ini kita melakukan topping off gedung tertinggi di RS Jantung Harapan Kita. Ini merupakan hibah senilai sekitar Rp1 triliun dari Tokushukai, yang terwujud karena kerja sama yang sudah berjalan lama, mulai dari pertukaran dokter, ilmu pengetahuan, hingga kini aset,” ujar Menkes Budi.

Ia berharap kehadiran gedung baru ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fisik rumah sakit, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan layanan kesehatan.

“Mudah-mudahan yang tinggi bukan hanya gedungnya, tetapi juga ilmunya, skill tenaga kesehatannya, dan yang paling penting kualitas pelayanannya, sehingga mampu melayani masalah kesehatan jantung masyarakat di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Menkes juga menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif untuk menekan angka penyakit jantung yang menjadi salah satu pembiayaan terbesar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Penyakit jantung merupakan salah satu pembiayaan terbesar di BPJS. Faktor risikonya seperti hipertensi, diabetes, dan merokok harus dikendalikan sejak dini, mulai dari Puskesmas melalui deteksi dini dan pengobatan awal,” jelasnya.

Ke depan, Kementerian Kesehatan juga mendorong pemanfaatan teknologi di layanan primer, termasuk penggunaan EKG dan terapi awal di Puskesmas untuk menekan rujukan dan beban rumah sakit.

Selain itu, Menkes mengungkapkan bahwa fasilitas di gedung baru ini akan dilengkapi dengan teknologi mutakhir, termasuk robot bedah canggih Da Vinci yang dijadwalkan hadir pada November 2026.

“Robot bedah paling canggih, Da Vinci, akan segera hadir di sini. Ini akan semakin meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat kita,” ujarnya.

Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Iwan Dakota, menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan sekaligus menekan angka pasien yang berobat ke luar negeri.

“Gedung ini akan meningkatkan kapasitas tempat tidur dari 400 menjadi 800. Selain itu, fasilitas dan teknologi yang ada akan mampu bersaing dengan rumah sakit di negara tetangga, bahkan Jepang,” ujar Iwan.

Ia juga menambahkan bahwa gedung ini akan menjadi pusat pendidikan dan kolaborasi internasional di bidang kardiovaskular.

“Setiap tahun, Tokushukai Group mengirimkan dokter dan perawat untuk belajar di sini. Ke depan, kami juga akan memperkuat kolaborasi riset dengan Jepang dan negara lain,” jelasnya.

RS Jantung Harapan Kita tetap berkomitmen memberikan layanan kepada peserta JKN, dengan proporsi pasien BPJS mencapai 70–80 persen.

“Kami tetap melayani mayoritas pasien BPJS. Namun, dengan fasilitas berkelas dunia ini, kami juga membuka layanan bagi pasien umum, termasuk untuk mengurangi masyarakat yang berobat ke luar negeri,” tambahnya.

Sementara itu, Chairman Tokushukai Medical Group, Shinichi Higashiue, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan pusat jantung ini sebagai yang terbaik di kawasan.

“Kami berharap Cardiovascular Center ini dapat menjadi yang nomor satu di Asia, bahkan menjadi pusat rujukan terbaik di dunia,” ujarnya.

Ke depan, RS Jantung Harapan Kita juga akan menghadirkan tenaga medis internasional serta teknologi kesehatan mutakhir guna memperkuat posisinya sebagai pusat layanan jantung unggulan di kawasan.

Pembangunan Gedung Harapan Kita – Tokushukai diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi layanan kesehatan jantung nasional yang lebih berkualitas, merata, dan berdaya saing global.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa Nutri Level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, yang akan diterapkan pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak (GGL) yang berlebih sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2.

Sebagai ilustrasi, 4 penyakit yang menyebabkan beban pembiayaan terbesar BPJS terkait dengan konsumsi GGL yang berlebihan. Sebagai contoh, beban pembiayaan untuk gagal ginjal naik lebih dari 400% menjadi Rp 13.38 triliun di tahun 2025 dari hanya Rp 2.32 triliun di tahun 2019.

“Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya,” ujar Menkes.

Menkes menambahkan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Kesehatan agar seluruh kebijakan pencegahan penyakit lintas sektor dapat berjalan selaras.

“UU Kesehatan mengamanatkan agar kebijakan lintas sektor diselaraskan. Kemenkes bertanggungjawab untuk mengatur pangan siap saji, sementara untuk pangan olahan atau produk pabrikan menjadi ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” jelasnya.

KMK ini di tahap awal tidak menargetkan usaha siap saji skala mikro, kecil dan menengah seperti warteg, gerobak dan restaurant kecil atau sederhana.

Minuman pemanis siap saji, sebagai contoh boba, teh tarik, kopi susu aren, jus, yang dibuat oleh usaha skala besar diminta untuk mencantumkan label gizi dan pesan kesehatan berupa Nutri Level yang dicantumkan pada media informasi sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, terutama untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan.

Media informasi sebagaimana dimaksud berupa pencantuman di daftar menu, kemasan eceran, brosur, spanduk, selebaran, daftar menu pada aplikasi elektronik komersial, leaflet, dan/atau bentuk media informasi lainnya.

Nutri Level yang dimaksud terdiri atas:

Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua;

Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda;

Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau

Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.

Level A memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dari pada level C, dan seterusnya.

Pencantuman Nutri Level berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha terhadap kandungan GGL dari hasil pengujian laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang terakreditasi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (FP/DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mendorong pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara aktif ke seluruh rumah tangga pasien tuberkulosis (TB) di Kota Bandar Lampung, Lampung. Langkah ini dilakukan guna memutus rantai penularan di wilayah tersebut.

Program ini menargetkan 20.000 orang dari anggota keluarga dari rumah tangga 4.301 pasien TB tahun lalu. Dimana estimasi kasus TB di kota ini mencapai 5.868 kasus. Capaian kasus TB hingga April 2026 sebanyak 882 kasus telah di temukan. Kunjungan Wamenkes bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dilakukan di Puskesmas Way Halim II, Selasa (14/4), didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Wamenkes Benny menekankan bahwa deteksi kasus TB selama ini cenderung hanya fokus pada warga yang sudah sakit, padahal kuman TB bisa bersifat "dorman" di tubuh orang yang tampak sehat.

"Yang diobati selama ini hanya yang sakit. Program kita sekarang: seluruh anggota rumah tangga pasien TB harus diperiksa melalui CKG, termasuk tensi darah, gula darah, dan rontgen. Jika negatif, wajib terapi pencegahan (TPT) seminggu sekali selama 12 minggu," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenkes Benny mengungkapkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dua tahun lalu terkait kondisi darurat TB di tanah air. 

"Bapak Presiden bilang, 'Dr. Benny, Anda tahu tidak, ada 125.000 orang meninggal setiap tahun karena TB?' Indonesia nomor dua kasus TB dunia versi WHO. Saya sampaikan, 'Pak, kalau tidak kerja lintas sektoral, tidak bisa. Tanpa Kemendagri, Kemendes, Kementerian Perumahan, Ketenagakerjaan—semua berkaitan, tidak bisa obati pasien saja tanpa perbaiki rumahnya,'" tutur Wamenkes Benny, yang ditugaskan sebagai "komandan lapangan" pemberantasan TB.

Dukungan kuat telah disiapkan Kemenkes, termasuk alokasi anggaran ekstra sebesar Rp4,1 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk percepatan penanggulangan TB  di antaranya untuk alat rontgen, operasional percepatan kegiatan _tracing_  kontak dan insentif bagi kader TB termasuk kader TB di Lampung (dua kader per desa/kelurahan).

"Kami bukan hanya meminta tolong, tapi menyiapkan pendanaan per sesi CKG dari kontak erat ini.  Setiap sesi akan melayani sekitar 100 orang, sehingga terdapat sekitar 200 sesi di Bandar Lampung. Selain itu pengisian SITB juga disederhanakan," tambahnya. Secara nasional, kapasitas CKG mencapai 6 juta orang dengan target notifikasi di atas 90 persen tahun ini.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa sinergi pusat-daerah merupakan aspek krusial. 

"Di sinilah pentingnya kolaborasi pemerintah dari provinsi hingga kelurahan, bersama kader, tokoh masyarakat, akademisi, dan jurnalis. Sosialisasikan bahwa TB bukan hal yang ditakuti karena bisa diobati," katanya sembari memuji komitmen Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dalam memetakan data kesehatan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari prioritas delapan program Prabowo-Gibran di bidang kesehatan, termasuk penanganan stunting dan pembangunan 66 rumah sakit. Lampung menjadi satu dari 11 provinsi fokus karena angka kasus yang tinggi dengan estimasi provinsi mencapai 31.245 kasus.

Wamenkes Benny menargetkan tahun 2026 sebagai "tahun latihan", 2027 sebagai masa penyempurnaan, hingga pada 2029 kasus TB di Lampung diharapkan turun drastis.

"Target Presiden: tiga tahun tuntas. Dengan data sesungguhnya dan langkah proaktif, seperti saat penanganan COVID-19, kita pasti bisa," tutup Wamendagri Akhmad.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI dan International University of Health and Welfare (IUHW) Jepang resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperluas akses pendidikan kedokteran berstandar internasional dan memperkuat kompetensi dokter spesialis di Indonesia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan Presiden IUHW, Yasuhiro Suzuki, dengan disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI, di Gedung Cut Meutia Kemenkes RI, Senin (13/4).

Pada kesempatan tersebut Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin menyampaikan apresiasinya atas kontribusi Jepang dalam meningkatkan sistem kesehatan di tanah air. Ia berharap kolaborasi antara Kemenkes dan IUHW dapat menjadi warisan (legacy) penting bagi pembangunan kesehatan Indonesia di masa depan.
“Jepang sudah banyak membantu Indonesia untuk meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia, dan saya harap kerjasama antara Kemenkes dan IUHW ini dapat menjadi legacy untuk kesehatan Indonesia” ujar Budi.

MoU ini menempatkan pendidikan kedokteran sebagai pilar utama, mencakup kerangka komprehensif mulai dari pelatihan klinis pascasarjana, pengembangan dokter spesialis (termasuk fellowship), hingga penguatan sistem kesehatan nasional. Ruang lingkup kerja sama juga melibatkan pertukaran akademik, pendampingan teknis oleh tenaga ahli Jepang di Indonesia, serta fasilitasi investasi kesehatan bagi IUHW sesuai regulasi yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ditjen SDMK) akan mengembangkan program student & faculty exchange serta meningkatkan kuota beasiswa bagi mahasiswa Indonesia ke IUHW. 

Saat ini, IUHW merupakan satu dari empat institusi Jepang yang diakui dalam Rekognisi Penyelenggara Pendidikan Tenaga Medis di Luar Negeri melalui Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/5/2026. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi WNI lulusan IUHW untuk mendapatkan izin praktik di tanah air setelah melalui proses evaluasi administratif dan penilaian kemampuan sesuai Permenkes Nomor 13 Tahun 2025.

Selain itu, Kemenkes RI turut mengusulkan pengembangan skema double degree yang diakui oleh kedua negara serta penyesuaian masa pengabdian bagi penerima beasiswa. Diharapkan, kemitraan antara IUHW dan rumah sakit pendidikan di Indonesia dapat mempercepat alih teknologi dan mendukung implementasi pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) secara lebih masif di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memulai pencanangan (kick-off) pemberian imunisasi Measles-Rubella (MR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta dokter internship. Langkah ini dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan sebagai kelompok berisiko tinggi terhadap penularan, sekaligus memutus rantai penyebaran virus di fasilitas pelayanan kesehatan.

Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, menuturkan bahwa imunisasi ini menyasar 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus campak tertinggi, serta 28.321 dokter umum dan dokter gigi internship di seluruh Indonesia.

“Kementerian Kesehatan senantiasa berupaya melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena merupakan kelompok yang sangat berisiko terhadap penularan campak. Imunisasi MR ini diharapkan dapat melindungi tenaga kesehatan sekaligus membantu penanggulangan kasus campak di Indonesia,” ujar Andi dalam jumpa pers luring terkait update kasus campak di Jakarta, Jumat (10/4).

Berdasarkan data surveilans Kemenkes, tren kasus penyakit campak nasional menunjukkan penurunan signifikan. Pada minggu ke-1 tahun 2026, tercatat puncak sebanyak 2.220 kasus, kemudian menurun menjadi 195 kasus pada minggu ke-13.

Meski tren menurun, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama di 14 provinsi dengan kasus tertinggi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat. Selain itu, capaian Outbreak Response Immunization (ORI) di 10 kabupaten/kota terdampak terus dikejar. Per 9 April 2026, Kota Depok telah mencapai 100%, diikuti Kabupaten Bima (80,8%) dan Kota Palembang (60,9%).

Pemberian imunisasi MR bagi tenaga kesehatan resmi dimulai pada 10 April 2026 di masing-masing rumah sakit tempat mereka bekerja, dengan dosis 0,5 ml yang diberikan secara subkutan. Ketentuan pemberian vaksin didasarkan pada riwayat imunisasi sebelumnya yakni: tenaga kesehatan dengan riwayat dua dosis tidak perlu divaksin kembali; yang baru menerima satu dosis akan mendapatkan satu dosis tambahan; sementara yang belum memiliki riwayat imunisasi diwajibkan menerima dua dosis dengan interval minimal 28 hari.

Kegiatan kick-off dilaksanakan serentak di enam rumah sakit perwakilan, yaitu RSUP H. Adam Malik (Medan), RSUP Dr. Mohammad Hoesin (Palembang), RS Pusat Otak Nasional (Jakarta), RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso (Jakarta), RSUD Kota Bandung, dan RS Kemenkes Makassar CPI.

Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, dr. Zainal Safri, menyambut baik program ini. “Harapannya, kejadian campak pada orang dewasa, khususnya tenaga kesehatan, dapat dicegah karena riwayat imunisasi sebelumnya belum tentu memberikan perlindungan optimal,” ungkapnya. RSUP Adam Malik menargetkan 160 tenaga kesehatan menerima vaksin pada hari ini.

Sementara itu, RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menyatakan kesiapan melayani 100 tenaga kesehatan agar para tenaga medis dapat memberikan pelayanan optimal tanpa rasa khawatir.

Di tempat lain, RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso mencatat lonjakan kasus campak yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini, hingga April saja sudah hampir 70 pasien,” jelas dr. Nur Aliza. Pihaknya berkomitmen mendistribusikan vaksin secara bertahap kepada seluruh karyawan.

Adapun dr. Rizky, seorang dokter internship di RSUD Kota Bandung, menilai vaksinasi ini penting sebagai perlindungan ganda bagi tenaga kesehatan, pasien, maupun lingkungan kerja.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sebuah kisah penuh makna hadir dari RSUP Fatmawati, di mana seorang anak berusia 26 tahun mendonorkan sebagian hatinya untuk sang ayah yang berusia 52 tahun melalui prosedur transplantasi hati yang dilakukan pada 9 April 2026.

Pasien diketahui menderita sirosis hati akibat hepatitis B, kondisi yang dapat mengancam jiwa jika tidak ditangani secara optimal. Transplantasi hati menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam keberhasilan transplantasi.

“Living donor transplantation menunjukkan betapa pentingnya dukungan keluarga. Ini bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bentuk solidaritas dan kasih sayang yang menyelamatkan nyawa,” ujarnya pada konferensi pers yang dilaksanakan di RSUP Fatmawati pada Jumat (10/4/2026).

Saat ini, kondisi pasien dan donor dilaporkan stabil. “Pasien sudah dalam kondisi sadar di ruang ICU untuk observasi, dan donor juga dalam kondisi baik serta dapat berkomunikasi dengan lancar,” jelas Prof. Dante.

Transplantasi hati merupakan prosedur kompleks yang melibatkan tim multidisiplin, mulai dari tahap seleksi pasien hingga pemantauan pasca operasi.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati dr. Muhammad Azhari Taufik menambahkan bahwa setiap proses transplantasi membawa pembelajaran penting. “Kami melalui berbagai tantangan dalam setiap tindakan transplantasi. Namun dari setiap proses tersebut, kami belajar untuk memberikan pelayanan yang semakin baik bagi pasien,” ujarnya.

Kisah ini menjadi bukti bahwa harapan bagi pasien penyakit hati stadium lanjut tetap terbuka, dengan dukungan keluarga dan layanan kesehatan yang memadai.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Upaya pengembangan layanan transplantasi hati di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi internasional. RSUP Fatmawati bekerja sama dengan Seoul National University Hospital (SNUH) dalam pelaksanaan transplantasi hati ketiga yang dilakukan pada 9 April 2026.

Kerja sama ini menjadi bagian dari transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas tenaga medis Indonesia dalam bidang transplantasi organ.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menekankan pentingnya kolaborasi global dalam percepatan pengembangan layanan.

“Kolaborasi dengan mitra internasional memungkinkan terjadinya transfer knowledge dan skill, sehingga ke depan Indonesia dapat mandiri dalam layanan transplantasi organ,” ujarnya pada konferensi pers yang dilaksanakan di RSUP Fatmawati pada Jumat (10/4/2026).

Prof. Kwang-Woong Lee dari Seoul National University Hospital (SNUH) menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan tim di RSUP Fatmawati. 

“Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan lebih dari 2.000 transplantasi hati, saya melihat progres yang sangat baik di sini. Tim menunjukkan peningkatan kapasitas yang signifikan,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa pendekatan yang dilakukan sudah sistematis.

“Program ini berjalan dengan baik, mulai dari pelatihan hingga implementasi kasus. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan ke tahap yang lebih maju,” tambahnya.

Transplantasi hati sendiri merupakan prosedur kompleks yang membutuhkan kesiapan fasilitas dan tim multidisiplin. Melalui kolaborasi ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat pengembangan pusat-pusat transplantasi di berbagai daerah.

Ke depan, kerja sama internasional diharapkan terus berlanjut guna meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

RSUP Fatmawati kembali mencatatkan capaian penting dengan melaksanakan transplantasi hati ketiga pada 9 April 2026, pada pasien dengan sirosis hati akibat hepatitis B. Tindakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian layanan transplantasi organ di Indonesia.

Prosedur dilakukan dengan pendekatan living donor liver transplantation, di mana donor berasal dari anak kandung pasien. Pendekatan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan donor organ, sekaligus menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam proses penyembuhan pasien.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa pengembangan layanan transplantasi di dalam negeri merupakan prioritas pemerintah.

“Transplantasi hati adalah terapi definitif bagi pasien dengan penyakit hati kronik. Dengan penguatan layanan di dalam negeri, masyarakat tidak perlu lagi mencari pengobatan ke luar negeri,” ujarnya pada konferensi pers yang dilaksanakan di RSUP Fatmawati pada Jumat (10/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa pembiayaan transplantasi telah dijamin negara. “Biaya transplantasi sekitar Rp600 juta dan seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata,” tambahnya.

Pengembangan layanan transplantasi di RSUP Fatmawati dilakukan secara bertahap, termasuk melalui kerja sama dengan Seoul National University Hospital (SNUH) untuk meningkatkan kapasitas tenaga medis.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati dr. Muhammad Azhari Taufik menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat sistem layanan.

“Kami ingin memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan layanan transplantasi terbaik tanpa harus ke luar negeri. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional,” ujarnya.

Ke depan, layanan transplantasi organ diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pasien di seluruh Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 08 April 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprioritaskan vaksinasi campak bagi tenaga kesehatan (nakes), menyusul terbitnya izin perluasan indikasi vaksin Measles-Rubella (MR) dari BPOM untuk kelompok usia dewasa.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, L. Rizka Andalusia, menyebut langkah ini diambil untuk melindungi garda terdepan yang berisiko tinggi tertular. Adapun sasaran prioritasnya adalah 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan kasus tertinggi.

“Nah tentunya dengan adanya KLB ini potensi penularan kepada orang berisiko tinggi, dalam hal ini para nakes yang bekerja langsung dengan pasien, mengalami risiko tinggi,” kata Rizka saat jumpa pers di Kantor BPOM Jakarta, Rabu (08/04).

Selain nakes di daerah prioritas, vaksinasi juga akan diberikan kepada 28.321 dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani masa internship di seluruh Indonesia. Total kebutuhan untuk kelompok prioritas dewasa ini diperkirakan sekitar 290 ribu dosis.

Rizka memastikan kebutuhan tersebut sangat tercukupi dengan stok nasional saat ini. Hingga minggu ke-13 tahun 2026, tercatat stok vaksin MR sebanyak 9,8 juta dosis yang cukup untuk 5,5 bulan ke depan.

“Kami menjaga agar stok di seluruh daerah itu tetap terjaga tetapi juga tidak berlebihan sehingga tidak berisiko nanti vaksinnya akan menjadi rusak. Karena kami punya suatu mekanisme pemantauan vaksin yang namanya SMILE melalui Satu Sehat Logistik, sehingga kami dapat memantau ketersediaan vaksin di seluruh provinsi, kabupaten/kota sampai ke Puskesmas, sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan secara real-time,” ujar Rizka.  ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, izin perluasan indikasi telah diterbitkan untuk vaksin MR, MMR, dan measles tunggal produksi Bio Farma/Serum Institute of India, GlaxoSmithKline (GSK), serta Merck Sharp Dohme (MSD).

“Persetujuan ini merupakan hasil kajian ketat berbasis data ilmiah, sekaligus bentuk komitmen BPOM dalam memastikan setiap intervensi kesehatan memenuhi standar keamanan dan khasiat,” jelas Taruna.

Di akhir keterangannya, Rizka mengimbau orang tua untuk segera melengkapi imunisasi dasar anak (usia 9 bulan, 18 bulan, dan booster SD) tanpa menunggu terjadinya wabah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Pemerintah menekankan pentingnya peran daerah hingga tingkat desa dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia.

Dalam Temu Media Hari Tuberkulosis Sedunia 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penanggulangan TB lintas sektor.

“Pemerintah daerah menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan penanggulangan TB hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Saat ini, dari total 84.276 desa di Indonesia, baru sekitar 5.711 desa yang telah membentuk Desa/Kelurahan Siaga TB yang tersebar di 22 provinsi dan 108 kabupaten/kota.

Pemerintah juga telah menetapkan 11 provinsi prioritas penanganan TB, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Program Desa/Kelurahan Siaga TB dinilai strategis dalam menemukan kasus secara aktif, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mendampingi pasien hingga tuntas berobat.

“Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus, mendampingi pasien, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama melawan TB,” tegasnya.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, menambahkan bahwa keberhasilan eliminasi TB membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan media.

“Peran media sangat strategis dalam mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan hingga tuntas,” pungkasnya.

Pemerintah memastikan bahwa pelayanan bagi orang terduga TB merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah.

Dengan penguatan peran desa dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan eliminasi TB di Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan menyeluruh.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah Indonesia menegaskan percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai langkah darurat nasional, menyusul tingginya angka penularan dan kematian akibat penyakit tersebut.

Dalam kegiatan Temu Media Hari Tuberkulosis Sedunia 2026, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin P. Octavianus, mengungkapkan bahwa setiap menit dua orang terinfeksi TB dan setiap empat menit satu orang meninggal dunia di Indonesia.

“Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan,” ujar Wamenkes.

Indonesia mencatat lebih dari 1 juta kasus TB setiap tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia.

Sebagai respons, pemerintah mendorong langkah cepat melalui deteksi dini masif, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis dengan target menjangkau 130 juta masyarakat pada 2026.

Selain itu, strategi lain yang diperkuat meliputi pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan TB, serta penguatan peran masyarakat dan kader kesehatan.

“Tidak ada waktu untuk menunda. Setiap kasus yang ditemukan dan diobati adalah langkah menyelamatkan nyawa,” tegasnya.

Dukungan global juga terus diperkuat. Perwakilan WHO Indonesia, dr. Setiawan Jati Laksono, menyebut Indonesia menyumbang sekitar 10% dari total kasus TB dunia.

Data menunjukkan, pada 2024 terdapat sekitar 118.000 kematian akibat TB pada orang tanpa HIV dan 8.100 kematian pada orang dengan HIV di Indonesia.

“TB masih menjadi ancaman global. Ada kemajuan, tetapi belum cukup cepat. Komitmen politik dan pendanaan nasional sangat menentukan,” ujarnya.

WHO juga menyoroti tantangan besar, seperti kasus yang belum terdiagnosis, TB resistan obat, serta faktor risiko seperti malnutrisi, diabetes, dan kebiasaan merokok.

Meski demikian, harapan tetap ada melalui inovasi, dengan lebih dari 100 alat diagnostik, 29 obat TB, dan 18 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan.

“Ini saatnya bertindak sekarang,” tegasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sepakat memperkuat penyiapan tenaga kesehatan Indonesia untuk tembus ke pasar global. Kerja sama ini diwujudkan melalui pembentukan Migrant Career Center di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Bidang Kesehatan yang disaksikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/4).

Langkah strategis ini bertujuan menciptakan kolaborasi antarinstansi dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan di luar negeri yang terus meningkat, dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan.

Dalam sambutannya, Wamenkes Dante menekankan urgensi kemitraan dengan KP2MI untuk menjamin perlindungan hukum dan keamanan bagi tenaga kesehatan Indonesia yang meniti karier di mancanegara.

"Sinergi dengan KP2MI sangat penting untuk memfasilitasi tenaga kesehatan kita agar bisa berkarier secara profesional di mancanegara dengan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang pasti," ujar Wamenkes Dante.

Pada kesempatan yang sama, Wamen Christina menegaskan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah aspek perlindungan serta kepastian agar pekerja memahami hak dan kewajibannya.

“Pembentukan Migrant Career Center di 38 Poltekkes akan menyediakan ekosistem informasi menyeluruh, termasuk skema pembiayaan, demi memperkuat daya saing pekerja migran Indonesia di pasar internasional,” ujar Wamen Christina.

Selain pengembangan kapasitas, kerja sama ini mencakup pertukaran data serta sosialisasi masif mengenai migrasi aman guna mencegah penempatan nonprosedural. Migrant Career Center akan berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu (one-stop service) bagi mahasiswa, alumni Poltekkes, maupun masyarakat umum untuk mengakses informasi peluang kerja dan fasilitas penempatan yang legal.

Indonesia memiliki potensi besar dengan 38 Poltekkes yang meluluskan lebih dari 42.000 tenaga kesehatan setiap tahun. Pada 2029, Indonesia diproyeksikan mengalami surplus perawat hingga lebih dari 50.000 orang.

"Kita akan menghadapi surplus lulusan keperawatan di Indonesia sebanyak 50.000 orang pada tahun 2029. Saat ini, baru sekitar 10 persen yang terserap bekerja di luar negeri. Artinya, ada potensi 90 persen lagi yang sangat besar untuk kita maksimalkan," tutur Wamenkes Dante.

Sejak 2021, terdapat permintaan sekitar 33.000 tenaga kesehatan dari berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Arab Saudi, dan Qatar. Namun, Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan tersebut.

Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, hanya sekitar 1.100 lulusan Poltekkes yang berhasil menembus pasar global. Kesenjangan ini terjadi bukan karena rendahnya kompetensi klinis, melainkan karena minimnya kesiapan bahasa, adaptasi budaya, serta ekosistem penempatan yang belum terstruktur.

Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Yuli Farianti, menambahkan bahwa melalui kemitraan ini pemerintah dan instansi terkait berupaya menyediakan skema pemberangkatan yang transparan sehingga para lulusan tidak lagi merasa ragu untuk mengejar peluang di luar negeri.

“Selama ini banyak lulusan kita yang punya potensi, tetapi belum memiliki jalur yang jelas untuk ke luar negeri. Dengan kerja sama ini, kita ingin memastikan jalur itu ada, jelas, dan aman,” pungkas Yuli.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi kelebihan beban kerja dalam kasus meninggalnya dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) pada Februari dan Maret 2026.

Penegasan ini disampaikan berdasarkan hasil penelusuran menyeluruh untuk memastikan aspek keselamatan, kesejahteraan, dan kondisi kerja dokter secara nasional.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, dr. Yuli Farianti, menjelaskan bahwa identifikasi kronologi telah dilakukan bersama Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) Pusat, KIKI Provinsi, serta dokter pendamping.

Hasilnya menunjukkan bahwa setiap kasus memiliki kondisi medis yang berbeda, yakni campak dengan komplikasi jantung dan otak, dugaan anemia, serta demam berdarah dengue (DBD) dengan komplikasi syok (Dengue Shock Syndrome).

“Total waktu kerja tidak lebih dari 48 jam per minggu dan izin istirahat telah diberikan sesuai ketentuan. Saat dirujuk ke fasilitas kesehatan, kondisi sudah berada pada fase lanjut perjalanan penyakit,” ujar dr. Yuli dalam jumpa pers daring, Senin (30/3).

Kemenkes juga menegaskan bahwa pelaksanaan Program Internsip telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan durasi 12 bulan dan jam kerja 40–48 jam per minggu. Selain itu, peserta internsip juga memiliki hak untuk mendapatkan izin hingga 90 hari dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan peserta.

Sebagai respons atas kejadian ini, Kemenkes memperkuat berbagai langkah perlindungan, termasuk respons cepat penanganan peserta sakit, jaminan perawatan tuntas, pengawasan dokter pembimbing, hingga penguatan skrining kesehatan dan pengaturan jam kerja.

Kemenkes juga meningkatkan transparansi kanal pengaduan serta memperkuat pengawasan bersama KIKI di seluruh wilayah.

“Kami memastikan perlindungan peserta menjadi prioritas, sekaligus menjaga standar keselamatan pasien,” tegas dr. Yuli.

Kemenkes mengingatkan seluruh tenaga medis untuk disiplin menggunakan APD, mematuhi SOP, serta tidak mengabaikan kondisi kesehatan pribadi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan penurunan signifikan kasus suspek dan terkonfirmasi campak di Indonesia. Hingga minggu ke-12 tahun 2026, kasus harian turun drastis sebesar 93 persen, dari puncak 2.220 kasus pada minggu pertama menjadi 146 kasus pada pertengahan Maret.

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kemenkes, dr. Andi Saguni, dalam jumpa pers daring di Jakarta, Senin (30/3).

“Tren penurunan ini terpantau konsisten di 14 provinsi dan 10 kabupaten/kota dengan riwayat lonjakan kasus pada akhir 2025 dan awal 2026,” ujar dr. Andi.

Merespons kekhawatiran publik terkait validitas data selama periode libur Lebaran, dr. Andi menegaskan bahwa sistem surveilans tetap berjalan optimal. Pengawasan dilakukan secara real-time melalui metode New All Record (NAR) dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dari fasilitas kesehatan, yang kemudian diverifikasi silang dengan dinas kesehatan daerah.

Meskipun tren kasus menurun, data nasional mencatat 10 kasus kematian akibat campak sepanjang 2026. Salah satu kasus fatal menimpa seorang dokter internsip di Kabupaten Cianjur, berinisial AMW (25), yang meninggal dunia pada 26 Maret 2026 akibat komplikasi campak pada jantung dan otak.

AMW diduga terpapar saat menangani pasien campak pada 8 Maret, namun tetap bertugas meski telah bergejala demam sejak 18 Maret. Kondisinya memburuk dengan munculnya ruam pada 21 Maret, hingga akhirnya mengalami penurunan kesadaran dan tidak tertolong setelah dirawat di ICU RS Cimacan. Kasus ini telah terkonfirmasi positif campak melalui pemeriksaan laboratorium Biofarma.

Kejadian ini terjadi saat Kabupaten Cianjur mencatat total 15 suspek dan 10 kasus campak terkonfirmasi, dengan puncak kasus terjadi pada minggu ke-10.

Secara nasional, sekitar 8 persen kasus campak menginfeksi kelompok dewasa (di atas 18 tahun), di mana faktor komorbid dan tingginya intensitas paparan menjadi pemicu risiko keparahan.

Sebagai langkah strategis, pemerintah tengah mempercepat analisis uji klinis vaksin untuk memperluas program vaksinasi campak bagi kelompok dewasa, khususnya tenaga medis.

“Menanggapi kasus yang menimpa dokter internsip, Kemenkes berkomitmen memberikan vaksinasi campak bagi seluruh peserta program internsip. Kami juga mewajibkan wahana penempatan untuk memastikan ketersediaan APD serta mengatur beban kerja dan hak istirahat yang cukup bagi nakes yang menangani penyakit menular,” tegas dr. Andi.

Ia pun mengingatkan pentingnya disiplin operasional untuk mencegah penularan. “Jika muncul gejala sekecil apa pun, segera melapor, beristirahat penuh, dan tidak memaksakan diri untuk bertugas,” pungkasnya.

Kemenkes mengimbau masyarakat dan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi untuk segera melengkapi status imunisasi guna memutus rantai penularan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Campak bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kasus campak dan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah di Indonesia.

https://s.kemkes.go.id/SEKewaspadaanCampak

Berdasarkan data hingga minggu ke-11 tahun 2026, tercatat sebanyak 58 KLB campak di 39 kabupaten/kota yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah kasus sempat mencapai 2.740 pada awal tahun, meskipun kini menunjukkan tren penurunan menjadi 177 kasus.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Andi Saguni, menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang rentan tertular karena intensitas kontak dengan pasien.

“Dengan meningkatnya kasus campak dan tingginya angka perawatan di rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, langkah kewaspadaan dan perlindungan harus diperkuat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Andi Saguni.

Sebagai upaya pengendalian, Kemenkes telah melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) serta Catch-Up Campaign (CUC) Campak/MR di 102 kabupaten/kota dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan. Namun demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, khususnya di lingkungan fasilitas kesehatan.

Melalui surat edaran ini, Kemenkes menginstruksikan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, antara lain dengan melakukan skrining dan triase dini, menyiapkan ruang isolasi, memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), serta memperkuat sistem pengendalian infeksi.

Selain itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan juga diminta untuk disiplin menerapkan protokol pencegahan infeksi, serta segera melaporkan apabila mengalami gejala yang mengarah pada campak.

“Kami mengimbau seluruh tenaga kesehatan untuk tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan dan segera melaporkan jika menemukan kasus suspek. Respons cepat sangat penting untuk mencegah penularan yang lebih luas,” tambah Andi Saguni.

Kemenkes juga menegaskan bahwa seluruh kasus suspek campak harus dilaporkan dalam waktu maksimal 24 jam melalui sistem surveilans yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan bersama-sama menekan penyebaran campak, sekaligus melindungi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah terus memperkuat upaya keamanan arus balik Lebaran melalui rekayasa lalu lintas dan layanan kesehatan guna memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, serta tetap dalam kondisi sehat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, menyampaikan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas one way (satu arah) merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengurai kepadatan kendaraan saat arus balik.

“Penerapan jalur satu arah ini merupakan upaya untuk mengurai kepadatan arus balik sekaligus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kami ingin memastikan perjalanan tetap aman, nyaman, dan lancar,” ujar Menko PMK saat memberikan keterangan pers di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3).

Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan arus balik tahun ini. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras. Ini adalah bentuk inovasi bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa aspek kesehatan menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan perjalanan, terutama bagi para pengemudi. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan layanan cek kesehatan gratis di berbagai titik perjalanan, termasuk rest area dan pos kesehatan.

“Kami ingin memastikan masyarakat kembali dari mudik dalam kondisi sehat dan selamat. Pemerintah telah menyiapkan layanan cek kesehatan gratis, khususnya bagi para pengemudi karena mereka sangat menentukan keselamatan perjalanan,” ujar Menkes.

Selain layanan kesehatan, edukasi kepada masyarakat juga terus digencarkan, terutama terkait pentingnya istirahat berkala selama perjalanan jauh.

“Kami mengimbau pengendara untuk beristirahat setiap 3 jam. Pengemudi yang lelah dan mengantuk merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas,” tambahnya.

Berkat sinergi lintas sektor, angka kecelakaan selama arus mudik dan balik tahun ini dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan.

“Alhamdulillah, berkat kolaborasi yang baik, angka kecelakaan turun drastis tahun ini,” ungkap Menkes.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih aman, seperti layanan pengangkutan sepeda motor menggunakan kereta api untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan.

“Fasilitas pengangkutan sepeda motor melalui kereta api dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan dan menekan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara jarak jauh,” jelasnya.

Sementara itu, penerapan rekayasa lalu lintas one way tetap menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran arus balik, sekaligus memberi ruang bagi mobilitas yang lebih aman dan terkendali.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan menjaga kondisi tubuh selama perjalanan, demi keselamatan bersama.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (AP/DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Dante Saksono Harbuwono, melakukan pemantauan ke Posko Kesehatan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/3). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan layanan kesehatan guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026 dengan tema nasional “Mudik Aman, Lebaran Nyaman”.

Dalam peninjauan tersebut, Wamenkes Dante menyampaikan bahwa hipertensi menjadi kasus kesehatan yang paling dominan pada pemudik, disusul diabetes dan influenza. Seluruh pemudik yang mengalami keluhan langsung mendapatkan penanganan medis serta obat-obatan secara gratis di Posko Kesehatan Gambir.

“Jumlah pemudik di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar 680.000 orang, khususnya pengguna kereta api. Di Stasiun Gambir sendiri, jumlahnya sekitar 63.000 orang. Jika ada yang sakit selama perjalanan, ini bisa menjadi masalah besar. Karena itu, kesiapan posko kesehatan sangat penting,” ujar Wamenkes Dante.

Selain penumpang, kesehatan petugas operasional juga menjadi perhatian utama untuk menjamin keselamatan perjalanan. Berdasarkan data pemeriksaan awak kereta api oleh internal PT KAI, sebanyak 277 petugas (masinis, kondektur, pramugara/i, dan teknisi) telah menjalani skrining. Hasilnya, 125 orang dinyatakan laik, 133 orang laik dengan catatan (memerlukan pemantauan), dan 19 orang tidak laik bertugas karena faktor kesehatan.

“Ini penting karena kesehatan petugas, terutama masinis dan teknisi, sangat menentukan keselamatan ribuan pemudik,” tegas Wamenkes Dante.

Posko Kesehatan Stasiun Gambir telah memenuhi standar pelayanan dengan fasilitas komprehensif, mulai dari pemeriksaan umum, tekanan darah, gula darah, hingga pemeriksaan gigi. Pemudik diimbau memanfaatkan waktu tunggu keberangkatan untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Akses layanan juga dibuat fleksibel, cukup dengan menunjukkan kartu identitas, asuransi kesehatan, atau melalui pendaftaran daring.

Terkait kondisi di lapangan, Wamenkes Dante mengingatkan pemudik untuk mewaspadai cuaca panas ekstrem di Jakarta yang berisiko menyebabkan heatstroke. “Pastikan minum cukup, hindari paparan panas berlebih, dan gunakan pelindung diri. Bagi musafir yang berpuasa namun merasa tidak kuat, diperbolehkan tidak berpuasa demi menjaga stamina dan keselamatan,” ujarnya.

Wamenkes Dante juga menjelaskan kewaspadaan terhadap gejala campak, seperti demam dan munculnya bintik merah di belakang telinga. Apabila mengalami gejala tersebut, pemudik diminta segera melapor dan melakukan isolasi mandiri agar tidak menulari keluarga di kampung halaman.

Kesiapsiagaan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/163/2026. Pemerintah telah menyiagakan tim penyelenggaraan kesehatan, pos pelayanan, fasilitas rujukan kegawatdaruratan, hingga skrining laik berkendara di berbagai simpul mudik.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh rumah sakit vertikal di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap beroperasi penuh untuk melayani tindakan gawat darurat (emergency) selama periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang jatuh pada 20-24 Maret 2026. Penegasan ini bertujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan esensial.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat meninjau kesiapan layanan di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Senin (16/3). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menjamin pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan masa libur nasional.

"Seluruh rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, ada hampir 40 rumah sakit, selama liburan panjang ini sesuai arahan Bapak Presiden akan tetap beroperasi untuk semua tindakan emergensi" tandas Budi.

Budi mencontohkan, layanan seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), CT Scan untuk kasus stroke, hingga operasi perdarahan akibat kecelakaan akan tetap siaga 24 jam. Tenaga kesehatan dan fasilitas penunjang dipastikan siap untuk menangani kasus-kasus darurat tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan pelayanan kesehatan yang dilakukan Kemenkes secara nasional untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat. Kementerian Kesehatan menyiagakan ribuan fasilitas, termasuk 3.292 rumah sakit, 10.300 puskesmas, dan 119.372 Public Safety Center (PSC). Selain itu, sekitar 2.700 Pos Pelayanan Kesehatan akan diaktifkan di 31 provinsi, didukung oleh 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kualitas pelayanan publik selama masa libur. Ia mendorong pasien dan keluarga untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi jika menemui kendala di lapangan.

"Kesehatan adalah layanan esensial yang harus ada setiap saat. Kami menyediakan portal www.lapor.go.id melalui SP4N-LAPOR! serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berbasis barcode yang tersedia di setiap fasilitas kesehatan. Masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dan Pak Menkes terhadap layanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan maupun rumah sakit," tegas Rini.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap berdedikasi melayani masyarakat. Inovasi seperti sistem pendaftaran online di RS Dharmais diharapkan terus dikembangkan di rumah sakit lain untuk memastikan pemerataan kualitas layanan dan kenyamanan pasien.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyambut baik terbitnya ketetapan hukum melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta No. 470/G/2024/PTUN.JKT. Ketetapan ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh praktisi kesehatan mengenai keabsahan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028.

Bagi Pemerintah, hasil proses hukum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat stabilitas transformasi kesehatan nasional sekaligus menjadi jaminan atas kemandirian profesi medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Indah Febrianti, menyampaikan bahwa rangkaian proses hukum ini justru menjadi jalan konstitusional untuk memperjelas dan memperkuat peran kelembagaan Kolegium.

“Kami memandang putusan ini sebagai sebuah titik terang bagi kepastian hukum kolegium kita. Hal ini menegaskan bahwa langkah penataan yang dilakukan Pemerintah selaras dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yaitu untuk mendukung eksistensi kolegium sebagai pilar ilmu pengetahuan kesehatan yang sah,” ujar Indah di Jakarta (16/3)

Indah menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi selama proses persidangan harus dimaknai sebagai upaya penyempurnaan organisasi agar lebih berimbang dan profesional. Fokus utama pemerintah adalah menjaga agar tidak ada ruang bagi intervensi yang dapat mengganggu kemurnian ilmu pengetahuan.

“Putusan ini mengonfirmasi bahwa penataan yang dilakukan adalah untuk menyempurnakan pola tata hubungan antara Pemerintah dengan kelompok profesi. Tujuannya sangat mulia, yakni memastikan independensi profesi tetap terjaga dan terhindar dari dominasi pihak tertentu, sehingga setiap disiplin ilmu dapat tumbuh secara objektif,” tambahnya.

Selaras dengan pertimbangan hukum majelis hakim, pemerintah menegaskan bahwa peran negara adalah memfasilitasi dan mengoordinasikan dukungan agar ekosistem kesehatan menjadi lebih kondusif. Kolegium tetap memegang kendali penuh dan otonomi luas dalam menyusun standar kompetensi serta kurikulum pendidikan secara mandiri, profesional, dan bebas dari intervensi birokrasi.

Pemerintah kembali menegaskan bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia bersifat inklusif. Melalui proses seleksi yang transparan, seluruh pakar dan tenaga medis dari berbagai latar belakang—termasuk para akademisi dan praktisi dari kolegium sebelumnya—memiliki ruang yang sama untuk bersatu dan berkontribusi.

“Kini saatnya kita melampaui perbedaan pandangan dan bergerak bersama dalam satu tujuan besar: menjaga standar pendidikan profesi demi keselamatan pasien di seluruh Indonesia. Kepastian hukum ini adalah undangan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk kembali bersinergi demi keberhasilan transformasi kesehatan kita,” pungkas Indah.

Kementerian Kesehatan mengajak seluruh insan kesehatan di Indonesia untuk bahu-membahu memastikan standar keilmuan dan layanan kesehatan di tanah air tetap unggul, berintegritas, dan diakui secara global.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI memberangkatkan 1.126 peserta mudik bersama pegawai dari halaman Kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (13/3). Sebanyak 26 armada bus disiapkan untuk melayani perjalanan ke berbagai kota di Jawa dan Sumatra, guna membantu pegawai kembali ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan sehat.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa mudik bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi juga momen emosional untuk kembali berkumpul dengan keluarga.

“Mudik itu bukan sekadar pulang kampung, tetapi pulang dari hati. Kita kembali bertemu keluarga dengan kehangatan setelah sekian waktu setahun, dua tahun berpisah dari mereka,” ujar Wamenkes Dante saat melepas keberangkatan peserta.

Tahun ini, bus mudik Kemenkes melayani berbagai rute menuju kota-kota besar, di antaranya Padang, Bukittinggi, Palembang, Malang, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Purworejo, dengan tujuan terjauh hingga Medan, Sumatra Utara. Program ini diharapkan dapat memudahkan pegawai menjangkau kampung halaman tanpa harus menghadapi risiko perjalanan yang melelahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes Dante juga mengingatkan para pengemudi untuk menjaga kondisi fisik selama perjalanan.

“Kepada para sopir, lakukan peregangan dan beristirahat setiap empat jam. Keselamatan adalah yang utama,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan bahwa penyelenggaraan mudik bersama ini dirancang dengan pendekatan kesehatan yang ketat, termasuk pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi.

“Ini mudik yang kita lakukan dengan memperhatikan aspek kesehatan. Ada cek kesehatan gratis, termasuk untuk para pengemudi. Sejak awal, mereka juga menjalani tes kesehatan untuk memastikan tidak ada konsumsi narkoba atau alkohol, serta pemeriksaan terkait kesehatan jiwa,” kata Kunta.

Ia menambahkan, kesiapan layanan kesehatan di sepanjang jalur mudik juga telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak.

“Pos layanan kesehatan di rest area dan titik lainnya sudah dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder serta pemerintah daerah, sehingga dokter dan perawat dapat disuplai dari fasilitas kesehatan terdekat,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Andi Saguni mengingatkan para pemudik, khususnya yang membawa anak kecil, untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama perjalanan.

Ia menyoroti penyakit menular seperti campak yang memiliki tingkat penularan tinggi.

“Jika anak sakit, sebaiknya tunda perjalanan sampai benar-benar sembuh agar tidak menularkan kepada orang lain. Kami juga menganjurkan penggunaan masker bagi yang bergejala serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan dengan sabun, terutama di tempat ramai,” tutur Andi.

Program mudik bersama ini disambut antusias oleh para pegawai Kemenkes. Arti Novelia Trisnawati (37), staf Pusat Krisis Kesehatan yang berangkat menuju Surabaya, mengaku senang dapat kembali mengikuti program mudik gratis ini.

“Selain gratis, busnya nyaman dan mendapat makan minum. Saya juga selalu mendapatkan teman baru di perjalanan. Persiapan fisik yang sehat penting agar perjalanan lancar. Semoga tahun depan program mudik gratis ini terus berlanjut,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dinna Andriana (41) dari Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan yang mudik ke Palembang bersama adiknya.

“Ini bukan pertama kali saya ikut. Harapannya mudik bersama ini terus terselenggara ke depannya dan jumlah busnya bisa ditambah,” katanya.

Penyelenggaraan mudik bersama ini terlaksana melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan sejumlah mitra perbankan, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500-567 atau melalui email kontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kesiapan layanan kesehatan untuk mendukung kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kesiapan tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Pelabuhan Merak, Jumat (13/3).

Peninjauan dilakukan guna memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal, termasuk kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa arus mudik tahun ini diperkirakan lebih terdistribusi karena rentang waktu libur yang relatif panjang. Jadwal libur yang dimulai dari cuti bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), disambung dengan Hari Raya Nyepi hingga Idul Fitri, serta kebijakan kerja fleksibel diharapkan membuat perjalanan mudik berlangsung lebih bertahap.

“Rentang mudik tahun ini cukup panjang. Mulai dari cuti bersama ASN yang disambung dengan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, serta kebijakan kerja fleksibel. Dengan rentang waktu yang panjang ini, kami berharap distribusi pemudik bisa lebih merata dan tidak tertumpuk pada hari-hari tertentu,” ujar Menko PMK.

Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi guna memastikan kesiapan layanan selama periode mudik. Berbagai inovasi juga disiapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tahun lalu tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan mudik sangat tinggi. Tahun ini kita harapkan bisa lebih baik lagi. Meski demikian, kita tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti kondisi cuaca dan hal-hal tak terduga lainnya, sehingga diperlukan sinergi semua pihak untuk bekerja responsif dan melayani masyarakat dengan ramah,” jelasnya.

Dalam mendukung keselamatan perjalanan masyarakat, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah preventif, salah satunya melalui pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi kendaraan umum.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan tersebut bertujuan memastikan pengemudi dalam kondisi sehat dan prima saat membawa penumpang selama periode mudik.

“Pengemudi kendaraan umum akan diberikan cek kesehatan gratis, sesuai program bapak Presiden Prabowo, agar dipastikan kondisi mereka sehat saat mengendarai kendaraan,” kata Menkes.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah dengan tingkat kecelakaan tinggi agar penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat.

Menkes juga mengapresiasi seluruh petugas yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan mudik. Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat terus menurunkan angka kecelakaan selama periode mudik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang bertugas. Jumlah kecelakaan dari tahun ke tahun terus menurun, dari sekitar 4.000 kasus menjadi sekitar 3.000 kasus tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun lagi,” ujarnya.

Melalui kesiapan layanan kesehatan serta sinergi lintas sektor, pemerintah berharap arus mudik Lebaran tahun ini dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri memprioritaskan pemberian bantuan bagi sekitar 3.000 tenaga kesehatan (nakes) yang rumahnya rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hingga saat ini, sekitar 1.000 tenaga medis dan tenaga kesehatan telah mendapatkan persetujuan pencairan dana perbaikan rumah dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai penyerahan donasi ambulans dan alat kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (12/3).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pemulihan fasilitas fisik, tetapi juga pada kesejahteraan para nakes.

"Setelah fasilitas medis beres, perhatian utama kita adalah para pegawainya. Data kami menunjukkan lebih dari 3.000 nakes yang rumahnya rusak. Bagaimana mereka dokter, perawat, maupun bidan bisa bekerja optimal melayani masyarakat jika mereka sendiri masih harus memikirkan rumahnya yang rusak," ujar Budi.

Budi berharap bantuan ini dapat tersalurkan secepat mungkin, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah tengah mengupayakan agar para nakes dapat merayakan Lebaran di kediaman masing-masing yang sudah diperbaiki. Menkes juga mengapresiasi dukungan Menteri Dalam Negeri yang aktif mengoordinasikan kebutuhan ini di berbagai forum, termasuk di DPR dan Kementerian Keuangan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku pimpinan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, menegaskan bahwa tenaga kesehatan harus mendapat prioritas utama agar mereka bisa kembali fokus melayani masyarakat tanpa beban pribadi.

Sesuai skema Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan perbaikan rumah meliputi: Rusak Ringan (Rp15 juta),  Rusak Sedang (Rp30 juta), Rusak Berat/Hilang (Rp60 juta atau pembangunan kembali melalui Kementerian Perumahan).

Selain bantuan fisik rumah, nakes terdampak juga berhak mendapatkan bantuan perorangan dari Kementerian Sosial. Bantuan tersebut mencakup uang lauk-pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabotan Rp3 juta, dan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

"Data nakes terdampak harus segera diserahkan secara rinci per kabupaten kepada BNPB dan Kementerian Sosial agar eksekusi di lapangan dapat diprioritaskan," tegas Tito. Saat ini, Kementerian Sosial telah menyalurkan hampir Rp900 miliar pada gelombang pertama dan akan segera melanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kemenkes menerima donasi 31 unit ambulans dan alat kesehatan dari PT Astra International Tbk, PT Indomobil, dan Yayasan Melco Bhakti Nusa. Ambulans tersebut akan didistribusikan ke 11 kabupaten/kota terdampak di wilayah Sumatra.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyatakan kolaborasi ini adalah wujud nyata kemitraan pemerintah dan swasta dalam penanggulangan krisis kesehatan. Selain itu, Kemenkes telah mengantongi persetujuan tambahan anggaran Rp 529 miliar untuk melengkapi kebutuhan alat kesehatan. 

Melalui berbagai dukungan ini, diharapkan para tenaga kesehatan di wilayah terdampak dapat segera pulih secara personal sehingga mampu kembali memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 12 Maret 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) salurkan bantuan 31 unit ambulans dan alat kesehatan dari sektor swasta. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terjadi pada medio November 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan bantuan secara simbolis bagi Puskesmas dan RSUD yang terdampak bencana. Penyerahan bantuan berlangsung di Lapangan Upacara Kemenkes RI pada Kamis (12/3).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa bencana tersebut sempat menyebabkan puluhan rumah sakit dan ratusan puskesmas berhenti beroperasi. Namun, melalui gerak cepat pemerintah, layanan kesehatan dapat segera dipulihkan.

"Dalam waktu dua minggu, sebagian besar rumah sakit sudah kembali beroperasi. Untuk puskesmas, hampir seluruhnya berfungsi kembali dalam waktu empat minggu. Jadi, dalam waktu sekitar satu bulan, layanan kesehatan dasar pada dasarnya sudah berjalan normal," tutur Budi.

Budi menambahkan, dukungan sektor swasta sangat krusial dalam mempercepat pemulihan di lapangan. "Pemerintah memiliki anggaran, namun prosesnya terkadang tidak secepat swasta. Padahal, layanan kesehatan tidak bisa ditunda. Itulah sebabnya saya mengajak rekan-rekan swasta agar realisasi di lapangan bisa lebih cepat," jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga memimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan pemulihan di sektor kesehatan.

"Saya melihat fasilitas kesehatan, khususnya RSUD, semuanya berjalan paling cepat dibandingkan sektor yang lain. Pak Menkes turun langsung ke lapangan, mengirim banyak relawan bahkan sampai ke daerah pegunungan," tandas Tito.

Melengkapi dukungan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha melaporkan rincian donasi ambulans yang berasal dari PT Astra International Tbk (20 unit), PT Indomobil (10 unit), dan Yayasan Melco Bhakti Nusa (1 unit).

"Kolaborasi ini merupakan wujud nyata kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga filantropi dalam memperkuat penanggulangan krisis kesehatan secara cepat dan efektif," kata Kunta. 

Selain ambulans, PT Astra International Tbk juga memberikan bantuan alat kesehatan untuk tujuh rumah sakit di Aceh dan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan.

Selain donasi swasta, Kemenkes juga telah mendapatkan persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp529 miliar. Dana tersebut akan disalurkan ke tiga provinsi terdampak untuk melengkapi kebutuhan yang belum tercakup oleh bantuan donatur.

Sebanyak 31 unit ambulans tersebut akan didistribusikan ke 31 fasilitas pelayanan kesehatan di 11 kabupaten/kota, meliputi: Kabupaten Aceh Tamiang (7 unit), Aceh Utara (6 unit), Aceh Tengah (5 unit), Bener Meriah (3 unit), Bireuen (3 unit), Gayo Lues (2 unit), Aceh Timur (1 unit), Pidie Jaya (1 unit), Kota Medan (1 unit), Kabupaten Tapanuli Tengah (1 unit), dan Kota Pariaman (1 unit).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat eliminasi kusta di Indonesia melalui strategi deteksi dini, pengobatan tuntas, serta pemberian pencegahan bagi kontak erat pasien. Hal ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Kusta Sedunia yang diselenggarakan di auditorium Siwabessy gedung Prof. Sujudi Kemenkes RI pada Rabu (11/3).

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa kusta merupakan penyakit menular yang telah ada sejak ribuan tahun lalu dan sering dikaitkan dengan stigma serta diskriminasi di masyarakat. Padahal secara ilmiah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan dapat disembuhkan.

“Kusta ini sering diasosiasikan dengan negara miskin karena sejak ribuan tahun lalu penyakit ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah sehingga muncul berbagai stigma. Padahal sekarang kita sudah tahu penyebabnya adalah bakteri dan obatnya sudah tersedia,” ujar Menkes Budi.

Ia menekankan bahwa strategi utama dalam mengendalikan kusta adalah dengan menemukan kasus sebanyak mungkin agar dapat segera diobati dan menghentikan penularan.

“Jangan takut jika kasus yang ditemukan banyak. Justru itu menunjukkan sistem deteksi kita bekerja dengan baik. Temukan sebanyak-banyaknya agar bisa segera diobati, karena obatnya ada dan pengobatannya bisa selesai,” kata Menkes.

Menurut Menkes, pengobatan kusta relatif sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan apabila pasien menjalani terapi secara rutin hingga tuntas.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga memperkuat skrining kusta melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar kasus dapat ditemukan lebih dini di masyarakat.

“Strateginya jelas: temukan sebanyak-banyaknya, obati sampai selesai, dan berikan pencegahan kepada kontak erat pasien. Dengan cara ini penularan bisa dihentikan,” ujar Menkes.

Khusus di wilayah Indonesia Timur, Kemenkes juga mendorong pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi kemungkinan resistensi obat melalui pemeriksaan genetik, sehingga pasien dapat segera mendapatkan terapi yang tepat.

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kusta Sedunia menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen nasional dalam menghapus stigma serta mempercepat eliminasi penyakit ini.

“Peringatan Hari Kusta Sedunia merupakan momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta,” ujar dr. Andi.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan peringatan tahun ini meliputi skrining mandiri keluarga, lomba penulisan bagi jurnalis, hingga puncak acara yang diisi dengan kampanye edukasi dan pemberian penghargaan kepada fasilitas kesehatan yang aktif menemukan kasus baru.

Penghargaan diberikan kepada beberapa puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta baru terbanyak, antara lain di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Brebes, dan Kota Jayapura.

“Melalui peringatan Hari Kusta Sedunia tahun ini, kami menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sinergi nasional menuju eliminasi kusta serta Indonesia bebas stigma terhadap penyintas kusta,” kata dr. Andi.

Kementerian Kesehatan mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri jika menemukan gejala kusta, serta mendukung upaya penghapusan stigma agar pasien dapat memperoleh pengobatan secara cepat dan tuntas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor kesehatan untuk periode 2026–2030. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Ketua KPK Setyo Budiyanto di Auditorium Dr. J. Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (11/3).

Nota Kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada Desember 2025. Melalui kesepakatan ini, kedua lembaga memperkuat koordinasi, pertukaran data, serta berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sektor kesehatan memiliki kompleksitas tinggi, termasuk dalam hal pembiayaan dan pengelolaan layanan. Karena itu, penguatan tata kelola menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan yang sedang dijalankan.

“Sektor kesehatan adalah industri yang sangat kompleks dengan variasi harga layanan yang sangat besar. Karena itu, kita harus memastikan sistemnya transparan dan efisien agar tidak membuka ruang bagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” ujar Menkes Budi.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan tata kelola internal guna mencegah terjadinya praktik korupsi secara sistemik.

“Kami di Kementerian Kesehatan sangat serius untuk memperbaiki sistem di institusi ini dan juga di ekosistem industri kesehatan. Kami ingin memastikan bahwa praktik korupsi, apalagi yang bersifat sistemik, dapat ditekan semaksimal mungkin,” kata Menkes.

Menkes juga menegaskan bahwa komitmen membangun integritas harus dimulai dari internal organisasi, termasuk memperkuat budaya kerja yang bersih dan transparan.

“Kita harus memperbaiki sistem sekaligus membangun budaya yang bersih. Sistem tanpa budaya yang baik tidak akan berjalan. Karena itu integritas harus dimulai dari pimpinan dan menjadi contoh bagi seluruh jajaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kerja sama antara KPK dan Kementerian Kesehatan merupakan langkah penting untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor publik.

“Kolaborasi antara KPK dan Kementerian Kesehatan harus semakin kuat, terutama dalam upaya pencegahan. Pencegahan yang efektif akan menghindarkan kita dari proses penindakan yang panjang dan kompleks,” ujar Setyo.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pimpinan dalam memastikan pengawasan berjalan efektif hingga ke level paling bawah dalam organisasi.

“Para pimpinan tidak boleh hanya berada di zona aman. Pengawasan harus berjalan dari tingkat pimpinan hingga ke level paling bawah agar tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba memanfaatkan situasi,” kata Setyo.

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja Kementerian Kesehatan yang berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tingkat nasional tahun 2025.

Melalui penguatan kolaborasi dengan KPK, Kementerian Kesehatan berharap upaya pembangunan budaya integritas dan tata kelola yang bersih dapat terus diperkuat sehingga mendukung terwujudnya sistem kesehatan nasional yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus yang biasa dipanggil dr. Benny, menegaskan strategi deteksi dini tuberkulosis (TBC) yang agresif, masif, hingga menjangkau tingkat rumah tangga. Penegasan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja percepatan eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3).

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan program kesehatan di daerah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan eliminasi TBC.

Melalui pendekatan baru tersebut, pemerintah fokus terhadap perubahan paradigma penanggulangan TBC dari pasif (menunggu pasien datang) menjadi aktif (mendatangi sumber penularan). Langkah ini diambil guna menekan tajam angka infeksi yang masih tinggi demi mengejar target eliminasi pada 2030.

Wamenkes Benny menekankan pentingnya penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) melalui strategi deteksi dini yang lebih masif. Ia menargetkan 100 persen kontak erat dari pasien TBC wajib diperiksa untuk memastikan penanganan komprehensif sejak dini sekaligus memutus mata rantai penularan.

Sebagai gambaran, dari sekitar 235.000 kasus TBC di Provinsi Jawa Barat, terdapat sekitar 235.000 rumah yang harus didatangi. Diestimasi, sedikitnya 1 juta orang yang merupakan kontak erat akan terdeteksi dan diperiksa.

"Masyarakat yang terjangkit TBC harus terus diperiksa, dicek kesehatannya, dan dilakukan pencegahan. Kalau positif TBC bakal terus diobati sampai sembuh 100 persen, karena TBC ini bisa disembuhkan asalkan meminum obat secara teratur. Pengobatan tersedia gratis di Puskesmas," tandas Benny.

Dalam Program Nasional, setiap provinsi ditargetkan mampu menemukan minimal 90% dari estimasi kasus TBC tahunan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, Jawa Barat sendiri menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan berhasil mendeteksi 96% dari total estimasi 234.280 kasus pada tahun 2025, sebuah capaian yang berada di atas standar nasional.

Tingginya angka penemuan kasus ini menjadi kunci utama dalam mempercepat inisiasi pengobatan bagi pasien. Dengan terdeteksinya penderita secara lebih dini, pemerintah dapat segera memberikan intervensi medis yang tepat untuk memutus rantai penularan di masyarakat secara lebih efektif.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2024 Indonesia menyumbang 10 persen kasus TBC global atau sekitar 1,08 juta kasus. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2010 yang berada di level 7 persen (842 ribu kasus). 

Diperkirakan 1.080.000 orang sakit TBC, dengan 126.000 di antaranya meninggal dunia akibat penyakit TBC.

Situasi tersebut mendorong Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Pengentasan TBC 2025-2029. Targetnya adalah menurunkan insiden TBC sebesar 50 persen menjadi 190 per 100.000 penduduk pada 2029. Program ini berfokus pada empat indikator utama: penemuan kasus, inisiasi pengobatan, angka keberhasilan pengobatan, dan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT).

Guna mendukung strategi ini, pemerintah pusat turut memberikan dukungan peralatan medis. Kabupaten Bandung diperkirakan membutuhkan sekitar 45 unit alat Rontgen (X-Ray) untuk mempercepat pemeriksaan di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penanggulangan TBC memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah. Ia meminta Pemda untuk tidak ragu menyampaikan kondisi riil di lapangan.

"Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun angkanya besar. Justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi penanganan yang tepat," ujar Akhmad.

Sebelumnya, Wamendagri dan Wamenkes Benny menyempatkan diri meninjauan langsung layanan kesehatan di Puskesmas Soreang. Pada kesempatan itu, dilakukan diskusi singkat mengenai penguatan pelayanan kesehatan primer serta optimalisasi deteksi dan penanganan TBC di tingkat fasilitas kesehatan dasar.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Workshop Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan di Kabupaten/Kota, Selasa (10/3). Kegiatan yang berlangsung secara hibrida ini melibatkan tujuh daerah dari Provinsi Lampung dan Papua Barat Daya guna memastikan kebijakan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tujuh daerah tersebut meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Dalam diskusi ini, para kepala dinas kesehatan memaparkan tantangan lokal mulai dari penanganan stunting, pengendalian tuberkulosis (TB) dan HIV, hingga penguatan layanan di tingkat puskesmas.

Kepala Pusat Kebijakan Sistem dan Sumber Daya Kesehatan BKPK, Lupi Trilaksono, menegaskan bahwa kebijakan kesehatan tidak boleh berhenti hanya pada dokumen regulasi. “Forum ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan nasional dijalankan di daerah, sekaligus memahami kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Palupi dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah. Menurutnya, indikator nasional hanya dapat tercapai jika kebijakan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Inovasi dan Regulasi Daerah 

Sejumlah daerah membagikan praktik baik dalam memperkuat layanan kesehatan melalui regulasi lokal. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, menjelaskan bahwa regulasi daerah sangat membantu tata kelola layanan. “Pelayanan di fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih terarah dan koordinasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabupaten Pringsewu fokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Ali Subagiyo, menyatakan pihaknya terus memperkuat regulasi daerah agar program kesehatan lebih terarah dan mendorong koordinasi lintas sektor.

Beberapa capaian menonjol lainnya yang dibahas dalam workshop ini antara lain:
- Kabupaten Sorong Selatan: Mengembangkan sistem pemantauan implementasi kebijakan berbasis elektronik yang terhubung dengan indikator SPM.
- Kabupaten Lampung Selatan: Berhasil mengintegrasikan berbagai program kesehatan dalam satu kerangka kebijakan daerah untuk pencegahan penyakit.
- Kota Metro: Melakukan pembaruan regulasi kesehatan lingkungan untuk menjawab tantangan kesehatan perkotaan.
- Kota Bandar Lampung: Menitikberatkan pada penetapan wilayah prioritas untuk penanganan stunting.

Meski regulasi telah tersedia, tiga tim pakar Analis Kebijakan Ahli Utama Kemenkes, Wiendra Waworuntu, Riati Anggraini, dan Oscar Primadi menggarisbawahi tantangan yang masih ditemukan, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, sarana yang belum merata, serta perlunya sinkronisasi kebijakan daerah dengan pusat.

Melalui workshop ini, diharapkan setiap daerah dapat saling berbagi pembelajaran untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif. Evaluasi berkala menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Melalui berbagai dukungan ini, diharapkan para tenaga kesehatan di wilayah terdampak dapat segera pulih secara personal sehingga mampu kembali memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. (TH/SW/UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendeteksi gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah signifikan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3).

Budi mengungkapkan, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala cemas (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi.

Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dapat berujung pada kematian akibat bunuh diri. Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.

Menkes menjelaskan, masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga lingkungan keluarga, pertemanan, serta pendidikan.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG hingga menjangkau 25 juta anak. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, mengatakan hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas.

Saat ini pemerintah juga mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 203 orang. Selain itu, pemerintah menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id guna mendukung intervensi cepat.

Di sektor pendidikan, Kemenkes mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala.

Upaya deteksi dini ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3). Kolaborasi tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan (kuratif-rehabilitatif).

Sembilan instansi yang terlibat meliputi Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Polri.

Melalui SKB tersebut, pemerintah juga menjamin kerahasiaan data pribadi anak guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin meninjau progres pembangunan gedung RSUD Tafaeri di Kabupaten Nias Utara pada Jumat (6/3). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan rumah sakit yang sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama pada Maret 2025.

Pembangunan RSUD Tafaeri merupakan bagian dari program pemerintah PHTC untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), melalui pembangunan 66 rumah sakit umum daerah di berbagai kabupaten/kota.

Menkes Budi menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di daerah.

“Program quick win dari Presiden Prabowo adalah membangun 66 RSUD di kabupaten/kota, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Beberapa rumah sakit sudah hampir selesai dan RSUD Nias Utara ini termasuk yang sedang kita percepat penyelesaiannya,” ujar Menkes.

Setelah pembangunan gedung selesai, rumah sakit ini akan dilengkapi dengan berbagai peralatan medis modern untuk menangani penyakit-penyakit katastropik yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, seperti stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, dan kanker.

“Jika rumah sakit ini sudah selesai dan alat-alatnya tersedia, masyarakat Nias Utara tidak perlu lagi dirujuk jauh ke Medan untuk mendapatkan layanan penyakit seperti stroke, jantung, ginjal, dan kanker. Layanannya bisa dilakukan langsung di sini,” kata Menkes.

Selain pembangunan fasilitas dan penyediaan alat kesehatan, pemerintah juga menyiapkan strategi pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, melalui percepatan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

“Kita juga mempercepat pendidikan dokter spesialis dan membuka programnya di rumah sakit daerah. Targetnya, rumah sakit ini nantinya memiliki sekitar 7 sampai 9 dokter spesialis agar layanannya benar-benar lengkap,” jelasnya.

Pemerintah berharap kehadiran RSUD Tafaeri dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Nias Utara dan wilayah sekitarnya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan rujukan ke kota besar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan fasilitas kesehatan di wilayahnya. Ia berharap kehadiran rumah sakit ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Kehadiran Bapak Menteri Kesehatan di Nias Utara tentu menjadi semangat bagi kami. Kami berharap pembangunan rumah sakit ini dapat segera selesai sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa setelah pembangunan gedung selesai, fasilitas alat kesehatan di RSUD Tafaeri akan dilengkapi secara bertahap agar rumah sakit dapat segera beroperasi dan memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin campak-rubella (MR) di Indonesia dalam kondisi aman untuk mendukung percepatan pelaksanaan imunisasi dalam merespons peningkatan kasus campak di sejumlah daerah.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, menyampaikan bahwa penyediaan vaksin menjadi salah satu faktor kunci dalam pengendalian wabah campak selain kegiatan surveilans dan deteksi dini kasus.

“Dalam merespons kejadian luar biasa campak, salah satu faktor penting selain surveilans adalah penyediaan vaksin untuk pelaksanaan imunisasi. Pemerintah telah merencanakan percepatan pelaksanaan Outbreak Response Immunization di daerah-daerah dengan kasus tinggi,” ujar Rizka Andalusia dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring, pada Jumat (6/3).

Berdasarkan data per 6 Maret 2026, stok vaksin MR di Indonesia dipastikan mencukupi. Di tingkat pusat tersedia sekitar 9,5 juta dosis vaksin, sementara di daerah telah terdistribusi sekitar 6,6 juta dosis yang tersebar di dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas.

“Kami memastikan stok vaksin tersedia dan terus melakukan distribusi dari pusat ke daerah, terutama pada wilayah yang stoknya mulai menurun. Seluruh provinsi saat ini memiliki ketersediaan vaksin dengan tingkat stok di atas dua bulan,” jelasnya.

Kementerian Kesehatan juga melakukan pemantauan distribusi dan ketersediaan vaksin secara real time melalui sistem Satu Sehat Logistik (SSL), yang memantau inventori logistik hingga tingkat puskesmas.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki ketersediaan vaksin yang memadai, dengan 23 provinsi memiliki stok untuk 2–5 bulan, sembilan provinsi untuk 5–7 bulan, serta enam provinsi memiliki stok lebih dari tujuh bulan.

Stok vaksin tersebut diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) dan Catch Up Campaign (imunisasi kejar) di 102 kabupaten/kota pada 11 provinsi yang menjadi prioritas pengendalian campak. Rizka juga menegaskan bahwa vaksin MR yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah melalui proses evaluasi ketat terkait keamanan, mutu, dan khasiatnya.

“Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah melalui kajian oleh Kementerian Kesehatan dan Komite Imunisasi Nasional, serta mendapatkan izin edar dari Badan POM. Artinya, vaksin tersebut telah dipastikan aman dan efektif digunakan,” katanya.

Berdasarkan hasil studi dan uji klinis, vaksin MR terbukti efektif dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap campak dan rubella. Penelitian menunjukkan peningkatan antibodi yang signifikan setelah pemberian vaksin, dengan tingkat seropositif mencapai lebih dari 90 persen pada anak yang telah divaksinasi.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai efek samping, Rizka menjelaskan bahwa reaksi yang muncul setelah imunisasi umumnya bersifat ringan dan sementara. “Efek samping vaksin MR pada umumnya ringan, seperti demam ringan, kemerahan atau nyeri di tempat suntikan, serta ruam ringan. Reaksi ini biasanya hilang dalam waktu sekitar 24 jam,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait vaksin.

“Informasi yang menyebutkan bahwa vaksin mengandung microchip atau senjata biologis adalah hoaks. Vaksin hanya berisi komponen biologis yang berfungsi merangsang sistem imun tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit,” tegasnya.

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi kesehatan dari sumber resmi, seperti kanal komunikasi Kementerian Kesehatan, serta memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap.

“Pemerintah pusat dan daerah akan terus memastikan ketersediaan vaksin, kelancaran distribusi, serta pelayanan imunisasi di seluruh Indonesia. Kami berharap masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam program imunisasi untuk melindungi anak-anak dari campak dan komplikasi berat yang dapat ditimbulkannya,” pungkas Rizka.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran. Mobilitas masyarakat yang meningkat dan potensi kerumunan dinilai dapat memperbesar risiko penularan penyakit menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Hingga minggu ke-8 tahun 2026, tercatat 10.453 suspek campak dengan 8.372 kasus dan 6 kematian. Selain itu, terdapat 45 kejadian luar biasa (KLB) campak di 29 kabupaten/kota pada 11 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. 

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa tren kasus campak sempat meningkat pada Januari 2026, namun mulai menunjukkan penurunan sepanjang Februari.

“Tren kasus suspek campak meningkat pada Januari dan mulai menurun sepanjang Februari 2026. Hingga minggu ke-8 tahun ini tercatat lebih dari sepuluh ribu suspek campak. Pemerintah terus melakukan respons cepat untuk mencegah penularan yang lebih luas,” ujar dr. Andi Saguni dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring, pada Jumat (6/3).

Meski tren mulai menurun, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan menjelang libur panjang Lebaran karena mobilitas masyarakat dan aktivitas berkumpul dapat meningkatkan risiko penularan.

“Menjelang mudik Lebaran, mobilitas masyarakat akan meningkat dan potensi kerumunan lebih besar. Karena itu masyarakat perlu tetap waspada terhadap penularan campak, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap,” tambahnya.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian Kesehatan mempercepat pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) dan Catch Up Campaign (imunisasi kejar) campak-rubella (MR) di wilayah terdampak maupun wilayah berisiko. Program ini dilaksanakan di 102 kabupaten/kota dengan sasaran utama anak usia 9–59 bulan selama Maret 2026. 

Pelayanan imunisasi dilakukan melalui berbagai titik layanan untuk menjangkau lebih banyak anak, seperti puskesmas, posyandu, satuan pendidikan (PAUD dan TK), tempat ibadah, hingga pos pelayanan mudik.

“Kami mengajak para orang tua untuk segera memeriksa status imunisasi anak dan melengkapinya jika belum lengkap. Imunisasi merupakan perlindungan paling efektif untuk mencegah anak tertular campak,” kata dr. Andi.

Selain imunisasi, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk, serta menggunakan masker saat berada di kerumunan.

“Apabila anak mengalami gejala campak atau sedang sakit, sebaiknya tidak bepergian terlebih dahulu dan segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mengurangi kontak dengan orang lain juga penting untuk mencegah penularan lebih luas,” jelasnya.

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian campak sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, dukungan lintas sektor, serta partisipasi masyarakat dalam memastikan cakupan imunisasi minimal 95 persen guna membentuk kekebalan kelompok dan mencegah penyebaran penyakit.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Singapura, 4 Maret 2026

Transformasi digital dan inovasi layanan kesehatan Indonesia mendapatkan pengakuan di tingkat Asia-Pasifik. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berhasil meraih dua penghargaan kategori Special Mention dalam ajang Festival of Innovation Award 2026 yang diselenggarakan oleh GovInsider di Singapura, Rabu (4/3).

Penghargaan pertama, Special Mention untuk kategori Digital Leader of the Year, dianugerahkan kepada Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin. Apresiasi ini diberikan atas kepemimpinannya membangun ekosistem SATUSEHAT sebagai Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) yang terintegrasi. Langkah strategis Menkes dinilai berhasil mendorong efisiensi birokrasi serta memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penghargaan kedua, Special Mention pada kategori Agility Award, diberikan untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, CKG dinilai responsif dalam memenuhi kebutuhan layanan preventif melalui inovasi teknologi dan kebijakan berbasis data near real-time. Hingga hari ini (5/3), penduduk Indonesia yang telah mendaftar program CKG tercatat sebanyak 85.320.550.

Atas pencapaian tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Fokus utama kami adalah memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan preventif dengan mudah dan cepat melalui dukungan teknologi digital yang terintegrasi," ujar Aji di Jakarta (4/3).

Festival of Innovation Award sendiri merupakan ajang tahunan bagi sektor publik se-Asia Pasifik yang menunjukkan keberhasilan pelayanan melalui teknologi. Kategori Digital Leader menyoroti tokoh penggerak inovasi digital, sementara Agility Award menekankan kemampuan instansi beradaptasi secara cepat melalui solusi praktis dan efisien menghadapi tantangan kesehatan.

Capaian ini diharapkan memperkuat keberlanjutan integrasi data kesehatan dalam ekosistem SATUSEHAT. Upaya digitalisasi akan terus ditingkatkan guna memastikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (KK/UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Paparan suara keras dari penggunaan perangkat audio pribadi, musik dengan volume tinggi, serta lingkungan bising masih menjadi faktor risiko utama gangguan pendengaran, khususnya pada anak dan generasi muda. Padahal, sebagian besar gangguan pendengaran dapat dicegah melalui deteksi dini dan penerapan perilaku mendengar yang aman.

Hal tersebut disampaikan dalam media briefing Hari Pendengaran Sedunia 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI pada Senin (2/3/2026) di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa gangguan pendengaran masih belum menjadi perhatian utama masyarakat, meskipun berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, khususnya pada masa tumbuh kembang anak.

“Pendengaran memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, mulai dari perkembangan bahasa, kemampuan belajar, interaksi sosial, hingga produktivitas di usia dewasa. Gangguan pendengaran dapat terjadi sejak lahir hingga lanjut usia dan perlu ditangani secara serius melalui upaya pencegahan dan deteksi dini,” ujar dr. Siti Nadia.

Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 31 Desember 2025, dari total 18.697.124 orang yang menjalani skrining pendengaran, sebanyak 337.056 orang atau 1,8 persen terdeteksi mengalami gangguan pendengaran. Sementara itu, per 1 Maret 2026, dari 4.128.849 orang yang telah menjalani skrining pendengaran, ditemukan 51.215 orang atau 1,24 persen mengalami gangguan pendengaran. 

Data ini menunjukkan bahwa gangguan pendengaran masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius melalui penguatan upaya pencegahan dan deteksi dini.

Sebagai bentuk penguatan layanan kesehatan, pemeriksaan pendengaran telah menjadi bagian dari Program CKG, yang mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

“Masih banyak anak yang dianggap tidak fokus atau mengalami kesulitan belajar, padahal bisa jadi disebabkan oleh gangguan pendengaran. Oleh karena itu, pemeriksaan pendengaran secara berkala menjadi sangat penting,” tambah dr. Siti Nadia.

Peringatan Hari Pendengaran Sedunia 2026 menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan pendengaran anak. Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip safe listening, khususnya dalam penggunaan perangkat audio pribadi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membatasi volume penggunaan earphone maksimal 60 persen dan durasi tidak lebih dari 60 menit tanpa jeda. Penggunaan yang berlebihan dan dalam jangka panjang berisiko menyebabkan gangguan pendengaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia (PERHATI-KL), Dr. dr. Fikri Mirza Putranto, menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen menurunkan angka gangguan pendengaran hingga 50 persen pada tahun 2030, sejalan dengan target global kesehatan pendengaran.

“Upaya penurunan gangguan pendengaran memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penyebab utama gangguan pendengaran meliputi infeksi telinga, gangguan bawaan sejak lahir, paparan bising, penggunaan perangkat audio pribadi secara berlebihan, serta budaya lingkungan yang bising. 

Gangguan pendengaran pada anak kerap tidak terlihat secara fisik, namun berdampak pada kemampuan komunikasi, prestasi belajar, dan interaksi sosial.

Melalui peringatan Hari Pendengaran Sedunia 2026, Kementerian Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan pendengaran semakin meningkat, sehingga gangguan pendengaran dapat dicegah dan ditangani lebih dini demi mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (26/2/2026), Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.

Plt. Dirjen P2, dr. Andi Saguni, menyampaikan bahwa capaian imunisasi nasional terus ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah ini.

“Pencegahan campak sangat bergantung pada imunisasi yang lengkap dan merata. Ketika cakupan tinggi dan tidak ada wilayah yang tertinggal, rantai penularan bisa dihentikan,” tegas dr. Andi.

Ia menambahkan, Kemenkes melakukan penguatan imunisasi rutin, imunisasi kejar, serta imunisasi tambahan di wilayah dengan cakupan rendah.

Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Mulya Rahma Karyanti menekankan pentingnya melihat data imunisasi hingga tingkat paling bawah. “Secara nasional capaian imunisasi MR sudah melampaui target, tetapi kasus campak masih bisa terjadi jika ada desa atau wilayah tertentu yang cakupannya rendah. Kantong-kantong inilah yang harus menjadi fokus pencegahan,” jelas dr. Mulya.

Selain imunisasi, pemerintah juga memperkuat edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta kewaspadaan masyarakat terhadap gejala campak.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini situasi campak nasional dan global dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (26/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah masih ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan data nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 kematian (CFR 0,1 persen). Sementara pada tahun 2026 hingga Minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian (CFR 0,05 persen). Pada periode tersebut, terjadi 21 KLB suspek campak dan 13 KLB campak terkonfirmasi laboratorium yang tersebar di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.

Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit, dr. Andi Saguni, menegaskan bahwa campak merupakan penyakit yang sangat menular sehingga memerlukan kewaspadaan dan respons cepat.

“Campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Karena itu, setiap peningkatan kasus harus direspons dengan cepat melalui surveilans yang kuat dan pelaporan yang tepat waktu,” ujar dr. Andi.

Ia menjelaskan bahwa penemuan kasus suspek campak pada tahun 2025 meningkat signifikan, yakni 147 persen dibandingkan tahun 2024, sehingga penguatan sistem kewaspadaan dini menjadi prioritas utama.

“Kami terus memperkuat surveilans campak secara nasional, termasuk penyelidikan epidemiologi maksimal 24 jam setelah penemuan kasus dan pelaporan real time melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR),” jelasnya.

Peningkatan kasus campak juga dilaporkan di berbagai kawasan dunia, termasuk Asia Tenggara dan Pasifik Barat, yang turut meningkatkan risiko penularan lintas negara. Indonesia juga menerima notifikasi International Health Regulations (IHR) terkait kasus campak pada warga negara asing asal Australia yang sempat melakukan perjalanan dan tinggal sementara di Indonesia. Seluruh kasus tersebut telah dinyatakan sembuh, dan koordinasi lintas negara terus dilakukan.

Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Mulya Rahma Karyanti, menegaskan bahwa dinamika kasus campak sangat berkaitan dengan ketimpangan cakupan imunisasi di tingkat daerah.

“Secara nasional capaian imunisasi campak-rubella sudah melampaui target, namun kasus masih terjadi di provinsi, kabupaten, bahkan desa tertentu yang memiliki cakupan imunisasi rendah. Di wilayah-wilayah inilah risiko KLB campak menjadi lebih tinggi,” ujar dr. Mulya.

Kementerian Kesehatan menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan nasional melalui penguatan surveilans, respons cepat KLB, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah guna mencegah meluasnya penularan campak di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mendiseminasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara 2025–2034. Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk mengejar target standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni menurunkan angka kematian (mortalitas) akibat kanker payudara sebesar 2,5% setiap tahunnya.

Upaya ini diperkuat melalui forum Public Private Community Partnership (PPCP) yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta Kamis (26/2). forum diskusi yang berlangsung setengah hari ini melibatkan lintas sektor menyatukan pemerintah, organisasi profesi, swasta, dan komunitas penyintas dalam mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan kanker di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Kesehtan Dante Saksono Harbuwono mengatakan terdapat disparitas angka kematian karena kanker payudara di negara maju dan berkembang akibat akses layanan.

“Mortalitas akibat kanker payudara telah menurun di high-income country, karena kesadaran untuk deteksi dini dan akses ke pengobatan sudah lebih baik. Sebaliknya di low-middle-income country, kematian masih tinggi akibat tantangan dalam akses layanan kesehatan” tutur Dante.

Padahal, lanjut Dante, WHO menetapkan target agar setiap negara dapat menurunkan mortalitas kanker payudara sebesar 2,5% per tahun, termasuk bagi Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah menyusun RAN Kanker Payudara Tahun 2025–2034 sebagai panduan bersama untuk bergerak lebih cepat dan terarah. 

Saya harap forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi dilanjutkan dengan aksi kolaboratif nyata, baik dalam bentuk program, pilot project, maupun dukungan pendanaan. Tujuan utama kita adalah cure (menyembuhkan) dan palliate (meringankan beban)," ujar Dante.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini. Data Kemenkes menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam penanganan pasien.

"Dari 14 juta sasaran perempuan, baru 4,1 juta yang menjalani pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, ditemukan 20 ribu orang dengan kelainan, namun hanya 6.000 orang yang melanjutkan pengobatan, dan hanya separuhnya yang berhasil mencapai akses rumah sakit," ungkap Nadia.

Nadia menekankan bahwa tantangan utama saat ini adalah keraguan masyarakat untuk memeriksakan diri serta sinkronisasi sistem agar pasien tidak "hilang" di tengah jalan. Oleh karena itu, RAN Kanker Payudara disusun berpedoman pada tiga pilar WHO Global Breast Cancer Initiative.

Deteksi Dini: 60% pasien didiagnosis pada stadium awal (stadium 1 atau 2), Diagnosis Cepat: Diagnosis tegak dalam waktu 60 hari sejak gejala awal muncul. Pengobatan Tuntas: Lebih dari 80% pasien menerima terapi modalitas (kombinasi operasi, radiasi, kemoterapi, dll) hingga selesai.

RAN Kanker Payudara 2025–2034 sendiri mencakup lima strategi utama: promosi kesehatan, peningkatan deteksi dini, perluasan akses layanan bermutu, penguatan registrasi kanker, dan koordinasi kemitraan multipihak.

Melalui forum PPCP, pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi kemitraan inklusif demi mencapai target angka kesintasan (survival rate) 5 tahun sebesar 70% bagi pasien kanker payudara di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat sistem kesehatan nasional melalui percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dengan pendekatan kebijakan afirmatif bagi putra-putri daerah, terutama dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). 

Kebijakan afirmatif dilakukan untuk menekan hambatan biaya pendidikan sekaligus membuka akses pendidikan kedokteran spesialis bagi calon tenaga medis yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Upaya tersebut dilatarbelakangi oleh masih belum meratanya jumlah dan distribusi dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2032, Indonesia masih mengalami kekurangan hampir 65 ribu dokter spesialis. Pemenuhannya diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun apabila tidak dilakukan terobosan strategis.

Sebagai langkah percepatan, Kementerian Kesehatan meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) pada 6 Mei 2024. Program ini dirancang untuk mempercepat produksi lulusan dokter spesialis sekaligus mendorong pemerataan distribusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa tantangan utama transformasi layanan kesehatan tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan dan distribusi tenaga medis spesialistik.

“Kita akan memasang alat-alat kesehatan modern di seluruh kabupaten dan kota, baik di Jawa maupun luar Jawa. Namun, alat saja tidak cukup. Yang paling menentukan adalah ketersediaan dokter spesialis yang merata sesuai kebutuhan daerah” ujar Menkes saat membukaan Orientasi  PPDS Batch II TA 2025–2026 dan Serah Terima ke RSPPU di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Rabu (25/02)

Dalam konteks afirmasi akses, PPDS RSPPU merekrut putra-putri daerah yang telah bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya. Rekrutmen dilakukan berbasis kebutuhan pelayanan, bukan latar belakang ekonomi, suku, agama, maupun status sosial.

“Yang kita rekrut adalah putra-putri daerah yang bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya, bukan berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, agama, atau status sosial,” tegasnya.

Hingga batch ke-3, PPDS RSPPU telah menyelenggarakan enam program studi di enam rumah sakit pendidikan, yaitu RSAB Harapan Kita (Ilmu Kesehatan Anak), RSJPD Harapan Kita (Jantung dan Pembuluh Darah), RS Pusat Otak Nasional (Neurologi), RSK Dharmais (Onkologi Radiasi), RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso (Ortopedi dan Traumatologi), serta RS Mata Cicendo (Ilmu Kesehatan Mata).

Sebanyak 58 peserta didik mengikuti batch ke-3, sehingga total terdapat 167 peserta didik yang saat ini menempuh pendidikan pada RSPPU.

Pada tahun 2026, Kementerian Kesehatan akan memperluas penyelenggaraan PPDS RSPPU ke 52 rumah sakit pendidikan dengan total 55 program studi. Perluasan ini difokuskan pada tujuh spesialis dasar serta bidang Kesehatan Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), guna menjawab kebutuhan layanan prioritas nasional, termasuk di daerah 3T.

Pendidikan PPDS RSPPU pada hakikatnya merupakan pendidikan residensi, yaitu pendidikan profesi berbasis pelayanan klinis yang menempatkan peserta didik sebagai dokter residen yang belajar melalui praktik langsung dalam sistem pelayanan kesehatan. Model ini memastikan lulusan memiliki kompetensi klinis yang kuat, siap bekerja dalam berbagai kondisi fasilitas kesehatan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan secara kolaboratif lintas kementerian/lembaga sesuai ketentuan dalam SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Seleksi peserta didik PPDS RSPPU direncanakan kembali dibuka pada Agustus 2026.

Dalam menjaga mutu, penyelenggaraan PPDS RSPPU mengacu pada standar nasional dan internasional. Rumah sakit pendidikan penyelenggara utama telah memperoleh akreditasi internasional dari Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) dan diawasi secara nasional oleh LAM-PTKes untuk menjamin kualitas pendidikan, pelayanan klinis, serta profesionalisme peserta didik.

Dari sisi pendanaan, program ini didukung melalui beasiswa LPDP, bantuan pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan, serta insentif dari rumah sakit bagi para residen. Skema ini menjadi bagian dari upaya menekan beban biaya pendidikan agar akses pendidikan spesialis tidak hanya dinikmati kalangan tertentu.

“Dokter spesialis adalah profesional yang bekerja dan dilatih agar semakin mahir, bukan murid yang harus membayar biaya pendidikan yang mahal. Ini perubahan paradigma yang penting agar pendidikan spesialis tidak hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu,” kata Menkes.

Melalui PPDS RSPPU, pemerintah memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis sekaligus menjamin mutu lulusan dan pemerataan penempatannya sesuai rencana kebutuhan nasional. Kebijakan afirmatif ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan dokter spesialis di wilayah DTPK, meningkatkan akses layanan spesialistik, memperkuat mutu pelayanan kesehatan, serta memperkokoh sistem kesehatan Indonesia agar lebih merata, tangguh, dan responsif.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merespons notifikasi resmi International Health Regulation (IHR) dari Otoritas Kesehatan Australia terkait temuan dua kasus campak pada warga negara asing (WNA) dengan riwayat perjalanan dari Indonesia pada Februari 2026. 

Menanggapi laporan tersebut, pemerintah memastikan langkah penguatan surveilans atau deteksi dini, dan imunisasi tambahan terus diintensifkan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2), dr. Andi Saguni, menjelaskan bahwa notifikasi tersebut telah diterima dan segera ditindaklanjuti melalui langkah mitigasi strategis.

“Kementerian Kesehatan telah menerima notifikasi resmi melalui mekanisme IHR terkait dua kasus campak yang memiliki riwayat perjalanan dari Indonesia. Sebagai langkah cepat, kami melakukan penguatan surveilans penyakit campak serta mengintensifkan imunisasi campak tambahan bagi anak usia sekolah, terutama di daerah dengan beban kasus tertinggi sepanjang 2025–2026,” terang Andi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (23/2).

Kasus pertama melibatkan seorang perempuan (18) dengan riwayat vaksinasi lengkap yang menempuh rute Jakarta–Perth pada awal Februari. Kasus kedua melibatkan anak perempuan (6) tanpa riwayat imunisasi yang melakukan perjalanan Jakarta–Sydney pada pertengahan Februari. Keduanya terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan PCR setelah menunjukkan gejala demam dan ruam.

Selain memperkuat surveilans dan imunisasi, Kemenkes juga menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, untuk mengantisipasi dan menangani potensi kasus dengan komplikasi.

Andi turut mengimbau orangtua untuk: (1) Melengkapi status imunisasi campak anak sesuai jadwal; (2) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan  (3) Segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami gejala demam dan ruam, serta membatasi kontak dengan orang lain guna mencegah penularan.

“Komunikasi, informasi, dan edukasi terus digalakkan agar masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menerapkan etika batuk, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang,” pungkas Andi.

Berdasarkan data Kemenkes, tercatat 11.094 kasus campak terkonfirmasi sepanjang 2025. Sementara itu, hingga Februari 2026 telah dilaporkan sebanyak 550 kasus. Meski demikian, Andi menegaskan bahwa saat ini belum ada penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak secara nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama World Health Organization (WHO) resmi menandatangani Grant Agreement dan Joint Workplan WHO Biennium 2026–2027 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan dan ketahanan sistem kesehatan nasional.

Kerja sama ini mendukung implementasi program kesehatan yang selaras dengan WHO 14th General Programme of Work, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, RPJMN 2025–2029, serta enam pilar transformasi kesehatan. Melalui perjanjian ini, WHO Indonesia memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 14.859.366 dalam bentuk hibah uang, barang, dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan selama periode biennium.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin erat antara Kementerian Kesehatan dan WHO. Menurutnya, dukungan WHO telah berkontribusi signifikan dalam penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan mutu layanan kesehatan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

“Penandatanganan Grant Agreement dan Joint Workplan Biennium 2026–2027 merupakan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan dukungan WHO terhadap prioritas pembangunan kesehatan nasional. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Kunta.

Lebih lanjut, Sekjen Kunta menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Joint Workplan melalui koordinasi yang erat dengan seluruh unit teknis penerima hibah. Ia juga berharap WHO terus memberikan dukungan teknis dan kebijakan, khususnya dalam penguatan kapasitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program agar selaras dengan indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan.

Penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kegiatan yang telah disepakati serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian target kesehatan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meresmikan dua Puskesmas yang dibangun kembali pascabencana di Aceh. Kedua fasilitas kesehatan tersebut berlokasi di Kecamatan Lokop, Kabupaten Aceh Timur, serta wilayah Jambur Lak-Lak, Kabupaten Aceh Tenggara, dan berhasil diselesaikan hanya dalam waktu tiga minggu.

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan layanan kesehatan agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali memperoleh pelayanan dasar secara optimal.

“Ada dua Puskesmas yang hancur total di Aceh, satu di Lokop, Aceh Timur, dan satu lagi di Jambur Lak-Lak, Aceh Tenggara. Alhamdulillah, keduanya bisa dibangun dan diselesaikan dalam waktu tiga minggu, dan hari ini kita resmikan agar bisa langsung melayani masyarakat,” ujar Menkes.

Menkes menjelaskan bahwa pembangunan cepat kedua Puskesmas tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang berperan dalam percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak bencana.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangun Puskesmas ini dengan sangat cepat. Kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting agar layanan kesehatan masyarakat bisa segera pulih,” lanjutnya.

Selain pembangunan dan peresmian fasilitas kesehatan, Menkes mengapresiasi dukungan para mitra, PT Pegadaian dan PT Jayamas Medica Industri Tbk, dalam penyediaan alat kesehatan dan perabotan sehingga kedua Puskesmas dapat segera beroperasi, serta dukungan Yayasan Amanah Bakti Negeri yang memperkuat layanan kesehatan darurat di Aceh.

Bantuan tersebut meliputi tiga unit ambulans, tiga unit motor layanan kesehatan, 35 unit Starlink, 35 genset, serta 35 unit filter air bersih yang telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Aceh.

“Kami menerima dan menyalurkan bantuan dari Yayasan Amanah Bakti Negeri berupa ambulans dan berbagai sarana pendukung layanan kesehatan. Bantuan ini sangat membantu memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di daerah terdampak,” kata Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga menekankan perhatian pemerintah terhadap pemulihan hunian tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana. Kementerian Kesehatan secara berkala melakukan pemantauan agar proses penggantian biaya dan perbaikan rumah nakes dapat segera terealisasi.

“Kami rutin memantau setiap dua minggu agar rumah para tenaga kesehatan bisa mendapatkan biaya perbaikan. Harapannya sebelum Ramadan dan Lebaran, mereka sudah bisa kembali ke rumah, beristirahat dengan nyaman, dan bekerja optimal melayani masyarakat,” jelas Menkes.

Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi pemerintah daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, memastikan layanan kesehatan kembali normal, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan di wilayah rawan bencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pengembangan riset genomik di Indonesia memasuki babak baru melalui kolaborasi strategis lintas sektor. Langkah ini bertujuan mengintegrasikan infrastruktur serta data guna mempercepat implementasi kedokteran presisi di tanah air.

Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Brian Yuliarto menegaskan, riset genomik merupakan kerja lintas disiplin yang tidak dapat dilakukan secara parsial. Sebagai langkah konkret, pemerintah dapat membentuk Konsorsium Riset Genomik Nasional.

"Konsorsium ini menjadi platform strategis yang menghubungkan perguruan tinggi, lembaga riset, rumah sakit pendidikan, hingga mitra industri," ujar Brian ketika menghadiri Forum komunikasi strategis nasional bertajuk “BGSI Ecosystem Roadshow” di Auditorium Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (12/2).

Kepala Badan Riset Nasional (BRIN) Arif Satria juga menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung konsorsium melalui penyediaan akses fasilitas riset berstandar tinggi (high-end facilities). Langkah ini menjadi solusi atas mahalnya biaya pengadaan laboratorium genomik yang sulit dipenuhi oleh setiap institusi secara mandiri.

"BRIN membuka kolaborasi seluas-luasnya agar fasilitas yang ada dapat digunakan bersama guna memacu inovasi nasional," kata Arif.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi G. Sadikin menyampaikan bahwa pengembangan genomik akan membawa perubahan besar dalam industri kesehatan Indonesia. Menkes menekankan bahwa riset genomik membutuhkan kerja sama lintas disiplin, mulai dari biologi, kimia, matematika, kecerdasan artifisial, hingga kedokteran.

“Dengan memahami genom, diagnosis dan pengobatan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Kita bisa periksa dengan pasti ketika ciri-ciri penyakit sudah muncul, lalu langsung tahu bagaimana cara mengobatinya dengan presisi. Ini yang akan mereformasi industri kesehatan di Indonesia,” ujar Menkes Budi.

Ke depan Biomedical Genome Science Initiative (BGSI) difokuskan pada sejumlah penyakit prioritas seperti stroke, jantung, dan kanker payudara sebagai pilot project. Melalui konsorsium riset yang melibatkan lintas sektor seperti Kemenkes, Kemdiktisaintek, BRIN, perguruan tinggi, serta rumah sakit, maka Indonesia diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan data genomik untuk kebijakan kesehatan dan pelayanan publik.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI mempercepat implementasi kedokteran presisi sebagai jawaban atas terus melonjaknya pembiayaan kesehatan akibat penyakit kronis di Indonesia. Melalui Biomedical and Genome Science Initiative (BGSI), pengobatan kini diarahkan pada pendekatan berbasis profil genetik individu yang lebih akurat dan efisien.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menjelaskan, teknologi genomik yang dikelola Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) memungkinkan pemeriksaan kesehatan menjadi lebih personal. Hal ini menjadi titik balik dari paradigma lama "satu obat untuk semua".

"Pemeriksaan kesehatan kita akan menjadi jauh lebih akurat, lebih presisi, dan lebih personal. Otomatis, pengobatannya juga bisa lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyembuhkan," ujar Menkes Budi dalam Forum komunikasi strategis nasional bertajuk “BGSI Ecosystem Roadshow” di Auditorium Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (12/2).

Hingga awal tahun 2026, program BGSI telah merekrut lebih dari 20.000 partisipan dan menghasilkan 16.000 sequence whole genome manusia (red: genome sequencing merupakan suatu pengurutan nukleotida DNA dari suatu genom organisme). Capaian ini dipandang bukan sekadar angka riset, melainkan basis data penting untuk menekan pemborosan anggaran kesehatan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyoroti kaitan erat antara genomik dan ketahanan fiskal negara. Menurutnya, terapi yang tepat sasaran akan memangkas biaya pengobatan yang berlarut-larut akibat diagnosis yang tidak akurat.

"Jika terapinya tepat, pemborosan biaya pengobatan bisa dihindari. Keuangan negara di sektor kesehatan akan menjadi jauh lebih efektif," kata Febrian.

Namun demikian, Febrian mengingatkan bahwa proyek ini adalah "lari maraton" yang membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang, bukan hasil instan.

Dukungan serupa datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Ia mendorong agar inisiatif genomik ini tidak berhenti pada urusan medis, tetapi diperluas untuk mengelola keanekaragaman hayati Indonesia secara luas.

Optimasi sumber daya genetik nasional, menurut Luhut, adalah kunci tidak hanya pada  ketahanan kesehatan, namun juga  ketahanan pangan serta ekonomi nasional di masa depan. "Potensi sumber daya genetik kita harus dikelola secara optimal," tegasnya.

Saat ini, implementasi BGSI telah didukung oleh 10 rumah sakit yang berfungsi sebagai hubs (pusat jejaring). Kedepan, integrasi data genomik ini diharapkan menjadi pilar utama sistem kesehatan nasional yang lebih tangguh dan mandiri.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY).

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto tahun lalu terus digencarkan untuk mendukung produktivitas masyarakat, khususnya kalangan pekerja.

Pada Selasa (11/2), Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi meninjau pelaksanaan CKG di Grab Excellence Center, Jakarta. Kunjungan ini menegaskan pentingnya deteksi dini penyakit kronis guna mencegah penurunan kinerja akibat gangguan kesehatan, sekaligus menekan potensi absensi dan biaya pengobatan jangka panjang.

Dalam peninjauan tersebut, Viva Yoga menyoroti pendekatan preventif CKG yang dirancang untuk menjaga pekerja tetap sehat dan produktif. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau 70 juta peserta di seluruh Indonesia. Pada 2026, target peserta ditingkatkan menjadi 130 juta jiwa.

Saat ini, CKG diperluas ke berbagai lokasi, seperti kantor, sekolah, dan pusat pelatihan, agar masyarakat—termasuk pekerja dengan mobilitas tinggi—lebih mudah mengakses layanan skrining. Di Grab Excellence Center, ratusan mitra pengemudi Grab mengikuti pemeriksaan kesehatan, termasuk skrining pernapasan dan kanker serviks. Pemeriksaan tersebut disesuaikan dengan risiko aktivitas harian pengemudi ojek online di jalan, sebagai upaya mencegah penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes yang kerap menghambat produktivitas kerja.

“CKG adalah tanggung jawab negara untuk menyehatkan seluruh masyarakat, dari bayi hingga lansia, termasuk pekerja seperti mitra Grab yang dituntut selalu sehat untuk tetap produktif,” ujar Viva Yoga.

Ia menambahkan, apabila ditemukan indikasi penyakit, peserta akan langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat dan dipantau perkembangannya. Mekanisme ini diharapkan mendorong kesehatan menjadi gaya hidup dan budaya masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui produktivitas yang lebih baik.

Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan sektor swasta, termasuk Grab, turut memperkuat pelaksanaan CKG. Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Reinata Munusamy, mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo yang dinilai membantu mitra pengemudi dalam menjaga kondisi kesehatan di tengah aktivitas menarik order setiap hari.

“Kami telah menyosialisasikan CKG kepada ribuan mitra dan berencana mengadakan pemeriksaan rutin di lokasi kerja, sehingga pekerja dapat kembali beraktivitas tanpa kekhawatiran terhadap kondisi kesehatannya,” ujar Tirza.

Kerja sama ini menunjukkan bagaimana CKG mengintegrasikan deteksi dini untuk mencegah penyakit kronis yang berpotensi menurunkan produktivitas secara signifikan.

Melalui CKG, pemerintah berharap masyarakat semakin menyadari bahwa kesehatan merupakan fondasi utama produktivitas. Dengan target ambisius pada 2026, program ini diharapkan tidak hanya menekan beban penyakit kronis, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang sehat dan efisien. Kunjungan ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk hadir di tengah aktivitas masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia yang sehat dan kuat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperkenankan menolak pasien dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif sementara, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Penegasan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026.

Melalui kebijakan ini, Kemenkes memastikan persoalan administratif kepesertaan tidak berdampak pada keselamatan pasien maupun menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan sesuai indikasi medis.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar.

Ketentuan larangan penolakan tersebut berlaku paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara oleh BPJS Kesehatan. Dalam rentang waktu itu, rumah sakit tetap wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, dengan memprioritaskan pelayanan kegawatdaruratan dan tindakan medis esensial yang bersifat menyelamatkan nyawa serta mencegah kecacatan. Pelayanan juga harus diberikan hingga kondisi pasien stabil dan dapat ditindaklanjuti melalui sistem rujukan.

Azhar menegaskan, negara harus hadir memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti peserta PBI, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai ada pasien yang tertunda penanganannya karena kendala administratif. Keselamatan pasien adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Kemenkes juga menekankan bahwa pelayanan harus diberikan tanpa diskriminasi. Rumah sakit tetap wajib menjalankan aspek administrasi secara tertib dan akuntabel, termasuk pencatatan, pengkodean diagnosis dan tindakan, pelaporan pelayanan, serta pengajuan klaim sesuai mekanisme yang berlaku.

Koordinasi aktif dengan BPJS Kesehatan diperlukan untuk verifikasi status kepesertaan dan mekanisme penjaminan pembiayaan. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pembinaan serta penyelesaian kendala operasional di lapangan.

Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut serta menindaklanjuti setiap laporan terkait penolakan pasien.

Melalui kebijakan ini, Kemenkes menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan nasional. Masyarakat diimbau tetap tenang dan segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila membutuhkan perawatan medis, karena hak atas pelayanan kesehatan tetap dijamin meskipun terdapat kendala administratif kepesertaan yang bersifat sementara.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah dengan menekankan pentingnya kesadaran kesehatan sejak dini dan tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam kegiatan CKG di Sekolah IPEKA Sunter, Jakarta Utara, Senin (10/2).

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa CKG dirancang sebagai program preventif dan tidak dimaksudkan untuk memberi stigma terhadap kondisi kesehatan anak.

Menurutnya, CKG bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kondisi kesehatannya sejak dini, sekaligus membangun kesadaran hidup sehat.

“Program ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya hidup sehat, serta membentuk pola hidup sehat (healthy lifestyle) sejak usia sekolah,” kata Abdul Mu’ti.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Asnawi Abdullah, mengatakan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan CKG selama satu tahun menunjukkan sejumlah masalah kesehatan mulai muncul pada anak usia sekolah, terutama gangguan kesehatan gigi dan hipertensi, yang perlu ditindaklanjuti.

“Tahun ini CKG tidak lagi berhenti pada pemeriksaan. Tindak lanjut menjadi fokus utama. Dengan pengendalian hipertensi, gula darah, dan berat badan sejak dini, risiko penyakit katastropik ke depan bisa ditekan,” ujar Asnawi.

Secara nasional, pelaksanaan CKG telah diikuti lebih dari 25 juta siswa dan dilaksanakan di lebih dari 202 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Melalui penguatan tindak lanjut pemeriksaan dan pendekatan preventif, CKG diarahkan sebagai bagian dari upaya jangka panjang pembangunan kesehatan yang dimulai dari lingkungan sekolah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan dampak nyata di tingkat wilayah. Di Kecamatan Tanjung Priok, lebih dari 90 % sekolah telah melaksanakan CKG dari total 198 sekolah yang ada di kecamatan Tanjung Priok. Capaian ini menjadi bagian dari peringatan satu tahun pelaksanaan CKG.

Kepala Puskesmas Tanjung Priok, dr. Vita, menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG di wilayahnya telah menjangkau mayoritas satuan pendidikan.

“Hari ini merupakan peringatan satu tahun pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis. Dari 198 sekolah yang ada di Kecamatan Tanjung Priok, lebih dari 90% sudah melaksanakan CKG,” ujar dr. Vita.

Dampak program CKG juga dirasakan langsung oleh peserta didik. Nathan (16), siswa Sekolah IPEKA Sunter yang telah mengikuti CKG untuk kedua kalinya, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan membantunya mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih dini.

“Saya mendapatkan masukan dari beberapa dokter, salah satunya kondisi mata saya yang menganjurkan saya untuk segera ke dokter karena faktanya memang minusnya bertambah banyak. Terima kasih untuk program ini, dan saya merasa terbantu,” ujar Nathan.

Hal serupa disampaikan Callista (17), siswi Sekolah IPEKA Sunter. Ia menyebut bahwa pemeriksaan kesehatan memberikan pemahaman baru tentang kondisi kesehatannya serta mendorong perubahan pola hidup.

“Melalui CKG akhirnya saya tahu bahwa mata saya ada sedikit kekurangan dalam melihat jarak jauh dan dianjurkan untuk memakan buah dan sayur serta semakin rajin berolahraga. Menurut saya CKG ini bermanfaat untuk saya,” kata Calista.

Melalui pelaksanaan CKG di sekolah dan wilayah, program ini tidak hanya berfungsi sebagai skrining kesehatan, tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan sejak dini, pembentukan kesadaran hidup sehat, serta pendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Kementerian Kesehatan menempatkan CKG sebagai bagian dari strategi pembangunan kesehatan jangka panjang yang dimulai dari lingkungan pendidikan dan komunitas, dengan pendekatan preventif, deteksi dini, dan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Setelah berjalan satu tahun, pemerintah menegaskan bahwa CKG kini tidak lagi sekadar mendeteksi penyakit, tetapi memastikan masyarakat langsung mendapatkan pengobatan.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, perubahan pendekatan ini menjadi pembeda utama CKG tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

“Yang paling penting sekarang, cek kesehatan gratis itu bukan hanya dicek, tapi juga diobati. Kalau tekanan darahnya normal tidak perlu diobati, tapi kalau tinggi harus diobati. Gula darah juga sama, kalau tinggi harus langsung diobati,” ujar Menkes saat meninjau pelaksanaan satu tahun CKG di RSUP dr. Kariadi, Semarang, Selasa (10/2).

Menkes menambahkan, penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes kerap dianggap sepele karena tidak langsung menimbulkan keluhan. Padahal, jika tidak ditangani sejak dini, dampaknya bisa fatal.

Selain fokus pada pengobatan, Menkes juga mendorong agar CKG dilakukan secara rutin minimal satu kali setiap tahun, terutama bagi masyarakat dengan faktor risiko penyakit kronis.

“Cek kesehatan gratis itu harus dilakukan setiap tahun sekali. Apalagi kalau sudah punya darah tinggi atau gula, itu wajib rutin,” kata Menkes.

Pelaksanaan CKG juga kini diperluas, tidak hanya di puskesmas, tetapi menjangkau sekolah, tempat kerja, hingga berbagai institusi lainnya. Di Kota Semarang, perluasan ini membuahkan hasil positif. RSUP dr. Kariadi bersama pemerintah daerah berhasil mencatatkan rekor MURI dengan melaksanakan CKG di 53 perusahaan dalam waktu kurang dari lima hari.

“Kalau karyawannya sehat, keuangannya juga sehat. Jangan tunggu sakit baru periksa,” ujar Menkes.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian CKG terus meningkat. Hingga awal 2026, lebih dari 4,5 juta masyarakat telah mengikuti CKG, dengan fokus utama pada deteksi dan pengobatan hipertensi, diabetes, obesitas, serta masalah kesehatan gigi yang masih menjadi keluhan lintas usia.

“Tujuan akhirnya sederhana, jangan sampai masyarakat terlambat berobat. Jalur utama agar masyarakat sehat bukan hanya tahu, tapi benar-benar memastikan kita tidak sedang kurang sehat,” pungkas Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 2025 Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 70 juta peserta di 10.225 puskesmas. Namun demikian, program yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) Bidang Kesehatan yang diusung Presiden Prabowo ini tidak hanya berhenti pada tahap deteksi dini.

Esensi dari skrining kesehatan adalah tata laksana lanjutan yang cepat dan tepat bagi setiap peserta yang ditemukan memiliki kelainan kesehatan, guna mencegah progresivitas penyakit ke tahap yang lebih kritis.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa keberhasilan CKG tidak dapat diukur semata dari jumlah peserta yang diperiksa, melainkan dari sejauh mana temuan kritis dapat ditindaklanjuti melalui pengobatan atau rujukan medis.

“Yang penting itu follow up-nya. Setelah cek, kemudian follow up-nya itu yang harus dijaga. Kalau ada yang tensinya tinggi, langsung dikonsultasikan ke poli dan diberikan obat supaya tidak hilang nanti,” ujar Pratikno saat meninjau satu tahun pelaksanaan program CKG di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa siang (10/2).

Data Puskesmas Kecamatan Cilandak yang menjadi rujukan implementasi CKG menunjukkan pentingnya sistem tata laksana lanjutan tersebut. Dari total 81.573 peserta yang diperiksa sepanjang 2025, sebanyak 17,05 persen atau sekitar 13.908 orang dinyatakan sakit dan memerlukan tindakan medis langsung di puskesmas. Sementara itu, 1,85 persen atau lebih dari 1.500 kasus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 19 persen hasil skrining CKG membutuhkan intervensi medis segera.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, menjelaskan bahwa sistem CKG kini dirancang untuk memastikan tidak ada kasus yang terlewat setelah pemeriksaan.

“CKG bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga melakukan tata laksana lanjutan dari hasil CKG. Jadi ini bukan sekadar deteksi, melainkan benar-benar perawatan,” jelas Rizka.

Ia menambahkan, mekanisme tersebut mencakup penanganan penyakit seperti hipertensi dan diabetes yang langsung diberikan terapi di puskesmas, hingga kasus-kasus kritis seperti kekurangan enzim pada bayi baru lahir atau penyakit jantung bawaan yang segera dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan.

Pada pelaksanaan CKG tahun 2026, pemerintah semakin memperkuat sistem tindak lanjut dengan menambah cakupan skrining penyakit yang membutuhkan tata laksana lanjutan yang ketat. Selain pemeriksaan talasemia yang kini difokuskan pada balita usia dua tahun dan peserta didik kelas 7, program ini juga memperluas skrining kanker paru dan kanker usus besar bagi perempuan dan laki-laki, serta menambah deteksi penyakit kulit menular seperti kusta, skabies, dan frambusia.

Seluruh temuan dari pemeriksaan tersebut akan diikuti dengan protokol pengobatan atau rujukan yang jelas, sehingga deteksi dini benar-benar mampu mengurangi beban penyakit.

Melalui pendekatan yang lebih proaktif, tim CKG hadir langsung di tempat-tempat berkumpul masyarakat atau komunitas, seperti kantor, sekolah, dan organisasi. Dengan dukungan jaminan rujukan lanjutan yang terintegrasi dalam program ini, diharapkan masyarakat tidak hanya semakin sadar akan kondisi kesehatannya, tetapi juga dapat segera memperoleh pengobatan yang dibutuhkan sejak dini.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi hotline Halo Kemenkes di nomor 1500-567 atau melalui email kontak@kemkes.go.id (UW/HY)

*Kemenkes RI dan KOBAR Ajak Negara ASEAN Bersatu Tanggulangi Dengue*

Jakarta, 9 Februari 2026 

Kementerian Kesehatan RI sebagai tuan rumah secara resmi membuka Forum Regional Dengue "Advancing Collaboration on Dengue Prevention and Control" di Hotel JW Marriott di Jakarta, (09/02). 

Kementerian Kesehatan RI bersama KOBAR (Koalisi Bersama) Lawan Dengue mengajak negara-negara tetangga di ASEAN untuk mewujudkan visi "Nol Kematian" menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di lapangan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Asnawi Abdullah, memaparkan keberhasilan strategi adaptif Indonesia yang berhasil menurunkan angka insidensi dari 92 kasus pada tahun 2024 menjadi 57 kasus per 100.000 penduduk di tahun 2025. Penurunan ini dicapai melalui berbagai upaya, termasuk perluasan teknologi Wolbachia dan peningkatan cakupan vaksinasi.  

“Dengan kebijakan berbasis bukti dan solidaritas ASEAN, Zero Dengue Deaths bukan lagi sekadar visi ini adalah tujuan yang dapat kita capai bersama,” tegas Asnawi Abdullah.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum KOBAR Lawan Dengue, Suir Syam, menekankan bahwa kunci menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks adalah keterlibatan semua pihak secara aktif. KOBAR hadir untuk memastikan semangat gotong royong ini tetap terjaga dalam setiap kebijakan yang diambil.  

“KOBAR dibangun sebagai koalisi multi-pemangku kepentingan untuk memperkuat respon nasional dan mendorong kebijakan yang lebih terintegrasi. Kami percaya bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan utama dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks seperti dengue ini,” ujar Suir Syam.  

Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama Kemenkes RI dengan KOBAR Lawan Dengue (Fight Dengue Joint Coalition) dan mitra regional ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta. Para peserta terdiri dari delegasi negara-negara ASEAN, perwakilan organisasi internasional seperti WHO, pemerintah daerah, akademisi, hingga sektor swasta.

Kehadiran delegasi negara anggota serta Sekretariat ASEAN dalam Forum Regional Dengue ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi regional melalui rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga mendorong kerja sama kawasan ke depan yang berdampak langsung pada penguatan ketahanan kesehatan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik  

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tengah memfinalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue periode 2026–2029. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang kian nyata, sekaligus upaya mengejar target global "Nol Kematian akibat Dengue pada tahun 2030" (Zero Dengue Deaths by 2030).

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) Kemenkes RI, dr. Murti Utami, menegaskan bahwa pengalaman selama ini membuktikan intervensi tunggal tidak lagi cukup untuk membendung penyebaran dengue.

"Urbanisasi yang tinggi, perubahan iklim, dan peningkatan mobilitas masyarakat menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan preventif. Kita harus memadukan surveilans yang kuat, pelibatan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi berkelanjutan agar selangkah lebih maju dari penyakit ini (Dengue)," terang Dirjen Murti dalam sambutannya di Forum Regional Dengue, yang berlokasi di Hotel JW Marriott Jakarta, Senin (9/2).

Pertemuan ini dihadiri oleh pejabat tinggi kementerian kesehatan se-ASEAN, Sekretariat ASEAN, WHO, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para ahli, yang sepakat untuk menyusun rekomendasi kebijakan terintegrasi demi melindungi sekitar 670 juta penduduk ASEAN dari ancaman demam berdarah.

Empat Pilar Utama Pengendalian Dengue sebagai implementasi dari pendekatan terintegrasi tersebut, RAN 2026–2029 akan berfokus pada empat pilar utama:

1. Meningkatkan deteksi dini dan diagnosis kasus agar penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin.

2. Memperkuat tata laksana klinis dan sistem rujukan untuk menekan risiko kematian.

3. Memajukan pencegahan terintegrasi yang mencakup pengendalian vektor (nyamuk), pemanfaatan inovasi teknologi seperti Wolbachia, strategi vaksinasi, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat.

4. Memperkuat sistem surveilans terpadu dan peringatan dini (early warning system) untuk memastikan respons cepat saat terjadi wabah.

"Seluruh upaya dalam empat pilar ini akan ditopang oleh tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, kemitraan strategis, serta riset dan inovasi yang terus-menerus," tambah Dirjen Murti Utami.

*Integrasi Lingkungan, Vektor, dan Manusia*

Melengkapi pilar tersebut, Direktur Penyakit Menular, Prima Yosephine, menekankan pentingnya integrasi dalam pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pencegahan tidak boleh hanya fokus pada satu aspek.

"Kita harus mengontrol lingkungannya, vektor nyamuknya, dan manusianya melalui vaksin. Ketiganya harus jalan bersamaan secara komprehensif. Jangan sampai kita bicara vaksin tapi lingkungannya dibiarkan kumuh," tegas Prima.

Terkait inovasi, pemerintah berkomitmen melanjutkan program nyamuk ber-Wolbachia yang saat ini berjalan di lima kota. Evaluasi dari wilayah ini akan menjadi sasaran untuk perluasan secara bertahap ke 20 hingga 100 kota di masa depan. Sedangkan untuk vaksinasi, Kemenkes terus mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mulai mengadopsi vaksin dengue secara mandiri di wilayah masing-masing.

*Kolaborasi ASEAN dan Tantangan Daerah* 

Strategi 4 pilar ini juga menjadi bahan diskusi dalam forum regional ini yang melibatkan negara-negara ASEAN. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Asnawi Abdullah, menyebut kolaborasi antarnegara sangat penting mengingat dengue adalah masalah kesehatan masyarakat yang melintasi batas negara.

Namun, tantangan terbesar tetap ada pada sinergi di dalam negeri. Ketua KOBAR (Fight Dengue Joint Coalition), Suir Syam mengingatkan bahwa peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat krusial.

"Mengingat angka kesakitan di Indonesia masih tinggi, tidak mungkin pemerintah pusat bekerja sendiri. Masyarakat dan pemerintah daerah harus bergerak bersama untuk mencegah dengue sejak dari sumbernya," pungkas dr. Suir Syam.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)   

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik  

Aji Muhawarman, ST, MKM

Di tengah tantangan perubahan iklim yang memicu lonjakan kasus demam berdarah di berbagai belahan dunia, Indonesia mencatatkan capaian signifikan dalam upaya penyelamatan nyawa. 

Demikian ditegaskan Asnawi, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) saat membuka acara Forum Regional Dengue yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, di Hotel JW Marriott Jakarta, (09/02). 

Dalam sambutannya, Asnawi memaparkan bahwa Indonesia telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam manajemen klinis penyakit dengue. Meski penyakit ini masih menyebar, kualitas penanganan medis dan peran aktif masyarakat terbukti mampu mencegah dampak yang lebih fatal bagi para pasien.

_Case Fatality Rate_ (CFR) atau jumlah orang yang meninggal karena sakit-pada kasus Demam Berdarah Dengue menurun secara konsisten dari 0,9% pada tahun 2021, menjadi rekor terendah sebesar 0,4% pada tahun 2025. 

“Tren ini menunjukkan bahwa meskipun dengue masih menyebar di komunitas kita, semakin sedikit orang yang meninggal karenanya,” Tandas Asnawi. 

Capaian positif ini tidak lepas dari keberanian Indonesia dalam mengadopsi teknologi kesehatan terbaru dan penguatan aksi di tingkat akar rumput. Setelah sempat menghadapi lonjakan kasus yang cukup tajam pada tahun 2024 akibat fenomena El Niño, Indonesia berhasil melakukan pemulihan cepat di tahun 2025 melalui strategi yang lebih proaktif dan adaptif.  

Lebih lanjut, Asnawi menjelaskan bahwa keberhasilan menekan angka fatalitas ini merupakan buah manis dari kerja keras para petugas medis serta relawan di lapangan. 

“Keberhasilan ini menunjukkan kekuatan layanan kesehatan kita dan dahsyatnya aksi komunitas, terutama melalui program Jumantik, relawan pemantau jentik kita yang bekerja dari pintu ke pintu untuk menghentikan dengue langsung dari sumbernya,” jelasnya.  

Dengan angka fatalitas yang saat ini sudah berada di bawah target nasional sebesar 0,5%, Indonesia kini optimis berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi jangka panjang dalam bidang kesehatan masyarakat.  

“Dengan menjaga tingkat fatalitas tetap jauh dibawah target nasional, Indonesia kini mantap melangkah untuk mencapai tujuan utama kita: Nol Kematian Dengue pada tahun 2030,” pungkas Asnawi Abdullah.  

Dalam forum regional yang berlangsung selama 9-10 Februari 2026, Indonesia berharap keberhasilan dalam manajemen klinis dan kolaborasi komunitas ini dapat menjadi bagian dari proses saling berbagi pembelajaran dan pengetahuan di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. 

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)   

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik  

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa rumah sakit pemerintah Indonesia menembus standar layanan kesehatan kelas dunia. Hal tersebut disampaikan dalam ajang 3rd RS Kemenkes Awards, yang menjadi momentum apresiasi atas transformasi rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan.  

Menteri Kesehatan (Menkes) RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa, transformasi rumah sakit harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas layanan, penguatan pendidikan dan penelitian, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.  

Menurut Menkes, peningkatan mutu layanan rumah sakit saat ini sudah mulai terlihat, salah satunya melalui reformasi sistem remunerasi tenaga medis yang lebih adil dan berbasis kinerja. Namun, ia mengingatkan agar setiap rumah sakit tetap berpegang pada penilaian yang objektif.  

“Kualitas layanan itu yang menilai seharusnya pasien, bukan kita sendiri. Salah satu ukurannya adalah ketika standar kita sudah diakui dan mulai dipercaya oleh pasien dari luar negeri,” ujar Menkes Budi.  

Pada aspek pendidikan, Menkes menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dokter spesialis agar memiliki daya saing dan standar internasional. Selain itu, Kemenkes menargetkan peningkatan jumlah riset klinis (clinical trial) hingga 200 persen di lingkungan rumah sakit Kemenkes sebagai upaya memperkuat inovasi dan kemandirian kesehatan nasional.  

Ajang 3rd RS Kemenkes Awards tahun ini memberikan penghargaan pada 21 kategori, mencakup rumah sakit dan pimpinan yang dinilai unggul dalam transformasi layanan, mutu pelayanan, kepemimpinan, inovasi, serta pengalaman pasien.  

Adapun beberapa rumah sakit yang berhasil meraih penghargaan dalam pilar-pilar tersebut antara lain:

Pilar Peningkatan Kualitas Layanan & Inovasi:

Best Quality Hospital (Indikator Mutu Terbaik): RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso.  

Rumah Sakit dengan Inovasi Terbaik: RSUP dr. Kariadi, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dan RSUP Fatmawati.  

Rumah Sakit dengan Hospitality Terbaik: RS Kanker Dharmais, RSUP Dr. Sitanala, dan RSAB Harapan Kita.  

Pilar Penguatan Pendidikan dan Penelitian:

Penyelenggara Unit Riset Klinis Terbaik: RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP dr. M. Djamil, dan RS PON Prof. Dr. Mahar Mardjono.  

Best Teaching Hospital: RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.  

RS Penyelenggara Pendidikan Utama Terbaik: RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Mata Cicendo, dan RSAB Harapan Kita.  

Pilar Tata Kelola, Kepemimpinan & Transformasi Menyeluruh:

Best Transformation Hospital: RSUP dr. Kariadi.  

Best CEO: Eniarti (Direktur Utama RSUP dr. Sardjito). 

Tingkat Maturitas BLU Kategori "Luar Biasa": RSUP dr. Sardjito, RSUP dr. Kariadi, dan RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo.  

Melalui penghargaan ini, Kementerian Kesehatan RI berharap rumah sakit penerima tidak hanya mampu mempertahankan capaian yang telah diraih, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanan, tata kelola, dan inovasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi rumah sakit pemerintah menuju layanan berkelas dunia.  

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)   

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik  

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Secara keseluruhan, cakupan CKG di Kabupaten Tangerang telah mencapai 106 persen atau sekitar 1,3 juta pemeriksaan.

Wamenkes menyebut capaian tersebut tidak lepas dari pola pelayanan yang tidak hanya terpusat di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau ruang-ruang publik.

“Pemeriksaan tidak hanya di puskesmas. Kita lakukan juga di pasar, sekolah, kantor, perusahaan, sampai lingkungan RT dan RW. Akses masyarakat jadi jauh lebih mudah,” kata Dante.

Ia menyebutkan, pemeriksaan dalam program CKG mencakup berbagai kondisi kesehatan, termasuk diabetes, hipertensi, dan gangguan pernapasan.”

“Banyak penyakit belum bergejala. Tapi ketika dicek laboratorium, baru terlihat gula darahnya tinggi atau tekanan darahnya naik. Kalau terdeteksi, langsung ditangani dan diobati,” ujarnya.

Menurut Dante, warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan langsung mendapatkan layanan pengobatan awal selama sekitar 10-15 hari, sambil diberi kesempatan untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan bagi yang belum terdaftar.

Bupati Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan pelaksanaan CKG di wilayahnya merupakan hasil konsolidasi lintas sektor sejak awal.

“Kami bergerak bersama camat, kepala desa, lurah, dan Dinas Kesehatan. Layanannya tidak hanya di puskesmas dan klinik, tapi juga di pasar, balai warga, dan ruang-ruang publik,” ujarnya.

Sebagai penguatan layanan, 44 puskesmas di Kabupaten Tangerang telah mendapatkan bantuan alat USG dari Kementerian Kesehatan dan akan diperkuat dengan tambahan alat EKG. Secara nasional, program CKG telah menjangkau sekitar 70 juta masyarakat, dengan target lebih dari 100 juta penerima layanan pada 2026.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Beban biaya pengobatan penyakit jantung di Indonesia masih jadi persoalan serius. Di RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Jakarta, rata-rata biaya satu kali operasi jantung anak saja bisa mencapai Rp100 juta, sementara BPJS Kesehatan hanya menanggung hanya bisa sekitar 30% dari total pembiayaan, atau 30 juta.  Selisihnya harus ditanggung rumah sakit. 

Demikian penjelasan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono pada saat Jumpa Pers Bakti Sosial oleh King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR) di RSJP Harapan Kita Jakarta, Kamis (6/2). 

Dante melanjutkan, masalah tersebut makin berat karena dari sekitar 50.000 kasus baru penyakit jantung bawaan tiap tahun, baru sekitar 5.000 anak yang bisa mendapat penanganan.  

“Sisanya masih harus mengantre karena keterbatasan tenaga medis dan mahalnya alat kesehatan berteknologi tinggi seperti Contegra maupun Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)” tandasnya. 

Di tengah tantangan itu, Kementerian Kesehatan RI mengapresiasi dukungan KSR yang sudah berjalan sejak September 2023. Pada bakti sosial tahun  ini, 2–6 Februari 2026, KSR bersama RSJPD Harapan Kita menangani 4 pasien dewasa untuk prosedur TAVI dan 31 pasien anak untuk bedah kardiovaskular pediatrik serta penyakit jantung bawaan. Kegiatan ini juga diisi dengan transfer pengetahuan lewat kuliah tamu dari pakar jantung Arab Saudi.

Wamenkes Dante, mengakui bahwa soal biaya jadi kendala utama. "Angkanya sekitar 8 dari 1.000 kelahiran. Dari sekitar 50 ribu kasus per tahun, yang bisa tertangani baru sekitar 5 ribu. Sisanya harus menunggu karena keterbatasan tenaga medis dan pembiayaan," ujarnya. 

Dante menyebut dukungan KSR sangat berarti karena total sudah sekitar 260 kasus yang ditangani dengan nilai bantuan Rp62 miliar. Ia juga menegaskan pemerintah akan terus mendorong agar BPJS bisa memberi porsi pembiayaan lebih besar untuk tindakan katastropik seperti operasi jantung.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, Iwan Dakota, menjelaskan bahwa rumah sakit tidak bisa menanggung seluruh beban sendirian, apalagi sekitar 90 persen pasien menggunakan JKN. 

"Layanan jantung untuk kasus kompleks butuh teknologi dan alat medis berbiaya tinggi. Dukungan dari KSR sangat membantu agar kami tetap bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai standar global,"  katanya.

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, menyampaikan bahwa program ini merupakan arahan langsung Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. "Program ini mencerminkan eratnya hubungan Saudi Arabia dan Indonesia, serta kepedulian terhadap kesehatan anak-anak,"  ungkapnya. 

Ke depan, kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada tindakan operasi saja, tapi juga mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pengembangan layanan jantung anak di berbagai daerah agar beban biaya bisa ditekan dan akses masyarakat terhadap pengobatan jantung makin terbuka luas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 6 Februari 2026 

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita memperkuat layanan jantung nasional melalui dukungan kemanusiaan dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR). Dukungan tersebut berupa bantuan penanganan medis dan alat kesehatan habis pakai berbiaya tinggi, termasuk Contegra untuk penanganan penyakit jantung bawaan serta Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) untuk terapi penyakit jantung koroner dan kelainan katup jantung.

Dukungan ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan jantung berteknologi tinggi sekaligus menguatkan peran RSJPD Harapan Kita sebagai pusat rujukan nasional kardiovaskular.

Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSJPD Harapan Kita melayani pasien dari berbagai daerah dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Untuk layanan bedah kardiovaskular pediatrik dan penyakit jantung bawaan, rumah sakit ini melaksanakan sekitar 1.000 -1.300 operasi setiap tahun, dengan sekitar 90% tindakan dibiayai melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama RSJPD Harapan kita Iwan Dakota, menyatakan bahwa dukungan filantropi internasional berperan penting dalam menjaga keberlanjutan layanan jantung nasional.

“Layanan jantung, terutama untuk kasus kompleks, membutuhkan teknologi dan alat medis berbiaya tinggi, sementara mayoritas pasien kami adalah peserta JKN. Dukungan dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre sangat membantu agar rumah sakit tetap dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai standar global,” ujar Iwan.

Selain layanan bedah, RSJPD Harapan Kita juga menjadi pusat rujukan nasional untuk intervensi non-bedah kardiovaskular dewasa, termasuk tindakan kompleks seperti TAVI, intervensi Chronic Total Occlusion (CTO), serta berbagai prosedur kateterisasi jantung.

Kolaborasi KSR dan Kementerian Kesehatan RI melalui RSJPD Harapan Kita telah berlangsung sejak 2023 dan berkembang melalui berbagai misi kemanusiaan. Misi terbaru dilaksanakan pada 2-6 Februari 2026, dengan rencana penanganan empat pasien intervensi non-bedah kardiovaskular dewasa (TAVI) serta 31 pasien bedah kardiovaskular pediatrik dan penyakit jantung bawaan.

Selain pelayanan langsung, kegiatan ini juga menitikberatkan pada transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan nasional melalui keterlibatan pakar intervensi jantung dari Arab Saudi.

Melalui kolaborasi ini, RSJPD Harapan Kita menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu layanan jantung nasional dan memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses pengobatan jantung yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Hal tersebut disampaikan dalam Webinar Nasional yang digelar Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes, Rabu (5/2). Momentum HGN tahun ini menjadi alarm bagi masyarakat untuk memperbaiki pola konsumsi guna menghadapi tiga masalah gizi bersamaan (triple burden of malnutrition) di Indonesia, yaitu adanya masalah gizi yang kompleks yang terdiri dari kekurangan nutrisi, kelebihan nutrisi dan kekurangan zat gizi mikro.

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Lovely Daisy memaparkan tantangan gizi yang masih dihadapi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, 1 dari 5 balita masih mengalami stunting, sementara 37,8% orang dewasa mengalami kelebihan berat badan (overweight).

"Kondisi ini diperparah dengan pola makan yang kurang beragam. Sebanyak 96,7% masyarakat kita kurang makan sayur dan buah. Oleh karena itu, melalui slogan 'Sehat Dimulai dari Piringku', kami mengajak masyarakat menerapkan konsep Isi Piringku dengan memanfaatkan pangan lokal yang kaya nutrisi," ujar Daisy.

Pentingnya pangan lokal diperkuat oleh pandangan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB, Profesor Rimbawan. Menurutnya, pangan lokal memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pangan impor.

"Pangan lokal lebih segar karena rantai pasok yang pendek, mudah diakses, dan harganya lebih terjangkau. Selain memenuhi gizi, mengonsumsi pangan lokal juga berdampak nyata bagi ekonomi petani dan memperkuat identitas budaya kita," jelas Rimbawan.

Korelasi Pola Makan dan Penyakit Tidak Menular

Sementara itu, Direktur Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyoroti dampak serius dari pola makan tinggi Gula, Garam, dan Lemak (GGL). Konsumsi GGL yang berlebih, terutama di perkotaan, menjadi pemicu utama hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

"Kajian bersama BPOM menunjukkan, jika kita menyelaraskan kebijakan pengendalian asam lemak trans dan reformulasi makanan, kita bisa mencegah 310 ribu kematian dan 580 ribu penyakit jantung. Pengaturan batas maksimum GGL dan label pangan menjadi langkah krusial yang terus kami dorong," tegas Nadia.

Peringatan HGN ke-66 ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi seluruh pihak untuk menjadikan gizi seimbang berbasis pangan lokal sebagai fondasi membangun SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan komitmennya menghadirkan rumah sakit lengkap berkualitas yang ramah disabilitas dan tahan gempa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dr. Azhar Jaya, menyampaikan bahwa aspek inklusivitas dan keselamatan menjadi prinsip utama dalam pembangunan rumah sakit, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang rawan bencana.

“Rumah sakit ini kami desain ramah disabilitas, mulai dari akses ramp, pintu dan kamar mandi yang lebih lebar, hingga fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, bangunan mengikuti standar tahan gempa hingga 8 skala Richter sesuai ketentuan Kementerian PUPR,” ujar dr. Azhar dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kemenkes RI, Jakarta, Kamis (5/2).

Dirjen Azhar menegaskan bahwa rumah sakit yang dibangun tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga kualitas dan keamanan layanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat dalam kondisi apa pun.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga memastikan kesiapan layanan berjalan secara berkelanjutan. Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes RI dr. Yuli Farianti menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai skema pemenuhan tenaga kesehatan, termasuk penugasan khusus, pemberian insentif, serta prioritas pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah.

“Pendekatan ini penting agar layanan kesehatan di rumah sakit yang dibangun dapat beroperasi optimal dan berkesinambungan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan kebencanaan,” ujarnya.

Seluruh rumah sakit yang dibangun melalui Program PHTC dipastikan melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah berharap kehadiran rumah sakit yang ramah disabilitas dan tahan gempa ini dapat memperkuat sistem kesehatan nasional serta menjamin hak seluruh warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan yang inklusif dan aman.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan perkembangan terbaru Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo dalam pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di 66 kabupaten/kota, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan rujukan nasional guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

“Bapak Presiden menargetkan pembangunan 66 rumah sakit. Untuk tahap pertama, sebanyak 22 rumah sakit telah dilakukan groundbreaking pada periode Januari–Juni 2025. Hingga akhir Februari ini, 16 rumah sakit akan selesai, sementara sisanya diharapkan rampung pada Maret–April,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (5/2).

Menkes menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah telah memperoleh persetujuan anggaran untuk pembangunan tambahan 20 rumah sakit, sehingga realisasi pembangunan dilakukan secara bertahap hingga seluruh target terpenuhi.

“Ini namanya quick win. Kita ingin janji Presiden kepada masyarakat benar-benar terwujud cepat, dengan rumah sakit yang fasilitasnya setara dengan rumah sakit di kota besar,” tegasnya.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya, menjelaskan bahwa melalui Program Quick Win Peningkatan Kualitas Rumah Sakit, Kemenkes mendorong peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sarana dan prasarana, alat kesehatan, serta sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

“Program ini difokuskan untuk mempercepat pelayanan rujukan terhadap empat penyakit katastropik utama, yakni kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Setiap kabupaten/kota ditargetkan memiliki RSUD dengan kompetensi layanan KJSU tingkat madya,” ujar dr. Azhar.

Pada periode 2025–2026, pembangunan dan peningkatan kualitas RSUD dilaksanakan pada 66 lokus yang dibagi ke dalam enam batch pembangunan. Dari target 22 RSUD pada tahun 2025, sebanyak 11 RSUD telah menyelesaikan tahap pembangunan, dan 16 RSUD ditargetkan rampung serta siap diresmikan pada minggu keempat Februari 2026.

Sementara itu, pada tahun 2026, Kemenkes akan melanjutkan peningkatan kualitas rumah sakit di 20 kabupaten/kota lainnya. Beberapa RSUD yang termasuk dalam program ini antara lain RSUD Maba (Kabupaten Halmahera Timur), RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku (Toraja Utara), RSUD Tarempa (Kepulauan Anambas), serta sejumlah RSUD di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku.

Selain pembangunan infrastruktur, Kemenkes juga melengkapi rumah sakit dengan alat kesehatan berteknologi lanjut, seperti CT Scan, cathlab, mammografi, dan USG. Penguatan juga dilakukan pada aspek SDM kesehatan, termasuk pemenuhan tujuh spesialis dasar serta tambahan kompetensi di bidang jantung dan saraf.

“Kami berharap upaya ini dapat secara signifikan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan rujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah,” tutup Dirjen Kesehatan Lanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan atau skrining kanker. Imbauan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Kanker Sedunia yang digelar oleh RS Kanker Dharmais.

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa seiring kemajuan teknologi medis, kanker bukan lagi penyakit yang tidak dapat diobati.

“Kanker sekarang itu bisa disembuhkan. _Cancer is curable_. Jadi tidak usah takut bahwa, aduh, kalau kena kanker lebih baik saya tidak diperiksa saja,” ujar Budi.

Menurutnya, kunci utama keberhasilan pengobatan kanker terletak pada kecepatan menemukan sel kanker sejak stadium awal melalui deteksi dini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun bagi 280 juta penduduk Indonesia melalui program Presiden Prabowo. Layanan tersebut mencakup skrining kanker payudara secara gratis, khususnya bagi perempuan berusia di atas 30 tahun.

Untuk memperluas akses layanan, pemerintah juga telah mendistribusikan 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke berbagai puskesmas serta melatih dokter umum agar mampu melakukan skrining awal.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti layanan kemoterapi telah tersedia di 514 rumah sakit untuk menangani pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan.

“Jangan lagi ada rasa takut atau khawatir yang membuat kita enggan melakukan skrining,” tegas Menkes.

Ia menekankan bahwa kanker merupakan penyakit yang dapat diobati apabila ditemukan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email di kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kanker bukan lagi vonis menakutkan jika ditemukan sejak dini. Dengan kemajuan teknologi medis saat ini, tingkat kesembuhan kanker tergolong tinggi, selama masyarakat berani melakukan deteksi dini.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin saat membuka puncak peringatan Hari Kanker Sedunia di SQuare One Function Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (4/2). Menurut Menkes, ketakutan untuk memeriksakan diri justru menjadi penghalang utama dalam penanganan kanker yang optimal.

“Kanker bisa disembuhkan, sama seperti penyakit lainnya. Masyarakat tidak perlu takut untuk memeriksakan diri. Jika diketahui di stadium satu, kesembuhan sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, harapan kesembuhan juga semakin tinggi,” ujar Menkes Budi.

Beban Ekonomi Kanker dan Urgensi Deteksi Dini

Senada dengan Menkes, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Murti Utami yang biasa disapa Ami, memaparkan data yang menunjukkan urgensi deteksi dini kanker. Ia menyebutkan, 70 persen kematian akibat kanker di Indonesia disebabkan oleh keterlambatan penanganan.

“Terdapat sekitar 400 ribu kasus baru setiap tahunnya. Ini bukan sekadar angka, melainkan tentang masa depan keluarga yang terdampak. Saat ini, kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks) masih menjadi beban tertinggi,” jelas Ami.

Kanker, lanjut Ami, termasuk penyakit katastropik dengan pembiayaan tinggi. Tercatat, anggaran sebesar Rp5,9 triliun dikeluarkan negara untuk perawatan kanker. “Beban ini tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga berdampak secara ekonomi pada masyarakat,” katanya.

Untuk menekan angka kematian dan pembiayaan tersebut, Kementerian Kesehatan meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara. Melalui program Cek Kesehatan Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan skrining terhadap 40 juta perempuan berusia di atas 30 tahun.

Namun, Menkes Budi mengungkapkan masih adanya kesenjangan partisipasi. Dari target 40 juta orang, baru sekitar 4 juta yang datang untuk skrining. Masalah utamanya adalah rasa takut dan penyangkalan (denial) di masyarakat.

“Dari 4 juta yang diskrining, ditemukan sekitar 1.700 kasus kanker yang membutuhkan pengobatan. Mayoritas kasus ini berpotensi selamat jika ditangani segera. Mari kita dorong seluruh sasaran untuk datang ke Puskesmas, jangan menunggu sakit,” tegas Menkes.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) Linda Agum Gumelar mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyediakan alat skrining hingga ke pelosok. Sebagai penyintas kanker, Linda menjadi bukti hidup pentingnya deteksi dini.

“Saya mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk datang ke Puskesmas terdekat. Jika kanker payudara ditemukan pada tahap awal dan diobati secara medis, Anda pasti akan sehat kembali. Saya adalah buktinya,” pungkas Linda.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (TM/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi menggelar acara _“Launching of Improved Access to Eye Health in Indonesia & Vision Screening Event”_ sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mata dan menekan angka gangguan penglihatan yang terus meningkat di Indonesia.

Langkah ini dinilai krusial mengingat sekitar 3,6 juta anak Indonesia masih mengalami kelainan refraksi yang belum terkoreksi dengan penggunaan kacamata, kondisi yang berpotensi menghambat tumbuh kembang dan kualitas hidup anak.

Direktur Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa deteksi dini gangguan penglihatan harus dilakukan secara masif dan terintegrasi melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Sepanjang tahun 2025, Kemenkes telah melakukan skrining kesehatan mata terhadap sekitar 55 juta penduduk berusia di atas 7 tahun, dengan hasil temuan sekitar 17 persen di antaranya mengalami gangguan penglihatan.

“Pada tahun 2026, melalui Program Cek Kesehatan Gratis, kami menargetkan skrining terhadap sekitar 140 juta masyarakat Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia,” ujar Nadia.

Upaya penguatan layanan kesehatan mata di Indonesia ini juga mendapat dukungan dari World Health Organization (WHO) melalui inisiatif global _SPECS_ 2030, yang bertujuan mengeliminasi gangguan penglihatan yang dapat dicegah maupun dikoreksi.

Perwakilan WHO Indonesia, Fransiska, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Indonesia yang secara resmi bergabung dalam kerangka _SPECS_ sejak Oktober 2025.

Sejalan dengan inisiatif global tersebut, OneSight EssilorLuxottica Foundation menyatakan kesiapan untuk bermitra dengan Kementerian Kesehatan dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan mata di Indonesia.

Perwakilan OneSight EssilorLuxottica Foundation, Patricia Koh, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pelatihan tenaga kesehatan, khususnya perawat, agar memiliki kapasitas melakukan pemeriksaan dasar penglihatan di tingkat layanan kesehatan primer.

Sebagai langkah konkret, program ini juga akan menjangkau wilayah terpencil melalui penyediaan _patient center_ di Kepulauan Seribu, guna memastikan layanan deteksi dini dan kesehatan mata yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau surel kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan dalam tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.

Putusan ini dinilai semakin menegaskan peran strategis kedua lembaga tersebut dalam menjaga mutu, kompetensi, serta profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dengan putusan ini, tidak perlu lagi ada kekhawatiran pengurus kedua lembaga tersebut akan diberhentikan atau diganti.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa KKI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta menjalankan perannya secara independen. Kementerian Kesehatan menilai, dalam praktiknya, KKI dan Kolegium selama ini telah bekerja secara profesional dan mandiri, sehingga putusan ini semakin memperkuat legitimasi kelembagaan yang telah berjalan.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat, “Kolegium memiliki kedudukan independen dalam menetapkan standar kompetensi profesi, tanpa campur tangan lembaga lain,” jelas Enny.

Sementara Hakim Konstitusi Anwar Usman juga menyampaikan, “Penegasan posisi Kolegium sebagai unsur keanggotaan KKI memastikan pengembangan pendidikan dan kompetensi tenaga kesehatan tetap objektif dan berbasis keilmuan,” terang Anwar.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, mengatakan bahwa penguatan posisi KKI dan Kolegium merupakan langkah penting dalam memperbaiki tata kelola profesi kesehatan secara menyeluruh.

“Sejak awal, KKI dan Kolegium memang sudah menjalankan fungsinya secara independen dan profesional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin mempertegas posisi tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Aji.

Ia menambahkan bahwa pemerintah mendukung upaya menjaga independensi Kolegium sebagai lembaga keilmuan yang fokus pada mutu, kompetensi, dan keselamatan pasien.

“Kolegium harus menjadi rumah besar keilmuan yang fokus pada mutu, kompetensi, dan keselamatan pasien, bukan berada di bawah kepentingan organisasi tertentu,” tegas Aji.

Terkait organisasi profesi, Mahkamah Konstitusi tetap memaknai perlunya pembentukan wadah tunggal bagi setiap profesi kesehatan. Pembentukan wadah tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, serta dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak putusan diucapkan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga tidak mengabulkan permohonan organisasi profesi untuk mengalihkan sejumlah kewenangan pemerintah kepada organisasi profesi, termasuk dalam hal rekomendasi perizinan praktik (SIP), pengelolaan satuan kredit profesi (SKP), pengelolaan pelatihan, serta penetapan standar profesi.

Dengan putusan ini, kewenangan pemerintah sebagai regulator tetap diperkuat, khususnya dalam memastikan sistem perizinan, pembinaan kompetensi, serta pengelolaan pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan berjalan secara terintegrasi dan sesuai standar nasional.

“Negara harus hadir sebagai regulator yang memastikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan perlindungan masyarakat. Karena itu, kewenangan perizinan, SKP, dan pelatihan tetap harus berada dalam sistem yang terintegrasi dan diawasi,” jelas Aji.

Kementerian Kesehatan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator, KKI, Kolegium, organisasi profesi, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun peta jalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara bertahap dan berkelanjutan.

Melalui penguatan KKI dan Kolegium, penataan organisasi profesi, serta penguatan peran pemerintah sebagai regulator, Kementerian Kesehatan berharap tercipta sistem tata kelola profesi kesehatan yang semakin profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mengawal implementasi putusan ini secara konsisten dan transparan, demi mewujudkan sistem kesehatan nasional yang semakin kuat dan berkualitas,” ujar Aji.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui layanan Halo Kemenkes di hotline 1500-567 atau surel kontak@kemkes.go.id.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, S.T., MKM

RS Kardiologi Emirates-Indonesia yang berlokasi di Solo Technopark mencatat telah melayani 582 pasien sejak resmi beroperasi. Saat ini, rumah sakit hasil hibah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tersebut tengah memprioritaskan integrasi layanan agar dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan, guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang menegaskan bahwa fasilitas medis ini merupakan aset publik yang harus dapat diakses secara luas.

“Jadi, rumah sakit ini harus dirawat dengan baik. Ini adalah rumah sakitnya rakyat Indonesia,” ujar Menkes Budi.

Wali Kota Surakarta, Respati Ahmad Ardianto, menyampaikan bahwa proses administrasi agar rumah sakit ini dapat menerima pasien melalui asuransi kesehatan negara tersebut saat ini tengah dipercepat.

“Kami sedang mengupayakan proses kredensial dalam waktu enam bulan ke depan agar rumah sakit ini dapat melayani pasien BPJS Kesehatan,” jelas Respati.

Pihak manajemen melalui Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito selaku rumah sakit pengampu, Eniarti, menambahkan bahwa keterjangkauan biaya menjadi misi utama dalam operasional rumah sakit ini.

“Saat ini kami juga sedang berupaya agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan, sehingga layanan ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Eniarti.

Ke depan, layanan BPJS Kesehatan akan didukung oleh teknologi medis mutakhir yang telah tersedia, seperti Hybrid Cath Lab dan MRI. Integrasi layanan asuransi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kasus jantung kompleks bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala biaya, mengingat serangan jantung membutuhkan penanganan cepat dalam periode emas (_golden period_).

Selama masa transisi, operasional rumah sakit akan tetap berada di bawah pengawasan RSUP Dr. Sardjito guna menjamin mutu pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap terjaga.

Sinergi ini ditargetkan mampu menjadikan RS Kardiologi Emirates-Indonesia sebagai rumah sakit rujukan jantung utama di Jawa Tengah yang inklusif bagi seluruh kelompok ekonomi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau surel kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, S.T., M.K.M.

RS Kardiologi Emirates-Indonesia resmi ditetapkan sebagai pusat unggulan penanganan penyakit jantung dengan dukungan teknologi medis berstandar internasional. Selain penguatan fasilitas fisik, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui sistem pengampuan menjadi fokus utama guna menjamin mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menginstruksikan agar rumah sakit tersebut mengoptimalkan pemanfaatan perangkat medis canggih yang telah tersedia untuk mendukung tindakan medis tingkat lanjut.

“Kompleks tetapi tradisional? Tidak. Saya ingin ditingkatkan menjadi kompleks tetapi canggih (_complex but advanced_), karena perangkatnya sudah sangat baik,” tegas Menkes Budi Gunadi.

Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito selaku rumah sakit pengampu, Eniarti, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melaksanakan program pendampingan.

“Kami dari RSUP Dr. Sardjito melaksanakan pengampuan selama lima tahun. Targetnya adalah memastikan kesiapan sumber daya manusia sehingga proses alih pengetahuan (_transfer of knowledge_) dapat berjalan optimal dalam pelayanan jantung,” ujar Eniarti.

Dukungan terhadap keberlanjutan operasional rumah sakit juga disampaikan oleh Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia, Y.M. Abdulla Salem AlDhaheri.

“UEA senantiasa siap memberikan dukungan kepada bangsa sahabat kami, Republik Indonesia,” tuturnya.

Saat ini, Pemerintah UEA tengah mengkaji pemberian dukungan tambahan berupa pasokan kebutuhan medis guna menjamin operasional rumah sakit yang profesional dan berkelanjutan.

Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, menegaskan pentingnya keberadaan fasilitas ini dalam mempercepat penanganan kasus kegawatdaruratan jantung di wilayah Surakarta.

“Keberadaan rumah sakit ini sangat krusial, mengingat penanganan serangan jantung membutuhkan respons cepat dalam kurun waktu dua hingga enam jam,” tegas Respati.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Surakarta, serta dukungan Pemerintah Uni Emirat Arab, RS Kardiologi Emirates-Indonesia diproyeksikan mampu memangkas rantai rujukan pelayanan jantung yang selama ini relatif panjang.

Fasilitas ini diharapkan menjadi model transformasi layanan rujukan kardiovaskular di daerah dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan yang setara dengan standar internasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui layanan Halo Kemenkes di hotline 1500-567 atau surel kontak@kemkes.go.id. (PCK/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, S.T., M.K.M.

Pemerintah mengintegrasikan skrining kanker leher rahim ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya mempercepat deteksi dini dan menurunkan angka keterlambatan penanganan kanker serviks. Integrasi ini mencakup pemeriksaan DNA HPV serta penerapan pengambilan sampel mandiri (self-sampling) untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa mulai 2026, skrining kanker leher rahim dalam CKG akan disertai dengan tindak lanjut yang jelas bagi hasil skrining positif.

“Integrasi skrining ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis merupakan respon nyata pemerintah untuk mencegah keterlambatan penanganan dan progresivitas lesi pra-kanker,” ujar Wamenkes.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa pemeriksaan DNA HPV, termasuk melalui self-sampling, menjadi solusi atas rendahnya minat perempuan terhadap pemeriksaan konvensional.

“Dengan metode self-sampling, perempuan dapat mengambil sampel sendiri dengan pendampingan petugas kesehatan, sehingga lebih mudah, nyaman, dan dapat diterima,” jelasnya.

Integrasi pemeriksaan DNA HPV juga akan dikembangkan dalam paket medical check-up (MCU) di fasilitas kesehatan, seiring kebijakan integrasi MCU ke dalam Program CKG yang mulai diterapkan pada 2026. Program CKG sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, sementara BPJS Kesehatan berperan pada tahap rujukan dan pengobatan lanjutan.

Penanganan lesi pra-kanker, termasuk terapi ablasi termal, telah disiapkan di fasilitas layanan primer seperti puskesmas agar hasil skrining dapat segera ditindaklanjuti.

Pemerintah berharap langkah ini dapat memperluas akses skrining, meningkatkan partisipasi perempuan, dan memperkuat upaya eliminasi kanker leher rahim pada 2030.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan eliminasi kanker leher rahim pada tahun 2030 melalui penguatan kebijakan dan layanan skrining yang terintegrasi. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi untuk Mendukung Program ILP; Proyek Percontohan Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur.

Wamenkes menekankan bahwa visi bebas kanker leher rahim bukan sekadar target kesehatan, melainkan wujud komitmen negara dalam melindungi kehidupan perempuan serta keberlangsungan generasi bangsa.

“Kanker leher rahim masih menjadi kanker terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia. Sekitar 70 persen kasus baru terdiagnosis pada stadium lanjut, dan hampir 50 persen penderitanya kehilangan nyawa. Di balik angka ini, ada ibu, istri, dan anak perempuan yang memegang peran penting dalam keluarga dan masa depan bangsa,” ujar Wamenkes.

Menurutnya, persoalan kanker serviks harus dipandang sebagai persoalan sistemik yang memerlukan solusi komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, bukan semata persoalan medis.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah menyatakan komitmen dalam World Health Assembly 2020 untuk mendukung agenda global eliminasi kanker serviks. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim Tahun 2023–2030 sebagai peta jalan nasional jangka panjang.

Wamenkes menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pilot Studi Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Jhpiego, Roche, dan Biofarma. Studi ini dinilai memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan layanan dan efektivitas strategi skrining di tingkat akar rumput.

“Pilot studi ini memberikan snapshot penting tentang kinerja kita dalam memperkuat layanan kanker serviks di lapangan. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jujur dan kritis, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan hingga hambatan akses bagi kelompok kunci,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah berharap studi ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti bersama, khususnya dalam meningkatkan perilaku pencarian layanan kesehatan pada perempuan, penguatan tata kelola fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta inovasi program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Wamenkes juga menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor dalam mewujudkan eliminasi kanker leher rahim.

“Eliminasi kanker serviks adalah agenda bersama. Pemerintah menyambut dan mendukung kolaborasi strategis lintas sektor, karena penanganan kanker serviks membutuhkan kemitraan yang inklusif dan kemampuan kita untuk melangkah bersama melampaui sekat sektoral,” tegasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Tim Pengendali Vektor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan Kepala Puskesmas Lapang melakukan pengendalian vektor nyamuk di pos-pos pengungsian Desa Kuala Cangkoi, Aceh Utara, pada 20 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tanggap darurat pascabanjir sekaligus pencegahan potensi peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) dan malaria.

Pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan jentik di tempat penampungan air di area pengungsian, pemberian bubuk abate, serta edukasi pencegahan sarang nyamuk kepada masyarakat dengan penerapan 3M Plus.

Kepala Puskesmas Lapang, Mastuti, menyampaikan bahwa seluruh 11 desa di wilayah kerjanya terdampak banjir, dengan tiga desa mengalami dampak paling parah, yakni Desa Kuala Cangkoi, Matang Baro, dan Kuala Keretou.

“Kami memiliki 11 desa dan semua terdampak banjir. Ada tiga desa yang terdampak paling parah hingga rumah warga hanyut dibawa air,” ujarnya.

Tim menyusuri pos-pos pengungsian di wilayah pesisir dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap tempat penampungan air yang tidak tertutup, kubangan air di sekitar tenda pengungsian, serta fasilitas MCK darurat. Edukasi kepada warga disampaikan menggunakan bahasa daerah agar pesan pencegahan DBD lebih mudah dipahami.

Ketua Tim Pengendali Vektor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Muhammad Jamil, menjelaskan bahwa bubuk abate diberikan pada penampungan air luar rumah atau penampungan air dalam rumah yang tidak digunakan untuk air minum.

“Apabila ditemukan jentik pada tempat penampungan air minum, air akan dipindahkan ke wadah lain terlebih dahulu, kemudian tempat penampungan disikat dan dibersihkan agar telur nyamuk dapat dihilangkan,” jelasnya.

Salah seorang warga pengungsian, Efendi (50), menyambut baik kegiatan pemeriksaan jentik tersebut dan menyatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus DBD maupun malaria di lokasi pengungsian.

Jamil menegaskan bahwa hingga kini belum terjadi peningkatan kasus DBD dan malaria pascabanjir di Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara juga telah berstatus eliminasi malaria sejak 2020.

Ia mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan 3M Plus, yakni menutup, menguras, dan mendaur ulang tempat penampungan air, serta melakukan langkah tambahan lain guna mencegah perkembangbiakan nyamuk.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Tim Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch 3 Puskesmas Lapang memperkuat layanan kesehatan pascabencana bagi masyarakat Desa Kuala Cangkoi, Aceh Utara, pada 20 Januari 2026. Tim yang terdiri atas dua dokter umum, dua vaksinator lokal, dan satu perawat jiwa ini bertugas pada 18–31 Januari 2026 untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, serta dukungan psikososial.

“Hari ini ada kegiatan di dua titik. Pertama di posko pesisir pantai, dimana terdapat beberapa posko pengungsian bagi masyarakat yang rumah rusak akibat banjir dan saat ini tinggal di tenda-tenda bantuan. Setelah itu, kami melanjutkan pelayanan di titik kedua, yakni di meunasah desa,” ujar dr. Ainun, relawan TCK Puskesmas Lapang.

Dalam pelaksanaannya, tim dibagi menjadi dua kelompok. Tiga relawan memberikan edukasi kesehatan dan pelayanan imunisasi bagi anak-anak, sementara dua relawan lainnya memberikan pemeriksaan kesehatan dasar, pemberian obat, serta penguatan psikososial bagi kelompok dewasa dan lansia.

Sebelum imunisasi, anak-anak diajak mengikuti kegiatan edukatif seperti bernyanyi, menonton video cuci tangan yang benar, dan simulasi sederhana. Sementara itu, kelompok dewasa dan lansia mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai kebutuhan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 30 anak menerima imunisasi MR dan 68 penyintas mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan.

“Ada beberapa layanan yang kami lakukan, pertama pelayanan kesehatan dasar, pemberian obat, kemudian edukasi berupa perilaku hidup bersih sehat, bagaimana cuci tangan yang rutin, dan penyuluhan pentingnya imunisasi dan vaksinasi,” ujar dr. Andi, anggota tim TCK Puskesmas Lapang.

Ia menambahkan bahwa edukasi dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), seperti demam ringan pada anak.

Kepala Puskesmas Lapang, Mastuti, menyambut baik penugasan Tim TCK yang dinilai membantu penguatan layanan kesehatan, baik di posko pengungsian maupun melalui pelayanan kesehatan keliling di wilayah kerja Puskesmas Lapang.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat modal manusia melalui sektor kesehatan, dengan menjamin layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh warga Indonesia secara rutin setiap tahun sepanjang hidup.

Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini lebih dari 70 juta masyarakat telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.

Program ini dirancang sebagai hak dasar masyarakat dan akan terus diperluas cakupannya hingga menjangkau seluruh populasi, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Presiden Prabowo menekankan kebijakan CKG bukan merupakan program populis, melainkan langkah rasional untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui deteksi dini penyakit.

“Ini adalah program peningkatan produktivitas. Para ahli saya menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kita akan menghemat miliaran dolar AS,” tegas Presiden Prabowo.

Seiring dengan penguatan skrining kesehatan, pemerintah juga mengakselerasi pemerataan akses kefarmasian melalui pembangunan 83.000 apotek desa yang menyediakan obat generik bersubsidi langsung kepada masyarakat.

Melalui penguatan modal manusia yang sehat dan berkualitas, pemerintah optimistis Indonesia dapat memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Memasuki tahun kedua pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), Kementerian Kesehatan RI pada 2026 memfokuskan program ini pada tata laksana dan penanganan hasil pemeriksaan, khususnya bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. 

Fokus ini menandai pergeseran dari sekadar pemeriksaan menuju pengendalian penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara nyata.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG tidak berhenti pada proses skrining, tetapi dilanjutkan dengan pencegahan dan penanganan yang terintegrasi secara gratis. 

“Target kita di 2026 bukan hanya melakukan cek kesehatan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar sehat. Bukan hanya pemeriksaannya yang gratis, pencegahan dan penanganannya juga gratis,” ujar Budi.

Pemerintah menjamin pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan melalui CKG. Selanjutnya, penanganan dilanjutkan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta BPJS Kesehatan aktif, sementara warga yang belum terdaftar diarahkan untuk segera mengaktifkan kepesertaan.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi menyampaikan evaluasi data 2025 yang menunjukkan tantangan kesehatan di berbagai kelompok usia. Sebanyak 6 dari 100 bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), 31 persen balita mengalami gigi berlubang, satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal, satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral, dan 51 persen lansia mengidap hipertensi.

“Mulai 2026, pasien hipertensi dan diabetes akan langsung mendapatkan obat di Puskesmas pada hari yang sama,” ujar dr. Maria.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Komunikasi Pemerintahan menekankan pentingnya orkestrasi komunikasi masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan CKG.

Program CKG dinilai sebagai salah satu program kesehatan dengan penerima manfaat terbesar karena mencakup seluruh populasi. Pemerintah juga mendorong penguatan komunikasi publik agar masyarakat aktif memanfaatkan layanan ini.

Sejumlah daerah telah menerapkan inovasi layanan, seperti Kabupaten Pangkep dengan layanan jemput bola Perahu Sehat Pulau Bahagia, serta Puskesmas Pacitan yang mengintegrasikan layanan kesehatan fisik dan mental melalui program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah terpencil sebagai langkah percepatan pemerataan layanan kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan ini mulai diterapkan Januari 2026. Insentif diberikan di luar gaji, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya, sehingga total penghasilan dokter spesialis di daerah dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.

“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” kata Budi.

Kebijakan ini menyasar wilayah yang selama ini kekurangan dokter spesialis, seperti Nias, Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya. Selain insentif finansial, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa rumah dan kendaraan dinas.

“Kita tidak hanya kasih uang, tapi juga rumah dan fasilitas supaya mereka nyaman bekerja di daera,” ujarnya.

Budi menilai distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan serius. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, lulusan dokter spesialis per tahun yang hanya sekitar 2.700 orang dinilai belum mencukupi kebutuhan nasional.

Untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis, pemerintah juga mendorong program fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

“Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun. Kita percepat melalui fellowship satu tahun,” jelasnya.

Ia menegaskan penempatan dokter spesialis harus dibarengi dengan ketersediaan alat kesehatan agar layanan dapat berjalan optimal.

“Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat dan SDM harus jalan barengn,” tegas Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

RS Kemenkes Surabaya ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit yang dikembangkan pemerintah bertaraf internasional. Rumah sakit ini dinilai mampu menghadirkan layanan kesehatan modern dengan infrastruktur, peralatan, dan teknologi medis canggih yang selama ini menjadi alasan masyarakat berobat ke luar negeri.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan RS Kemenkes Surabaya membuktikan bahwa rumah sakit dalam negeri mampu bersaing dengan fasilitas kesehatan luar negeri.

“RS Kemenkes Surabaya ini contoh nyata. Infrastruktur rumah sakitnya bagus, alatnya lengkap, dan teknologinya sudah setara internasional,” ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit merupakan salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan 66 rumah sakit rujukan di berbagai daerah, dengan sebagian di antaranya telah selesai dan beroperasi.

“Gedung rumah sakit itu bisa selesai kurang dari dua tahun. Alat kesehatannya sekitar 18 bulan sudah masuk. Ini percepatan yang luar biasa,” kata Budi.

Selain infrastruktur, RS Kemenkes Surabaya telah dilengkapi dengan teknologi medis berstandar tinggi, seperti PET-Scan dan teknologi bedah minimal invasif. Kehadiran fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh layanan diagnosis dan tindakan medis canggih tanpa harus berobat ke luar negeri.

“Kalau alat canggih ini sudah ada di Surabaya dan daerah lain, masyarakat tidak perlu lagi ke Singapura atau Malaysia hanya untuk periksa atau operasi,” kata Budi.

Budi menegaskan kualitas layanan kesehatan Indonesia saat ini tidak kalah dengan negara lain, baik dari sisi teknologi maupun kompetensi tenaga medis. Menurutnya, dokter Indonesia memiliki jam terbang tinggi karena menangani kasus yang beragam dan kompleks.

Pemerintah juga mendorong promosi layanan rumah sakit dalam negeri agar masyarakat mengetahui perkembangan layanan kesehatan nasional dan semakin percaya untuk berobat di dalam negeri.

“Kita sudah punya rumah sakit bagus, alat lengkap, dokter hebat. Kalau semua ini berjalan, masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri,” tutup Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 20 Januari 2026

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pembukaan jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit merupakan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses putra-putri daerah terhadap pendidikan spesialis, sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan nasional. 

Melalui penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah dokter spesialis yang berasal dan kembali mengabdi ke daerah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pendidikan kedokteran guna meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis dari sekitar 2.700 menjadi 10.000 orang per tahun.

Menurutnya, peningkatan tersebut diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara maju dalam rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk.

“Kalau kita produksi 2.700 dengan populasi 280 juta, kemudian Inggris produksi 12.000, pasti ada yang salah. Harusnya kita naikkan minimal 4 kali lipat,” ujar Budi.

Penetapan rumah sakit sebagai penyelenggara utama pendidikan membuka akses lebih luas bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis, sekaligus mengatasi keterbatasan kuota universitas dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Melalui model pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), jalur pendidikan spesialis diharapkan lebih merata dan mudah diakses oleh dokter di seluruh Indonesia.

Program ini memprioritaskan putra-putri daerah, khususnya dokter umum yang telah mengabdi di RSUD, agar setelah lulus dapat kembali memperkuat layanan kesehatan di daerah asal. Pemerintah juga memastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui penerapan standar global, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem evaluasi yang transparan.

“Kita bisa memastikan standarnya ada, standar kualitasnya itu tadi. Bukan hanya sekadar standar kelulusan,” tegas Menkes.

Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ockti Palupi Rahayuningtyas, menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis secara sistemik melalui sinergi pemerintah dan rumah sakit.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten resmi memulai layanan bedah jantung terbuka sebagai bagian dari upaya peningkatan akses layanan kesehatan lanjutan berteknologi tinggi bagi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan untuk penyakit jantung di Indonesia telah mencapai Rp19,7 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya beban penyakit jantung sekaligus menegaskan urgensi penguatan layanan bedah jantung terbuka, baik untuk kasus kelainan jantung bawaan pada anak maupun penyakit jantung dewasa.

“Tahun 2012, hanya ada 10 rumah sakit yang bisa melakukan bedah jantung terbuka di Indonesia. Sekarang ada 35 rumah sakit di sekitar 30 provinsi, dan RS Soeradji resmi menjadi yang ke-36,” ujar Prof. Dante.

Ia menekankan pentingnya konsistensi mutu dan empati dalam pelaksanaan layanan bedah jantung terbuka sebagai bagian dari marwah pelayanan rumah sakit.

Direktur Utama RS Soeradji Tirtonegoro, Sholahuddin Rhatomy, menyatakan bahwa dimulainya layanan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan RSST yang telah hampir satu abad mengabdi bagi masyarakat.

“Hari ini kami menapaki babak baru dengan memulai pelayanan bedah jantung terbuka. Ini adalah salah satu layanan kesehatan lanjutan berteknologi tinggi dan berisiko tinggi sebagai bentuk dedikasi kami,” ujarnya.

Layanan ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Kesehatan RI dalam pemerataan layanan jantung nasional, dengan RS dr. Kariadi Semarang sebagai rumah sakit pengampu regional yang mengawal kesiapan RSST.

Direktur Utama RS dr. Kariadi Semarang, Agus Akhmadi, menegaskan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga penguatan jejaring layanan jantung menjadi prioritas nasional.

“Program jejaring layanan jantung yang diinisiasikan oleh kementerian kesehatan memastikan layanan yang komprehensif tidak hanya berpusat di rumah sakit besar, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Klaten,” kata Agus.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyambut baik kehadiran layanan ini dan menilai RSST berpotensi mendukung pengembangan wisata medis di Kabupaten Klaten.

“Dengan layanan kesehatan yang semakin lengkap dan akses yang mudah, masyarakat tidak perlu lagi berobat jauh-jauh ke Jakarta atau Surabaya,” ujar Hamenang.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI kembali menugaskan 527 relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch 3 untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Penugasan yang dikoordinasikan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes ini merupakan kelanjutan dari TCK Batch 2 dan berlangsung pada 18–31 Januari 2026.

Relawan TCK Batch 3 akan bertugas di sembilan kabupaten/kota prioritas, yakni Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Pidie.

Pelepasan relawan dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kemenkes, dr. Yuli Farianti, pada Minggu (18/1) di Terminal 3 Gate 4 Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Dalam arahannya, dr. Yuli Farianti menyampaikan bahwa kondisi lapangan pada fase Batch 3 telah mengalami perbaikan dibandingkan fase awal penanganan bencana, dengan fasilitas kesehatan dan pelayanan masyarakat yang mulai kembali berjalan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya kewaspadaan, keselamatan, dan empati selama penugasan.

“Jaga diri, jaga teman, dan jaga institusi kalian,” pesan dr. Yuli, seraya mengingatkan pentingnya koordinasi dengan petugas kesehatan setempat dan tim pendamping pusat.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, menyampaikan bahwa relawan terdiri atas tenaga kesehatan dan nonkesehatan, meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, psikolog klinis, perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, serta tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. Selain dari Jakarta, relawan juga berasal dari sejumlah provinsi lain, terutama Makassar.

“Atas nama Kementerian Kesehatan, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh relawan TCK. Selamat mengabdi dan berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh,” tutup dr. Yuli.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 0812-8156-2620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI memastikan situasi influenza A(H3N2) subclade K di Indonesia dalam kondisi terkendali. Meskipun subclade ini terdeteksi di 13 provinsi, tren kasus influenza secara nasional menunjukkan penurunan memasuki awal tahun 2026.

Direktur Penyakit Menular Kemenkes dr Prima Yosephine menegaskan virus Influenza H3N2 bukan virus baru dan merupakan bagian dari influenza musiman yang beredar setiap tahun. 

“H3N2 merupakan bagian dari influenza musiman. Pertengahan Januari 2025, H3N2 subclade K telah dilaporkan di 80 negara, termasuk Indonesia dengan kasus pertama terdeteksi pada M36. Namun berdasarkan hasil pemantauan, tren kasus influenza di Indonesia telah menurun sehingga masyarakat tidak perlu panik,” ujar dr. Prima.

Data Kemenkes mencatat sejak 1 Januari 2025 hingga 10 Januari 2026 terdapat 74 kasus subclade K dari total 204 spesimen influenza A(H3N2) yang diperiksa, dengan temuan terbanyak di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Puncak kasus terjadi pada minggu ke-40 tahun 2025 dan terus menurun sejak minggu ke-44. Tdak ada penambahan penemuan kasus A(H3N2) subclade K mulai minggu ke-52.

Sebagian besar pasien influenza mengalami gejala ringan hingga sedang dan dapat sembuh dengan sendirinya. Kasus berat umumnya terjadi pada kelompok berisiko tinggi, seperti lansia dan individu dengan penyakit penyerta.

dr. Prima menjelaskan bahwa laporan kematian pada pasien influenza umumnya berkaitan dengan kondisi komorbid yang memperberat penyakit dasar.
Pada kondisi risiko tinggi seperti ini, infeksi dari virus maupun bakteri, dapat menjadi pencetus yang memperburuk komorbid yang sudah tidak stabil. 

“Influenza tidak selalu menjadi penyebab kematian utama, tetapi dapat menjadi pencetus yang memperburuk kondisi kesehatan yang sudah tidak stabil, terutama pada pasien lansia dengan komorbid,” jelasnya.

Kemenkes terus menjalankan surveilans influenza di fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan pintu masuk negara, termasuk pemeriksaan laboratorium dan analisis genom virus, guna memastikan tidak terjadi perubahan signifikan pada karakter virus. 

Masyarakat diimbau tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit termasuk kelompok rentan (memiliki komorbid/lansia), serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala berat. Vaksinasi influenza tahunan, khususnya bagi kelompok berisiko, juga dianjurkan sebagai langkah pencegahan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavius melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan digital, kecerdasan artifisial (AI) medis, riset kesehatan, serta standardisasi dan industri alat kesehatan.

Kunjungan ke Xuzhou, Hefei, dan Hangzhou tersebut ditandai dengan penandatanganan Tripartite Memorandum of Agreement (MoA) antara Xuzhou Medical University (XZMU), Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) terkait pembentukan Laboratorium Bersama China–Indonesia di bidang Digital Medicine dan Proactive Health.

Wamenkes menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan riset dan pemanfaatan teknologi digital yang aman dan terstandar.

“Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem kesehatan digital dan penerapan AI medis yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat,” ujar dr. Benjamin.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, delegasi Indonesia juga meninjau penerapan AI dalam layanan kesehatan primer serta pengembangan alat diagnostik tuberkulosis berbasis Tes Cepat Molekuler (TCM). Pemerintah Indonesia mendorong alih teknologi dan penguatan industri alat kesehatan dalam negeri, termasuk rencana pengembangan fasilitas produksi TCM di Indonesia.

Wamenkes menegaskan bahwa seluruh kerja sama internasional dilaksanakan dengan prinsip alih teknologi, penguatan kapasitas nasional, serta perlindungan dan kedaulatan data kesehatan.

Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok di sektor kesehatan sekaligus mendukung prioritas nasional, termasuk percepatan eliminasi tuberkulosis dan penguatan layanan kesehatan primer.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang mulai pulih dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap pascabencana banjir yang sebelumnya melumpuhkan operasional akibat genangan lumpur tebal. Setelah hampir dua bulan, instalasi farmasi kini sudah dapat difungsikan kembali dengan penyesuaian kondisi lapangan.

Kepala Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Puput Mayasari, menjelaskan bahwa proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia serta kondisi sarana dan prasarana.

“Awal bencana, kondisi instalasi farmasi benar-benar penuh lumpur. Banyak yang sudah melihat di media sosial bagaimana situasi kami saat itu. Alhamdulillah, setelah hampir dua bulan pasca bencana dan sekitar dua minggu sejak akhir Desember, kami sudah mulai bisa beraktivitas kembali di sini,” ujar Puput.

Saat ini, instalasi farmasi masih difungsikan sebagai gudang penyimpanan obat. Sementara itu, pelayanan farmasi untuk IGD dan rawat jalan masih dilakukan di gedung terpisah, sedangkan pelayanan rawat inap telah mulai berjalan dengan sistem yang disesuaikan.

“Kami menyusun obat-obatan secara bertahap sesuai bentuk sediaan dan tata cara penyimpanan yang berlaku. Jika nanti sudah tertata rapi dan aman, seluruh pelayanan farmasi baik rawat jalan maupun rawat inap akan kami pindahkan ke gedung ini,” tambahnya.

Puput menyampaikan optimisme bahwa Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang dapat kembali beroperasi normal seiring dukungan berbagai pihak dalam proses pemulihan layanan kesehatan pascabencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pascabencana yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang masih menghadapi kendala dalam pendistribusian obat-obatan. Hingga saat ini, distribusi obat dilakukan secara manual karena sistem aplikasi farmasi belum dapat dioperasikan akibat gangguan server.

Kepala Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Puput Mayasari, menjelaskan bahwa sebelum bencana, pendistribusian obat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni aplikasi berbasis sistem stok dan distribusi langsung oleh petugas farmasi.

“Sebelum bencana, pendistribusian obat kami lakukan dengan dua cara, yaitu melalui aplikasi yang langsung terhubung ke sistem stok, serta distribusi langsung oleh petugas. Jadi data keluar-masuk obat tercatat secara sistem dan fisik,” jelas Puput.

Namun pascabencana, kerusakan sistem dan keterbatasan akses menyebabkan instalasi farmasi belum dapat menjalankan sistem aplikasi tersebut.

“Saat ini, karena kondisi pasca bencana dan aplikasi yang belum bisa digunakan, masih terkendala di server, pendistribusian obat kami lakukan secara manual. Ini kami lakukan agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan meski dengan keterbatasan,” ujarnya.

Puput menambahkan, pencatatan manual dilakukan secara cermat dan terkontrol untuk menjaga akurasi stok obat, terutama untuk pelayanan rawat inap yang telah kembali berjalan. Sementara itu, pelayanan farmasi untuk IGD dan rawat jalan masih dilakukan di gedung terpisah.

RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang terus berupaya memulihkan sistem distribusi obat agar pelayanan farmasi dapat kembali berjalan optimal dan mendukung pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat pascabencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 0812-8156-2620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pelayanan hemodialisis (HD) di RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang kembali beroperasi pascabencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut sejak 26 November 2025. Kembalinya layanan ini menjadi harapan penting bagi pasien gagal ginjal yang sangat bergantung pada terapi cuci darah.

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Hemodialisis RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, dr. Puji Rahayu, menjelaskan bahwa banjir merendam ruang hemodialisis hingga merusak mesin dan peralatan medis, sehingga pelayanan sempat dihentikan total.

“Saat banjir pertama, kami masih sempat melayani pasien hingga satu sif. Namun air terus naik dan akhirnya masuk ke seluruh ruangan, sehingga mesin dan peralatan tidak sempat diselamatkan,” ujarnya.

Setelah banjir surut, rumah sakit melakukan pembersihan lumpur, pemeriksaan peralatan medis, serta uji coba mesin secara bertahap. Pelayanan hemodialisis kembali dibuka sejak 23 Desember 2025, seiring tersedianya sistem air bersih dan instalasi Reverse Osmosis (RO).

“Hemodialisis sangat bergantung pada air bersih. Mesin sudah tersedia, namun kendala utama saat itu adalah sistem air bersih dan pembuangan limbah,” jelas dr. Puji.

Saat ini, lima mesin hemodialisis telah berfungsi dan melayani pasien, sementara mesin lainnya masih dalam proses perbaikan. Selama masa penghentian layanan, sebagian pasien dirujuk ke rumah sakit lain di Aceh Timur dan Medan, yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, dan ekonomi pasien.

“Ada pasien yang tidak sempat menjalani cuci darah hingga beberapa kali dan mengalami kondisi kritis. Bahkan ada yang meninggal dunia. Kami tidak bisa memastikan apakah itu akibat keterlambatan dialisis atau komplikasi lain,” ungkapnya.

Aisyah, anak dari salah satu pasien, menyampaikan bahwa kembalinya layanan hemodialisis sangat membantu keluarga pasien. 

“Sekarang tidak perlu pergi jauh ke rumah sakit lain. RSUD ini paling dekat dari rumah, dan biaya serta tenaga yang dikeluarkan juga jauh lebih ringan,” tuturnya.

RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang terus berupaya memulihkan layanan secara optimal melalui percepatan perbaikan mesin dan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan kusta masih distigmatisasi akibat kurangnya informasi yang benar di masyarakat. Padahal, kusta bukan penyakit kutukan, melainkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, sulit menular, memiliki tingkat fatalitas hampir nol, serta dapat disembuhkan.

Hal tersebut disampaikan Menkes Budi dalam talkshow “Ending Leprosy Without Stigma” yang digelar di gedung Kementerian Kesehatan RI, Kamis (15/1). Acara ini menghadirkan WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa, serta penyintas kusta Samsul, yang membagikan pandangan dan pengalaman terkait penghapusan stigma.

“Kusta bukan kutukan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, penularannya sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Yang terpenting, kusta sudah ada obatnya dan bisa sembuh,” ujar Menkes Budi.

Ia menekankan stigma membuat penderita takut dan malu melapor sehingga pengobatan sering terlambat. Menurutnya, pemberian informasi yang benar menjadi kunci untuk memutus stigma dan mempercepat penanganan kusta di masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa, menyampaikan optimismenya terhadap upaya Indonesia dalam menghapus kusta.

“Dengan komitmen yang sangat kuat ini, saya yakin Indonesia akan mampu mengeliminasi kusta,” ujar Sasakawa.

Menkes Budi menambahkan meningkatnya jumlah kasus yang terdeteksi setelah berbagai program dijalankan justru merupakan tanda positif. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak penderita yang berani melapor dan mendapatkan pengobatan.

Sementara itu, Samsul, penyintas kusta sejak 1999, menceritakan pengalamannya menghadapi diskriminasi akibat kurangnya pengetahuan. Ia menilai penyebaran informasi yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya kepada guru dan masyarakat umum, sangat penting untuk menghapus stigma bahwa kusta adalah penyakit yang menakutkan.

“Awalnya teman-teman menjauhi saya karena mereka tidak tahu. Tapi setelah saya jelaskan dan mereka melihat saya baik-baik saja, lama-kelamaan mereka bisa menerima dan berteman kembali, bahkan sampai saya kuliah,” ujar Syamsul.

Ia menilai penyebaran informasi yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya kepada guru dan masyarakat umum, sangat penting untuk menghapus stigma bahwa kusta adalah penyakit yang menakutkan dan tidak dapat disembuhkan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan RI melalui Sub Klaster Kesehatan Lingkungan melaksanakan pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan di kawasan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang.

Salah satu intervensi utama yang dilakukan adalah pengendalian vektor, khususnya nyamuk Aedes aegypti, sebagai upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah dengue (DBD). Kegiatan ini dilaksanakan sebelum huntara ditempati, untuk memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga.

Relawan TCK Batch II dari Sub Klaster Kesehatan Lingkungan, Trisno Subarkah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari mitigasi risiko kesehatan pascabencana.

“Kami melakukan pengendalian faktor risiko kesehatan lingkungan, salah satunya melalui pengendalian vektor. Kegiatan ini dilakukan sebelum hunian sementara ditempati agar warga dapat tinggal dengan aman dan nyaman tanpa gangguan nyamuk, khususnya Aedes aegypti,” ujar Trisno.

Sebanyak 12 orang tenaga sanitasi lingkungan profesional terlibat dalam kegiatan ini. Selain melakukan pengendalian vektor dengan metode pengembunan (fogging) menggunakan insektisida sesuai standar, tim juga melakukan pengawasan kualitas air, kondisi jamban, pengelolaan sampah permukiman, dapur umum, serta pengelolaan limbah medis dan limbah B3 di fasilitas kesehatan terdampak.

Trisno menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan pascabencana untuk mencegah potensi kejadian luar biasa (KLB).

“Harapannya, hunian sementara ini benar-benar menjadi tempat tinggal yang sehat dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi warga selama masa pemulihan,” tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri apabila mengalami gejala kusta. Ia menegaskan bahwa kusta bukan penyakit mistik atau kutukan, melainkan penyakit menular yang penyebabnya telah lama diketahui secara ilmiah dan dapat disembuhkan.

“Kusta bukan penyakit mistik atau kutukan. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan ilmu pengetahuannya sudah jelas sejak lebih dari satu abad lalu,” ujar Menkes Budi dalam media briefing terkait kondisi kusta di Indonesia, Kamis (15/1), di Perpustakaan Wisma Habibie Ainun, Jakarta.

Kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Terjadinya kusta merupakan hasil interaksi berbagai faktor, yaitu pejamu (host), kuman (agent), dan lingkungan. Penularan terjadi melalui kontak yang erat dan berkepanjangan dengan seseorang yang terinfeksi kusta.

Gejala kusta dapat ditandai dengan munculnya bercak kulit merah atau putih yang tidak gatal, tampak mengkilap atau kering bersisik, kulit yang tidak berkeringat, rontoknya alis mata, penebalan pada wajah dan telinga, serta lepuh atau luka tidak nyeri pada tangan atau kaki.

Gangguan pada saraf juga dapat terjadi, seperti nyeri pada saraf tepi, kesemutan, rasa tertusuk atau nyeri pada anggota gerak, kelemahan otot atau kelopak mata, disabilitas atau deformitas tanpa riwayat kecelakaan, serta ulkus yang sulit sembuh.

Menkes Budi menjelaskan bahwa pengobatan kusta telah tersedia dan terbukti efektif. Ia menekankan bahwa setelah pengobatan dimulai, risiko penularan dapat dihentikan dalam waktu singkat.

“Begitu pengobatan dimulai, dalam waktu kurang dari satu minggu pasien sudah tidak menularkan lagi,” jelasnya.

Namun demikian, stigma dan disinformasi masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan kusta. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri sehingga penemuan kasus sering kali terlambat.

Senada dengan Menkes Budi, peneliti The Habibie Center, Ansori, menilai bahwa penanganan kusta tidak dapat dilihat hanya dari sisi medis. Faktor sosial, menurutnya, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengendalian penyakit ini.

“Banyak orang yang sebenarnya sudah mengetahui dirinya terkena kusta, tetapi memilih menyembunyikannya karena takut terhadap konsekuensi sosial,” ujar Ansori.

Ia menambahkan bahwa stigma dan diskriminasi membuat penderita enggan berobat, sehingga berdampak pada keterlambatan deteksi dan proses penyembuhan.

Sementara itu, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa, menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam upaya penanganan kusta secara global.

“Eliminasi kusta tidak hanya tentang pengobatan medis, tetapi juga tentang menghapus stigma dan memulihkan martabat manusia,” kata Sasakawa.

Melalui ajakan tersebut, Menkes Budi kembali menegaskan pentingnya peran masyarakat untuk tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala kusta, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan RI terus memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk warga dan pekerja yang tinggal dan beraktivitas di hunian sementara (huntara). Pada hari ini, Tim TCK Kemenkes Batch II melaksanakan pelayanan kesehatan dengan sistem menetap di klinik fasilitas kesehatan huntara.

Dokter Relawan TCK Kemenkes, dr. Yuliana Nur Islami, menjelaskan sebagian besar pasien yang datang merupakan pekerja di sekitar huntara yang telah beraktivitas di lapangan selama kurang lebih satu bulan dengan keluhan kesehatan yang relatif serupa.

“Sebagian besar pasien mengeluhkan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, serta pegal-pegal otot. Keluhan ini banyak dialami oleh para pekerja di sekitar huntara yang sudah cukup lama bekerja di lapangan,” ujar dr. Yuliana.

Selain pelayanan pemeriksaan dan pengobatan, tim relawan juga melakukan upaya promotif dan preventif. Masyarakat mendapatkan obat-obatan sesuai indikasi medis, vitamin C, obat cacing, serta pembagian masker bagi anak-anak maupun orang dewasa.

dr. Yuliana menambahkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan mulai meningkat, terutama karena pelayanan yang diberikan bersifat gratis dan mudah diakses.

“Alhamdulillah, masyarakat di sekitar huntara sudah mulai sadar memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis ini. Bahkan ada warga yang merasa kaget karena pelayanan kesehatan yang nyaman dan lengkap dapat diperoleh tanpa biaya,” tambahnya.

Kehadiran relawan TCK Kemenkes dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pekerja di huntara. Iskandar, salah satu pekerja, mengaku sangat terbantu dengan layanan kesehatan yang tersedia di lokasi.

“Saya berobat karena batuk pilek dan radang tenggorokan. Dokter menyarankan untuk banyak minum dan saya juga diberikan obat. Saya sudah sekitar 10 hari bekerja di sini, dan dengan adanya relawan TCK Kemenkes sangat membantu karena tempat berobatnya dekat dan gratis,” ujar Iskandar.

Melalui pelayanan kesehatan terpadu ini, Kementerian Kesehatan RI berharap kondisi kesehatan masyarakat di hunian sementara tetap terjaga sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan secara optimal.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan RI terus memberikan layanan kesehatan terpadu bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain pelayanan medis, relawan juga memberikan layanan trauma healing bagi anak-anak guna membantu pemulihan kondisi psikologis pascabencana.

Kegiatan trauma healing dilaksanakan di Masjid Mushola Al-Falah, Dusun Malang, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Rantau. Kegiatan ini melibatkan tim lintas profesi yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga promosi dan edukasi kesehatan, serta organisasi profesi.

“Kami melakukan trauma healing untuk anak-anak korban bencana. Kegiatan dimulai dengan edukasi enam langkah cuci tangan, kemudian anak-anak menggambar bebas sesuai kreativitas mereka dan mempresentasikan hasilnya kepada tim,” ujar Wandi, Relawan TCK Kemenkes.

Ia menambahkan, seluruh anak mendapatkan apresiasi atas hasil karya mereka sebagai bentuk dukungan psikososial. “Semua gambar anak-anak bagus, sehingga semuanya kami beri hadiah. Harapannya anak-anak merasa senang, lebih percaya diri, dan perlahan pulih dari trauma akibat bencana,” katanya.

Selain trauma healing bagi anak, kegiatan juga diisi dengan penyuluhan kesehatan bagi ibu dan keluarga. Edukasi mencakup kesehatan ibu hamil, persalinan, pola asuh anak, serta pelayanan pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan.

Salah satu warga Desa Mekar Jaya, Nuria, menyampaikan apresiasi atas kehadiran relawan TCK Kemenkes di wilayahnya. Ia menilai kegiatan trauma healing memberi dampak positif bagi anak-anak yang telah lama terdampak bencana dan tidak bersekolah.

“Anak-anak kami yang balita sangat senang karena sudah lama tidak bersekolah. Mereka senang bisa menggambar dan mewarnai. Kami juga yang sakit mendapatkan pengobatan gratis. Alhamdulillah, perhatian ini membuat kami merasa diperhatikan dan lebih kuat menghadapi kondisi pascabencana,” tuturnya.

Melalui layanan trauma healing dan penyuluhan kesehatan ini, Relawan TCK Kemenkes berharap dapat membantu memulihkan kondisi psikososial anak dan keluarga, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan penguatan kapasitas produksi kesehatan nasional merupakan faktor strategis untuk melindungi Indonesia dari risiko krisis global di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat peresmian Pengembangan Fasilitas Manufaktur dan Riset Bayer Indonesia di Depok, Rabu (14/1). Menurutnya, peresmian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian sistem kesehatan nasional.

Menkes Budi menyinggung pengalaman pandemi COVID-19 yang menunjukkan kerentanan negara yang tidak memiliki kemampuan produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan secara mandiri. Pembatasan mobilitas internasional saat krisis membuat negara yang bergantung pada impor berada dalam posisi sangat rentan terhadap gangguan pasokan.

“Tanpa kapasitas industri di dalam negeri, populasi besar seperti Indonesia menghadapi risiko serius ketika terjadi wabah berskala global,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketahanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga kesiapan industri penunjang yang mampu tetap beroperasi dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, investasi di sektor farmasi dan kesehatan dinilai sebagai bagian dari perlindungan nasional, setara dengan pembangunan infrastruktur strategis lainnya.

Head of Bayer Product Supply Consumer Health Asia & ANZ PT Bayer Indonesia Priscilla Silvan Prarizta menyatakan komitmen Bayer dalam memperkuat ekosistem kesehatan nasional melalui investasi jangka panjang.

“Melalui inisiatif ini, Bayer menginvestasikan 99 miliar rupiah untuk meningkatkan kapabilitas manufaktur, termasuk produksi MMS (Multiple Micronutrient Supplement), sekaligus memperkuat peran pabrik Cimanggis sebagai bagian dari pusat R&D global Bayer,” ujar Priscilla.

Ia menjelaskan investasi tersebut memungkinkan pabrik Cimanggis memproduksi hingga 1,2 miliar tablet MMS per tahun serta memasok produk ke pasar domestik dan 42 negara lainnya.

“Seluruh operasional dijalankan oleh tenaga profesional Indonesia, sementara fasilitas R&D kami berfokus pada peningkatan kualitas dan optimisasi formulasi agar produk tetap aman dan efektif di berbagai kondisi iklim,” katanya.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Ralf Beste menilai investasi Bayer mencerminkan kekuatan basis industri Jerman yang berorientasi jangka panjang. Produksi lokal dan transfer teknologi, menurutnya, menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan ekonomi dan kesehatan.

“Kami sangat senang melihat keputusan untuk memproduksi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai hub. Hal ini membawa manfaat berupa produksi lokal, transfer pengetahuan, serta penguatan kemitraan Jerman–Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan sektor kesehatan dan farmasi akan menjadi salah satu pilar utama peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara ke depan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pelayanan difokuskan pada kelompok rentan, khususnya balita, dengan jumlah sekitar 80 anak. Di lokasi pengungsian, tim menemukan berbagai keluhan kesehatan yang umum terjadi pascabencana.

Dokter Spesialis Anak relawan TCK Kemenkes, dr. Hendri Azis, menyebutkan keluhan terbanyak yang dialami anak-anak meliputi infeksi saluran pernapasan atas, demam, diare, serta penyakit kulit.

“Keluhan yang paling banyak kami temukan adalah batuk, pilek, demam, gejala infeksi saluran pernapasan atas, diare, serta penyakit kulit. Kondisi ini memang sering muncul pada anak-anak pascabencana,” ujar dr. Hendri.

Selain pengobatan, tim juga melakukan skrining status gizi melalui pengukuran berat badan, panjang badan, dan lingkar lengan atas (LiLA). Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan satu anak dengan gizi buruk, satu anak stunting, dan enam anak dengan gizi kurang.

“Balita merupakan kelompok yang paling rentan terdampak bencana. Karena itu, selain pengobatan, kami juga melakukan pemantauan gizi secara menyeluruh agar kondisi anak-anak dapat ditangani sedini mungkin,” tambahnya.

Pelayanan kesehatan mencakup upaya preventif, promotif, dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui pemberian vitamin A dan obat cacing, sementara promotif melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk kebersihan diri dan kebiasaan gosok gigi. Pelayanan kuratif diberikan kepada anak-anak yang datang berobat dengan keluhan kesehatan.

Perwakilan IDAI Cabang Banda Aceh, dr. Rismalisa Fitri, menyampaikan kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi tenaga kesehatan dalam penanganan kesehatan anak pascabencana.

“Pelayanan dilakukan di posko kesehatan dan fasilitas yang telah ditetapkan, mencakup penyuluhan, pemeriksaan gizi, hingga pengobatan anak,” ujarnya.

Ia menegaskan layanan kesehatan anak akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap tumbuh kembang anak.

Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir melalui Tim TCK serta berkolaborasi dengan organisasi profesi guna memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya anak-anak.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 12 Januari 2026

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong percepatan pembangunan rumah bagi tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan layanan kesehatan pascabencana.

Dalam konferensi pers secara daring (12/1), Menkes Budi menegaskan sektor kesehatan terus bergerak di bawah koordinasi pemerintah pusat dalam penanganan bencana. Pemerintah menargetkan layanan kesehatan dapat kembali berfungsi penuh.

Namun, ia menyoroti persoalan mendasar di lapangan. Banyak tenaga kesehatan belum dapat kembali bekerja secara optimal karena tempat tinggal mereka turut terdampak bencana.

“Bagaimana tenaga kesehatan bisa bekerja normal kalau rumahnya sendiri belum normal,” ujar Menkes Budi.

Ia menambahkan, meskipun sebagian fasilitas layanan kesehatan mulai pulih, kondisi tempat tinggal tenaga kesehatan masih menjadi faktor penentu kesiapan layanan.

Deputi IV Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansyah menyampaikan BNPB telah menerima data dari Kementerian Kesehatan terkait rumah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra.

“Data rumah tenaga kesehatan dan tenaga medis terdampak dengan rincian di Aceh sebanyak 3.050 unit, di Sumatra Utara 48 unit, dan di Sumatra Barat 167 unit, dengan total 3.265 unit rumah,” kata Jarwansyah.

Data tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi oleh tim BNPB bersama tim rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kabupaten dan kota agar dapat masuk dalam Surat Keputusan BNPB di masing-masing daerah. Untuk sejumlah wilayah, seperti Aceh Tengah, verifikasi lapangan telah dilakukan.

Terkait skema bantuan, BNPB membagi rumah terdampak ke dalam tiga kategori kerusakan, yakni ringan, sedang, dan berat. Bantuan stimulan diberikan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat dalam bentuk pembangunan rumah.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di daerah yang datanya telah dinyatakan siap. Untuk rumah sewa, bantuan diberikan kepada pemilik rumah.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan tenaga kesehatan memiliki kondisi hidup yang stabil.

“Pemulihan layanan kesehatan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga memastikan tenaga kesehatan memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Tim Tenaga Cadangan Kesehatan–Emergency Medical Team (TCK-EMT) Batch 2 Kementerian Kesehatan RI terus memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Pada Jumat (9/1), pelayanan difokuskan di sejumlah puskesmas serta RSUD Pidie Jaya untuk memastikan akses layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.

Kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan di beberapa fasilitas kesehatan, antara lain Puskesmas Meurah Dua, Puskesmas Meureudu, Puskesmas Ulim, Puskesmas Jangka Buya, dan Puskesmas Blang Kuta. Selain pelayanan rawat jalan, tim juga melakukan koordinasi dan penguatan layanan kegawatdaruratan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Pidie Jaya.

PIC Pidie Jaya Endang Burni Prasetyowati mengatakan di IGD RSUD Pidie Jaya, tim TCK-EMT bersama tenaga kesehatan setempat menangani 31 pasien, terdiri dari pasien dewasa dan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kasus yang ditangani meliputi kegawatdaruratan pernapasan seperti pneumonia dan asma eksaserbasi akut, kasus penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi emergensi, dan diabetes melitus dengan komplikasi, hingga kasus trauma dan luka.

“Seluruh pasien dilakukan triase sesuai tingkat kegawatdaruratan dan mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan, mulai dari oksigenasi, pemasangan infus, EKG, penanganan luka, hingga pemantauan tanda vital,” ujar Endang.

Selain layanan kuratif, tim TCK-EMT juga mendukung pelaksanaan Imunisasi tambahan campak (measles and rubella) di Kabupaten Pidie Jaya. Hingga 8 Januari 2026, imunisasi tambahan campak telah dilaksanakan di dua puskesmas, yaitu Puskesmas Meurah Dua dan Puskesmas Meureudu, dengan total sasaran 1.211 anak. 

Sebanyak 42 anak (3,5%) telah mendapatkan imunisasi tambahan campak, dengan capaian kumulatif Outbreak Response Immunization

(ORI) di Kabupaten Pidie Jaya sejak pencanangan mencapai 489 anak (11,6%).

Dalam pelaksanaannya, tim mencatat sejumlah kendala, antara lain cuaca hujan yang memengaruhi kehadiran sasaran, kondisi akses jalan yang berlumpur, serta adanya penolakan anak karena takut disuntik atau belum mendapat izin orang tua.

Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat pascabencana tetap optimal, baik melalui pelayanan medis, kegawatdaruratan, maupun upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/D2).

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Akses menuju Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi tantangan tersendiri bagi tim relawan kesehatan. Untuk mencapai wilayah tersebut, relawan harus menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalan berlumpur di area perkebunan sawit, daerah rawan longsor, hingga menyeberangi sungai yang kerap meluap saat hujan dengan menggunakan getek.

Salah satu perawat Tim Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK), A. Jaeni, mengatakan medan ekstrem tidak menyurutkan semangat tim untuk tetap hadir memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir.

“Perjalanan cukup berat dan berisiko, namun itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Di lokasi, relawan membuka posko kesehatan serta melakukan kunjungan langsung ke rumah warga yang tidak mampu menjangkau fasilitas layanan kesehatan. Upaya ini sangat membantu masyarakat yang selama ini terkendala transportasi dan akses wilayah.

Kepala Dusun Sekumur, Syamsul Bahri, menyampaikan apresiasi atas kehadiran relawan kesehatan yang dinilai sangat membantu warga desa.

“Dengan adanya relawan di sini, masyarakat bisa langsung berobat tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan menyeberang sungai,” katanya.

Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir menjangkau wilayah-wilayah terdampak bencana, termasuk daerah terpencil dan terisolasi, demi memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan bagi seluruh masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id

. (DJ/D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang berdampak serius terhadap layanan kesehatan masyarakat, khususnya di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak. Fasilitas kesehatan tingkat desa dilaporkan belum dapat beroperasi secara normal akibat kerusakan bangunan dan hilangnya alat-alat kesehatan.

Bidan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Sekumur, Siti Aisyah, menyampaikan kondisi pasca banjir membuat pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan seperti sedia kala.

“Ruangan pelayanan belum bisa digunakan sepenuhnya, alat-alat kesehatan banyak yang hanyut, termasuk tempat tidur pasien, oksigen, dan infus. Kami sangat berharap ada perhatian agar pelayanan kesehatan bisa kembali berjalan,” ujarnya.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan RI menurunkan Tim Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch II untuk memperkuat respons krisis kesehatan di wilayah terdampak, termasuk desa-desa dengan akses terbatas.

Tim relawan melakukan pelayanan kesehatan di posko serta menjangkau langsung masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan transportasi dan kondisi geografis. Selain pelayanan medis, tim juga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan setempat untuk mendukung pemulihan layanan kesehatan dasar.

Kementerian Kesehatan memastikan penanganan krisis kesehatan pasca bencana dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga fasilitas kesehatan kembali pulih dan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id

. (DJ/D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), diare, dan infeksi kulit menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pasca banjir di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Dokter relawan Tim Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan, dr. Yulia Dewi Irawati menjelaskan kondisi lingkungan pasca banjir, sanitasi yang belum optimal, serta kepadatan di lokasi pengungsian berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyakit tersebut.

“Selain penyakit infeksi, kami juga memberi perhatian khusus pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, serta pasien penyakit tidak menular yang membutuhkan keberlanjutan pengobatan,” jelas dr. Yulia.

Tim relawan memastikan pasien dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, stroke, dan asma tetap mendapatkan pengobatan agar tidak terjadi perburukan kondisi kesehatan di tengah situasi darurat.

Selain pelayanan medis, relawan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemantauan sanitasi lingkungan, serta upaya pencegahan gangguan kesehatan jiwa yang berpotensi muncul pascabencana.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan krisis kesehatan lanjutan di wilayah terdampak banjir.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id

. (DJ/D2P)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut Muhammadiyah memiliki Emergency Medical Team (EMT) yang telah memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bagian dari penguatan respons kesehatan pada situasi bencana.

“Saya jadi ingat, EMT Muhammadiyah sudah memenuhi standar WHO, bahkan yang pertama di Indonesia,” kata Menkes Budi pada peluncuran Program Studi Kedokteran UNIMMA di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (8/1).

EMT merupakan tim medis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan langsung di lokasi bencana. Tim ini terdiri dari tenaga kesehatan terlatih yang disiapkan untuk merespons kondisi kedaruratan secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar internasional.

Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menegaskan pengalaman Muhammadiyah dalam layanan medis darurat:

“Kami menyiapkan 25 rumah sakit untuk menghadapi keadaan, dan pada akhirnya 86 rumah sakit Muhammadiyah terlibat dalam layanan medis, saat banyak rumah sakit lain ketakutan menangani kondisi pada masa covid.” ujar Haedar.

Pengembangan EMT di lingkungan Muhammadiyah telah dilakukan sejak 2007 sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas medis kebencanaan. 

Pada tahap awal, pengembangan tim medis tersebut dikenal dengan nama Disaster Medical Committee (DMC) sebelum kemudian berkembang menjadi EMT.

EMT Muhammadiyah berada dalam koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sebagai lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana. 

EMT menjadi bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan darurat dalam mendukung sistem penanganan bencana nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Pendidikan Profesi Dokter Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) resmi diluncurkan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama para pimpinan Muhammadiyah serta Ketua LLDIKTI Wilayah VI di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (8/1) Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan dokter nasional.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter jika dibandingkan dengan standar global. Saat ini, rasio dokter di Indonesia berada pada kisaran 0,6 per 1.000 penduduk, sementara rata-rata global berada di angka sekitar 1,76 per 1.000 penduduk.

“Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia diperkirakan masih kekurangan sekitar 280 ribu hingga 300 ribu dokter,” kata Menkes Budi pada kegiatan peluncuran tersebut.

Menurutnya, penguatan pendidikan kedokteran menjadi salah satu langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan rasio dokter nasional sekaligus memastikan ketersediaan tenaga medis di berbagai daerah.

Haedar Nashir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menekankan Muhammadiyah siap dalam pengembangan pendidikan kedokteran.

“Bila diminta membuat fakultas kedokteran, tidak ada hambatan karena kami mempunyai 91 universitas. Tinggal regulasi dibuat adaptif sesuai kebutuhan kawasan yang memang membutuhkan fakultas kedokteran, termasuk fakultas kedokteran gigi.” ujar Haedar.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) Lilik Andriyani mengatakan pembukaan program studi ini merupakan bentuk dukungan universitas terhadap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.

“UNIMMA berkomitmen menjaga mutu pendidikan kedokteran melalui tata kelola yang baik serta kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak,” kata Lilik.

Ia berharap kehadiran Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Pendidikan Profesi Dokter UNIMMA dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dokter nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (PCK/D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan kembali mengerahkan relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch II berjumlah 119 orang. Mereka bertugas memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Relawan TCK Batch II ini terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan dengan komposisi 9 dokter spesialis, 16 dokter umum, 59 perawat, 4 tenaga gizi, 12 tenaga kesehatan lingkungan, serta sisanya tenaga non kesehatan lainnya. Seluruh relawan akan bertugas di 15 lokus pelayanan, yang meliputi 1 rumah sakit yaitu RSUD Aceh Tamiang dan 14 titik layanan kesehatan di lokasi pengungsian.

Pendamping Relawan TCK Batch II Kemenkes di Aceh Tamiang, Tirta Muhammad Rizki, menyampaikan bahwa penugasan relawan difokuskan untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal, baik di fasilitas kesehatan rujukan maupun di titik-titik pengungsian.

“Sebanyak 119 relawan TCK Batch II kami bagi ke dalam 15 lokus pelayanan. Lokus pertama berada di RSUD sebagai fasilitas rujukan utama yang terus kami upayakan agar dapat berfungsi maksimal, sementara 14 lokus lainnya berada di lokasi pengungsian masyarakat terdampak,” ujar Tirta.

Ia menambahkan, kehadiran relawan lintas profesi ini bertujuan untuk menjawab berbagai kebutuhan kesehatan di lapangan, mulai dari pelayanan medis dasar dan spesialistik, keperawatan, pemenuhan gizi, hingga pengendalian kesehatan lingkungan di area pengungsian.

“Kolaborasi antara tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan menjadi kunci dalam respon krisis kesehatan. Kami berupaya memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, cepat, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan situasi di Aceh Tamiang serta memastikan dukungan sumber daya kesehatan tersedia sesuai kebutuhan di lapangan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat pascabencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) terus memberikan pelayanan kesehatan sekaligus melakukan pemetaan risiko penyakit di lokasi pengungsian terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di Desa Sukajadi. 

Salah satu relawan medis dr. Muhammad Fahriza dari RSUD Sungai Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menyampaikan pelayanan kesehatan di posko tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga upaya mitigasi penyakit pascabencana.

Pada hari pertama pelayanan, tim relawan menemukan sejumlah penyakit yang cukup dominan di lokasi pengungsian, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hipertensi, dan diare. Temuan tersebut menjadi dasar bagi tim untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait faktor risiko, terutama yang berkaitan dengan sanitasi dan pola konsumsi masyarakat.

“Saat ini kami melakukan pelayanan kesehatan di posko sekaligus melakukan mapping penyakit yang banyak ditemui. Di hari pertama, kasus yang cukup dominan adalah ISPA, hipertensi, dan diare. Ke depan, data ini akan kami telusuri lebih lanjut, apakah berkaitan dengan makanan, sanitasi, atau faktor lingkungan lainnya,” ujar dr. Fahriza.

Ia menjelaskan setelah melakukan pencatatan data awal, tim akan turun langsung ke tenda-tenda pengungsian untuk mengidentifikasi akar permasalahan kesehatan yang ada, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

“Kami turun langsung ke tenda-tenda untuk mencari permasalahan yang ada. Dari situ, kami bisa langsung melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar kondisi kesehatan mereka kedepan bisa lebih baik,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, tim relawan terlebih dahulu mengumumkan kepada masyarakat terkait keberadaan pos kesehatan, melakukan pendaftaran, pemeriksaan tanda-tanda vital, hingga pemberian pelayanan medis. Apabila ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan lanjutan, pasien akan dirujuk sesuai kondisi.

“Jika ada kasus yang memerlukan rujukan, kami akan koordinasikan dengan puskesmas atau langsung ke rumah sakit, tergantung kondisi mana yang paling menguntungkan dan aman bagi pasien,” jelas dr. Fahriza.

Hingga saat ini, belum ditemukan lonjakan signifikan penyakit menular di lokasi pengungsian. Meski demikian, ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak dijumpai dan terus dimitigasi agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa.
Selain aspek fisik, tim relawan juga memperhatikan kondisi kesehatan mental masyarakat terdampak bencana.

“Kondisi mental masyarakat saat ini sudah mulai pulih. Memang masih ada yang mengalami trauma, namun secara umum masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada, mengingat bencana ini sudah berlangsung sekitar satu bulan,” ungkapnya.

Tim relawan juga melakukan pemetaan sanitasi lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi penyakit pascabencana. Namun, dr. Fahriza mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas dan peralatan kesehatan di lapangan.

“Ketersediaan obat-obatan, terutama obat kronik, serta alat kesehatan dan fasilitas pemeriksaan laboratorium sederhana masih sangat terbatas. Jika fasilitas ini dapat dilengkapi, pelayanan kesehatan tentu akan lebih efektif,” katanya.

Tim TCK yang bertugas di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, terdiri dari satu orang dokter, dua perawat, satu tenaga kesehatan lingkungan, dan satu apoteker. Tim terus berupaya memberikan pelayanan terbaik sekaligus melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit di wilayah pengungsian.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjangkau 55,1 juta penerima manfaat per hari, melonjak signifikan dari target awal 6 juta orang. Seiring peningkatan cakupan tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmennya dalam mengawal mutu dan keamanan pangan agar makanan yang dibagikan tetap aman, layak, dan higienis.

Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan bahwa peran utama Kemenkes dalam pelaksanaan program MBG adalah pengawasan, khususnya terhadap standar keamanan pangan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

“Jadi kami dari Kementerian Kesehatan punya tugas adalah pengawasan,” ujarnya dalam konferensi pers di SMKN 1 Jakarta (8/1).

Pengawasan dilakukan melalui kerja sama program MBG dengan dinas kesehatan di daerah, yang bertugas memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan. Salah satu instrumen utama pengawasan tersebut adalah sertifikasi laik higienis dan layak dikonsumsi bagi dapur SPPG.

“Maka keluarlah sertifikat untuk layak dimakan dan higienis,” jelas dr. Benjamin, yang akrab disapa dr. Benny.

Hingga saat ini, sebanyak 4.535 SPPG telah dinyatakan lulus sertifikasi. Artinya, seluruh proses mulai dari kebersihan dapur, pengolahan makanan, hingga pemeriksaan laboratorium telah melalui tahapan evaluasi menyeluruh oleh Kemenkes.

Ia menegaskan tidak semua dapur dapat langsung memperoleh sertifikat. Dapur yang belum memenuhi standar diwajibkan melakukan perbaikan terlebih dahulu demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Melalui pengawasan tersebut, Kemenkes memastikan 55,1 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil, mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. Capaian tersebut disebut dr. Benny sebagai langkah luar biasa dalam perjalanan MBG menuju target nasional 82 juta penerima manfaat.

“Kalau kita melihat angka-angka pelayanan hari ini 55,1 juta, baik anak sekolah maupun ibu-ibu hamil, ini suatu hal yang luar biasa dari target 82 juta target daripada MBG ini,” ucapnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan menegaskan penanganan dampak bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan kesehatan jiwa masyarakat terdampak.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa banyak korban bencana, terutama anak-anak, mengalami trauma akibat kehilangan anggota keluarga maupun tempat tinggal.

Untuk itu, Kemenkes mengerahkan relawan psikolog klinis ke wilayah terdampak sebagai bagian dari layanan kesehatan terpadu.

“Yang kita beresin bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan jiwanya,” ujar Menkes Budi dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Sumatra di Grha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1).

Dalam setiap pengiriman relawan kesehatan, Kemenkes turut menyertakan sekitar 30 hingga 35 psikolog klinis yang bertugas memberikan pendampingan psikososial. Para psikolog melaksanakan berbagai kegiatan pemulihan mental, seperti bercerita, bermain, dan aktivitas interaktif lainnya, khususnya bagi anak-anak di lokasi pengungsian, agar kembali merasa aman dan nyaman.

Menkes menilai pendekatan tersebut penting untuk mencegah trauma berkepanjangan pada korban bencana karena tidak semua dampak bencana bersifat fisik.

Upaya pemulihan kesehatan jiwa juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor serta melibatkan tokoh publik untuk menciptakan suasana yang lebih positif di lingkungan pengungsian.

Pemulihan kesehatan mental ini dilaksanakan seiring dengan pemulihan layanan kesehatan fisik, sehingga masyarakat terdampak dapat bangkit secara menyeluruh dari dampak bencana.

Menkes Budi berharap perhatian terhadap kesehatan jiwa dapat mempercepat proses pemulihan sosial masyarakat di wilayah terdampak.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular di lokasi pengungsian yang masih menampung ratusan ribu warga terdampak bencana, khususnya penyakit campak.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemantauan penyakit dilakukan setiap hari melalui sistem pelaporan yang terintegrasi. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian distribusi obat, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil pemantauan, penyakit yang paling banyak ditemukan di pengungsian meliputi infeksi saluran pernapasan akut, penyakit kulit, dan diare.

“Obat-obatan kita sesuaikan dengan jenis penyakitnya,” ujar Menkes Budi dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Sumatra di Grha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1).

Selain penyakit umum, Kemenkes juga memberikan perhatian khusus terhadap penyakit menular dengan tingkat penularan tinggi.

“Penyakit menular yang kita amati dengan sangat dekat itu yang kita paling takut campak,” ucap Menkes Budi.

Ia menjelaskan, campak memiliki tingkat penularan yang sangat cepat, sehingga berisiko menimbulkan wabah di lingkungan pengungsian yang padat. Saat ini, Kemenkes telah mengidentifikasi kasus campak di lima kabupaten terdampak. Deteksi dini dilakukan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, terutama pada anak-anak.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah segera menjalankan program imunisasi khusus di wilayah yang terdeteksi.

“Kita sudah lakukan imunisasi program khusus, jalan sejak minggu ini,” ujar Menkes Budi.

Imunisasi difokuskan pada anak-anak di wilayah pengungsian serta daerah dengan risiko penularan tinggi. Upaya pencegahan penyakit menular ini menjadi bagian penting dari penanganan bencana untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat tetap terkendali selama masa pemulihan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Setelah rumah sakit kembali berfungsi, Kementerian Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pada Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Sumatra di Grha BNPB, Jakarta, Rabu (7/1) bahwa tahap pemulihan puskesmas menjadi tantangan yang lebih berat karena jumlah fasilitas yang terdampak jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit.

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 867 puskesmas terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, 152 puskesmas mengalami kerusakan berat hingga harus menghentikan operasional sementara.

Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan lokasi, relokasi layanan sementara, hingga pembangunan ulang bagi fasilitas yang mengalami kerusakan total. Hingga awal Januari 2026, sebagian besar puskesmas telah kembali melayani masyarakat.

“Sampai awal Januari 2026, tinggal tiga (puskesmas) lagi yang belum bisa beroperasi,” kata Menkes Budi.

Ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, dan Puskesmas Lokop di Aceh Timur. Menkes menjelaskan, Puskesmas Lokop mengalami kerusakan paling parah akibat tertimpa kayu besar hingga bangunannya hancur.

“Yang (di) Lokop ini benar-benar sudah hancur, jadi sekarang sedang kita bangun baru,” ujarnya.

Untuk memastikan layanan tetap berjalan, operasional puskesmas yang rusak dialihkan sementara ke gedung lain, seperti kantor dinas atau fasilitas pemerintah setempat.

Menkes Budi menekankan bahwa peran puskesmas sangat vital, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan harian bagi masyarakat, tetapi juga dalam melayani ratusan ribu pengungsi yang tersebar di lebih dari seribu titik pengungsian.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sebanyak 3.719 relawan kesehatan telah dikerahkan sejak awal bencana untuk mendukung pelayanan kesehatan di wilayah terdampak di Provinsi Aceh. Seluruh relawan dimobilisasi dan dikoordinasikan melalui Health Emergency Operation Center (HEOC) sesuai dengan prosedur penanganan bencana Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan laporan kumulatif Sub Klaster Pelayanan Kesehatan, relawan tersebar di 18 kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Konsentrasi relawan terbesar berada di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 1.065 orang dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 923 orang.

HEOC dibentuk sejak hari pertama hingga hari ketiga bencana di seluruh wilayah terdampak. Pusat kendali ini berperan menganalisis kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sekaligus mengatur lalu lintas, alokasi, dan pergerakan relawan agar pelayanan kesehatan berjalan efektif dan merata.

Sejak hari kedua bencana, relawan kesehatan mulai ditempatkan di berbagai fasilitas pelayanan. Saat ini, layanan kesehatan diberikan melalui sekitar 309 puskesmas, 23 RS Pemerintah (RSUD dan RS TNI/Polri), dan 377 pos kesehatan yang menjangkau 1.008  pos pengungsian.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Agus Jamaludin, mengatakan koordinasi yang intensif menjadi kunci untuk memastikan layanan kesehatan tidak terputus di seluruh wilayah terdampak.

“Kami mengerahkan seluruh potensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada dan terus memantau distribusi relawan agar bantuan dapat menjangkau setiap daerah sesuai kebutuhannya,” ujar Agus.

Ia menambahkan bahwa tantangan utama saat ini adalah memastikan rotasi relawan berjalan lancar tanpa mengganggu kontinuitas layanan di fasilitas kesehatan.

“Dengan rata-rata masa tugas relawan 10–12 hari, penugasan diatur agar setiap fasilitas tetap memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan setiap saat,” jelasnya.

Dari sisi komposisi profesi, perawat menjadi profesi terbanyak dengan 923 orang, disusul tenaga kesehatan lainnya sebanyak 766 orang, dokter umum 736 orang, dan dokter spesialis 264 orang. Selain itu, terdapat 179 apoteker, 124 bidan, serta 350 tenaga non kesehatan yang mendukung operasional layanan.

Sejumlah profesi pendukung juga diterjunkan, antara lain tenaga sanitasi lingkungan, logistik, gizi, psikologi klinis, hingga entomolog kesehatan.

Berdasarkan asal instansi, mayoritas relawan berasal dari unsur pemerintah dengan jumlah 2.399 orang. Dukungan juga diberikan oleh kalangan akademisi sebanyak 780 orang, NGO/LSM 307 orang, serta organisasi profesi sebanyak 233 orang.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

*Kemenkes Lepas Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan Batch II untuk Penanganan Krisis Kesehatan Pascabencana di Aceh*

_Jakarta, 5 Januari 2026_

Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Krisis Kesehatan kembali melepas Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Batch II untuk memperkuat penanganan krisis kesehatan akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh.

Pelepasan Batch II ini merupakan kelanjutan dari penugasan relawan Batch I. Para relawan akan bertugas pada periode 5–18 Januari 2026 dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan serta penguatan sistem kesehatan di daerah terdampak.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Prof. Asnawi Abdullah, mengatakan bahwa penugasan TCK Batch II dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Penugasan TCK Batch berikutnya kan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pagi ini Kementerian Kesehatan kembali melepas Tenaga Cadangan Kesehatan untuk melanjutkan tugas rekan-rekan sebelumnya. Ini merupakan gelombang kedua,” ujar Prof. Asnawi.

Pada Batch II, sebanyak 366 relawan diberangkatkan dari beberapa titik dalam beberapa gelombang. Prof. Asnawi berharap kehadiran para relawan dapat mempercepat pemulihan layanan kesehatan serta membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Utara, yang hingga kini masih membutuhkan dukungan tenaga kesehatan secara signifikan.

“Fokus utama penugasan ini adalah memastikan layanan kesehatan kembali berjalan optimal, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun layanan kesehatan di lokasi pengungsian dan wilayah terdampak,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemulihan layanan kesehatan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan hunian sementara yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.

“Mudah-mudahan masyarakat terdampak dapat kembali hidup normal, kesehatannya terjaga dengan baik, bisa beraktivitas, bekerja, dan melaksanakan ibadah dengan tenang,” tutup Prof. Asnawi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemulihan layanan kesehatan di RSUD Muda Sedia, Kabupaten Aceh Tamiang, terus menunjukkan perkembangan positif pascabanjir yang melanda wilayah tersebut. Sejumlah layanan esensial, khususnya layanan bedah dan kebidanan, telah kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada 27 Desember 2025, instalasi bedah RSUD Muda Sedia berhasil melaksanakan enam tindakan operasi yang sebelumnya sempat tertunda akibat dampak bencana. Tindakan tersebut meliputi operasi sectio caesarea, kuretase, serta operasi bedah umum.

Dokter Anestesi RSUD Muda Sedia, dr. Kulsum, menyampaikan bahwa seluruh tindakan operasi tersebut berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah, pada 27 Desember instalasi bedah RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang berhasil melaksanakan enam operasi, terdiri dari sectio caesarea, kuretase, dan bedah umum. Seluruh prosedur berjalan lancar,” ujar dr. Kulsum.

Layanan kebidanan juga kembali berjalan optimal. Salah satu relawan medis, dr. Muhammad Luthfiyanto, PPDS Obstetri dan Ginekologi, menjelaskan bahwa salah satu pasien persalinan telah melahirkan dengan kondisi ibu dan bayi yang sehat.

“Kondisi ibu dalam keadaan baik. Bayi perempuan lahir dengan berat 3.000 gram, menangis spontan, dan direncanakan menjalani rawat gabung di ruangan,” jelasnya.

Hal serupa disampaikan oleh dr. Fitria Aini, PPDS Obstetri dan Ginekologi, yang turut bertugas di instalasi bedah RSUD Muda Sedia. Ia menyebutkan bahwa seluruh pasien yang menjalani tindakan sectio caesarea dan kuretase berada dalam kondisi stabil.

“Kami membantu tindakan sectio caesarea dan kuretase. Alhamdulillah seluruh pasien dalam keadaan baik dan saat ini sudah menjalani rawat gabung bersama bayi,” ungkap dr. Fitria.

Pemulihan layanan kesehatan di RSUD Muda Sedia terus dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan esensial yang tidak dapat ditunda. Kehadiran tenaga kesehatan relawan turut memperkuat keberlangsungan pelayanan medis bagi masyarakat Aceh Tamiang pascabencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 0812-8156-2620, atau email kontak@kemkes.go.id. (BM/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya kecepatan respons dan semangat gotong royong dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan pers (doorstop) pada kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Sumatera, Jumat (2/1).

Menkes menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar bantuan kemanusiaan diberikan secara cepat dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa.

“Presiden Prabowo menekankan bahwa kita harus membantu dengan cepat, lalu bergotong royong bersama karena ini adalah masalah kita bersama. Indonesia kuat karena modal sosialnya,” ujar Menkes.

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera berdampak signifikan terhadap sektor kesehatan. Tercatat sebanyak 87 rumah sakit terdampak, dengan sembilan di antaranya sempat tidak dapat beroperasi. Namun, berkat dukungan lintas sektor, seluruh rumah sakit tersebut kini telah kembali berfungsi.

“Dalam waktu dua minggu, dengan bantuan semua pihak, seluruh rumah sakit yang terdampak sudah bisa beroperasi kembali,” kata Menkes.

Selain rumah sakit, sebanyak 867 puskesmas turut terdampak. Sekitar 180 puskesmas sempat tidak beroperasi, dan hingga saat ini tersisa empat puskesmas di Aceh yang masih dalam proses pemulihan akibat kerusakan berat serta kondisi lumpur yang masih tinggi.

Menkes juga menyoroti kondisi pengungsian yang hingga kini masih menampung sekitar 300 ribu jiwa di lebih dari 1.000 titik pengungsian, termasuk 76 desa terpencil dengan akses yang sangat terbatas.

“Ada daerah yang hanya bisa ditempuh dengan perahu, kendaraan khusus, bahkan sepeda motor trail dengan waktu tempuh sampai enam jam. Ini yang terus menjadi perhatian kami,” ungkapnya.

Untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan dan melakukan rotasi sekitar 3.200 relawan kesehatan, termasuk 500 tenaga dari Kemenkes, dengan dukungan dari sektor swasta, organisasi profesi, serta TNI.

“Setiap dua minggu kami lakukan rotasi relawan agar pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan pengungsian, tetap berjalan dengan baik,” jelas Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes mengapresiasi peran Palang Merah Indonesia dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, PMI, dan berbagai mitra menjadi kunci percepatan pemulihan layanan kesehatan.

Ke depan, Menkes menyampaikan bahwa pemulihan empat puskesmas yang tersisa memerlukan dukungan alat berat berukuran kecil agar dapat menjangkau ruang-ruang fasilitas yang tertimbun lumpur.

“Kalau bisa ada alat berat kecil dan operatornya, kami harap dalam tiga minggu sampai satu bulan ke depan puskesmas tersebut bisa kembali beroperasi,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan memberi perhatian khusus terhadap risiko gigitan ular di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Isu tersebut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, ke kawasan Baduy, Selasa (31/12).

Sekjen Kunta menyampaikan bahwa kebutuhan antibisa ular atau antivenom menjadi perhatian, mengingat sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani di ladang dan kawasan hutan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemberian antibisa harus dilakukan sesuai prosedur medis.

Ia menjelaskan bahwa antibisa ular tidak disimpan dalam jumlah besar di wilayah Baduy, melainkan ditempatkan di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus dalam penanganan kasus gigitan ular.

“Kalau anti bisa kan tidak bisa sembarangan ya. Itu harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” jelasnya.

Apabila terjadi kasus gigitan ular, Kunta menyebut penanganan awal dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran racun sebelum pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Puskesmas akan melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan lanjutan dapat segera diberikan.

“Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.

Kunta mengakui jarak puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa dari wilayah Baduy mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Meski demikian, Kemenkes memastikan koordinasi tetap berjalan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa masih menjadi kebutuhan penting. Warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, menyampaikan bahwa antibisa ular merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, mengingat tingginya risiko gigitan saat bekerja di ladang.

Menurutnya, antibisa tidak diminta untuk disediakan secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat. Ia juga menyebut keterbatasan obat tersebut kerap menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan di lapangan.

“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, Pak Kapus juga sering nangis, soalnya susah, _nggak_ ada,” tuturnya.

Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes menegaskan penguatan layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy terus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi kesehatan. Sekjen Kunta berharap masyarakat tidak ragu untuk memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan.

“Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan mencatat penyakit kulit dan gangguan pencernaan sebagai keluhan kesehatan yang paling banyak dialami masyarakat Baduy. Temuan tersebut diperoleh saat kunjungan Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, ke wilayah Baduy, Selasa (31/12).

“Kalau saya tadi tanya-tanya, yang sebagian besar itu gatal, sama pencernaan seperti mencret atau diare,” ujar Kunta.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan akses air bersih dan sanitasi di wilayah Baduy. Faktor lingkungan masih menjadi tantangan utama dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat adat.

Untuk mengatasi keluhan tersebut, Kemenkes menyalurkan obat-obatan dasar yang umum dibutuhkan masyarakat, antara lain obat gatal, obat sakit perut, serta obat cacing, sesuai dengan kondisi kesehatan warga.

“Biasanya obat-obatan yang sederhana, seperti untuk panas, sakit perut, gatal-gatal, kudis,” kata Kunta.

Selain pengobatan, Kemenkes juga memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi tersebut menekankan pentingnya kebiasaan mencuci tangan serta pengolahan makanan dan minuman yang aman.

“Upaya-upaya sederhana ini penting supaya mereka mendapatkan makanan dan minuman yang lebih bersih,” tuturnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengunjungi masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (31/12). Kunjungan tersebut dilakukan menjelang pergantian tahun sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat Baduy tetap terjaga.

Sekjen Kunta menyampaikan bahwa kehadiran Kemenkes di Baduy merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adat.

Dalam kunjungan tersebut, Kemenkes menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi warga. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, pemeriksaan darah sederhana, serta penanganan keluhan kesehatan yang dialami warga.

“Layanannya seperti cek kesehatan gratis biasa. Kita cek darah, tensi, dan keluhan yang dirasakan, apakah panas, sakit perut, atau yang lain,” jelas Kunta.

Selain pemeriksaan kesehatan, Kemenkes juga menyalurkan obat-obatan dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masyarakat Baduy. Seluruh layanan difasilitasi oleh tenaga kesehatan dari puskesmas setempat dan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Sekjen Kunta mengapresiasi antusiasme masyarakat Baduy yang memanfaatkan layanan kesehatan tersebut. Menurutnya, partisipasi aktif warga mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa situasi influenza A(H3N2) subclade K di Indonesia hingga akhir Desember 2025 masih dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya.

Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine, menjelaskan bahwa secara global peningkatan kasus influenza A(H3) mulai terpantau di Amerika Serikat sejak minggu ke-40 tahun 2025, seiring dengan masuknya musim dingin. Subclade K sendiri pertama kali diidentifikasi oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan hingga kini telah dilaporkan di lebih dari 80 negara.

“Berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia, influenza A(H3N2) subclade K tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan,” ujar dr. Prima.

Di kawasan Asia, subclade K telah dilaporkan di sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand sejak Juli 2025. Meskipun influenza A(H3) menjadi varian dominan, tren kasus influenza di negara-negara tersebut menunjukkan penurunan dalam dua bulan terakhir.

Di Indonesia, hasil surveilans juga menunjukkan bahwa influenza A(H3) merupakan varian dominan. Tren kasus influenza nasional tercatat menurun dalam dua bulan terakhir. Berdasarkan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang diselesaikan pada 25 Desember 2025, subclade K terdeteksi sejak Agustus 2025 melalui sistem surveilans sentinel ILI-SARI di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

“Hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus influenza A(H3N2) subclade K yang tersebar di delapan provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak,” jelasnya.

Dari total 843 spesimen positif influenza yang diperiksa, sebanyak 348 sampel menjalani pemeriksaan WGS. Seluruh varian yang terdeteksi merupakan varian yang telah dikenal dan saat ini bersirkulasi secara global dalam sistem surveilans WHO.

Kemenkes RI menegaskan akan terus memperkuat surveilans, pelaporan, serta kesiapsiagaan untuk merespons perkembangan situasi influenza sesuai dinamika yang ada.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga daya tahan tubuh, serta mendapatkan vaksinasi influenza tahunan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta. Vaksin influenza tetap efektif dalam mencegah sakit berat, rawat inap, dan kematian.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap berada di rumah saat mengalami gejala flu, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik dalam lebih dari tiga hari.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemulihan layanan kesehatan di RSUD Langsa terus berlangsung secara bertahap pascabanjir yang melanda Kota Langsa dan sekitarnya pada akhir November 2025. Sejumlah layanan utama telah kembali beroperasi, sementara beberapa layanan lainnya masih dalam proses pemulihan akibat kerusakan fasilitas dan peralatan medis.

Direktur RSUD Langsa Donny Mulizar mengatakan pemulihan layanan kesehatan dilakukan dengan memprioritaskan layanan esensial yang dibutuhkan masyarakat.

“Pemulihan kami fokuskan pada layanan esensial yang tidak dapat ditunda, seperti layanan hemodialisis, sembari melakukan perbaikan pada layanan lain yang terdampak agar pelayanan kesehatan dapat kembali berjalan optimal,” ujar Donny.

Salah satu layanan yang diprioritaskan adalah Hemodialisis (HD). Unit HD sempat terhenti akibat mesin yang terendam banjir sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit di Idi, Lhokseumawe, hingga Sumatera Utara. Setelah dilakukan pembersihan ruangan dan penggantian peralatan yang rusak, layanan hemodialisis kembali beroperasi normal sejak 19 Desember 2025.

Kepala Instalasi Hemodialisis RSUD Langsa Junaidi menjelaskan layanan hemodialisis menjadi prioritas pemulihan karena bersifat rutin dan tidak dapat ditunda bagi pasien.

“Hemodialisis harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Karena itu, pemulihan unit ini kami percepat agar pasien dapat kembali menjalani terapi secara aman tanpa harus dirujuk ke luar daerah,” kata Junaidi.

Pemulihan layanan hemodialisis juga dirasakan langsung oleh pasien. Salah satu pasien HD RSUD Langsa, Safriyadi (54), yang sebelumnya harus menunda terapi karena layanan terhenti, kini telah kembali menjalani hemodialisis secara rutin sejak layanan dibuka kembali.

Di sisi lain, RSUD Langsa mencatat belum seluruh layanan kesehatan pulih sepenuhnya. Layanan radiologi hingga kini belum dapat beroperasi optimal akibat kerusakan sejumlah peralatan, seperti CT scan, MRI, dan mamografi, sehingga masih dalam proses pemulihan.

Berdasarkan pemantauan pascabencana, RSUD Langsa tidak mencatat peningkatan signifikan kasus penyakit akibat bencana. Pola kasus yang ditangani masih didominasi penyakit kronis. Rumah sakit juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit.

Ke depan, RSUD Langsa berharap dukungan berkelanjutan dari pemerintah untuk perbaikan sarana dan prasarana yang terdampak bencana serta penguatan sumber daya manusia, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus berjalan optimal.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 0812-8156-2620, atau email kontak@kemkes.go.id. (BM/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian signifikan dengan jumlah kehadiran peserta menembus 70 juta orang hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan Daily Report CKG per 29 Desember 2025 pukul 22.15 WIB, tercatat 70.292.151 peserta hadir dari total 73.128.356 pendaftar, atau setara 96,12 persen.

Capaian tersebut didominasi oleh CKG Umum dengan tingkat kehadiran mencapai 96,97 persen. Dari 47.393.692 pendaftar, sebanyak 45.957.044 orang tercatat hadir dan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.

Sementara itu, CKG Sekolah juga menunjukkan partisipasi tinggi. Dari 25.734.664 pendaftar, sebanyak 24.335.107 peserta hadir atau setara 94,56 persen. Program ini menjangkau siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, termasuk pesantren dan sekolah luar biasa (SLB).

Program yang merupakan quickwin Presiden Prabowo Subianto ini telah dilaksanakan di 38 provinsi dengan dukungan 514 kabupaten/kota serta melibatkan 10.588 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Pada sektor pendidikan, CKG Sekolah mencatat sebanyak 16.758.454 siswa telah memperoleh pemeriksaan kesehatan lengkap. Pelaksanaan program ini didukung ribuan puskesmas yang aktif melayani sekolah-sekolah di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam program CKG selama hampir satu tahun pelaksanaan.

“Capaian lebih dari 70 juta peserta menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan secara rutin,” ujar Aji.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan CKG di berbagai daerah.

“Tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam memastikan layanan CKG dapat menjangkau masyarakat, baik di puskesmas, sekolah, maupun komunitas,” kata Aji.

Menurut Aji, keberhasilan program CKG merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ke depan, Kementerian Kesehatan berharap CKG terus diperkuat sebagai fondasi layanan kesehatan promotif dan preventif guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 0812-8156-2620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah terus memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui penguatan Program Imunisasi Nasional, salah satunya dengan memperluas penggunaan vaksin Heksavalen. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat.

Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan Indri Yogyaswari menjelaskan bahwa imunisasi membantu tubuh membentuk antibodi sehingga anak terlindungi dari risiko sakit berat, kecacatan, hingga kematian. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata juga melindungi kelompok rentan yang tidak dapat menerima imunisasi karena kondisi tertentu.

“Imunisasi bukan hanya melindungi anak yang menerima vaksin, tetapi juga masyarakat luas. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk bila cakupan imunisasi tinggi dan merata,” ujar Indri.

Imunisasi lengkap dan tepat waktu mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Anak yang belum atau terlambat diimunisasi lebih rentan tertular penyakit dan berpotensi memicu Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Anak yang terlewat jadwal tetap perlu mendapatkan imunisasi kejar agar kekebalan tubuhnya terbentuk dan risiko penularan penyakit dapat ditekan,” tambahnya.

Vaksin Heksavalen merupakan vaksin kombinasi yang melindungi anak dari enam penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis akibat Haemophilus influenzae tipe b, serta polio. Vaksin ini menggantikan pemberian terpisah DPT-HB-Hib dan IPV.

Penggunaan vaksin kombinasi bertujuan mengurangi jumlah suntikan, menghemat waktu dan biaya kunjungan ke fasilitas kesehatan, serta mempercepat pembentukan kekebalan masyarakat.

“Dengan vaksin Heksavalen, suntikan ganda dapat dikurangi. Ini membuat pemberian imunisasi lebih nyaman bagi anak dan orang tua, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi,” jelas Indri.

Komite Imunisasi Nasional menyetujui peralihan ke vaksin Heksavalen tanpa perubahan jadwal imunisasi rutin, yaitu pada usia 2, 3, dan 4 bulan, serta tetap disertai vaksin polio oral (bOPV).

Ketua Komite Nasional PP KIPI Prof. Dr. Hindra Irawan Satari menegaskan bahwa vaksin Heksavalen telah melalui evaluasi keamanan yang ketat dan terdaftar di Badan POM. Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) terus dilakukan secara berjenjang.

“Vaksin Heksavalen memiliki profil keamanan yang baik dan telah melalui uji klinis yang panjang. Sistem surveilans KIPI diharapkan berjalan aktif untuk memastikan setiap kejadian pasca imunisasi dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Implementasi awal imunisasi Heksavalen dimulai Oktober 2025 di sembilan provinsi, yakni DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta wilayah Papua. Pemerintah menargetkan perluasan secara nasional mulai 2026.

Pemerintah mengajak orang tua, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk bersama memastikan setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Imunisasi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Setelah sukses menggelar kegiatan proctorship penanganan kasus kardiovaskular (kateterisasi dan operasi jantung) pada bulan Agustus yang lalu, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar kembali dipercaya oleh King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR) Arab Saudi dan Muslim World League (MWL) untuk menjadi penyelenggara pelaksanaan program Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) atau proctorship di bidang bedah maksilofasial, bedah onkologi kepala dan leher, rekonstruksi, serta bedah tiroid. 

Sebanyak 65 pasien dioperasi secara gratis di Instalasi Bedah Sentral RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yang dimulai dari tanggal 20 hingga 29 Desember 2025 dengan fokus pada penanganan kasus-kasus bedah yang membutuhkan keahlian khusus.

Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Prof Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, Sp. An-KIC, KAKV mengatakan program ini bertujuan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan di Kawasan Timur Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan serta meningkatkan kompetensi tenaga medis lokal dalam menangani kasus-kasus bedah kompleks.

“Hal ini menjadi langkah strategis dalam penguatan kapasitas SDM bidang kesehatan karena program ini mencakup alih keterampilan serta teknologi mutakhir, termasuk teknik minimal invasif, yang akan sangat bermanfaat bagi tim dokter spesialis kami,” ungkap Syafri. 

Program operasi gratis ini mencakup berbagai jenis bedah kompleks dan membutuhkan penanganan spesialis. Beberapa di antaranya adalah Bedah Tiroid yang akan dilakukan pada 23 pasien, Bedah Onkologi Kepala dan Leher untuk 10 pasien utama dan 15 pasien lainnya.

Selain itu, terdapat juga operasi Rekonstruksi Oral dan Maksilofasial yang direncanakan untuk 11 pasien, dan penanganan Kasus Maksilofasial seperti Trauma dan Celah Wajah untuk 6 pasien. Jenis-jenis operasi ini dipilih karena tingkat kerumitannya yang cukup tinggi.

Ketua tim medis KSR, Prof. Basem T. Jamal menjelaskan bahwa program kolaborasi ini berfokus pada jenis kasus yang lebih rumit. Tindakan yang dilakukan oleh tim medis tidak hanya sebatas pengangkatan tumor, tetapi juga mencakup rekonstruksi pascaoperasi.

Proses rekonstruksi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan estetika pasien secara optimal sehingga akan memberikan kualitas hidup yang lebih baik setelah prosedur bedah.

Guna mendukung kelancaran program ini, KSR Arab Saudi dan MWL juga membawa pembekalan kesehatan berupa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta alat kesehatan pendukung lainnya.

Pelaksanaan operasi ini juga didukung dengan fasilitas Modular Operating Theater (MOT) milik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang merupakan salah satu fasilitas kamar operasi paling modern dan terintegrasi di wilayah Indonesia Timur. 

Kerja sama internasional ini diharapkan menjadi momentum penting dalam penguatan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, melalui pertukaran ilmu pengetahuan antara ahli medis Arab Saudi dan Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (Humas RSUP Wahidin/D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Dalam rangka memperingati Hari Ibu sekaligus mendukung agenda perlindungan kesehatan perempuan menuju 500 Tahun Kota DKI Jakarta, SPRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia) bersama PP POGI dan para pemangku kepentingan menyelenggarakan vaksinasi HPV (Human Papillomavirus) gratis bagi 500 perempuan di Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/12).

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan bahwa infeksi HPV merupakan penyebab utama kanker leher rahim, salah satu kanker dengan tingkat kematian tertinggi pada perempuan Indonesia.

“Kanker leher rahim sangat berbahaya dan angka kematiannya tinggi. Dengan vaksinasi HPV yang lengkap, efektivitas pencegahan bisa mencapai lebih dari 90 persen,” ujar Wamenkes.

Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai program nasional vaksinasi HPV gratis bagi anak perempuan kelas 5 dan 6 sekolah dasar yang telah berjalan sejak 2023.

“ni program nasional dan gratis. Tolong para ibu ingatkan tetangga dan keluarga, karena ini investasi kesehatan jangka panjang bagi anak-anak perempuan kita,” tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kanker serviks masih menjadi persoalan kesehatan publik yang memerlukan upaya pencegahan berkelanjutan dan kolaboratif.

“Setiap 25 menit, satu perempuan Indonesia meninggal akibat kanker serviks. Fakta ini menjadi pengingat bahwa pencegahan tidak bisa ditunda,” kata Pramono Anung.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyediaan layanan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan, vaksinasi HPV bagi siswa kelas 5 dan 6 SD, serta layanan kesehatan terintegrasi melalui Pasukan Putih untuk menjangkau kelompok rentan.

“Pencegahan penyakit adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan perempuan, keluarga, dan generasi penerus bangsa. Karena itu kegiatan vaksinasi HPV gratis hari ini sangat penting dan perlu terus dilanjutkan,” ujarnya.

Ketua Umum PP POGI Prof. Dr. Budi Wiweko menekankan bahwa kematian akibat kanker serviks sejatinya dapat dicegah melalui pendekatan komprehensif yang mencakup vaksinasi dan deteksi dini.

“Hampir 90 persen kanker serviks dapat dicegah. Karena itu, vaksinasi 500 perempuan hari ini merupakan langkah strategis dalam melindungi kesehatan perempuan Indonesia,” jelas Prof. Budi.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang terbangun melalui gerakan SPRIN.

“Belajar dari COVID-19, masalah besar hanya bisa diselesaikan bersama. Menyelamatkan perempuan berarti menyelamatkan bangsa,” pungkasnya.

Kegiatan vaksinasi HPV gratis ini mencerminkan sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan kanker serviks, sekaligus menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional menjelang 500 Tahun Kota Jakarta.

Diharapkan, inisiatif ini dapat menginspirasi perluasan program serupa di berbagai daerah guna mewujudkan perempuan Indonesia yang sehat, berdaya, dan bermartabat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah konkret memperkuat sistem peringatan dini ancaman kesehatan nasional, khususnya penyakit infeksi dan potensi pandemi di masa depan.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penguatan deteksi dini dan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman patogen yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat serta stabilitas nasional.

“Dalam sejarah manusia ada tiga jenis perang, melawan alam, melawan manusia, dan melawan kuman. Dari semuanya, perang melawan patogen justru memakan korban paling besar,” ujar Menkes Budi saat penandatanganan MoU di Gedung Kemenkes, Selasa (23/12).

Ia menjelaskan bahwa perang melawan patogen membutuhkan sistem pertahanan yang setara dengan pertahanan militer, mulai dari intelijen kesehatan melalui surveilans, hingga pengembangan vaksin dan obat sebagai instrumen perlindungan.

“Kalau di militer ada radar dan satelit, di kesehatan kita pakai laboratorium dan genome sequencing. Kita harus tahu musuhnya berubah atau tidak, variannya apa, dan seberapa mematikan,” jelasnya.

Menkes Budi menambahkan, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa kesiapan sejak dini menentukan kemampuan negara dalam merespons krisis kesehatan. Negara dengan sistem deteksi dan respons yang kuat, menurutnya, telah memenangkan sebagian besar pertempuran sebelum krisis terjadi.

Ruang lingkup kerja sama Kemenkes dan BIN meliputi integrasi data, penguatan surveilans penyakit, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman biologis yang tidak terlihat namun berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.

Kepala BIN Muhammad Herindra menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan secara nyata keterkaitan erat antara ancaman kesehatan dengan stabilitas keamanan nasional. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan tersebut.

“Berdasarkan pengalaman pandemi, kita harus berbuat sesuatu. Dengan bekerja bersama Kementerian Kesehatan, tugas kami juga menjadi lebih ringan karena ancaman kesehatan ini tidak bisa ditangani sendiri,” ujar Herindra.

Melalui penandatanganan MoU ini, Kemenkes dan BIN berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun sistem kesiapsiagaan nasional yang lebih solid, tidak hanya dalam menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman kesehatan yang bersifat tidak kasatmata.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pascabencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, layanan kesehatan tetap berjalan berkat kolaborasi tenaga kesehatan, relawan medis, dan mahasiswa. Di tengah akses jalan terputus dan kondisi warga yang masih rentan, kerja bersama menjadi kunci agar pelayanan tetap menjangkau masyarakat.

Sejak hari-hari awal pascakejadian, relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan, profesi kesehatan, dan perguruan tinggi mulai berdatangan ke wilayah kerja UPTD Puskesmas Malalak. Kepala UPTD Puskesmas Malalak, Ns. Zulhelma Yetti, S.Kep., menyampaikan bahwa kehadiran relawan sangat membantu menjangkau wilayah yang sempat terisolasi.

“Relawan yang datang sangat beragam. Ada dari organisasi kemanusiaan, persatuan profesi, hingga kampus-kampus seperti Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Muhammadiyah Padang, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri Padang. Kehadiran mereka sangat membantu kami menjangkau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi,” ujarnya.

Puskesmas Malalak menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang terdampak, dengan keterbatasan akses dan air bersih. Meski demikian, layanan tidak berhenti. Pelayanan IGD tetap berjalan 24 jam, bahkan ketika enam tenaga kesehatan harus bertahan di puskesmas selama lima hari karena akses keluar masuk terputus.

“Kami menginap di puskesmas dan tetap melayani masyarakat semampu kami. Sementara teman-teman nakes lain yang tidak sedang berada di puskesmas, mereka membantu pelayanan di posko-posko kesehatan di wilayah lain,” tambah Zulhelma.

Dukungan relawan membantu mengatasi berbagai keterbatasan, mulai dari penyediaan toren dan saringan air, pipa air bersih, hingga bantuan obat-obatan, termasuk bagi pasien rujukan yang kesulitan mengakses rumah sakit akibat kondisi jalan.

Selama masa tanggap darurat, keluhan kesehatan yang banyak ditemui antara lain infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), hipertensi, gangguan kecemasan, penyakit kulit, serta penyakit kronis yang memerlukan pemantauan rutin. Pelayanan dilakukan melalui puskesmas, pos kesehatan, dan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki, menyusuri sungai, hingga mendaki perbukitan yang masih rawan longsor.

Semangat kemanusiaan juga datang dari kalangan mahasiswa. Tiara, relawan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Negeri Padang, mengaku lelah terbayar saat melihat warga terbantu.

“Capek itu pasti. Tapi karena ada rasa kemanusiaan, merasa puas saat melihat banyak masyarakat tertolong, dan melihat saudara-saudara kita yang terdampak ini tersenyum dengan pelayanan kita, kita merasa senang,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Navi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, yang ingin mengamalkan ilmunya langsung di lapangan.

“Saya ingin melihat langsung bagaimana ilmu yang saya pelajari bisa bermanfaat untuk masyarakat. Di sini saya belajar banyak dan merasa senang karena bisa melayani masyarakat,” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, dr. Hendri Rusdiani, M.Kes., memastikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana tetap berjalan. Seluruh kasus luka ringan telah ditangani di puskesmas di sekitar lokasi bencana, dengan dukungan relawan medis di lapangan.

“Alhamdulillah, fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Agam tetap beroperasi normal dan terus melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi relawan yang membantu melalui pelayanan kesehatan, pembangunan posko, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kekuatan utama penanganan pascabencana di Malalak. Di tengah keterbatasan, kehadiran tenaga kesehatan, relawan, dan mahasiswa tidak hanya menjaga layanan kesehatan tetap berjalan, tetapi juga menumbuhkan harapan bahwa pemulihan dapat dilalui bersama dengan semangat gotong royong.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (YA/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Bencana datang tanpa aba-aba. Bagi Virginia (25), hari itu berakhir dengan keputusan paling berat: meninggalkan rumah di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, tanpa kepastian bisa kembali. Dalam gelap dan kepanikan, ia hanya menyelamatkan dokumen penting. Selebihnya lenyap tersapu banjir bandang, termasuk rumah dan sumber penghidupan.

“Kami cuma sempat bawa dokumen. Dentuman dari kejauhan sudah terdengar. Air sudah melebar ke mana-mana,” tuturnya.

Esok harinya, rumah itu tinggal puing. Virginia bersama tiga anaknya sempat berpindah-pindah, dari masjid hingga akhirnya menetap di posko pengungsian Pasar Rakyat Nagari Sungai Batang.

Kehidupan di pengungsian menghadirkan persoalan baru. Udara dingin, debu, dan perlengkapan terbatas memicu berbagai gangguan kesehatan. Batuk, demam, dan nyeri otot kerap dikeluhkan, terutama oleh anak-anak.

“Tempatnya terbuka, selimut seadanya, ditambah sekeliling banyak debu. Anak-anak jadi gampang batuk, saya pun sempat sepuluh hari demam,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Nani (46), warga Nagari Bayua, yang mendatangi posko kesehatan bersama anaknya.

“Saya sering pusing, mungkin karena ada rasa takut juga setelah bencana. Pinggang juga sering sakit. Anak saya gatal-gatal,” katanya.

Kepala Puskesmas Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ns. Hermalina, S.Kep., menjelaskan bahwa pola keluhan tersebut umum muncul pascabencana.

“Kasus yang paling banyak kami tangani adalah ISPA, hipertensi, diare, penyakit kulit, mialgia, dan demam. Kondisi lingkungan, kelelahan, dan stress pascabencana sangat berpengaruh terhadap kondisi warga,” jelasnya.

Menurut Hermalina, layanan kesehatan terus digerakkan melalui puskesmas, posko, layanan keliling, hingga kunjungan langsung ke lokasi pengungsian.

“Kami berusaha memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan, meskipun dengan keterbatasan. Selama masih ada warga yang membutuhkan, kami akan tetap turun ke lapangan,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan, posko kesehatan menjadi tumpuan rasa aman. Virginia mengaku rutin memeriksakan kondisi dirinya dan anak-anak.

“Alhamdulillah kami dilayani dengan baik. Dikasih obat sampai sembuh,” katanya.

Hal yang sama dirasakan Nani.

“Dokternya ramah-ramah, pelayanannya bagus. Anak saya dikasih salep dan obat penambah nafsu makan, saya juga dapat obat. Alhamdulillah sangat membantu,” ujarnya.

Namun, tantangan tidak berhenti pada kesehatan. Rumah Virginia dan rumah ibunya rusak berat. Sebagai pedagang gorengan, kehilangan peralatan masak berarti kehilangan penghasilan.

“Kami ingin mandiri lagi. Kalau ada kompor atau wajan yang masih bisa dipakai, kami ingin mulai berjualan lagi. Tidak mungkin selamanya kami bergantung pada bantuan luar,” ucapnya lirih.

Kisah Virginia dan Nani mencerminkan kondisi banyak warga Maninjau. Di tengah kehilangan dan ketidakpastian, mereka bertahan sambil menata hari depan.

Melalui layanan kesehatan yang terus hadir, dukungan relawan, dan solidaritas berbagai pihak, pemulihan mulai bergerak. Upaya yang dilakukan hari ini diharapkan menjadi pijakan menuju pemulihan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat Maninjau.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (YA/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pasca banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bener Meriah, layanan kesehatan jiwa diperkuat melalui program Mobile Clinic yang menjangkau langsung lokasi pengungsian warga terdampak.

Program ini diinisiasi oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Bener Meriah, dr. Insan Sarami Artanoga, Sp.Kj, sebagai respons atas meningkatnya keluhan kecemasan dan trauma psikologis yang dialami penyintas bencana.

“Korban bencana ini banyak yang mengalami cedera psikologis, terutama rasa takut dan cemas. Karena itu kami berinisiatif membentuk mobile clinic untuk menjangkau langsung posko-posko pengungsian,” ujar dr. Insan.

Sejak mulai beroperasi pada 1 Desember 2025, Mobile Clinic didukung tenaga medis lintas disiplin. Selain memberikan layanan kesehatan umum, tim secara khusus memfokuskan pendampingan pada pemulihan kondisi psikologis masyarakat terdampak.

Pendekatan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kelompok usia. Anak-anak mendapatkan terapi bermain seperti mewarnai, bermain bola, dan permainan sederhana lainnya, sementara orang dewasa didampingi melalui psikoterapi suportif dan teknik relaksasi untuk menurunkan tingkat kecemasan.

Menurut dr. Insan, ketakutan terhadap hujan menjadi keluhan yang paling sering disampaikan penyintas, mengingat bencana terjadi akibat curah hujan yang tinggi.

“Hampir seluruh penyintas yang kami temui mengaku takut saat hujan turun. Melalui pendampingan ini, kami berharap kecemasan tersebut tidak berkembang menjadi trauma jangka panjang,” tambahnya.

Di lapangan, pelaksanaan Mobile Clinic menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan akses menuju lokasi pengungsian. Beberapa posko hanya dapat dijangkau melalui medan yang sulit, termasuk harus menyeberangi sungai.

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, dokter spesialis kesehatan jiwa di Kabupaten Bener Meriah masih terbatas, sehingga pelayanan harus dilakukan secara bergiliran dan terjadwal.

Meski demikian, tim Mobile Clinic tetap berkomitmen hadir mendampingi masyarakat terdampak dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar layanan kesehatan jiwa dapat terus menjangkau para penyintas bencana di Kabupaten Bener Meriah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (MF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Bener Meriah, Aceh, 20 Desember 2025

Pemerintah memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas melalui revitalisasi ratusan puskesmas di wilayah terdampak bencana. Revitalisasi ini guna memastikan masyarakat, termasuk pengungsi dan kelompok rentan, tetap memperoleh pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan akses pascabencana.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan puskesmas memegang peran strategis sebagai garda terdepan layanan kesehatan, terutama untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pengungsian maupun daerah yang masih terisolasi.

“Puskesmas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat di rumah-rumah dan pengungsian, sehingga tidak perlu ke rumah sakit,” ujar Budi saat meninjau wilayah terdampak di Bener Meriah, Jumat (19/12).

Menurut Budi, setelah proses revitalisasi rumah sakit di wilayah terdampak berjalan, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada penguatan layanan primer. Sekitar 800 puskesmas di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, akan direvitalisasi untuk memastikan pelayanan promotif dan preventif tetap berjalan optimal.

“Sekarang kami mulai merevitalisasi sekitar 800 puskesmas di tiga provinsi agar pelayanan kesehatan tetap dekat dengan masyarakat,” katanya.

Penguatan puskesmas tersebut diarahkan untuk melayani kebutuhan kesehatan dasar di lokasi pengungsian, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

“Kita ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan,” tegas Menkes.

Ia menambahkan, wilayah yang masih terisolasi memiliki risiko lebih tinggi terhadap terhambatnya layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah pusat turun langsung untuk melihat kondisi lapangan dan mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan.

“Jadi saya ingin lihat langsung operasionalnya dan apa yang bisa pemerintah pusat bantu,” ujar Budi.

Selain layanan medis, pemerintah juga memberikan dukungan pendukung berupa penyediaan listrik cadangan, air bersih, serta penguatan akses komunikasi untuk menunjang operasional puskesmas dan keselamatan masyarakat di pengungsian.

Revitalisasi puskesmas ini menjadi bagian dari strategi pemulihan kesehatan jangka menengah yang bertujuan menekan risiko keterlambatan penanganan penyakit, sekaligus mengurangi beban rumah sakit rujukan yang terdampak bencana.

Pendekatan kesehatan berbasis komunitas tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat hingga kondisi infrastruktur dan akses wilayah sepenuhnya pulih.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI melepas ratusan relawan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Pelepasan relawan dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dr. Yuli Farianti di Terminal 3 Gate 5 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (20/12).

Para relawan yang diberangkatkan merupakan tenaga medis dan tenaga kesehatan lintas profesi yang dengan sukarela dan penuh keikhlasan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat di wilayah terdampak bencana. Fokus utama penugasan saat ini berada di Provinsi Aceh yang menjadi wilayah dengan dampak paling besar, sebelum dilanjutkan ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Tim relawan terdiri dari berbagai disiplin, mulai dari dokter spesialis mata, bedah, neurologi, anak, dokter umum, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga laboratorium, radiografer, kesehatan lingkungan, epidemiolog, hingga psikolog klinis dan psikiater yang difokuskan pada layanan trauma healing, khususnya di posko pengungsian.

Relawan akan ditempatkan di rumah sakit, puskesmas, dan posko pengungsian sesuai kebutuhan di lapangan, sebagai wujud semangat gotong royong dan nilai kemanusiaan dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

“Saya mengucapkan terima kasih untuk pengabdiannya pada kemanusiaan. Saat ini fokus kita di Aceh karena dampaknya paling besar, dan ke depan akan dilanjutkan ke Sumatera Barat, khususnya Agam, serta Sumatera Utara,” ujar dr. Yuli Farianti.

Sejak hari ketiga pascabencana, Kemenkes telah mengirimkan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak. Namun pada tahap awal, pengiriman dilakukan secara mandiri oleh masing-masing rumah sakit. Melalui koordinasi terpusat, distribusi relawan kini dilakukan lebih merata agar seluruh wilayah terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

“Sekarang kita koordinasikan agar tidak ada daerah yang kelebihan tenaga dan tidak ada daerah yang kekurangan. Semua harus merasakan distribusi layanan kesehatan yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Pada hari ini, sebanyak 126 relawan diberangkatkan ke wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi, antara lain Bener Meriah, Takengon, Aceh Utara, dan Gayo Lues, termasuk daerah yang hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Sebelumnya, 70 relawan telah bertugas di Aceh dan Medan. Ke depan, Kemenkes juga akan memberangkatkan 207 relawan pada tahap berikutnya dan 87 relawan pada tahap selanjutnya, sehingga total relawan yang dikerahkan hingga 22 Desember 2025 mencapai sekitar 600 orang.

“Kami membawa tim yang lengkap, termasuk psikolog klinis dan psikiater untuk penanganan trauma healing, karena pemulihan tidak hanya fisik tetapi juga mental masyarakat terdampak,” tambah dr. Yuli.

Salah satu relawan, dr. Chani Sinaro Putra, dokter spesialis mata dari RS Cicendo Bandung, menyampaikan kesiapan tim dalam menghadapi kondisi lapangan.

“Persiapan kami tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Kami sudah mempelajari kondisi medan dan masyarakat di lokasi, termasuk kemungkinan penyakit atau kondisi medis yang akan ditemui. Insya Allah semua yang kami persiapkan dapat bermanfaat dan menolong, baik warga terdampak maupun tenaga medis yang sudah bertugas di sana,” ujar dr. Chani.

Sementara itu, dr. Desin Pambudi, dokter spesialis saraf dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, menekankan pentingnya layanan neurologi di situasi bencana.

“Saat bencana, akses kesehatan sering terputus sehingga pasien dengan pengobatan rutin berisiko putus obat. Pasien stroke, hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung sangat rentan jika pengobatan terhenti. Untuk itu kami bersyukur Kemenkes bergerak cepat mengajak kami bergabung agar bisa membantu saudara-saudara kita di Sumatera,” kata dr. Desin.

Para relawan berasal dari gabungan berbagai rumah sakit, baik rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, maupun swasta, di antaranya RSUP Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Sardjito, RSUP Persahabatan, RSJ Marzoeki Mahdi, RS Cicendo, serta rumah sakit swasta seperti Siloam dan Hermina.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Ruang-ruang kelas SD Negeri 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk sementara beralih fungsi menjadi tempat pengungsian bagi warga terdampak bencana. Sebanyak 87 kepala keluarga mengungsi di lokasi tersebut, berbagi ruang di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih.

Banjir dan longsor berdampak pada tiga kampung di wilayah Palembayan dengan total sekitar 300 kepala keluarga terdampak. Bencana ini juga meninggalkan duka mendalam dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 180 orang, menjadikannya sebagai wilayah dengan korban jiwa terbanyak di Kabupaten Agam.

Sejak ditetapkannya masa tanggap darurat pada 23 November 2025, upaya pemulihan terus dilakukan, termasuk pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak, tenaga kesehatan dari Puskesmas Koto Alam bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Agam secara rutin memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi warga guna memastikan kebutuhan kesehatan dasar tetap terpenuhi.

Selain pelayanan medis, edukasi kesehatan menjadi bagian penting dari upaya pencegahan penyakit di pengungsian. Tim Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Agam bersama Puskesmas Koto Alam memberikan penyuluhan terkait kebersihan lingkungan dan keamanan pangan kepada para pengungsi.

“Kalau bapak ibu menerima bantuan makanan, diusahakan dicek dulu makanannya. Jangan sampai mengonsumsi makanan berbau atau tidak layak, supaya tidak ada kasus keracunan makanan,” ujar Rachmi Oktaverina, petugas P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerapian dan kebersihan di area pengungsian guna mencegah berkembangnya jentik nyamuk penyebab demam berdarah.

Dalam kesempatan yang sama, tim Puskesmas Koto Alam menegaskan layanan kesehatan tetap dibuka setiap hari bagi warga terdampak.

“Di puskesmas kami, kita membuka pelayanan tiap hari. Jadi kalau bapak ibu merasa badannya kurang enak, bisa langsung diperiksakan ke kami,” jelas Rachmi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, dr. Hendri Rusdiani, M.Kes, menyampaikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat secara umum mulai menunjukkan perbaikan. Proses pemulihan terus berlangsung meski membutuhkan waktu dan pendampingan berkelanjutan.

“Kondisi masyarakat sudah mulai membaik. Mereka mulai bisa menerima keadaan dan perlahan bangkit, meskipun belum sepenuhnya,” ujar dr. Hendri.

Ia menjelaskan, pada dua hari pertama pascabencana, sebanyak 93 pasien dengan luka berat telah dirujuk dan ditangani di RSUD Lubuk Basung. Sementara warga dengan luka ringan ditangani di puskesmas sekitar lokasi bencana dengan dukungan relawan medis.

“Alhamdulillah, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Agam tidak terdampak secara langsung oleh bencana. Puskesmas dan rumah sakit tetap beroperasi normal dan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Menjelang berakhirnya masa tanggap darurat pada 22 Desember 2025, dr. Hendri berharap kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat terus membaik. Ia juga mengapresiasi masih banyaknya relawan yang datang untuk membangun posko dan membantu para korban bencana. Kehadiran mereka menjadi penguat bahwa masyarakat Agam tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (YA/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah terus memperkuat Program Imunisasi Nasional untuk melindungi anak Indonesia dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) sekaligus mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB). Hingga pertengahan Desember 2025, cakupan imunisasi bayi lengkap nasional tercatat 68,6 persen, sementara cakupan imunisasi lengkap 14 antigen mencapai 66,2 persen. Angka tersebut menunjukkan perlunya percepatan dan pemerataan layanan imunisasi di seluruh wilayah.

Direktur Imunisasi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Indri Yogyaswari, menegaskan imunisasi merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin peraturan perundang-undangan dan menjadi fondasi pembangunan kesehatan nasional.

“Imunisasi adalah hak setiap anak yang wajib dipenuhi. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari penyakit berbahaya, tetapi juga melindungi masyarakat dengan mencegah penularan penyakit menular,” ujar dr. Indri dalam Media Briefing Program Imunisasi Nasional di Jakarta, Jumat (19/12).

Selama lebih dari 50 tahun, Indonesia telah menjalankan program imunisasi dan mencatat berbagai capaian, antara lain eradikasi cacar, sertifikasi bebas virus polio liar, serta eliminasi tetanus maternal neonatal. Saat ini, sebanyak 14 antigen telah masuk dalam Program Imunisasi Nasional, termasuk introduksi vaksin PCV, Rotavirus, HPV, hingga vaksin kombinasi heksavalen di sejumlah provinsi.

Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Prof. Sri Rezeki Hadinegoro, menjelaskan imunisasi bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi dan sel memori sejak dini.

“Jika imunisasi diberikan sesuai jadwal, tubuh akan membentuk sel memori yang siap melawan virus atau bakteri penyebab penyakit. Dengan demikian, anak terhindar dari infeksi berat dan risiko penularan kepada orang lain dapat dicegah,” jelas Prof. Sri Rezeki.

Ia menegaskan pemberian berbagai vaksin sejak bayi aman dan tidak menyebabkan kelebihan beban pada sistem imun.

“Tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin menyebabkan sistem imun bayi mengalami overload. Sejak lahir, bayi sudah terpapar ribuan antigen secara alami dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Prof. Sri Rezeki juga menekankan kekebalan kelompok (herd immunity) sebagai kunci pencegahan wabah PD3I. Penyakit dengan tingkat penularan tinggi membutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata.

“Kekebalan kelompok hanya tercapai bila cakupan imunisasi tinggi, merata, dan berkesinambungan. Jika cakupan rendah, risiko penularan meningkat dan dapat memicu Kejadian Luar Biasa dengan dampak kesakitan dan kematian yang lebih besar,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan memperkuat berbagai aspek pendukung, mulai dari penyediaan vaksin dan logistik imunisasi, penguatan rantai dingin, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, pengembangan sistem pencatatan elektronik, hingga kolaborasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi, dan media.

Pemerintah menargetkan cakupan imunisasi bayi lengkap sebesar 80 persen pada 2025 dan 85 persen pada 2026 guna memperkuat kekebalan komunitas dan melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman PD3I.

Menutup pernyataannya, Prof. Sri Rezeki mengajak orang tua dan masyarakat berperan aktif mendukung imunisasi.

“Orang tua yang melengkapi imunisasi anaknya tidak hanya melindungi anaknya sendiri, tetapi juga ikut melindungi anak-anak lain yang belum atau tidak dapat diimunisasi. Inilah wujud gotong royong di bidang kesehatan,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Bener Meriah, 19 Desember 2025

Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh berdampak pada kondisi lingkungan serta kesehatan warga yang sementara tinggal di posko pengungsian. Situasi pascabencana memerlukan pemantauan kesehatan berkelanjutan untuk mencegah munculnya penyakit di lingkungan pengungsian.

Kepadatan hunian, perubahan pola aktivitas, dan kondisi lingkungan yang belum pulih sepenuhnya meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Merespons kondisi tersebut, Puskesmas Pante Raya memperkuat layanan kesehatan di lokasi pengungsian guna memastikan kondisi kesehatan masyarakat tetap terpantau dan tertangani.

Kepala Puskesmas Pante Raya, Gunawan Arianto, mengatakan pemantauan kesehatan dilakukan secara rutin dengan menyesuaikan jarak dan akses menuju posko.

“Posko yang lokasinya dekat kami kunjungi setiap hari, sementara untuk posko yang jauh kami kunjungi dua hari sekali,” ujar Gunawan.

Berdasarkan pemeriksaan di tiga titik pengungsian, tercatat sekitar 600 kasus keluhan kesehatan, dengan keluhan terbanyak berupa infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan hipertensi. Data tersebut menjadi dasar penguatan layanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Tenaga kesehatan melakukan pendampingan langsung melalui pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, serta distribusi suplemen vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Masker juga diberikan kepada pengungsi yang mengalami batuk atau menunjukkan gejala gangguan pernapasan sebagai langkah pencegahan penularan.

Seiring berjalannya waktu, sebagian pengungsi mulai kembali beraktivitas, seperti berkebun dan membersihkan rumah pada pagi hingga siang hari. Meski demikian, pemantauan kesehatan tetap dilakukan mengingat kondisi lingkungan pascabencana masih dalam tahap pemulihan.

Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta segera memeriksakan diri ke posko kesehatan atau puskesmas apabila mengalami keluhan kesehatan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan keluhan kesehatan sekecil apa pun. Jika merasa tidak sehat, segera datang ke posko atau puskesmas agar dapat ditangani lebih awal. Kami siap memberikan pelayanan kesehatan,” tutup Gunawan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (MF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Desa Cekal dan Desa Pantan Kemuning di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, hingga kini masih terisolasi akibat banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Bencana tersebut mengakibatkan jalan amblas, jembatan terputus, serta kondisi tanah yang labil sehingga akses utama belum dapat dilalui secara aman.

Keterisolasian wilayah berdampak langsung pada mobilitas warga, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. Jalur penghubung antardesa yang belum pulih membuat masyarakat kesulitan menjangkau puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

Di tengah kondisi tersebut, pelayanan kesehatan tetap dilakukan. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Lampahan terus berusaha menembus wilayah terdampak untuk memastikan warga di kedua desa tetap memperoleh layanan kesehatan, meski harus melalui medan berat dengan risiko keselamatan yang tinggi.

“Medannya cukup berat, badan jalan longsor dan jembatan putus, sehingga akses menuju ke sana sangat terbatas. Tapi kami tahu, warga sangat membutuhkan layanan kesehatan,” ujar drg. Indah Kaswara, dokter gigi Puskesmas Lampahan.

Selama masa tanggap bencana, Puskesmas Lampahan telah melakukan empat kali kunjungan ke dua desa terisolasi. Kunjungan dilakukan dengan sepeda motor dan berjalan kaki, melibatkan enam tenaga kesehatan yang terdiri dari koordinator puskesmas, dokter gigi, perawat, dan tenaga teknis.

“Kami tidak hanya melakukan pengobatan, tapi juga memastikan kondisi warga, terutama kelompok rentan, tetap terpantau. Kalau tidak didatangi, mereka sama sekali tidak punya akses ke layanan kesehatan,” tambah drg. Indah.

Setibanya di lokasi, tim memberikan pemeriksaan kesehatan dasar, pengobatan, serta pemantauan terhadap lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Tim juga mendistribusikan obat-obatan serta paket sikat dan pasta gigi, khususnya bagi warga di posko pengungsian, untuk mendukung kebersihan dan kesehatan gigi selama masa darurat.

“Pelayanan ini masih berlangsung, dan beberapa waktu ke depan akan terus kami lakukan sampai akses ke desa benar-benar dapat dilalui dengan aman,” terangnya.

Upaya tersebut menjadi wujud komitmen tenaga kesehatan untuk tetap hadir di tengah masyarakat serta memastikan layanan kesehatan menjangkau warga di wilayah terisolasi pascabencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (MF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Bener Meriah, 19 Desember 2025

Perlindungan kelompok rentan menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat pascabencana di daerah terdampak. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan keterbatasan akses layanan kesehatan memerlukan perhatian khusus.

“Kita ingin memastikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujar Budi saat meninjau lokasi terdampak, Jumat (19/12).

Menurutnya, wilayah yang masih terisolasi memiliki risiko lebih tinggi terhadap terhambatnya layanan kesehatan dasar. Oleh karena itu, pemerintah pusat turun langsung untuk melihat kondisi lapangan dan mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat.

“Kabupaten ini masih terisolasi, jadi saya ingin lihat langsung operasionalnya dan apa yang bisa pemerintah pusat bantu,” katanya.

Selain pelayanan medis, pemerintah juga menyalurkan dukungan pendukung berupa penyediaan listrik cadangan, air bersih, serta penguatan akses komunikasi guna menunjang keselamatan dan kesehatan kelompok rentan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan krisis baru.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa harus mengakses rumah sakit di tengah keterbatasan infrastruktur pascabencana.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penguatan layanan primer, khususnya puskesmas, menjadi kunci menjaga kesehatan warga di wilayah terdampak.

“Puskesmas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat di rumah-rumah, sehingga tidak perlu ke rumah sakit,” ujar Budi, Jumat (19/12).

Menurutnya, setelah revitalisasi rumah sakit rampung, pemerintah mulai memfokuskan perhatian pada ratusan puskesmas di wilayah terdampak.

“Sekarang kami mulai merevitalisasi sekitar 800 puskesmas di tiga provinsi,” katanya.

Penguatan puskesmas bertujuan memastikan layanan promotif dan preventif tetap berjalan meskipun kondisi akses dan infrastruktur belum sepenuhnya pulih.

Dengan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat, risiko keterlambatan penanganan penyakit dapat ditekan sekaligus mengurangi beban rumah sakit rujukan yang terdampak bencana.

Pendekatan kesehatan berbasis komunitas tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan kesehatan jangka menengah bagi masyarakat terdampak bencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI meluncurkan Konsorsium DRIVE (Diabetic Retinopathy Initiative) dan menggelar Workshop Kick Off Uji Coba Inovasi Penguatan Upaya Kesehatan Penglihatan, Rabu (18/12), di Kementerian Kesehatan Jakarta.

Konsorsium DRIVE merupakan inisiatif kolaboratif periode 2025–2030 untuk memperkuat layanan retinopati diabetik secara terintegrasi, mulai dari skrining hingga tatalaksana sesuai standar pelayanan kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa pengelolaan diabetes melitus harus dilakukan secara komprehensif, termasuk pencegahan komplikasi gangguan penglihatan.

“Pengelolaan diabetes tidak berhenti pada pengendalian gula darah. Pencegahan komplikasi, termasuk retinopati diabetik, harus menjadi bagian dari penguatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi,” kata Dante.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi diabetes melitus mencapai 11,7 persen atau sekitar 32 juta penduduk. Data Jaminan Kesehatan Nasional periode 2015–2023 mencatat sekitar 5,2 juta kasus retinopati diabetik, dengan sekitar 1,2 juta di antaranya membutuhkan tatalaksana lanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan skrining, terutama di layanan kesehatan tingkat pertama.

Melalui Konsorsium DRIVE, penguatan layanan dilakukan melalui optimalisasi skrining berbasis teknologi digital dan tele-oftalmologi, penguatan sistem rujukan, peningkatan kapasitas layanan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti melalui uji coba di daerah.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI Siti Nadia Tarmidzi menekankan pentingnya deteksi dini sebagai kunci pencegahan komplikasi diabetes.

“Deteksi dini sangat penting untuk menemukan kasus lebih awal dan mencegah komplikasi seperti retinopati diabetik. Upaya ini harus diperkuat dari layanan primer hingga rujukan,” ujar Nadia.

Konsorsium DRIVE melibatkan organisasi profesi, akademisi, dinas kesehatan daerah, RS Mata Cicendo, serta mitra terkait. Workshop Kick Off ini menandai dimulainya tahap awal uji coba inovasi penguatan layanan kesehatan penglihatan sebagai dasar pengembangan kebijakan nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (BM/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI mengajak warga terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mewaspadai meningkatnya risiko penyakit menular di lokasi pengungsian. Mobilitas penduduk yang tinggi, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta penurunan cakupan imunisasi dalam situasi bencana berpotensi memicu Kejadian Luar Biasa (KLB), khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan drg. Murti Utami menegaskan kondisi kedaruratan bencana harus diantisipasi melalui langkah kesehatan masyarakat yang cepat, terukur, dan terkoordinasi.

“Situasi bencana meningkatkan risiko penularan penyakit menular, terutama PD3I. Karena itu, surveilans dan pelayanan imunisasi harus tetap berjalan untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah terjadinya KLB,” ujar Murti Utami dalam keterangannya.

Kewaspadaan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/5745/2025 tentang Penanggulangan PD3I di daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui surat edaran tersebut, Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan surveilans penyakit menular secara intensif dan berkelanjutan. Surveilans dilakukan berbasis masyarakat di wilayah terdampak dan posko pengungsian dengan melibatkan tenaga kesehatan serta klaster kesehatan penanggulangan penyakit.

Selain itu, Kemenkes juga menginstruksikan pelaksanaan surveilans aktif di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Langkah ini mencakup penemuan kasus secara aktif, penelusuran riwayat kontak, pengambilan spesimen laboratorium, serta analisis tren kasus harian sebagai dasar respons kesehatan masyarakat.

Murti Utami menekankan promosi kesehatan di lokasi pengungsian menjadi bagian penting dalam mencegah penularan penyakit.

“Penerapan etika batuk, penggunaan masker, dan kebersihan tangan harus diperkuat, disertai edukasi agar masyarakat segera melapor apabila mengalami gejala penyakit menular,” katanya.

Dalam penanganan kasus, Kementerian Kesehatan mengatur tata laksana medis bagi suspek penyakit menular, seperti campak dan pertusis. Suspek campak perlu diisolasi, diberikan vitamin A, serta pengobatan suportif, sementara suspek pertusis harus mendapatkan antibiotik dan dirujuk apabila kondisi memburuk.

Untuk mencegah meluasnya penularan, Kemenkes menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan pelayanan imunisasi rutin dan imunisasi kejar meskipun dalam kondisi darurat.

“Pelayanan imunisasi harus tetap diupayakan, termasuk melalui pembukaan pos imunisasi darurat apabila fasilitas kesehatan mengalami kerusakan,” ujar Murti Utami.

Selain imunisasi rutin, Kemenkes juga mendorong pelaksanaan imunisasi tambahan atau crash program di wilayah pengungsian dan daerah dengan cakupan imunisasi rendah. Seluruh kegiatan surveilans, penanganan kasus, dan imunisasi diwajibkan untuk dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya menekan risiko wabah dan melindungi kesehatan masyarakat di tengah situasi bencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai leptospirosis yang kerap muncul sebagai penyakit pascabencana banjir dan tanah longsor. Penyakit ini sering luput terdeteksi karena gejala awalnya menyerupai demam biasa, namun dapat berujung fatal jika terlambat ditangani.

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan drg. Murti Utami menegaskan leptospirosis perlu mendapat perhatian serius, terutama di wilayah terdampak banjir. 

“Leptospirosis sering tidak disadari karena gejalanya ringan di awal. Padahal, bila terlambat ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi berat hingga kematian,” ujar Murti Utami.

Peringatan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor PV.03.03/C/5559/2025 tentang Kewaspadaan Potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Leptospirosis.

Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan bakteri Leptospira dan ditularkan melalui urin hewan terinfeksi, terutama tikus. Penularan dapat terjadi melalui air, lumpur, tanah, atau makanan yang terkontaminasi, kondisi yang umum ditemukan di lingkungan pascabencana.

Kemenkes menilai sanitasi yang buruk, genangan air, serta meningkatnya populasi tikus pascabanjir menjadi faktor utama meningkatnya risiko penularan. Aktivitas masyarakat tanpa alat pelindung diri saat membersihkan rumah atau beraktivitas di area tergenang juga memperbesar peluang infeksi.

Murti Utami mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan gejala awal penyakit ini. 

“Jika mengalami demam, nyeri otot, sakit kepala, atau mata merah setelah terpapar air banjir atau lumpur, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu sampai kondisi memburuk,” katanya.

Untuk mencegah keterlambatan diagnosis, Kementerian Kesehatan meminta fasilitas pelayanan kesehatan meningkatkan kewaspadaan dengan menjadikan leptospirosis sebagai diagnosis banding pada kasus demam akut dengan riwayat paparan risiko dalam dua minggu terakhir.

Selain itu, penguatan surveilans penyakit juga menjadi perhatian utama. Dinas kesehatan daerah diminta memantau tren kasus, melakukan pelaporan cepat melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), serta melakukan penyelidikan epidemiologi jika ditemukan peningkatan kasus.

Upaya pencegahan di tingkat masyarakat turut ditekankan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

“Leptospirosis sebenarnya bisa dicegah jika kita waspada sejak awal, baik dari sisi lingkungan, perilaku masyarakat, maupun kesiapsiagaan layanan kesehatan,” ujar Murti Utami.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong pemenuhan dokter spesialis, khususnya dari putra-putri daerah, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia medis di RSUD M. Yunus Bengkulu. Menurutnya, keberlanjutan layanan kesehatan tidak dapat bergantung pada jumlah dokter yang terbatas, terutama untuk layanan prioritas seperti stroke dan jantung.

“Kalau bisa, dicari putra-putri daerah. Jangan terus bergantung pada dokter dari luar yang bolak-balik. Ini penting agar layanan bisa berkelanjutan,” ujar Menkes Budi saat konferensi pers Proctoring Clipping Aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA) di RSUD M. Yunus, Bengkulu, Rabu (17/12/2025).

Menkes menegaskan setiap layanan medis idealnya ditopang lebih dari satu dokter spesialis agar pelayanan dapat berjalan optimal. Minimal dibutuhkan dua dokter spesialis, dan idealnya tiga, sehingga layanan dapat berjalan selama 24 jam.

Plt Direktur RSUD M. Yunus Herry Permana menyampaikan bahwa saat ini jumlah dokter spesialis dan subspesialis masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan layanan yang terus meningkat.

“Dokter subspesialis kami berjumlah 18 orang, sementara total dokter spesialis sebanyak 45 orang. Namun, untuk beberapa layanan prioritas, jumlah dokter yang mampu melakukan tindakan masih sangat terbatas,” ujarnya.

Herry menambahkan, peningkatan kunjungan pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan, menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit.

“Kunjungan pasien terus meningkat. Untuk layanan jantung, dokter ada lima orang, tetapi yang dapat melakukan tindakan intervensi baru dua orang,” katanya.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengakui kekurangan dokter spesialis merupakan persoalan serius yang dihadapi RSUD M. Yunus sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Ia berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat.

“Jumlah dokter spesialis masih sangat kurang. Kami berharap pasca kunjungan Pak Menteri ada asistensi atau penugasan dokter spesialis pembantuan ke RSUD M. Yunus,” ujarnya.

Selain penambahan sumber daya manusia, Mian menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan.

“Kami membutuhkan pendampingan agar dari sisi keterampilan, kinerja, dan pelayanan dapat berjalan maksimal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi juga menyoroti pentingnya sistem remunerasi yang layak bagi dokter spesialis agar mereka dapat fokus bekerja di rumah sakit pemerintah.

“Dokter spesialis harus dibayar cukup. Kalau tidak, mereka akan berpindah-pindah tempat praktik,” tegasnya.

Menkes menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus mengupayakan pemenuhan alat kesehatan, namun kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi faktor kunci dalam penguatan layanan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan penguatan layanan stroke di daerah harus dilakukan secara bertahap dan terstandar melalui pendampingan langsung kepada rumah sakit rujukan provinsi.

“Untuk tingkat provinsi, rumah sakit harus bisa melakukan layanan lanjutan seperti clipping aneurisma dan tindakan berbasis Digital Subtraction Angiography atau DSA. Ini yang sedang kita dorong,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers Proctoring Clipping Aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA) di RSUD M. Yunus, Bengkulu, Rabu (17/12).

Menkes menjelaskan, layanan clipping aneurisma dan DSA merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas layanan stroke komprehensif hingga ke daerah. Dengan pelaksanaan proctoring ini, Bengkulu menjadi provinsi ke-21 yang telah mampu menjalankan tindakan clipping aneurisma.

“Target nasionalnya 38 provinsi. Bengkulu sudah masuk, dan yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan layanan ini,” kata Menkes.

Plt Direktur RSUD M. Yunus Herry Permana menyampaikan bahwa proctoring clipping aneurisma menjadi tonggak penting dalam peningkatan layanan stroke lanjutan di rumah sakit tersebut.

“Proctoring ini menjadi tahap krusial agar layanan clipping aneurisma dan DSA dapat berjalan sesuai standar dan aman bagi pasien,” ujarnya.

Herry menambahkan, penguatan layanan stroke dilakukan seiring peningkatan kapasitas rumah sakit yang saat ini telah menjalankan sembilan layanan prioritas KJSU. Kanker dan jantung menjadi layanan utama, sementara layanan stroke lanjutan kini mulai diperkuat melalui pengembangan DSA dan clipping aneurisma.

Ia mengakui masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, antara lain ketersediaan cath lab yang baru satu unit serta MRI yang saat ini belum berfungsi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh penguatan layanan stroke lanjutan di RSUD M. Yunus.

“Kehadiran layanan clipping aneurisma dan DSA ini sangat penting agar masyarakat Bengkulu tidak lagi dirujuk ke luar daerah,” ujarnya.

Mian menambahkan, Pemprov Bengkulu telah mengalokasikan anggaran infrastruktur kesehatan yang signifikan untuk mendukung penguatan rumah sakit rujukan provinsi.

“Tahun ini APBD Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan infrastruktur kesehatan,” katanya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyalurkan logistik kesehatan pasca bencana ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini tidak hanya berupa obat-obatan, tetapi juga hygiene kit dan emergency kit sebagai langkah pencegahan penyakit di wilayah terdampak bencana.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam respons kesehatan pasca bencana. 

“Logistik kesehatan tidak hanya obat-obatan. Hygiene kit dan emergency kit menjadi kunci untuk mencegah penyakit yang muncul akibat sanitasi dan lingkungan yang tidak sehat pasca bencana,” ujar Agus.

Berdasarkan Laporan Situasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada 15 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, di Provinsi Aceh, distribusi dilakukan sejak akhir November hingga Desember 2025 ke sejumlah kabupaten/kota. Obat-obatan dikirimkan ke Aceh Tengah (33 koli), Pidie Jaya (200 paket HD), Bireuen (4 koli), Gayo Lues (8 koli), Aceh Timur (30 koli), Langsa (18 koli), dan Aceh Tamiang (22 koli).

Selain obat, Kemenkes menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil ke Aceh Tengah (34 dus), Pidie Jaya (23 dus), Gayo Lues (41 dus), Bener Meriah (29 dus), Lhokseumawe (75 dus), Aceh Utara (65 dus), Pidie (30 dus), dan Aceh Besar (34 dus).

Aceh juga menerima peralatan kesehatan khusus berupa oxygen concentrator sebanyak 10 unit untuk Aceh Tengah dan 10 unit untuk Bener Meriah. Selain itu, disalurkan 35 Emergency Medical Team (EMT) kit, 50 emergency kit, serta 50 paket family hygiene kit melalui Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK).

Sementara di Provinsi Sumatera Utara, distribusi melibatkan Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, Asosiasi RS Daerah (ARSADA), dan Halodoc. Kemenkes menyalurkan 5.000 dus PMT balita, 3.000 dus PMT ibu hamil, 2.000 pcs masker bedah, 500 pcs sarung tangan non-steril, serta 35 vial Biosat Serum ATS ke sejumlah daerah, antara lain Sibolga, dan Tapanuli Tengah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga mendistribusikan hygiene kit, obat-obatan, serta PMT ibu hamil dan balita ke wilayah Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Langkat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Serdang Bedagai. Dukungan lembaga lain meliputi 150 botol vitamin A dari Dompet Dhuafa, lima paket obat-obatan dari Halodoc, serta total 90 vial Anti Tetanus Serum (ATS) Tetegam dari ARSADA.

Di Provinsi Sumatera Barat, HEOC Provinsi dan Direktorat SKK menyalurkan 44 paket obat pelayanan kesehatan dasar ke Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Solok, termasuk untuk mendukung layanan relawan kesehatan. Distribusi dilakukan dari akhir November hingga Desember 2025.

“Dengan dukungan logistik yang lengkap, kami berharap risiko penyakit pasca bencana dapat ditekan dan layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga,” ucap Agus.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Aceh dan Sumatera Utara mulai kembali beroperasi pascabencana. Namun, operasional layanan kesehatan tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama akibat terbatasnya pasokan listrik yang berdampak pada belum berfungsinya sejumlah layanan medis penting.

Berdasarkan Laporan Situasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada 15 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, di Aceh Tamiang, RSUD Muda Sedia telah membuka layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, serta kamar operasi. Meski demikian, layanan ICU dan hemodialisis belum dapat dijalankan karena kendala teknis, termasuk instalasi air dan pengecekan alat kesehatan. Kondisi listrik dilaporkan aman, namun beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan akibat bencana.

Sementara itu, RSUD Sultan Abdul Azis Syah (SAAS) Peureulak, Aceh Timur, juga mulai mengoperasikan layanan IGD dan sejumlah poliklinik. Kendala utama yang dihadapi rumah sakit ini adalah ketidakstabilan listrik, sehingga membutuhkan dukungan genset dan bahan bakar. Selain itu, ketersediaan air bersih masih terbatas dan sebagian alat radiologi dilaporkan rusak.

Di Kota Langsa, RSUD Langsa telah mengaktifkan layanan IGD, rawat inap, serta beberapa layanan penunjang seperti ICU, NICU, dan ruang bedah. Namun, layanan hemodialisis dan radiologi belum dapat beroperasi karena aliran listrik PLN terhenti selama enam hari, sehingga mesin yang tersedia belum dapat digunakan.

Kondisi serupa terjadi di RSUD Zubir Mahmud, Aceh Timur. Layanan dasar seperti IGD, laboratorium klinik, dan rawat inap telah berjalan, tetapi layanan hemodialisis dan radiologi masih terhenti akibat pemadaman listrik PLN selama empat hari. Rumah sakit ini membutuhkan pasokan genset dan BBM agar seluruh layanan dapat kembali normal.

Selain listrik, keterbatasan air bersih juga menjadi kendala di sejumlah RSUD. Beberapa rumah sakit terpaksa membeli air bersih untuk menjaga operasional layanan dasar, sementara instalasi air dan mesin pendukung masih dalam proses perbaikan pascabencana.

Di Sumatera Utara, RSUD Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tetap melayani pasien meski dengan fasilitas terbatas. Hingga 15 Desember, ribuan pasien rawat jalan dilayani menggunakan tenda dan posko darurat, sementara perbaikan fasilitas utama rumah sakit masih berlangsung.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit yang sempat terdampak bencana di wilayah Sumatera kini telah kembali beroperasi secara bertahap. Pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap berjalan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak.

“Pada tanggal 26 November lalu, terdapat 41 rumah sakit yang tidak dapat beroperasi akibat bencana. Alhamdulillah, hari ini 100% rumah sakit tersebut sudah mulai beroperasi kembali, meskipun secara bertahap, dimulai dari layanan IGD dan ruang operasi,” ujar Menteri Budi  dalam rapat kabinet paripurna, Senin (15/12). 

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaludin mengatakan pemulihan layanan kesehatan pascabencana difokuskan pada memastikan layanan dasar tetap berjalan sembari mempercepat pemulihan sarana pendukung. 

“Sebagian besar rumah sakit sudah mulai melayani pasien, namun memang masih ada kendala listrik dan air bersih. Ini yang sedang kami dorong percepatannya agar layanan kritis seperti hemodialisis dan radiologi bisa segera beroperasi,” ujar Agus.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk penyediaan genset, BBM, serta perbaikan jaringan listrik. 

“Keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Kami pastikan dukungan logistik kesehatan dan teknis terus dilakukan sampai layanan rumah sakit kembali normal sepenuhnya,” kata Agus.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Keberhasilan pelaksanaan bedah jantung terbuka perdana di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Gorontalo, menjadi penanda penting pemerataan layanan kesehatan rujukan sekaligus menegaskan dua kunci utama keberlanjutan layanan jantung di daerah: tata kelola rumah sakit yang sehat dan keberlangsungan dokter spesialis.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa layanan bedah jantung terbuka yang ditanggung BPJS Kesehatan dapat berjalan berkelanjutan apabila dikelola dengan manajemen yang baik.

“Layanan bedah jantung terbuka ini di-cover oleh BPJS dan seharusnya tidak menjadi masalah. Rugi atau tidak rugi itu tergantung tata kelola manajemen rumah sakit. Kalau tata kelolanya baik, layanan akan jalan terus,” tegas Menkes dalam sambutan daringnya.

Menkes menegaskan, rumah sakit daerah seharusnya mampu mandiri secara finansial melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tanpa ketergantungan berlebihan pada subsidi pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan, lanjutnya, siap mendampingi RSUD yang berkomitmen memperbaiki tata kelola, termasuk transparansi pengadaan obat dan alat kesehatan agar tidak terus mengalami defisit.

Selain manajemen, Menkes menyoroti tantangan klasik layanan kesehatan daerah, yakni retensi dokter spesialis, khususnya dokter bedah jantung.

“Alatnya mahal dan bisa kita bantu. Tapi kalau dokternya pindah, layanannya berhenti. Karena itu dokter-dokter yang bertugas di Gorontalo harus dirawat dengan baik agar tidak cepat pindah ke kota besar,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan minimal dua hingga tiga dokter spesialis jantung untuk menjamin layanan berjalan 24 jam.

“Idealnya ada tiga dokter agar bisa rotasi layanan. Kalau hanya satu, begitu cuti atau belajar, layanannya berhenti,” tambah Menkes.

Sebagai solusi jangka panjang, Kementerian Kesehatan terus mendorong pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) agar putra-putri daerah memiliki kesempatan lebih besar menjadi dokter spesialis dan kembali mengabdi di daerah asal.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung keberlanjutan layanan bedah jantung terbuka melalui penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami bersyukur layanan ini berhasil dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo siap mendukung agar layanan bedah jantung terbuka berlanjut dan tidak berhenti di tahap perdana,” ujar Gusnar.

Ia menambahkan, operasi perdana ini menjadi momentum alih ilmu dan teknologi bagi dokter-dokter lokal melalui pendampingan tim RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi RSUD Aloei Saboe untuk berkembang sebagai rumah sakit rujukan jantung regional yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa layanan bedah jantung terbuka perdana di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Gorontalo, ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan dan dapat berjalan berkelanjutan jika didukung tata kelola rumah sakit yang baik.

Dengan layanan ini, Gorontalo resmi menjadi provinsi ke-30 yang mampu menyelenggarakan bedah jantung terbuka Coronary Artery Bypass Graft (CABG) dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagai bagian dari pemerataan layanan jantung di Indonesia.

“Layanan bedah jantung terbuka ini di-cover oleh BPJS dan berlaku untuk seluruh masyarakat. Soal rugi atau tidak rugi, itu tergantung tata kelola manajemen rumah sakit. Kalau tata kelolanya baik, secara hitungan BPJS itu cukup,” ujar Menkes.

Menkes menekankan bahwa rumah sakit daerah seharusnya dapat mandiri secara finansial melalui layanan JKN, tanpa terus bergantung pada subsidi pemerintah daerah.

“Rumah sakit itu seharusnya bisa hidup dari BPJS. Kalau tata kelolanya benar, tidak perlu minta-minta ke gubernur atau wali kota. Masalahnya sering kali ada di manajemen, bukan di BPJS-nya,” tegasnya.

Selain bedah jantung terbuka, Menkes juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan kateterisasi jantung atau pemasangan ring, yang menjadi tindakan penyelamatan nyawa paling cepat dan efisien.

“Layanan pasang ring itu yang paling sering menyelamatkan nyawa dalam enam jam pertama. Karena itu harus tersedia di semua kabupaten/kota agar pasien BPJS tidak terlambat ditangani,” jelas Menkes.

Saat ini, layanan kateterisasi jantung telah tersedia di 113 kabupaten/kota dan ditargetkan menjangkau 514 kabupaten/kota pada 2027, dengan dukungan alat kesehatan bernilai puluhan miliar rupiah untuk setiap rumah sakit.

Menkes menegaskan, keberlanjutan layanan jantung tidak hanya bergantung pada alat dan pembiayaan, tetapi juga pada ketersediaan tenaga medis.

“Alatnya mahal dan ditanggung negara, tapi tidak ada artinya kalau dokternya tidak dijaga. Saya titip kepada pemerintah daerah agar dokter-dokter spesialis yang bertugas di Gorontalo dirawat dengan baik supaya layanan ini bisa berjalan terus,” pungkasnya.

Keberhasilan Gorontalo diharapkan menjadi contoh penguatan layanan jantung berbasis BPJS Kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Provinsi Gorontalo mencatat tonggak penting dalam penguatan layanan kesehatan rujukan dengan keberhasilan pelaksanaan bedah jantung terbuka perdana Coronary Artery Bypass Graft (CABG) di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe. Capaian ini menempatkan Gorontalo sebagai provinsi ke-30 di Indonesia yang mampu menyelenggarakan layanan bedah pintas arteri koroner.

Tindakan bedah perdana ini dilaksanakan pada 12–13 Desember 2025 dengan pendampingan langsung tim dokter RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita melalui skema proctoring. Dua pasien asal Kota Gorontalo dengan diagnosis penyakit jantung koroner kompleks berhasil menjalani operasi dan saat ini dalam kondisi stabil di bawah pemantauan intensif tim medis.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam pemerataan layanan jantung nasional. Ia mengapresiasi kerja keras RSUD Aloei Saboe, tenaga medis, serta tim RSJPD Harapan Kita yang menghadirkan layanan bedah jantung terbuka di Gorontalo.

“Setiap tahun sekitar 264 ribu orang meninggal akibat penyakit jantung. Artinya, hampir setiap dua menit satu orang meninggal. Penanganan harus cepat, idealnya kurang dari enam jam,” ujar Menkes.

Ia menekankan, ketersediaan layanan jantung di daerah sangat krusial untuk menyelamatkan nyawa. 

“Kalau serangan jantung ditangani di atas enam jam, kemungkinan hidupnya jauh lebih kecil. Itulah sebabnya layanan jantung harus tersedia merata, tidak mungkin pasien dari Gorontalo harus dirujuk jauh ke Makassar karena pasti sudah terlambat,” tegasnya.

Menkes juga mengingatkan bahwa keberhasilan perdana harus diikuti dengan keberlanjutan layanan dan kemandirian rumah sakit daerah. 

“Rumah sakit yang sudah mulai harus terus melakukan secara rutin. Jangan berhenti di tahap perdana,” ujarnya.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung penuh keberlanjutan layanan bedah jantung terbuka di RSUD Aloei Saboe. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kolaborasi lintas pihak dan dukungan Kementerian Kesehatan.

“Kami siap mendukung dan menjalankan program ini sambil terus membenahi serta melengkapi seluruh kebutuhan dan peralatan. Insyaallah akan kita kolaborasikan ke depan agar layanan bedah jantung ini terus berlanjut dan tidak hanya berhenti pada perdananya saja,” ujar Gubernur.

Salah satu pasien bedah jantung terbuka perdana, Munawil (40), mengaku bersyukur dapat menjalani operasi di Gorontalo tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Munawil memiliki kebiasaan merokok di masa lalu, ditambah riwayat penyakit jantung dari kedua orang tuanya. Meski masih dalam masa pemulihan, kondisinya berangsur membaik dan napasnya terasa lebih lega.

“Alhamdulillah, saya senang sekali karena bisa dioperasi di Gorontalo, jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta atau Makassar,” ujar Munawil.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang memastikan pasokan obat-obatan untuk IGD dan poli darurat dalam kondisi aman dan mencukupi. Sebagian besar stok lama rusak akibat terendam lumpur, namun bantuan cepat dari berbagai lembaga membuat layanan tetap berjalan.

Pelaksana pelayanan dari RS Kemenkes Adam Malik, dr. Ade Rachmat Yudiyanto, SpA(K), menyampaikan kurang dari 10 persen obat lama dapat diselamatkan karena risiko kontaminasi.

“Daripada berisiko, lebih baik dibuang. Kita pakai yang benar-benar aman,” ujarnya.

Kebutuhan obat dipenuhi melalui dukungan RS Kemenkes Adam Malik serta tim dari UI dan Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI). Bantuan mencakup obat infeksi, analgesik, obat kulit, hingga perbekalan medis dasar yang dibutuhkan untuk layanan pascabanjir. Seluruh stok langsung didistribusikan ke IGD dan poli prioritas.

Menurut dr. Ade, aliran bantuan datang cepat karena banyak pihak memahami kondisi RSUD Aceh Tamiang yang kehilangan hampir seluruh fasilitas farmasi. Tim farmasi rumah sakit juga langsung menginventarisasi ulang obat yang masuk.

“Dengan pasokan yang tersedia, pelayanan IGD, perawatan inap darurat, dan poli dapat berjalan tanpa gangguan. Tidak ada kasus yang tertunda karena kekurangan obat selama hari pertama,” tuturnya.

Ia menambahkan, ketersediaan obat saat ini bahkan lebih dari cukup, meski pengelolaan tetap dilakukan ketat karena situasi darurat masih berlangsung. Ruang penyimpanan obat sementara juga telah ditata agar distribusi lebih cepat dan aman dari sisa lumpur.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang mulai membuka kembali pelayanan poliklinik darurat setelah banjir besar melumpuhkan seluruh fasilitas pelayanan. Rabu (10/12) menjadi hari pertama layanan poli berjalan, meski bangunan utama masih rusak berat dan dipenuhi lumpur.

Pelaksana pelayanan dari RS Kemenkes Adam Malik, dr. Ade Rachmat Yudiyanto, SpA(K), menjelaskan bahwa seluruh poli beroperasi secara sementara di ruang darurat belakang IGD.

“Yang penting pelayanan tidak berhenti. Ruangan ideal belum siap, tapi kita hidupkan dulu rumah sakitnya,” ujarnya.

Beberapa layanan yang mulai berjalan antara lain poli paru, rehabilitasi medik, penyakit dalam, kulit, kandungan, dan poli anak. Selain itu, sejumlah dokter umum dikerahkan untuk memperkuat triase IGD sekaligus membantu pemeriksaan poli.

Seluruh ruang pelayanan masih jauh dari standar karena bangunan lama terdampak lumpur tebal. Penataan dilakukan dengan memanfaatkan area yang paling memungkinkan digunakan.

“Meja pemeriksaan, tempat duduk pasien, hingga alur antrean dirancang sederhana agar aktivitas dapat tetap berlangsung tanpa menghambat pasien,” kata dr. Ade.

Meski sederhana, antrean pasien mulai terlihat sejak pagi. Warga menyambut pembukaan poli karena banyak keluhan pascabanjir, terutama infeksi kulit dan gangguan pernapasan, membutuhkan pemeriksaan segera.

Hingga siang, alur pelayanan berjalan lancar. Dokter ditempatkan di meja-meja terpisah sesuai jenis layanan, sementara petugas tambahan membantu mengatur kedatangan pasien.

dr. Ade memperkirakan situasi darurat akan berlangsung beberapa pekan hingga ruangan poli permanen selesai dibersihkan dan diperbaiki.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Banjir besar yang merendam seluruh ruang pelayanan RSUD Langsa melumpuhkan hampir semua fasilitas kesehatan. Seluruh alat utama, termasuk radiologi, hemodialisis, dan laboratorium, tidak dapat digunakan akibat kerusakan berat.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Langsa, Erizal, menyampaikan hasil pemeriksaan teknis dari Universitas Indonesia dan Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa tidak satu pun alat besar dapat difungsikan kembali.

Di tengah kondisi tersebut, satu unit X-Ray Portable bantuan RS Kemenkes Adam Malik menjadi perangkat diagnostik vital yang masih dapat beroperasi. Alat ini kini menopang pemeriksaan, khususnya di Instalasi Gawat Darurat yang kembali aktif dua hari setelah banjir.

“Ada alat dari RS Kemenkes Adam Malik, ada x-ray Portable, itu yang sudah digunakan. Tanpa itu kami akan lebih kewalahan,” ujar Erizal.

Sementara itu, pemulihan fasilitas dilakukan secara intensif oleh tim sanitasi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), dan perawat. Baru lima ruangan yang dapat difungsikan kembali dengan kapasitas sekitar 90 tempat tidur. Kapasitas ini langsung terisi oleh pasien lokal serta rujukan dari Aceh Tamiang yang fasilitas kesehatannya belum pulih.

Ketersediaan SDM juga terbatas. Banyak perawat terdampak banjir belum dapat kembali bertugas. Dukungan tenaga dokter datang dari Kemenkes, Universitas Indonesia, MER-C, dan Dinas Kesehatan Provinsi.

Keterbatasan air bersih dan pasokan listrik turut menyulitkan pelayanan. Sejumlah tenaga medis bahkan melayani pasien dalam kondisi gelap ketika listrik padam hampir sepanjang hari.

"Kadang kawan-kawan melayani dalam keadaan gelap. Sangat terbatas kondisi yang ada sekarang," ucapnya.

Dalam situasi serba terbatas ini, bantuan alkes dari RS Kemenkes Adam Malik menjadi penopang utama agar layanan dasar tetap berjalan. Dukungan lanjutan dari berbagai pihak dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan sarana diagnostik dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sejumlah layanan kritis di RSUD Langsa Aceh mulai beroperasi kembali setelah sebelumnya lumpuh total akibat banjir. Pemulihan dilakukan bertahap untuk memastikan kebutuhan darurat masyarakat tetap terpenuhi.

Instalasi Gawat Darurat (IGD) menjadi layanan pertama yang diaktifkan, disusul Intensive Care Unit (ICU), kamar bersalin, ruang perawatan anak, dan ruang perawatan bedah anak. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Langsa, Erizal, menyampaikan bahwa pemilihan fasilitas prioritas dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penanganan kasus gawat darurat. 

“Tim medis diminta bekerja bergiliran demi memastikan layanan tetap berjalan. Meski terbatas, rumah sakit tetap melayani pasien gawat darurat,” ujarnya.

Sebelum dibuka, setiap ruangan menjalani pembersihan intensif serta pemeriksaan keamanan, mulai dari kondisi listrik, kadar kelembaban, hingga sisa lumpur. Di sisi SDM, sistem rotasi diterapkan untuk menutupi kekurangan tenaga dan memastikan pelayanan berjalan 24 jam. Dukungan dokter spesialis tambahan ikut memperkuat layanan.

Meskipun beberapa ruang sudah aktif, sebagian besar area rumah sakit masih dalam proses pemulihan karena kerusakan dan genangan air yang meluas. 

“Rumah sakit memastikan aktivasi ruang prioritas bukan berarti pelayanan telah pulih sepenuhnya. Pasien tetap diimbau mengikuti arahan petugas untuk menghindari kepadatan yang berlebihan. Penyesuaian alur tetap diberlakukan untuk menjaga keselamatan,” kata Erizal.

Pemulihan ruang perawatan juga berjalan paralel. Banyak tempat tidur, matras, dan peralatan perawatan terendam dan harus dibersihkan atau dipilah ulang. Pembersihan dilakukan secara gotong royong oleh perawat, tim sanitasi, dan IPSRS. Hingga sore ini, sekitar lima ruangan dengan total 90 bed telah dapat dimanfaatkan kembali.

Menurut Erizal, setiap ruang yang kembali operasional sangat penting karena kebutuhan rawat inap meningkat setelah banjir surut. Banyak warga mengalami penyakit pascabencana sehingga permintaan perawatan melonjak. Manajemen rumah sakit menargetkan ruang tambahan segera menyusul, meski proses bergantung pada tingkat kerusakan masing-masing ruang.

Dengan bertambahnya kapasitas tempat tidur, antrean di IGD diharapkan dapat berkurang dan pelayanan darurat berlangsung lebih stabil.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

RSUD Langsa mengalami kelumpuhan total pada hari pertama banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Seluruh ruangan terendam hingga tidak ada satu pun fasilitas yang dapat digunakan untuk pelayanan medis, menyebabkan operasional rumah sakit berhenti sepenuhnya.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Langsa, Erizal, menjelaskan bahwa air masuk dengan cepat dan membanjiri seluruh blok layanan, mulai dari ruang perawatan hingga area penunjang. 

“Kondisi itu menjadikan rumah sakit benar-benar kehilangan kemampuan operasional. Pada hari kedua, tim rumah sakit mulai membuka pelayanan darurat secara terbatas,” ujarnya.

IGD menjadi layanan pertama yang diupayakan aktif kembali, dibuka pada sore hari di lokasi alternatif yang dinilai paling memungkinkan. Langkah itu dilakukan karena masyarakat mulai berdatangan membutuhkan penanganan medis akibat kondisi pascabencana.

Pelayanan IGD masih sangat terbatas dan hanya dapat menerima kasus prioritas. Ruang perawatan belum dapat difungsikan karena seluruh tempat tidur, matras, dan peralatan terendam air. Tim perawat dan petugas bekerja dalam keterbatasan fasilitas dan menata ruang darurat dengan peralatan yang tersedia.

Prioritas utama rumah sakit adalah memastikan pasien dengan kondisi kritis mendapatkan respons cepat. Erizal menyebutkan situasi ini sebagai salah satu masa tersulit dalam operasional RSUD Langsa.

Proses pemulihan berlangsung bertahap. Kerusakan yang meluas membuat banyak ruang harus menjalani pembersihan total sebelum dapat dioperasikan kembali. Tim sanitasi, perawat, dan teknisi bekerja paralel untuk menilai kerusakan dan membuka akses ke ruang sementara yang dapat digunakan.

Pembukaan kembali layanan IGD menjadi langkah awal dalam memulihkan pelayanan kesehatan. Manajemen RSUD Langsa menargetkan pemulihan bertahap hingga kapasitas layanan dapat kembali normal.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI menggelar Forum Tematik Bakohumas 2025 bertema “Dari Awareness ke Aksi: Sinergi Humas Pemerintah Mendorong Partisipasi Publik dalam Cek Kesehatan Gratis”, Rabu (10/12), di Auditorium Siwabessy Kemenkes Jakarta. Lebih dari 120 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga hadir untuk memperkuat kolaborasi komunikasi publik mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono membuka forum dengan mengajak peserta menelaah kebiasaan masyarakat yang lebih rajin memeriksa baterai ponsel dan bensin kendaraan daripada kondisi tubuh sendiri. Ia menekankan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit kronis yang kerap datang senyap.

“Setiap hari kita rajin mengecek baterai ponsel dan memastikan bensin kendaraan penuh. Namun ironisnya, kita sering lupa mengecek ‘mesin’ paling berharga: tubuh kita sendiri,” ujar Wamenkes.

Ia menambahkan bahwa penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes masih menjadi penyebab kematian tertinggi dan sering muncul tanpa gejala. Karena itu, pemerintah memperkuat pendekatan promotif dan preventif melalui deteksi dini, termasuk lewat Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“Pemerintah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis sejak Februari 2025. Hingga pagi ini, 63,2 juta masyarakat sudah memanfaatkan program ini dan mengetahui kondisi kesehatannya,” jelasnya.

Wamenkes menegaskan bahwa target cakupan skrining pada 2026 akan lebih ambisius, sehingga diperlukan dukungan lintas sektor. Ia meminta seluruh humas K/L menjadi garda terdepan dalam memperluas informasi dan menggerakkan partisipasi publik.

“Di sinilah peran Bapak/Ibu sebagai ‘pasukan komunikasi’. Saya berharap humas pemerintah menjadi inisiator kegiatan CKG berbasis komunitas di kantor masing-masing,” tegasnya.

Wamenkes juga menyoroti tantangan kesehatan di lingkungan kerja, termasuk rendahnya aktivitas fisik dan meningkatnya obesitas pada penduduk dewasa. Kemenkes membuka kesempatan kolaborasi bagi instansi yang ingin menghadirkan CKG di tempat kerja.

Menutup sambutannya, Wamenkes mengajak seluruh humas pemerintah menjadi motor perubahan perilaku hidup sehat. “Mari kita buktikan bahwa humas pemerintah adalah kelompok yang paling sadar dan peduli kesehatan. Bersama, kita gerakkan Indonesia untuk hidup lebih sehat,” tutupnya.

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi, Molly Prabawati, menambahkan bahwa humas pemerintah memegang peran strategis dalam menerjemahkan informasi menjadi aksi nyata publik, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

Ia menekankan pentingnya komunikasi berbasis data, termasuk capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di berbagai daerah. 

“Banyak daerah menunjukkan IKM sangat baik, seperti Dinas Kesehatan DIY dengan nilai 93,65. Ini bukti peningkatan kualitas yang harus kita komunikasikan dengan kuat,” katanya.

Molly mengajak humas K/L menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat jejaring Bakohumas dan strategi komunikasi publik nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan transformasi kesehatan bertumpu pada dua tujuan utama: meningkatkan usia harapan hidup dan usia harapan hidup sehat masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan pada The 3rd Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) 2025 yang mengusung tema “Harmony for Indonesia Health Transformation Acceleration” di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/12)

“Kita ingin hidup sehat karena kita ingin hidup panjang. Target kita menaikkan usia harapan hidup dari 72 menjadi 75 tahun, dan usia hidup sehat dari 60 menjadi 65 tahun. Strateginya sederhana: keep people healthy, don’t let them get sick. Mencegah lebih baik dan jauh lebih murah dibanding mengobati,” tegas Menkes.

Menkes menjelaskan bahwa 260 juta penduduk Indonesia masih berada dalam kondisi sehat dan harus menjadi fokus utama upaya promotif–preventif. 

“Mengobati orang sakit hanya menyentuh 30 juta penduduk. Menjaga 260 juta tetap sehat adalah strategi yang jauh lebih efektif,” ujarnya.

Dalam forum ini Menkes juga menyoroti tantangan pembiayaan global. Menurunnya bantuan luar negeri untuk sektor kesehatan menuntut negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memiliki arsitektur pendanaan yang lebih mandiri.

Ia mencontohkan percepatan vaksinasi HPV sebagai intervensi yang tidak boleh ditunda. “Menunda lima tahun berarti lebih dari 30.000 perempuan Indonesia meninggal setiap tahun akibat kanker serviks. Kalau kita percepat satu tahun, kita bisa menyelamatkan puluhan ribu nyawa,” tegas Menkes.

IHPM 2025 turut dihadiri mitra pembangunan bilateral, multilateral, lembaga filantropi, organisasi internasional, akademisi, dan sektor swasta. Forum ini menjadi wadah konsolidasi dukungan mitra terhadap roadmap transformasi kesehatan Indonesia hingga 2030.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Tenaga kesehatan RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang turut merasakan dampak banjir hebat yang merendam permukiman warga dalam beberapa hari terakhir. Hampir seluruh pegawai mengalami kerusakan rumah dan kehilangan kebutuhan dasar.

Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang dr. Andika Putra menyebut mayoritas petugas tidak dapat langsung kembali bertugas karena harus memeriksa kondisi keluarga. 

“Sebagian besar pegawai kami terdampak, sehingga mereka juga perlu mengurus rumah masing-masing,” katanya, Selasa (9/12).

Kendati demikian, ia menyampaikan pegawai yang kondisinya telah stabil mulai kembali berdatangan ke rumah sakit sejak dua hari terakhir.

Rumah sakit juga mendapatkan dukungan dari relawan dan tenaga bantuan dari berbagai pihak untuk menjaga tetap berjalannya aktivitas pemulihan.

Kondisi SDM yang belum pulih sepenuhnya membuat rumah sakit membuka layanan bertahap sesuai kemampuan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Setelah banjir besar merendam fasilitas, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang mulai menata kembali unit farmasi dan layanan cuci darah yang menjadi kebutuhan mendesak pasien kronis. Lumpur di kedua ruangan telah dibersihkan untuk mempercepat pemulihan.

Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang dr. Andika Putra mengatakan proses pemulihan dilakukan paralel dengan pengecekan teknis oleh penyedia alat.

“Tim dari penyedia hemodialisis sudah meninjau kondisi peralatan dan akan melakukan pemulihan penuh,” ujarnya, Selasa (9/12).

Farmasi kini memasuki tahap akhir pembersihan sehingga distribusi obat dapat dilakukan lebih sistematis. Rumah sakit juga menyiapkan pembukaan kembali ruang operasi setelah mendapatkan dukungan peralatan dari RS Kemenkes Adam Malik.

Unit anestesi turut dipersiapkan agar tindakan bedah dapat dilaksanakan kembali. Pemulihan pelayanan penunjang menjadi bagian dari langkah percepatan agar kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara berjenjang.

dr. Andika menyiapkan rencana bertahap untuk menghidupkan kembali seluruh layanan pascabanjir. Setelah Unit Gawat Darurat berhasil dioperasikan kembali, pembersihan ruang operasi dan ruang hemodialisa, rumah sakit mulai beralih pada pemulihan unit lain.

dr. Andika Putra mengatakan pembersihan ruang rawat jalan menjadi tahap berikutnya.

“Poli akan kami buka setelah seluruh ruangan selesai dibersihkan,” ujarnya.

Setelah itu, rumah sakit menargetkan pembukaan ICU, laboratorium, dan radiologi. Pemulihan unit-unit tersebut memerlukan waktu karena kerusakan alat dan kondisi ruangan yang sebelumnya terendam.

Layanan rawat inap baru akan diaktifkan setelah seluruh fasilitas pendukung siap digunakan. dr. Andika menyebut waktu pemulihan UGD saja membutuhkan lima hari kerja intensif, sehingga tahapan layanan lain akan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Upaya bertahap tersebut diharapkan membuat pelayanan kembali normal dalam waktu yang lebih cepat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang kembali dibuka pada Selasa (9/12) setelah proses pembersihan intensif sejak banjir mulai surut akhir pekan lalu. Tim gabungan dari TNI, Marinir, dan Brimob ikut membantu mengevakuasi lumpur dari area pelayanan.

Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang dr. Andika Putra memastikan layanan darurat dapat dimanfaatkan masyarakat mulai hari ini. 

“UGD sudah kami siapkan kembali dengan fasilitas yang memungkinkan untuk pelayanan awal,” katanya, Selasa (9/12).

Pelayanan bersifat terbatas, namun ketersediaan 20 tempat tidur memungkinkan penanganan kasus-kasus mendesak. RS Kemenkes Adam Malik Medan turut meminjamkan peralatan penting seperti X-ray mobile dan perangkat laboratorium guna mendukung operasional awal.

“Kita dibantu penuh agar UGD segera aktif,” ujar dr. Andika. 

Rumah sakit juga bersiap membuka layanan hemodialisis dan instalasi farmasi secara bertahap setelah unit tersebut selesai dibersihkan.

Dengan pembukaan UGD, RSUD Muda Sedia menjadi satu-satunya layanan gawat darurat fungsional di Aceh Tamiang pascabanjir. 

Sejumlah warga Aceh Tamiang terpantau mulai mendatangi UGD RSUD Muda Sedia dengan keluhan luka-luka akibat benda tajam yang terbawa arus banjir.

Pecahan seng, paku, dan material rumah tangga menjadi penyebab utama luka.

dr. Andika mengatakan kasus yang diterima didominasi cedera ringan hingga sedang.

“Warga biasanya terluka karena kondisi lingkungan yang penuh lumpur,” jelasnya.

Meski fasilitas belum pulih sepenuhnya, tim medis tetap memberikan penanganan awal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Layanan darurat masih menggunakan sejumlah peralatan pinjaman sambil menunggu perbaikan alat kesehatan yang rusak. Ia mengimbau masyarakat berhati-hati saat membersihkan rumah dan lingkungan untuk mencegah cedera tambahan pascabanjir.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) menggelar Rapat Koordinasi Triwulan IV di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN Jakarta, Senin (8/12). Empat lembaga kunci—Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPOM—bertemu untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan nasional lintas sektor.

Pertemuan fokus pada tiga isu besar: peningkatan layanan lansia, kesehatan jiwa anak dan remaja, serta sinkronisasi pemanfaatan alat kesehatan modern di daerah.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga agar kebijakan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

“Banyak kebijakan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Misalnya koordinasi dengan BPOM terkait obat-obatan alam dan teknologi baru, serta penyelarasan dengan BPJS terkait home care dan sejumlah aturan teknis. Semua ini perlu disinkronkan agar tidak berjalan terpisah,” ujar Menkes.

Menkes menyoroti perubahan struktur keluarga Indonesia yang semakin kecil, sehingga kebutuhan dukungan negara untuk perawatan lansia meningkat.

“Keluarga Indonesia semakin bergeser ke keluarga kecil sehingga kemampuan merawat lansia berkurang. Pemerintah perlu menyusun kebijakan bersama agar penanganan lansia dilakukan lebih baik. Mereka telah berkontribusi bagi negara dan kita harus memastikan dukungan negara hadir,” jelasnya.

Terkait kesehatan jiwa, Menkes menyampaikan temuan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kemenkes yang menunjukkan peningkatan signifikan masalah mental pada anak.

“Gangguan kesehatan jiwa pada anak lima kali lebih tinggi daripada dewasa. Penggunaan handphone dan gadget secara terus menerus mengubah pola interaksi dan berdampak pada kesehatan mental mereka,” ujarnya.

Di bidang teknologi kesehatan, Menkes memastikan Kemenkes tengah memperluas penyediaan alat kesehatan modern ke fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

“Kami sedang mengembangkan deployment alat-alat kesehatan modern ke rumah sakit di 514 kabupaten/kota. Namun BPJS memiliki anggaran yang harus dijaga agar tidak terlampaui. Karena itu tarif dan pemanfaatannya harus disinkronkan agar alat dapat digunakan optimal tanpa membebani pembiayaan,” tegas Menkes.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. Wihaji menekankan pentingnya sinergi empat lembaga dalam menangani isu lansia dan kesehatan jiwa di tengah perubahan demografi.

“Aging population kita sudah mencapai 12%. Program seperti Lansia Berdaya, sekolah lansia, dan layanan kesehatan harus dirumuskan bersama agar negara tetap hadir,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa layanan untuk lansia dan kesehatan jiwa menjadi beban pembiayaan yang terus meningkat.

“BPJS mengeluarkan sekitar Rp 42 triliun untuk layanan lansia setiap tahun, dan semua gangguan kesehatan jiwa dijamin, angka remaja yang terdeteksi bermasalah juga terus naik,” ungkapnya.

Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar menambahkan pentingnya pengawasan obat dan teknologi kesehatan modern yang berpengaruh pada anak dan keluarga.

“Perubahan perilaku digital berdampak pada kesehatan jiwa 72 juta anak. BPOM mendukung penuh sinkronisasi kebijakan, termasuk kesiapan obat dan perangkat kesehatan,” ujarnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan menggelar Health Innovation Festival (HAI-Fest) 2025 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta, pada 7–9 Desember 2025. Acara ini menjadi etalase inovasi kesehatan Indonesia sekaligus ruang edukasi dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan empati terhadap masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak bencana. Ia menyebut Menteri Kesehatan tengah mendampingi Presiden di Aceh untuk mempercepat pemulihan, memulihkan layanan kesehatan, menyalurkan logistik, dan menggerakkan tenaga medis secara cepat dan terkoordinasi.

Prof. Dante menekankan urgensi menyiapkan generasi masa depan Indonesia. Saat ini terdapat 84 juta anak yang kelak memasuki usia produktif pada 2045.

“Kita memiliki dua dekade untuk memastikan mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berdaya saing global,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan capaian sektor kesehatan dalam Program Hasil Cepat Terbaik Presiden Prabowo Subianto. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau lebih dari 62 juta penduduk. Upaya pengendalian TBC berhasil menemukan lebih dari 750 ribu kasus baru, menyelamatkan ribuan jiwa dari kematian yang dapat dicegah. Pembangunan 22 dari 66 rumah sakit berkualitas terus berjalan untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan.

Transformasi Sistem Kesehatan, lanjutnya, menandai peralihan Indonesia dari sistem yang reaktif menjadi sistem yang proaktif, yang memastikan masyarakat tetap sehat sejak dini. Pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan kesehatan nasional.

HAI-Fest 2025 menghadirkan pameran teknologi kesehatan terkini, layanan kesehatan masyarakat, seminar, business matching, hingga diseminasi program transformasi kesehatan. Pada kesempatan ini, Kementerian Kesehatan juga meluncurkan whitepaper “Health is the New Wealth: The Role of the Health Sector in Building a Nation” yang menggarisbawahi pentingnya pembangunan ekosistem kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Prof. Dante menegaskan perlunya hilirisasi industri kesehatan nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi produsen obat, alat kesehatan, dan vaksin. Ia mencontohkan bahwa mencegah diabetes pada anak berusia 12 tahun berarti menjaga produktivitas hingga 50 tahun ke depan, dan deteksi dini TBC melindungi pasien serta keluarganya.

Mengusung tema “Innovate, Empower, Connect – Towards A Healthier Tomorrow” dan tagline “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat, dengan SATUSEHAT,” HAI-Fest 2025 menjadi momentum memperkuat kolaborasi dan inovasi menuju Indonesia Emas 2045. 

“Ketika kesehatan menjadi prioritas dan inovasi menjadi budaya, kemajuan bangsa bukan lagi cita-cita, melainkan kepastian,” tutup Wamenkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI memperkuat jaringan komunikasi darurat di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera dengan memasang perangkat Starlink pada fasilitas kesehatan, posko darurat, dan pusat koordinasi penanganan krisis. Langkah ini penting mengingat kerusakan infrastruktur telekomunikasi yang menghambat koordinasi logistik, rujukan pasien, dan pelaporan situasi di lapangan.

Di Provinsi Aceh, total 9 unit Starlink telah dipasang di Aceh Tamiang (3 unit), Aceh Timur (2 unit), Kota Langsa (1 unit), Pidie Jaya (1 unit), dan Bener Meriah (1 unit). Satu unit tambahan juga ditempatkan di HEOC Provinsi Aceh. Seluruh perangkat kini beroperasi penuh, memperlancar layanan kesehatan, pelaporan situasi, dan distribusi bantuan.

Di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 5 unit Starlink telah dipasang di Tapanuli Selatan (1 unit), Tapanuli Tengah (1 unit), Mandailing Natal (1 unit), dan Langkat (1 unit). Satu unit lainnya ditempatkan di HEOC Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat koordinasi tingkat provinsi. Penguatan jaringan ini mempercepat arus informasi, pemetaan kebutuhan, dan proses rujukan medis.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, 1 unit Starlink terpasang di Kabupaten Agam sebagai lokasi prioritas terdampak bencana. Perangkat ini memastikan komunikasi antara tim kesehatan, posko lapangan, dan pusat koordinasi tetap berjalan, sehingga pelaporan dan penyaluran logistik lebih cepat dan terkoordinasi.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, menegaskan bahwa pemasangan Starlink merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan komunikasi penanganan krisis tetap berjalan meski infrastruktur dasar terdampak bencana.

“Komunikasi adalah kunci dalam setiap respon kedaruratan. Dengan Starlink, kita memastikan koordinasi, pengiriman bantuan, dan rujukan medis tetap berjalan dengan cepat dan akurat,” tegasnya.

Kemenkes akan terus memantau kondisi lapangan dan siap menambah perangkat apabila diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan bencana.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pembersihan, perbaikan, dan pemulihan layanan di RSUD yang terdampak longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama pemerintah adalah memastikan fasilitas kesehatan kembali berfungsi secepat mungkin.

Di RSUD Aceh Tamiang, proses pembersihan berlangsung intensif sejak pagi dengan dukungan TNI dan Dinas Pemadam Kebakaran. Area IGD yang sempat terendam banjir telah ditangani, dilanjutkan ke gedung Hemodialisa dan Poliklinik. Gudang farmasi di lantai dua dipastikan aman dan stok obat masih mencukupi.

Untuk menopang operasional dasar, rumah sakit telah menerima genset 66.000 watt yang kini berfungsi, serta satu genset tambahan 100.000 watt yang disiagakan. Tim Teknis RS Kemenkes Adam Malik juga sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh alat kesehatan.

Sementara itu, percepatan dukungan logistik dilakukan untuk RSUD Datu Beru Takengon. Sebuah genset 250 kWh didrop melalui helikopter Sikorsky di Lanud Sultan Iskandar Muda sebelum dikirim ke lokasi. PLN memastikan instalasi listrik segera dilakukan karena sebagian area sekitar RSUD telah kembali mendapat pasokan listrik.

PLN juga mengirim dua genset tambahan: 250.000 watt untuk RSUD Datu Beru dan 100.000 watt untuk RSUD Muyang Kute di Kabupaten Bener Meriah. Pengiriman dipercepat melalui dukungan udara TNI AU.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, menegaskan komitmen pemerintah memulihkan layanan kesehatan sesegera mungkin.

“Prioritas kami adalah membersihkan, memperbaiki, dan menghidupkan kembali layanan dasar di setiap RSUD. Tim Kemenkes bekerja tanpa henti di lapangan agar pelayanan dapat pulih secepatnya,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas sektor.

“Kami berterima kasih atas respons cepat Dirut PLN dan KSAU yang langsung mengirimkan genset, helikopter, serta pesawat angkut. Kolaborasi ini sangat membantu percepatan pemulihan,” kata Sumarjaya.

Sumarjaya menambahkan bahwa pemeriksaan alat kesehatan dan sterilisasi ruang perawatan menjadi tahapan krusial sebelum operasional dibuka kembali.

“Kami ingin memastikan begitu RSUD dibuka, semua fasilitas dalam kondisi aman, bersih, dan layak bagi pasien,” tegasnya.

Dengan percepatan ini, Kemenkes menargetkan sejumlah layanan dasar di RSUD terdampak dapat mulai beroperasi kembali secara bertahap dalam waktu dekat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benyamin Paulus Octavianus, bersama jajaran Kemenkes, memaparkan perkembangan penanganan kesehatan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam temu media di Gedung Adhyatma, Jumat (5/12). Wamenkes menyampaikan bahwa peninjauan lapangan telah dilakukan sejak Selasa (3/12) atas arahan Menteri Kesehatan, melanjutkan kerja tim Pusat Krisis Kesehatan yang sudah berada di lapangan sejak awal kejadian.

Data per 4 Desember 2025 mencatat sebanyak 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak. Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, dengan 13 rumah sakit dan 122 puskesmas terdampak, disusul Sumatera Utara dengan 18 rumah sakit dan 25 puskesmas, serta Sumatera Barat dengan 9 puskesmas.

Sebagian fasilitas kini telah kembali membuka layanan. Di Aceh, tiga rumah sakit dan 55 puskesmas telah beroperasi. Di Sumatera Utara, layanan mulai pulih di 15 rumah sakit dan seluruh 25 puskesmas. Sementara itu, seluruh fasilitas kesehatan di Sumatera Barat telah berfungsi normal.

Masih terdapat fasilitas yang belum dapat beroperasi, terdiri dari 10 rumah sakit dan 65 puskesmas di Aceh, serta tiga rumah sakit di Sumatera Utara. Sejumlah fasilitas juga mengalami kerusakan berat, termasuk enam rumah sakit di Aceh dan empat di Sumatera Utara—RS Tanjung Pura, RSU Pertamina Pangkalan Brandan, RSK Mata Provinsi Sumut, dan RSU Sundari. Di Sumatera Barat, tidak terdapat rumah sakit dengan kerusakan berat.

Wamenkes menyoroti kondisi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang tergolong paling berat. Banjir yang tidak surut hingga sembilan hari merendam lantai satu rumah sakit dan merusak seluruh peralatan medis. 

“Kami bersyukur ada rumah sakit swasta di dataran lebih tinggi dan tidak terdampak, sehingga pasien dapat dialihkan ke RS Putri Bidadari,” ungkap dr. Benny.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Sumarjaya menambahkan bahwa seluruh wilayah terdampak kini sudah terjangkau layanan kesehatan melalui jalur laut, udara, dan darat. Jalur laut dimanfaatkan untuk mengirim logistik dan tenaga kesehatan, jalur udara untuk menjangkau daerah terisolasi, sementara akses darat mulai terbuka seiring surutnya banjir. 

Di Aceh Tamiang, wilayah yang sempat tidak terjangkau akhirnya dapat dilayani setelah ada laporan warga. Tim Kemenkes langsung bergerak pada pagi harinya, membawa tenaga medis dan dua kendaraan logistik.

“Sejak kemarin, daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh kini sudah terlayani, baik melalui udara maupun jalur yang baru terbuka,” jelasnya.

Kemenkes terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah untuk memastikan distribusi obat-obatan, layanan darurat, serta pembersihan fasilitas berjalan optimal. Penguatan layanan dibantu oleh tenaga kesehatan dari berbagai instansi, termasuk RSUD, tenaga kesehatan daerah, relawan, serta tim bantuan dari Jawa Timur dan RSCM yang bertugas membuka akses layanan, memberikan pelayanan kesehatan bergerak, dan membersihkan fasilitas yang terdampak lumpur maupun banjir.

Kondisi pemulihan di tiga provinsi menunjukkan dinamika yang berbeda. Di Aceh, sebagian besar fasilitas terdampak lumpur dan kerusakan fisik, sehingga proses pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dan layanan mulai pulih bertahap. Di Langkat dan Medan, banjir masih tinggi sehingga fasilitas belum bisa dibersihkan dan layanan belum dapat dimulai. Sementara itu, pemulihan di Sumatera Barat berjalan lebih cepat karena genangan air relatif cepat surut dan infrastruktur kesehatan tidak mengalami kerusakan berarti.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyebut stroke menjadi penyebab 350 ribu kematian setiap tahun di Indonesia. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pelopor penanganan cepat melalui inovasi layanan kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan Prof. Dante dalam peluncuran Jakarta Siaga Stroke 2026, sebuah program percepatan penanganan darurat stroke yang dicanangkan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Jakarta.

Prof. Dante menegaskan tingginya beban stroke, baik dari sisi kematian maupun kecacatan jangka panjang.

“Stroke itu menyebabkan lebih dari 350 ribu kematian setiap tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, pasien yang selamat pun berisiko mengalami kecacatan permanen, sehingga penanganan cepat menjadi kunci. Menurutnya, keberhasilan penyelamatan pasien sangat ditentukan oleh golden period 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.

“Golden period hanya 4,5 jam dari mulai gejala sampai ditangani dengan masuknya obat,” tegasnya.

Prof. Dante menilai posisi Jakarta sebagai smart city menjadikan daerah ini strategis untuk mempelopori respons cepat kejadian stroke.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program siaga stroke dipilih karena relevansinya dengan situasi kesehatan masyarakat saat ini.

“Stroke adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia,” ujar Pramono.

Untuk memperkuat respons, Pemprov DKI menggerakkan 584 anggota pasukan putih yang sebelumnya membantu disabilitas dan lansia.

“Ibu Kepala Dinas saya perintahkan agar pasukan putih membantu penanganan stroke. Karena golden period 4,5 jam itulah yang dibutuhkan,” kata Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov DKI juga meluncurkan Jakarta Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (JakSimpus). Sistem digital ini bertujuan menyederhanakan proses laporan dan meningkatkan efisiensi layanan.

Prof. Dante menyambut baik inisiatif tersebut. Ke depan, sistem ini akan diintegrasikan dengan platform nasional SatuSehat.

“Kita mengidentifikasi ada ratusan laporan yang harus diisi petugas kesehatan. Ini disimplifikasi dengan JakSimpus,” jelasnya.

Prof. Dante berharap kedua inovasi—Jakarta Siaga Stroke dan JakSimpus—dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat stroke.

“Jakarta bisa ditiru daerah lain untuk melakukan program-program inovatif seperti ini,” ucapnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dr. Rizka Andalucia, memastikan bahwa Kementerian Kesehatan terus memperkuat dukungan layanan kesehatan melalui pemenuhan obat-obatan dan perbekalan medis di wilayah terdampak bencana. Laporan ini disampaikan dalam temu media di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jumat (5/12).

dr. Rizka menjelaskan bahwa meskipun komunikasi di lapangan sering terputus, koordinasi antara pusat dan tim daerah tetap berjalan efektif untuk menjaga ketersediaan obat-obatan dasar, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Di lokasi pengungsian mulai muncul penyakit umum pasca bencana seperti batuk, pilek, demam, diare, dan penyakit kulit sehingga suplai obat dipastikan aman dan tidak mengalami kekosongan.

“Beberapa wilayah terdampak mengalami kerusakan gudang farmasi yang menyebabkan stok obat dan vaksin rusak atau tidak dapat digunakan. Untuk mempercepat penyaluran, distribusi logistik dipusatkan melalui Medan sehingga pengiriman dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terhambat jarak,” jelasnya.

Selain pemenuhan obat dasar, Kemenkes juga memastikan layanan bagi pasien penyakit kronis yang tidak boleh menunda terapi, termasuk pasien hemodialisis. Pasien dari fasilitas terdampak telah dialihkan ke rumah sakit terdekat yang aman, sementara Kemenkes menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, tabung oksigen, dan logistik lainnya.

Kemenkes juga mengirimkan Anti Tetanus Serum (ATS) untuk mencegah infeksi luka akibat seng, paku, atau reruntuhan. Hingga kini, seluruh perbekalan kesehatan dalam kategori obat, alat medis, dan bahan habis pakai masih mencukupi dan dapat terdistribusi dengan baik. 

“Pemantauan secara intensif akan dilakukan dalam satu minggu ke depan untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat di pengungsian dan fasilitas kesehatan tetap terpenuhi tanpa hambatan,” ujar dr. Rizka.

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, dr. Lovely Daisy, menekankan pentingnya perlindungan nutrisi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menegaskan bahwa Kemenkes tidak merekomendasikan penyaluran susu formula secara bebas di lingkungan bencana karena tingginya risiko kesehatan akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi.

“Di Aceh, telah diterbitkan surat edaran resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada seluruh kabupaten/kota untuk tidak menyalurkan susu formula tanpa prosedur. Jika memang diperlukan dalam kondisi kegawatdaruratan, penyaluran susu formula wajib melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar dapat dinilai kelayakannya dan dipantau penggunaannya,” tegas dr. Lovely.

Untuk memastikan kebutuhan gizi kelompok rentan, tenaga gizi dari Puskesmas telah diturunkan untuk melakukan supervisi dapur umum dan memastikan tersedianya makanan yang sesuai kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemenkes juga mendistribusikan Makanan Tambahan (PMT) sejak 28 November melalui jalur udara dan darat untuk menjangkau wilayah terisolasi. Sebagian bantuan telah tiba dan distribusi lanjutan terus dilakukan.

Dengan dukungan logistik kesehatan yang terjamin, perlindungan nutrisi kelompok rentan, serta pengaturan distribusi bantuan yang berbasis prosedur, Kementerian Kesehatan memastikan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana tetap berjalan aman, efektif, dan sesuai standar.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

*Melebihi Perkiraan Target, CKG Kementerian Ekraf Tegaskan Deteksi Dini Harus Jadi Gaya Hidup*

_Jakarta, 3 Desember 2025_

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, meninjau Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) di UOB Plaza, Jakarta. Wamenkes mengapresiasi inovasi Ekraf yang membuat layanan kesehatan tampil lebih fun, inklusif, dan mudah diakses.

“Hari ini saya mendapat insight bahwa pemeriksaan kesehatan bisa dikemas menjadi kegiatan yang fun,” ujar Prof. Dante.

Hingga kini 63 juta orang telah terdaftar dalam CKG dan 62 juta sudah melakukan pemeriksaan. Program ini tidak lagi terbatas di fasilitas kesehatan, tetapi hadir di kementerian, perkantoran, perusahaan, hingga mall—membuka akses lebih luas bagi masyarakat.

Wamenkes menekankan bahwa deteksi dini dapat menekan biaya kesehatan. 

“Kalau penyakitnya sudah lanjut, biayanya jauh lebih tinggi. Dengan deteksi dini, pengobatannya lebih ringan, lebih murah, dan masyarakat tetap sehat,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi terobosan visual dan kampanye kreatif Ekraf yang meningkatkan antusiasme. 

“Pemeriksaan dengan tampilan yang lucu dan menarik akan membuat masyarakat semakin antusias,” ucapnya.

Wamenparekraf Irene Umar menambahkan bahwa penyelenggaraan CKG di kantor Ekraf dan mall mendapat respons tinggi, bahkan melebihi ekspektasi. 

“Saya pikir pesertanya hanya pegawai Ekraf, tetapi ternyata mayoritas justru pengunjung,” katanya.

Irene menjelaskan bahwa pekerja mall seperti SPG dan pramusaji juga diprioritaskan. Lebih dari seratus peserta mengikuti CKG, dan pihaknya mempertimbangkan memperpanjang pelaksanaan.

CKG akan terus diperluas ke kementerian, perusahaan, dan lokasi aktivitas masyarakat agar peserta bisa mendapatkan layanan tanpa meninggalkan pekerjaan.

Peserta CKG, Fahri dari Kemenparekraf, mengapresiasi layanan yang cepat dan tidak ribet. Peserta lain, Andika dan Mufti Wibowo, juga berharap kegiatan ini rutin dilakukan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI, melalui Direktorat Mutu SDM Kesehatan, meraih Penghargaan Terbaik I dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk kategori Lembaga Pelatihan Berprestasi – Lembaga Pengakreditasi Program. Penghargaan ini diberikan dalam National Future Learning Forum (NFLF) 2025, dan menegaskan peran Kemenkes sebagai motor peningkatan standar pelatihan ASN kesehatan.

Direktorat Mutu SDM Kesehatan dinilai unggul dalam membangun sistem akreditasi yang transparan, konsisten, dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi pembelajaran yang mempercepat profesionalisasi ASN kesehatan.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq dan diterima Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Sekjen Kunta mengapresiasi capaian ini dan menekankan pentingnya standar pelatihan yang kuat.

“Standar pelatihan yang kuat diyakini menjadi pondasi penting dalam mendukung transformasi sektor kesehatan, memastikan aparatur kesehatan memiliki kompetensi yang mumpuni, serta mampu memberikan layanan publik yang berkualitas,” jelasnya.

Ke depan, Direktorat Mutu SDM Kesehatan akan memperluas kemitraan, memperkuat integrasi platform pembelajaran, dan terus mendongkrak profesionalisme ASN untuk membangun birokrasi kesehatan yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Forum NFLF 2025 mengangkat tema “Collaborate to Elevate”, menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan ASN yang adaptif, kompeten, dan visioner.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sumatera Barat mencatat kasus demam tertinggi di antara tiga provinsi terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Pada periode 25–29 November 2025, tercatat 376 kasus demam dari lima kabupaten: Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar.

Keluhan kesehatan lain yang banyak dilaporkan meliputi myalgia 201 kasus, gatal 120 kasus, dispepsia 118 kasus, ISPA 116 kasus, hipertensi 77 kasus, luka 62 kasus, sakit kepala 46 kasus, serta diare dan asma masing-masing 40 kasus.

Di Sumatera Utara, pola serupa terjadi. Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 277 kasus demam, diikuti myalgia 151 kasus, gatal 150 kasus, dispepsia 94 kasus, ISPA 96 kasus, hipertensi 75 kasus, luka-luka 45 kasus, sakit kepala 23 kasus, diare 23 kasus, dan asma 3 kasus (periode 25 November–1 Desember 2025).

Sementara itu, Aceh menunjukkan pola berbeda. Dari data di Kabupaten Pidie Jaya (25–30 November 2025), keluhan tertinggi ialah luka-luka 35 kasus, disusul ISPA 15 kasus dan diare 6 kasus.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Agus Jamaludin, menyebut tingginya kasus demam menandakan kondisi lingkungan dan tempat tinggal yang belum pulih sepenuhnya pascabencana.

“Demam adalah keluhan yang paling cepat meningkat setelah banjir, terutama ketika tempat pengungsian padat dan akses air bersih terbatas. Disebabkan juga karena pelindung tubuh yang kurang memadai selama mengungsi,” ujarnya.

Agus memastikan Kemenkes telah mengirim tenaga kesehatan dan logistik tambahan ke wilayah terdampak.

“Kami menjamin ketersediaan obat dan SDM kesehatan untuk menangani berbagai keluhan kesehatan yang dialami masyarakat. Fokus kami adalah mencegah penularan dan menekan risiko komplikasi,” katanya.

Selain penyakit yang sudah terlaporkan, kondisi pasca-banjir berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus DBD dan Leptospirosis, karena genangan air sisa banjir dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk penyebab DBD. 

Banjir juga menyebabkan kontaminasi air dan distribusi urine tikus atau hewan lain ke area pengungsian yang dapat memperbesar risiko Leptospirosis.

Mengingat hal itu, kondisi di daerah terdampak perlu diwaspadai tidak hanya penyakit yang sudah muncul, tetapi juga potensi penyebaran penyakit lain pasca-banjir.

Masyarakat diimbau menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sederhana untuk mencegah penyakit. Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Rutin mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan tubuh, serta selalu memakai alas kaki untuk menghindari luka dan risiko leptospirosis. 

- Makanan sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan matang dan menggunakan air yang aman untuk diminum.

- ⁠Lingkungan pengungsian perlu dijaga tetap kering dan bebas genangan. 

- ⁠Sampah dibuang pada tempatnya, toilet darurat digunakan dengan benar, dan luka harus ditutup rapat.

- ⁠Untuk mencegah DBD, upayakan tetap dapat menerapkan 3M plus.

- ⁠Periksakan diri ke pos kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat bila mengalami gejala atau keluhan penyakit seperti diare, ISPA atau gatal-gatal.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melantik enam pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Menkes menegaskan bahwa tantangan terbesar sektor kesehatan saat ini bukan hanya menyusun regulasi, tetapi memastikan aturan yang sudah dibuat tetap kokoh dan dapat dijalankan secara berkelanjutan di tengah dinamika demokrasi yang semakin terbuka.

“Semua aturan yang sudah kita susun itu benar-benar harus bisa diamankan,” tegasnya.

Budi menekankan bahwa proses gugatan terhadap kebijakan kini semakin mudah dan tanpa biaya, sehingga menjaga keberlanjutan regulasi menjadi semakin penting.

“Dalam demokrasi seperti sekarang, setiap orang bisa menuntut, dan menuntutnya pun gratis,” ujarnya.

Dalam pelantikan tersebut, dua pejabat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yaitu Murti Utami sebagai Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, dan Indah Febrianti sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan.

Keduanya dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam isu-isu kesehatan yang kompleks. Kepada Indah, yang berpengalaman dalam proses regulasi hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi, Budi memberi pesan khusus agar terus menjaga keberlangsungan aturan-aturan kesehatan.

“Kita menjaga martabat untuk memastikan bahwa semua peraturan bisa dilaksanakan tanpa gangguan,” katanya.

Empat pejabat lain dilantik sebagai JPT Pratama, yaitu Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Direktur Penyakit Menular; Indri Yogyaswari sebagai Direktur Imunisasi, Anak Agung Ngurah Kusumajaya sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, dan Heri Saputra sebagai Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar.

Budi menegaskan bahwa rotasi merupakan bagian dari memperkuat pengalaman dan pemahaman lapangan, bukan karena isu sensitif.

“Rotasi itu biasa. Tujuannya memperkuat kemampuan, bukan soal asimilasi suku atau agama,” jelasnya.

Menkes kembali menegaskan pentingnya stabilitas sistem kesehatan nasional untuk mencapai target pembangunan, termasuk harapan hidup 75 tahun dan harapan hidup sehat 65 tahun. Ia mengajak seluruh pejabat baru menjaga keberlanjutan kebijakan yang sudah dirumuskan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah mempercepat riset, pengembangan, dan penggunaan teknologi mRNA sebagai bagian penting dari transformasi kesehatan nasional. Pesan ini disampaikan dalam acara “mRNA Innovation to Implementation: Integrating Science, Regulation and Global Collaboration” di Jakarta.

Menkes menekankan pentingnya memperkuat seluruh ekosistem riset—mulai dari laboratorium, proses uji klinis, hingga regulasi—agar Indonesia mampu bersaing sebagai pusat riset global.

“Kita harus mempercepat seluruh proses riset, termasuk ethical approval dan uji klinis. Jika Korea Selatan bisa empat minggu, kita targetkan dua minggu. Kita ingin jadi negara yang kompetitif dan menarik bagi sponsor uji klinis dunia,” ujar Budi.

Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menarik hingga 200 sponsor uji klinis per tahun, dengan potensi pemasukan lebih dari USD 1,5 miliar. Saat ini, berbagai uji klinis inovatif sedang dipersiapkan di Indonesia, mulai dari kandidat vaksin baru, terapi penyakit kronis seperti TB, produk biologis berteknologi tinggi seperti GLP-1 untuk obesitas dan diabetes, hingga terapi injeksi jangka panjang untuk penyakit infeksi.

Menkes menegaskan tiga fokus utama pengembangan teknologi kesehatan masa depan: bioteknologi kesehatan (termasuk mRNA), kecerdasan artifisial untuk layanan kesehatan, dan robotika medis.

“Bioteknologi bergerak cepat, AI kita sudah menghasilkan prototype yang siap dikomersialisasi, dan robotika sedang memperkuat ekosistemnya. Ini fondasi pelayanan kesehatan masa depan Indonesia,” lanjutnya.

Platform teknologi mRNA menjadi perhatian khusus karena terbukti mempercepat respons pandemi dan kini didorong penggunaannya untuk penyakit infeksi, kanker, dan inovasi berbasis nanoteknologi. Menkes mengapresiasi Bio Farma serta mitra global seperti GAVI dan CEPI yang telah menghadirkan platform mesin mRNA ke Indonesia.

“Mesin ini sudah di Indonesia. Gunakan untuk riset. Gunakan untuk akademisi, perusahaan, dan lembaga riset. Jadikan ini rumah bersama untuk mendorong lompatan teknologi kesehatan Indonesia,” tegas Budi.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Dr. Rizka Andalusia, menekankan bahwa teknologi mRNA adalah fondasi penting kemandirian kesehatan. Ia memastikan akses teknologi harus inklusif dan dapat digunakan oleh seluruh ekosistem penelitian nasional.

Penguatan teknologi mRNA sejalan dengan Pilar Ketiga Transformasi Kesehatan, yaitu kemandirian farmasi dan alat kesehatan, yang menargetkan penguasaan seluruh platform vaksin—mulai dari inactivated, protein subunit, viral vector, hingga mRNA—untuk memperkuat suplai nasional dan kontribusi global.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benyamin Paulus Oktavianus menekankan bahwa etika dan mutu profesi dokter harus menjadi pondasi utama dalam keberhasilan Transformasi Sistem Kesehatan. Pesan ini disampaikan saat melantik Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DKI Jakarta Masa Bakti 2025–2028, Selasa (2/12).

Wamenkes memberikan selamat kepada pengurus baru dan menegaskan bahwa DKI Jakarta adalah barometer pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan nasional, sehingga peran IDI DKI sangat strategis.

“Transformasi Sistem Kesehatan tidak akan berhasil tanpa SDM kesehatan yang cukup dan berkualitas. Indonesia membutuhkan lebih banyak dokter untuk menutup kesenjangan layanan, dan Kemenkes serta IDI harus berjalan bersama sebagai mitra strategis,” ujarnya.

Ia menegaskan percepatan penambahan dan pemerataan dokter harus tetap menjaga standar profesi, kompetensi, dan etika.

“Kami menghargai komitmen IDI dalam meningkatkan jumlah dokter tanpa mengabaikan kualitas. Mutu SDM adalah kunci keselamatan pasien,” tambahnya.

Wamenkes berharap sinergi Kemenkes dan IDI terus menguat, terutama dalam pembinaan etika profesi serta mendukung program nasional pemerataan dokter di seluruh Indonesia.

“Selamat bertugas kepada seluruh pengurus IDI Wilayah DKI Jakarta periode 2025–2028. Semoga IDI dan Kemenkes terus bersinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI mempercepat skrining dan penegakan diagnosis diabetes pada anak melalui program skrining kesehatan peserta didik nasional. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan langkah ini saat membuka Seminar Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) “Comprehensive Approaches to Pediatric Diabetes: From Early Detection to Advanced Technology” di Jakarta, Selasa (2/12).”.

Indonesia memiliki 50 juta anak usia sekolah, dan lebih dari 10.000 puskesmas kini memperkuat kemampuan skrining dan diagnostik. Hingga Juli lalu, 20 juta anak telah menjalani skrining dasar.

“Yang lebih penting adalah penyelesaian seluruh siklus diagnostik. Setelah skrining awal, anak yang terindikasi perlu menjalani skrining lanjutan, dan bila diperlukan dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap ketiga untuk memastikan diagnosis diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2,” ujar Menkes. 

Ia menekankan standarisasi perangkat pemeriksaan seperti ELISA, HbA1c, dan chemistry analyzer agar diagnosis diabetes tipe 1 dan 2 lebih akurat.

Pemerintah menargetkan seluruh jalur skrining dan diagnostik untuk 50 juta anak dapat terselesaikan tahun depan, termasuk penetapan tata laksana yang jelas bagi anak pra-diabetes maupun yang sudah terdiagnosis diabetes.

Project Lead CDiC Indonesia, Prof. Aman B. Pulungan, menambahkan bahwa kerja sama lintas negara dan teknologi berperan penting dalam deteksi dini. 

“Dari empat juta anak yang kami skrining, sekitar 150.000 teridentifikasi pra-diabetes. Ini baru sebagian kecil dari total 80 juta anak Indonesia,” ujarnya.

Prof. Aman mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan literasi keluarga, dan memperluas layanan diabetes anak.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI bergerak cepat menambah dukungan layanan dan logistik kesehatan untuk wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemenkes berkoordinasi erat dengan dinas kesehatan daerah untuk memastikan kebutuhan kesehatan warga terpenuhi tanpa jeda.

Sebagai langkah awal, rapid health assessment langsung telah dilakukan untuk memetakan risiko dan kebutuhan mendesak. Seluruh puskesmas dan rumah sakit disiagakan, termasuk penguatan layanan mobile dan pos kesehatan di pengungsian.

“Kami memperkuat layanan dasar, skrining, penanganan penyakit infeksi, dan pemantauan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia,” kata Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Agus Jamaludin.

Selain pendataan sasaran, juga dukungan logistik kesehatan yang telah dikirim Kemenkes per 1 Desember 2025 meliputi:
- 103 unit oxygen concentrator
- 11.200 dus PMT Balita dan 6.000 dus PMT Ibu Hamil
- Obat-obatan, BMHP, 2.000 masker bedah, 500 sarung tangan medis, 10 set APD petugas
- 5 pasang sepatu boot, 2 sprayer manual, 2 paket water quality test kit, 100 jerigen lipat
- 93 kantong jenazah, 5.500 kantong sampah medis berbagai ukuran, serta paket penjernih dan disinfektan air
- 25 dus obat-obatan untuk layanan kesehatan

Untuk memperkuat respons lapangan, 3 tim pendampingan krisis yang masing-masing dikerahkan ke tiga provinsi, sekaligus mengaktifkan Klaster Kesehatan dan Health Emergency Operation Center (HEOC). Kemenkes juga memasang perangkat Starlink untuk menjaga kelancaran komunikasi.

Di layanan kesehatan esensial, 3 tim Tenaga Cadangan Kesehatan–EMT telah diturunkan: EMT PKK Regional Sumbar, EMT PKK Regional Sumut, dan EMT Dinkes Aceh. Di Sumatera Barat, 13 titik layanan dibuka bersama organisasi profesi, mulai dari layanan umum, konsultasi psikologi, hingga pendampingan menyusui.

Untuk penguatan rujukan, EMT rumah sakit vertikal dari RSUP Adam Malik, RSCM, RSUP M Djamil Padang, dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar telah disiapkan. Kemenkes juga mengirim dokter spesialis emergensi, ortopedi, obgyn, anak, anestesi, dokter umum, serta perawat untuk memastikan layanan tetap optimal.

“Kami terus memantau situasi dan siap menambah dukungan bila diperlukan,” tegas Agus.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penanggulangan HIV di Indonesia melalui percepatan identifikasi, perluasan pengobatan, serta penghapusan stigma di masyarakat.

Dalam sambutannya, Wamenkes menyampaikan bahwa prevalensi HIV di Indonesia diperkirakan mencapai 0,7% atau sekitar 1,96 juta orang. Namun, cakupan identifikasi baru mencapai 564.000 orang hidup dengan HIV (ODHIV) pada tahun 2025. Hingga Oktober 2025, sebanyak 385.472 orang (68%) telah mengetahui statusnya, 259.719 orang (67%) menjalani terapi antiretroviral, dan 144.747 orang (56%) yang telah diperiksa menunjukkan supresi virus. 

Menurut Prof. Dante, capaian tersebut harus terus ditingkatkan untuk mengejar target Ending AIDS 2030 dengan Triple 95: 95% mengetahui status, 95% menjalani pengobatan, dan 95% yang diobati mencapai supresi virus.

“Angka 0,7% bukan sekadar statistik, itu adalah manusia. Dari estimasi ratusan ribu orang yang hidup dengan HIV di Indonesia, baru sekitar dua pertiga yang terdiagnosis dan hanya sebagian yang mendapatkan pengobatan optimal. Kita harus bergerak lebih cepat,” tegasnya.

Wamenkes menekankan perlunya penguatan peran fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan komunitas dalam memperluas akses layanan. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah dan para mitra yang terus meningkatkan cakupan deteksi, pendampingan pasien, serta akses pengobatan yang kini semakin mudah dijangkau.

Terkait isu stigma, Prof. Dante menilai bahwa hambatan sosial masih menjadi tantangan besar bagi banyak orang untuk datang ke fasilitas kesehatan.

“Stigma adalah salah satu disrupsi terbesar dalam penanggulangan HIV. Banyak yang takut datang ke layanan karena khawatir diketahui lingkungan atau tempat kerja. Stigma harus kita ubah. Penanggulangan HIV hanya bisa berhasil bila masyarakat menerima, mendukung, dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan memperkuat surveilans, memastikan ketersediaan obat yang lebih kuat dan stabil, serta meningkatkan promosi kesehatan yang komprehensif berbasis komunitas.

Menutup sambutannya, Wamenkes menegaskan pentingnya layanan HIV yang adil, merata, dan mudah diakses.

“Tema Hari AIDS Sedunia tahun ini, ‘Bersama Hadapi Perubahan: Jaga Keberlanjutan Layanan HIV’, menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan HIV membutuhkan respons yang komprehensif, adil, dan merata,” jelasnya.

Dr. Stephen Chacko, Team Lead WHO Indonesia untuk Communicable Diseases dan Immunization & Vaccine Development, menyampaikan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menyoroti penguatan layanan primer sebagai pintu masuk utama layanan HIV.

“Indonesia telah mengambil langkah besar melalui pendekatan primary healthcare. Reformasi ini membuat pengobatan lebih aman, efektif, dan mudah diakses,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Muhammad Saleem, UNAIDS Country Director untuk Indonesia, mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam respons HIV. Ia menekankan inovasi penting dalam pencegahan HIV, yaitu long-acting injectable PrEP yang hanya perlu diberikan dua kali setahun.

Meski menghadapi tantangan pendanaan global, Dr. Saleem menegaskan bahwa Indonesia tetap menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan layanan dan obat HIV tersedia hingga ke tingkat paling dasar.

Kementerian Kesehatan terus mendorong kolaborasi lintas sektor, mitra pembangunan, komunitas, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target eliminasi HIV di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI melakukan skrining aktif Tuberkulosis (TBC) bagi 2.000 pelaku wisata di kawasan Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Kegiatan ini juga diikuti investigasi kontak keluarga pasien TBC untuk memperkuat pengendalian penularan di DIY.

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan pelaksanaan skrining berbasis laboratorium di dua pusat wisata tersibuk tersebut.

“Malioboro dan Keraton merupakan pusat interaksi wisatawan dengan pergerakan hingga 15 juta pengunjung per tahun. Skrining berbasis laboratorium seperti hari ini memiliki dampak strategis terhadap pengendalian penularan,” kata Wamenkes.

TBC masih menjadi tantangan kesehatan di DIY. Penemuan kasus baru mencapai 65%, dengan 93% pasien memulai pengobatan dan tingkat keberhasilan 79%. Cakupan Terapi Pencegahan TBC (TPT) baru 22%, dan investigasi kontak 53%.

Di Kota Yogyakarta, penemuan kasus telah 100%, dengan 93% memulai pengobatan dan keberhasilan 73%. Cakupan TPT 34%, investigasi kontak 49%.

Kegiatan ini mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto, terutama percepatan penurunan TBC, perluasan layanan kesehatan gratis, dan penguatan jejaring laboratorium.

Pada kesempatan yang sama, Kemenkes meluncurkan Model ACF Tuberkulosis Berbasis Laboratorium, yang dapat direplikasi di daerah lain dengan mobilitas tinggi.

“Saya berharap model ini menjadi contoh praktik baik yang dapat diterapkan di daerah lain, khususnya di kawasan wisata dan wilayah dengan mobilitas tinggi,” tambah Wamenkes.

Kemenkes berkomitmen memperluas skrining aktif, meningkatkan cakupan TPT, memperkuat surveilans komunitas, dan mengintegrasikan layanan TBC dalam transformasi layanan primer.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI menegaskan bahwa indikator kota sehat kini tidak hanya diukur dari infrastruktur dasar, tetapi dari kemampuan daerah meningkatkan usia harapan hidup dan usia hidup sehat warganya. Pesan ini disampaikan pada Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat Swasti Saba dan STBM Award 2025.

Saat ini usia harapan hidup Indonesia mencapai 72 tahun, namun usia hidup sehat baru 60 tahun. Pemerintah menargetkan peningkatan usia harapan hidup menjadi 75 tahun pada 2029, yang hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan daerah yang kuat.

“Jika penduduk di suatu daerah hidup lebih sehat dan lebih lama, itu adalah amal jariyah para pemimpinnya,” ujar Menkes.

Menkes mendorong daerah untuk tidak hanya memenuhi indikator sanitasi, tetapi memperluas kriteria kota sehat melalui tiga perilaku kunci: aktivitas fisik, pola makan sehat, serta perilaku hidup sehat lainnya seperti tidur cukup dan pengelolaan gaya hidup. Ketiga pilar ini menjadi dasar pendekatan promotif dan preventif di daerah.

Penghargaan Swasti Saba dan STBM Award 2025 diberikan kepada daerah yang berhasil menciptakan lingkungan dan perilaku hidup bersih serta sehat. Tahun ini, 1 daerah meraih kategori Wistara Paripurna, 3 Wistara, 41 Wiwerda, 101 Padapa, dan 7 provinsi sebagai Tim Pembina Terbaik. Untuk STBM Award, penghargaan diberikan kepada 2 provinsi dan 56 kabupaten/kota dalam berbagai kategori.

Menkes berharap penghargaan ini menjadi pemacu komitmen daerah dalam membangun masyarakat yang panjang umur, sehat, dan produktif.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI bersama KORPRI meluncurkan Program Satu Juta Vaksin Kanker Serviks untuk ASN Perempuan. Kegiatan yang digelar di Jakarta ini dihadiri ribuan ASN dari berbagai wilayah.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan apresiasi dan menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan bagi ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik.

“Saya bahagia karena pada HUT ke-54 KORPRI ini, pemerintah memberikan perhatian pada aset paling berharga dalam pelayanan publik kesehatan para ASN. Satu juta vaksin yang diberikan berarti satu juta keluarga terlindungi, dan satu juta masa depan yang kita jaga,” ujar Wamenkes Dante.

Ia menjelaskan bahwa kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi perempuan Indonesia. Setiap tahun lebih dari 36.000 kasus baru terdeteksi, dan sekitar 70 persen ditemukan dalam stadium lanjut, sehingga memperbesar risiko kematian dan meningkatkan beban pengobatan.

“Kita tahu bahwa ketika seorang perempuan terdiagnosis kanker serviks, hidupnya berubah total. Radiasi, kemoterapi, dan kontrol berkala menjadi keseharian yang melelahkan. Padahal kanker serviks dapat dicegah, salah satunya melalui vaksinasi HPV,” jelasnya.

Indonesia menargetkan eliminasi kanker serviks pada 2030 dengan memastikan 90 persen anak perempuan—serta anak laki-laki—mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun. Program vaksinasi untuk ASN perempuan ini menjadi bagian dari percepatan pencapaian target nasional tersebut.

Wamenkes Dante juga menyoroti tantangan disinformasi dan mispersepsi terkait vaksin HPV yang masih ditemui di sejumlah daerah. Ia menekankan perlunya dukungan lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

“Kementerian Kesehatan memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk para ASN, untuk menghilangkan kesalahpahaman ini,” tegasnya.

Selain vaksinasi, ia mengingatkan pentingnya skrining dini sebagai langkah deteksi kanker serviks. Saat ini, Kemenkes menyediakan layanan skrining gratis menggunakan metode DNA HPV yang lebih akurat bagi perempuan usia 30–69 tahun.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengapresiasi program ini dan menekankan bahwa kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak dasar. Dengan hampir 50 persen populasi Indonesia adalah perempuan, vaksinasi HPV menjadi strategi kunci untuk mewujudkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, menambahkan bahwa tingkat kematian akibat kanker masih tinggi, dengan angka lebih dari 60 persen dalam pemantauan lima tahun.

“Angka ini sangat mengkhawatirkan, apalagi 57% anggota KORPRI adalah perempuan dan salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi adalah yang menyerang kaum hawa. Karena itu, program vaksinasi menjadi sangat penting untuk melindungi ASN dan keluarganya,” ujarnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa program vaksinasi massal ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan kesehatan ASN dan keluarganya, yang jumlahnya mencapai 5,4–5,5 juta jiwa di seluruh Indonesia.

“KORPRI memiliki mandat meningkatkan kesejahteraan ASN. Menurut indikator UNDP, kesejahteraan dilihat dari pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, dan ekonomi yang stabil. Karena itu memastikan ASN sehat adalah investasi jangka panjang bangsa,” ungkapnya.

Program Satu Juta Vaksin Kanker Serviks bagi ASN Perempuan akan terus diperluas ke berbagai daerah sebagai bagian dari upaya nasional melindungi kesehatan perempuan dan mempercepat eliminasi kanker serviks.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan perubahan epidemiologi serta demografi. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional rangkaian HUT ke-25 Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) di Jakarta, Kamis (27/11).

Menkes menjelaskan bahwa perubahan struktur penduduk Indonesia, khususnya meningkatnya proporsi lansia, akan memengaruhi jenis penyakit yang dominan dan pada akhirnya menentukan kebutuhan tenaga kesehatan di masa depan.

“Di DKI Jakarta, jumlah lansia sudah lebih banyak daripada balita. Pergeseran demografi ini otomatis mengubah kebutuhan tenaga kesehatan yang harus disiapkan,” ujarnya.

Seiring meningkatnya penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, kanker, dan gangguan ginjal, Indonesia akan membutuhkan lebih banyak dokter spesialis dan tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus. Namun saat ini produksi tenaga medis belum seimbang.

“Kita memiliki kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis, tetapi produksi dokter spesialis hanya 2.700–3.000 per tahun. Tanpa perencanaan tenaga kesehatan yang tepat, ketidakseimbangan ini akan terus terjadi,” kata Menkes.

Untuk pertama kalinya, Kementerian Kesehatan menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kesehatan hingga beberapa tahun ke depan, dengan memanfaatkan model prediksi Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang telah disesuaikan dengan data nasional.

“Hampir 80 tahun Indonesia merdeka, kita belum pernah memiliki perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang yang komprehensif. Sekarang kita membangunnya secara saintifik, berbasis data, dan memperhitungkan perubahan epidemiologi,” tegas Menkes.

Kemenkes juga telah menerbitkan buku perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang (versi 1) yang dapat diakses publik dan akan diperbarui setiap (dua tahun) tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes mengapresiasi masukan dari ARSADA yang dinilai paling memahami kebutuhan nyata di lapangan, termasuk ketersediaan dokter spesialis di daerah. Ia memberi contoh kasus di Papua, di mana layanan kebidanan terhenti karena satu-satunya dokter obgyn sedang cuti.

“Perhitungan satu dokter per rumah sakit sudah tidak relevan. Minimal harus ada dua dokter untuk menjamin layanan tetap berjalan,” ujarnya.

Menkes menutup sambutan dengan menegaskan bahwa perencanaan tenaga kesehatan jangka panjang sangat penting agar generasi mendatang mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.

“Pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, kita ingin anak cucu kita hidup lebih sehat. Dan itu hanya bisa dicapai bila kita menyiapkan tenaga kesehatan dari sekarang.”

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI memperkuat respons kesehatan akibat cuaca ekstrem yang memicu banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Periode bencana 19–25 November 2025 tersebut berdampak pada puluhan ribu penduduk, mengganggu akses komunikasi, dan menghambat layanan kesehatan di sejumlah fasilitas.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, memastikan seluruh kebutuhan logistik prioritas telah dikirimkan dan siap ditambah sesuai kondisi di lapangan.

“Logistik yang disediakan mencakup obat-obatan, pangan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta oxygen concentrator. Semua sudah kami kirimkan,” ujar Sekjen Kunta.

Kunta menegaskan bahwa pemantauan terus dilakukan dan Kemenkes siap memperkuat dukungan dengan pengiriman tambahan logistik kesehatan.

Selain pengiriman logistik, Kemenkes juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di posko pengungsian, fasilitas kesehatan, serta layanan mobile.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Bayu Teja, menjelaskan bahwa sejak awal kejadian Kemenkes telah mengaktifkan langkah-langkah tanggap cepat guna memastikan kebutuhan medis masyarakat terpenuhi.

“Bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, kami melakukan rapid health assessment untuk memetakan kebutuhan, memberikan layanan di posko pengungsian, serta mengoperasikan layanan kesehatan mobile di wilayah terdampak,” terang Bayu.

Bayu menambahkan bahwa seluruh puskesmas dan rumah sakit telah disiagakan untuk melayani warga terdampak, didukung pengiriman obat-obatan dan bahan medis habis pakai.

Respons Kemenkes turut diperkuat dengan penyaluran pangan tambahan bagi balita dan ibu hamil guna mencegah risiko gizi buruk selama masa tanggap darurat. Dukungan tenaga kesehatan juga ditingkatkan melalui mobilisasi tenaga cadangan kesehatan—dokter, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, dan epidemiolog—untuk membantu dinas kesehatan setempat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh dinas kesehatan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Bayu.

Kementerian Kesehatan berkomitmen memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan menyeluruh hingga situasi kembali pulih.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan serangkaian langkah perbaikan sistem kegawatdaruratan dan tata kelola layanan kesehatan usai tragedi yang menimpa almarhumah Irene Sokoy di Papua. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan persoalan yang terjadi tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di berbagai daerah lain.

“Masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi,” kata Budi pada Konferensi Pers terkait Hasil Investigasi Penolakan Pasien di Papua, Kamis (27/11) di gedung Kemenkes, Jakarta.

Budi menjelaskan salah satu akar persoalan adalah kekurangan dokter spesialis, terutama obstetri-ginekologi (obgyn) dan anestesi di wilayah luar Jawa. Kekurangan ini berdampak langsung pada pelayanan kegawatdaruratan karena tidak ada dokter pengganti ketika dokter sedang studi atau mengikuti pelatihan.

“Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasian kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah mendasar tersebut, Kemenkes telah membangun sistem pendidikan berbasis rumah sakit (hospital based) dan mempercepat perekrutan putra-putri daerah untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis tersebut. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyiapan 500 rumah sakit pendidikan.

“Putra-putri daerah agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi, supaya bisa menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka,” jelas Budi.

Selain masalah SDM, Budi menyoroti lemahnya tata kelola rumah sakit daerah. Menurutnya, banyak kepala daerah justru meminta pendampingan dari Kemenkes untuk memperbaiki manajemen rumah sakit setempat. 

Ia mencontohkan kasus di Papua, di mana seluruh ruang operasi direnovasi sekaligus sehingga tidak ada ruang yang bisa digunakan. Atas hal itu, Kemenkes menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk mendampingi Papua dalam pembenahan layanan.

“Pak Gubernur sudah datang ke sini (Kemenkes) minta didampingi supaya rumah sakit di sana beroperasi lebih bagus. Masa sih punya ruang operasi semuanya direnovasi. Harusnya bisa bertahap. Kasian, artinya nggak bisa operasi,” kata Budi.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin pengisian data pada sistem rujukan nasional. Budi menyebut, data yang tidak lengkap membuat dokter IGD tidak mendapat informasi mengenai ketersediaan dokter spesialis atau fasilitas di rumah sakit tujuan. 

“Ini cuma disiplin mengisi data yang masih terjadi, karena tata kelola atau manajemen rumah sakitnya belum bagus,” ungkapnya.

Selain memperbaiki sistem rujukan, Kemenkes juga memperkuat koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai otoritas tertinggi di daerah. Mereka diminta meningkatkan pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan sanksi bila rumah sakit tidak melayani pasien gawat darurat. 

“Di Undang-Undang Kesehatan yang baru, sanksinya jelas bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawatdaruratan. BPJS Kesehatan pasti akan membayar, jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” tegas Budi.

Kemenkes memastikan akan terus memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan kasus Irene Sokoy. Dalam tiga bulan ke depan, kementerian dijadwalkan kembali ke Papua untuk mengevaluasi perbaikan layanan.

"Kita harapkan kondisi layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit di Provinsi Papua bisa kita tingkatkan dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Inf4eormasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Tren anak muda menggunakan kecerdasan artifisial (AI) untuk menilai kondisi kesehatan mental semakin meningkat. Psikiater FKUI-RSCM, dr. Kristiana Siste, memperingatkan bahwa praktik self-diagnosis ini berisiko menyesatkan karena AI tidak selalu mampu membaca gejala dengan benar.

Dalam Dialog Multistakeholder Towards a Smart Governance di Gedung Kemenko PMK, Rabu (26/11), dr. Siste mengatakan banyak remaja dan dewasa muda kini bergantung pada chatbot untuk mencari tahu kepribadian hingga dugaan depresi.

“AI ini kan seringkali digunakan oleh gen Z dan gen Alpha untuk menanyakan ‘Aku kepribadiannya apa? Introvert atau extrovert? Aku depresi nggak sih?’” ujarnya.

Ia mengungkapkan beberapa pasien bahkan menjadikan AI sebagai tempat bercerita saat merasa kesepian. Minimnya komunikasi dalam keluarga membuat sebagian anak muda lebih nyaman berbagi keluhan kepada chatbot dibanding orang terdekat.

Dr. Siste menilai AI dapat membantu sebagai alat screening awal, termasuk untuk mendeteksi kecanduan internet, game, dan judi online. Namun, ia menekankan bahwa hasil AI sering keliru atau berlebihan sehingga tidak boleh dijadikan dasar diagnosis.

Ia menyoroti fenomena pengguna yang memposting hasil “diagnosis” dari AI ke media sosial lalu melakukan self-treatment tanpa konsultasi dokter — sebuah praktik yang dinilai berbahaya dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mental.

Selain itu, ketergantungan berlebih pada AI dapat membuat anak muda menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa lebih dipahami oleh chatbot.

Dr. Siste menegaskan AI harus digunakan secara bijak sebagai pendukung, bukan pengganti tenaga profesional. Pendampingan orang tua diperlukan agar penggunaan teknologi ini tidak menggeser komunikasi di rumah.

“AI bagus jika digunakan bersama-sama oleh keluarga. Orang tua harus mengerti dulu lalu mengajak anaknya berinteraksi bersama,” tegasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberi peringatan serius tentang meningkatnya masalah kesehatan mental di Indonesia. Temuan dari pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan semakin banyak warga, termasuk anak dan remaja, memiliki indikasi gangguan mental.

Dalam Dialog Multistakeholder Towards a Smart Governance, Pratikno menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi pembangunan SDM unggul.

Ia menyoroti perubahan perilaku akibat disrupsi teknologi, di mana anak-anak semakin banyak beraktivitas di dunia maya. Salah satu faktor pemicunya adalah tingginya paparan layar atau screen time, yang telah melampaui batas aman.

“Screen time kita sangat tinggi, lebih dari 7,5 jam. Bahkan anak-anak di bawah dua tahun pun menghadapi exposure screen time yang tinggi,” ujarnya.

Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada kesehatan mental, kemampuan bersosialisasi, dan perkembangan perilaku anak. Ia menyebutnya sebagai ancaman kesehatan sosial jangka panjang yang perlu ditangani segera.

Pratikno mendorong intervensi komprehensif untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai, termasuk penyediaan fasilitas yang mendorong aktivitas sosial secara langsung.

“Penanganan upaya komprehensif harus dilakukan supaya ada fasilitas untuk mendukung screen time. Sehingga anak-anak kita bersosial, mengurangi permasalahan-permasalahan kesehatan mental,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada sektor kesehatan, terutama melalui program pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit, dan beasiswa dokter spesialis.

Pratikno menekankan bahwa kesehatan mental merupakan isu nasional yang memerlukan kerja bersama lintas sektor. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan berfokus memperbaiki ekosistem sosial anak sebagai langkah pencegahan.

“Ini kesehatan kita tangani secara komprehensif bahwa presiden sudah jelas memprioritaskan itu,” tegasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di sektor kesehatan terus berkembang, termasuk untuk deteksi dini tuberculosis (TBC). Namun, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengingatkan bahwa teknologi ini tidak boleh digunakan masyarakat sebagai alat diagnosis mandiri.

“Medical is combination between science and art. Jadi keputusan di bidang kedokteran itu tidak bisa diambil dari hanya satu sumber informasi saja,” ujar Prof. Dante dalam Dialog Multistakeholder Towards a Smart Governance di Kemenko PMK, Jakarta.

Kemenkes telah mengujicobakan AI melalui portable x-ray untuk mendeteksi TBC, termasuk pada orang tanpa gejala tetapi memiliki riwayat kontak erat. Teknologi ini dinilai membantu menemukan kasus tersembunyi lebih cepat.

“Banyak mereka yang tidak bergejala tapi punya kontak erat, dengan menggunakan artificial intelligence bisa dideteksi lebih awal,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa hasil analisis AI tidak boleh dijadikan dasar pengobatan tanpa supervisi tenaga medis.

“Tidak semua informasi AI bisa diimplementasikan secara langsung oleh pasien. Ini harus ada regulasinya,” tegasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

*Menkes Budi: Prioritas Utama Adalah Menjaga Masyarakat Tetap Sehat*

_Bekasi, 26 November 2025_

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa prioritas pembangunan kesehatan adalah menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan Primer dan Komunitas 2025 di Bekasi.

Menkes menjelaskan bahwa sejak 2018 hingga 2022, Kemenkes terus mendorong perubahan orientasi sistem kesehatan dari fokus mengobati menjadi menjaga dan mencegah masyarakat jatuh sakit.

“Mengurus orang agar tetap sehat jauh lebih penting dan membutuhkan perhatian serta anggaran lebih besar dibandingkan hanya mengobati orang saat sudah sakit. Karena ketika sakit, itu sudah terlambat dan biayanya sangat mahal,” ujar Menkes.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan kesehatan harus berpihak pada 260 juta masyarakat yang masih sehat, bukan hanya pada sekitar 20 juta yang sedang sakit.

“Kita sering terjebak pada asumsi bahwa yang sehat tidak perlu diurus. Itu keliru. Justru menjaga mayoritas penduduk tetap sehat adalah esensi dari tugas kita sebagai dinas kesehatan, bukan dinas kedokteran atau dinas kesakitan,” jelasnya.

Menkes juga menyoroti target RPJMN untuk meningkatkan angka harapan hidup menjadi 75 tahun dan harapan hidup sehat menjadi 65 tahun. Upaya ini, lanjutnya, hanya dapat dicapai jika layanan primer diperkuat.

Menkes menekankan bahwa strategi promotif dan preventif harus dilakukan melalui pendekatan yang relevan bagi masyarakat.

“Kita harus hadir di tempat masyarakat melihat misalnya TikTok atau Instagram. Konten sederhana seperti makan sehat, olahraga, dan tidur yang cukup bisa menjangkau jutaan orang,” kata Menkes.

Menkes juga mengingatkan pentingnya tenaga kesehatan menjadi contoh gaya hidup sehat, mengingat meningkatnya kasus kematian mendadak akibat penyakit jantung pada usia muda, termasuk di kalangan nakes.

“Kalau kita sebagai Kemenkes saja tidak bisa menjaga kesehatan pegawai sendiri, bagaimana kita bisa menjaga masyarakat seluruh Indonesia?” ujarnya.

Ia mengulang tiga pilar hidup sehat: cukup bergerak, makan sehat, dan tidur yang cukup. Menkes mendorong seluruh Kepala Dinas Kesehatan untuk menciptakan ruang yang mendukung aktivitas fisik, termasuk melalui kegiatan seperti car free day di berbagai daerah.

Ia juga meminta agar Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dimanfaatkan sebagai pintu masuk edukasi dan deteksi dini, terutama untuk melihat tingkat aktivitas fisik, risiko PTM, dan pola hidup masyarakat.

“Olahraga paling murah dan paling mudah adalah berlari atau berjalan. Kalau Jakarta yang panas saja bisa, daerah lain pasti bisa,” ujarnya.

Menkes menekankan bahwa hasil CKG yang menunjukkan rendahnya aktivitas fisik harus segera ditindaklanjuti dengan intervensi komunitas dan kampanye gaya hidup sehat yang lebih intensif.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Oktavianus (dr. Benny), menegaskan bahwa penguatan pendidikan tenaga kesehatan dan disiplin profesi merupakan fondasi utama peningkatan mutu layanan kesehatan nasional. Hal ini disampaikan dalam keynote speech pada The 1st National Forum of the Indonesian Health Council yang mempertemukan KKI, Kolegium Kesehatan Indonesia, Majelis Disiplin Profesi (MDP), serta pemangku kepentingan pendidikan dan kesehatan dari seluruh Indonesia.

Wamenkes menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di seluruh wilayah. Dari 514 kabupaten/kota, baru 47% yang memiliki rumah sakit tipe C dengan tujuh layanan spesialis dasar. Karena itu, percepatan pendidikan tenaga kesehatan menjadi prioritas strategis. 

“Menciptakan dokter spesialis bukan proses yang sederhana. Kurikulum yang tepat dan pembinaan yang kuat sangat menentukan,” ujarnya.

Ia menekankan peran kolegium dalam menjaga mutu pendidikan, termasuk penyusunan kurikulum dan standar kompetensi. Saat ini 81 kolegium telah berfungsi dan akan bertambah tiga lagi dalam waktu dekat.

Selain itu, Wamenkes menyoroti pentingnya penegakan disiplin profesi yang adil dan proporsional. Ia meminta Majelis Disiplin Profesi untuk tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga melakukan pembinaan. 

“Disiplin profesi harus mengarah pada pembinaan bukan sekedar hukuman. Kita ingin memastikan setiap tenaga kesehatan terlindungi, adil dalam penilaian, dan tetap mampu memberikan pelayanan berkualitas,” tegasnya.

Wamenkes juga mengapresiasi pembentukan cabang MDP di delapan provinsi yang mempercepat penanganan kasus dan memperkuat pengawasan di daerah. Ia menekankan perlunya komunikasi lintas lembaga yang cepat dan tanpa hambatan birokrasi guna menyelesaikan persoalan pendidikan dan disiplin profesi secara efektif.

Ia menutup sambutan dengan menegaskan bahwa transformasi kesehatan hanya dapat berjalan bila tenaga kesehatan memiliki kompetensi tinggi, integritas kuat, dan lingkungan kerja yang mendukung. 

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publi

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat layanan kesehatan yang mudah diakses, bermutu, dan terjangkau. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan RI dalam Forum Nasional Pertama Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) di Jakarta, Selasa (25/11).

Menkes menjelaskan bahwa pencapaian Universal Health Coverage (UHC) harus dilihat dari tiga aspek utama sesuai standar WHO, yaitu kemudahan akses, mutu layanan, dan keterjangkauan biaya, bukan hanya dari tingkat kepesertaan JKN. 

“Memiliki kartu BPJS tidak cukup jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan layanan, alat tidak tersedia, atau dokter tidak ada. UHC harus dilihat secara lebih menyeluruh,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi Kemenkes, KKI, dan BPJS Kesehatan. Kemenkes fokus pada pemerataan layanan, KKI memastikan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan, sementara BPJS Kesehatan menjamin pembiayaan yang terjangkau.

KKI memiliki peran strategis dan independen dalam menjaga standar profesi, kompetensi, dan disiplin tenaga kesehatan. Menkes menyebut peran ini fundamental untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ia juga mendorong peningkatan mutu layanan agar Indonesia mampu menjadi tujuan berobat negara lain.

“KKI bertanggung jawab terhadap mutu lebih dari 2,15 juta tenaga kesehatan di Indonesia. Ini mandat besar dan fundamental untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan kita,” ujar Menkes

Ketua KKI dr. Arianti Anaya melaporkan sejumlah capaian, termasuk penerbitan 428 ribu Surat Penugasan Registrasi, penyusunan standar profesi dan kompetensi, penyelesaian standar pelayanan, uji kompetensi oleh 76 kolegium, serta penanganan pelanggaran disiplin melalui MDP.

KKI berharap forum ini memperkuat sinergi seluruh pihak untuk membangun SDM kesehatan yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Upaya Indonesia mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC) mendapat pengakuan dunia. Melalui inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi, termasuk AI, Indonesia dianugerahi “Champions of Change Award” dalam UNION World Conference on Lung Health 2025 di Copenhagen pada Kamis (20/11).

Penghargaan diterima oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) pada acara Qure.ai High-Level Side Event. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan kesehatan di Indonesia.

“Keberhasilan percepatan eliminasi TB adalah kerja kolektif. Ini bukan hanya agenda sektor kesehatan, tetapi agenda nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Wamenkes.

Selain menerima penghargaan, Indonesia juga menjadi sorotan dalam sesi “Scaling with Certainty: The AI Roadmap to Financially Sustainable Global Health”, di mana Wamenkes hadir sebagai Distinguished Special Guest of Honour. Dalam kesempatan itu, Indonesia memaparkan strategi untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan kesehatan sekaligus mengoptimalkan peran AI dalam percepatan eliminasi penyakit.

Indonesia kini menjadi salah satu negara yang paling maju dalam pemanfaatan teknologi digital dan AI untuk kesehatan. Teknologi ini telah digunakan dalam deteksi dini, sistem surveilans terpusat, dan pemantauan pengobatan TBC—yang terbukti mempercepat diagnosis, meningkatkan efektivitas terapi, dan memberikan efisiensi pembiayaan jangka panjang. Implementasi ini menjadikan Indonesia rujukan global dalam pengembangan strategi eliminasi penyakit berbasis inovasi teknologi.

Kementerian Kesehatan terus memperkuat komitmen percepatan eliminasi TBC melalui transformasi layanan primer, peningkatan kapasitas laboratorium, digitalisasi layanan, serta kolaborasi lintas sektor. Ke depan, pemanfaatan teknologi, termasuk AI, akan diperluas untuk memastikan deteksi lebih akurat, pengobatan lebih cepat, dan perlindungan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Dusun Datai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengungkap persoalan serius terkait sanitasi, gizi, dan akses kesehatan di wilayah pedalaman. 

Hingga  23 November 2025, tercatat 224 warga mengalami gangguan pernapasan. Saat ini seluruh warga tersebut kondisinya sudah membaik. Namun demikian terdapat lima kasus kematian pada anak.

Hasil laboratorium menunjukan kelima anak tersebut positif terjangkit Influenza A/H1pdm09 dan Haemophilus influenzae. Influenza A/H1pdm09, atau yang dikenal juga dengan flu babi, yang pernah menjadi wabah di beberapa negara pada tahun 2009. 

Hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan minimnya fasilitas kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dusun Datai tidak memiliki MCK, tidak ada tempat pembuangan sampah, ventilasi rumah buruk, dan aktivitas memasak dengan kayu bakar dilakukan di ruangan yang sama dengan tempat tidur. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan ISPA, terutama pada anak-anak.

Selain masalah lingkungan, ditemukan pula banyak warga dengan gizi kurang dan cakupan imunisasi dasar yang rendah. Hasil laboratorium menunjukkan adanya kombinasi infeksi flu babi, pertusis, adenovirus, dan bocavirus. Temuan ini memperkuat analisis bahwa status gizi dan rendahnya kekebalan tubuh membuat warga rentan terhadap penyakit.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, menyampaikan bahwa kondisi lingkungan di Dusun Datai menjadi penyebab penyakit mudah menyebar.

“Kami menemukan rumah padat, ventilasi minim, nyamuk banyak, dan warga hidup dalam paparan asap kayu bakar setiap hari. Situasi seperti ini membuat penyakit pernapasan lebih mudah menular, terutama pada balita,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa krisis ISPA ini bukan sekadar persoalan medis, tetapi terkait erat dengan sanitasi, perilaku hidup, dan akses layanan kesehatan.

“Jika kondisi sanitasi, gizi, dan kebiasaan sehari-hari tidak diperbaiki, penularan akan terus berulang,” kata Sumarjaya.

Untuk merespons kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah melakukan pengobatan massal, memperkuat intervensi gizi, dan memberikan perhatian khusus kepada balita dan ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan (PMT), vitamin, dan pemantauan kesehatan. Edukasi terkait etika batuk, penggunaan masker, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga diperluas.

Tim kesehatan juga melakukan pengambilan sampel tambahan untuk memastikan tidak ada patogen lain yang beredar, mengingat variasi gejala dan temuan multipatogen sebelumnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Kemenkes bersama pemerintah daerah mulai menyusun perbaikan lingkungan, termasuk pembuatan tempat pembuangan sampah, kerja bakti pembersihan area rawan nyamuk, hingga pemisahan area memasak dan area tidur di rumah warga. Media KIE untuk sekolah terpencil juga disiapkan untuk edukasi berkelanjutan.

Sumarjaya menekankan bahwa penanganan tidak berhenti pada pengobatan kasus, tetapi memastikan perbaikan lingkungan dan akses kesehatan dilakukan secara bertahap di Dusun Datai dan tujuh dusun terisolir lainnya.

“Kami ingin memutus siklus kerentanan ini. Intervensi lingkungan dan gizi adalah kunci agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tuturnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Di tengah tingginya beban penyakit jantung di Indonesia, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menugaskan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita sebagai pusat penggerak untuk memperkuat tata laksana dan layanan kardiovaskular dari hulu ke hilir di seluruh daerah. Penegasan ini disampaikan Menkes dalam pembukaan Indonesia International Cardiovascular Summit (IICS) 2025 di Jakarta.

Menkes menyoroti tingginya beban penyakit jantung—penyebab kematian tertinggi secara global—dan meminta RSJPD Harapan Kita mengawal tindak lanjut Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 59 juta penduduk, dengan temuan awal menunjukkan tingginya hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi.

RSJPD Harapan Kita juga ditugaskan menyusun standar tata laksana nasional dan mempercepat operasionalisasi 119 cath lab yang ada, mengingat sekitar 40% di antaranya belum berfungsi optimal. Menkes menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu dokter intervensi (PCI) pada 2027 serta seluruh provinsi mampu melakukan bedah jantung terbuka.

Menkes mendorong RSJPD Harapan Kita menjadi pusat inovasi melalui pengembangan teknologi kardiovaskular mutakhir dan kolaborasi riset internasional.

“Harapan Kita harus menjadi pusat rujukan nasional sekaligus motor percepatan inovasi. Setelah fasilitas dasar dan intervensi kita penuhi, tahap berikutnya adalah menghadirkan teknologi-teknologi mutakhir agar pelayanan jantung Indonesia terus maju,” tegas Menkes.

Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, dr. dr. Iwan Dakota, menyampaikan bahwa RSJPD Harapan Kita terus memperkuat layanan unggulan, mulai dari bedah jantung minimal invasif, intervensi elektrofisiologi, hingga terapi lanjutan bagi kasus kompleks, serta mendampingi jejaring Kardiovaskular di berbagai daerah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah mengumumkan rencana penghapusan sistem rujukan berjenjang dan menggantinya dengan rujukan berbasis kompetensi. Melalui sistem baru ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan langsung diarahkan ke rumah sakit yang kompeten (mampu) menangani kondisi medisnya, tidak lagi berjenjang berdasarkan kelas D–C–B–A.

Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes dr. Obrin Parulian menjelaskan bahwa sistem baru dirancang untuk mempercepat akses dan memastikan pasien memperoleh layanan yang sesuai kebutuhan klinis dengan menjamin mutu layanannya.

“Singkatnya begini, peserta JKN ini kondisi medisnya apa, sakitnya apa, ya kebutuhannya apa, itu kita fasiitasi lewat sistem Satu Sehat rujukan yang dibangun. Nanti dia akan dirujuk ke Faskes (fasilitas kesehatan) yang kompeten sesuai kondisi klinis dan kebutuhan medisnya” ujarnya.

Selama ini, rujukan berjenjang kerap membuat pasien berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain sehingga berpotensi memperpanjang waktu penanganan, munculnya perburukan kondisi medisnya, dan pembiayaan yang tidak efisien. Dalam skema berbasis kompetensi dokter perujuk menginput diagnosa dan kebutuhan prosedur maupun timdakannya, lalu sistem secara otomatis mengarahkan pasien ke rumah sakit dengan kemampuan yang dibutuhkan. Jika rumah sakit penuh, sistem akan mencarikan fasilitas lain dengan kompetensi setara atau lebih tinggi, sesuai kapasitasnya.

Perubahan ini memanfaatkan platform SatuSehat Rujukan yang terhubung dengan geotagging dan ketersediaan tempat tidur melalui SIRANAP, sehingga proses rujukan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Sejalan dengan itu, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga terus dikebut. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas menyampaikan bahwa dari sekitar 3.100 rumah sakit, hanya 5,5 persen yang masih berstatus merah atau oranye. Tantangan utama KRIS meliputi ketersediaan nurse call, outlet oksigen, tirai nonpori, dan kamar mandi yang memenuhi standar aksesibilitas.

Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan menambahkan bahwa sistem baru akan meningkatkan efisiensi pembiayaan karena mengurangi perpindahan pasien antar rumah sakit. Simulasi awal menunjukkan potensi kenaikan pengeluaran dana jaminan sebesar 0,64–1,69 persen, namun kondisi keuangan dana jaminan tetap dinilai aman.

Kemenkes menargetkan implementasi penuh rujukan berbasis kompetensi pada awal 2026 setelah standar layanan dan kriteria rujukan ditetapkan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Indonesia secara resmi telah mengakhiri Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2, yang muncul akibat rendahnya cakupan imunisasi polio selama beberapa tahun. Hampir 60 juta dosis imunisasi polio tambahan telah diberikan kepada anak-anak selama respon KLB ini.

Sejak Juni 2024 hingga saat ini, tidak ditemukan lagi virus polio pada anak-anak maupun lingkungan. Berdasarkan situasi ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan KLB ditutup secara resmi pada 19 November 2025.

“Kita berhasil menghentikan penyebaran polio di Indonesia berkat dedikasi tenaga kesehatan, komitmen orang tua dan seluruh anggota masyarakat agar anak-anak diimunisasi, serta dukungan mitra. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Kita harus terus bekerja sama agar polio tidak kembali dengan memastikan semua anak menerima imunisasi polio lengkap sesuai usia,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Jumat (21/11). 

“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Risiko polio masih ada, terutama dengan adanya kesenjangan cakupan imunisasi di beberapa provinsi di Indonesia,” tambah Budi.

Dr. Saia Ma'u Piukala, Direktur Regional WHO untuk Pasifik Barat mengatakan keberhasilan Indonesia merupakan langkah penting menuju dunia tanpa polio. Keberhasilan ini juga memperkuat kemampuan seluruh Wilayah Pasifik Barat WHO untuk mempertahankan status bebas polio yang telah dicapai 25 tahun lalu.

"Saya mendorong seluruh 38 negara dan wilayah di Pasifik Barat untuk tetap waspada. Suatu hari nanti, polio hanya tinggal sejarah. Sampai saat itu tiba, kita harus melanjutkan imunisasi," ucapnya.

KLB terjadi sejak bulan Oktober 2022, saat kasus pertama dilaporkan dari Aceh. Dalam dua tahun berikutnya, kasus juga ditemukan di provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kasus cVDPV2 (varian virus polio) terakhir terkonfirmasi di Papua Selatan pada 27 Juni 2024.

Indonesia melakukan respons melalui dua putaran imunisasi tambahan polio dengan menggunakan vaksin novel OPV-2 (nOPV2) mulai akhir tahun 2022 hingga triwulan ketiga 2024. Secara paralel, cakupan imunisasi rutin juga meningkat, dengan persentase anak yang menerima dosis kedua vaksin polio inaktif (IPV) meningkat dari 63% (1,9 juta anak) pada 2023 menjadi 73% (3,2 juta anak) pada 2024. 

Dalam upaya mengakselerasi peningkatan cakupan IPV, Kementerian Kesehatan menginisiasi penggunaan vaksin heksavalen yang menggabungkan DPT-HB-Hib dan IPV dalam satu suntikan. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, yakni polio, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia dan meningitis akibat infeksi Haemophilus influenza tipe b. Penggunaan vaksin heksavalen diharapkan jumlah suntikan yang diterima anak, menghemat waktu dan biaya keluarga, serta mempercepat terbentuknya kekebalan terhadap berbagai penyakit. Program ini dimulai pada Oktober 2025 di provinsi DIY, NTB, Bali, serta enam provinsi di Tanah Papua, dengan pelaksanaan secara nasional direncanakan pada tahun mendatang. 

Indonesia juga mencatat kemajuan signifikan dalam deteksi dan investigasi lumpuh layuh akut atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak-anak. Kualitas surveilans AFP semakin baik melalui deteksi kasus lebih sensitif dan peningkatan kualitas spesimen. 

Sesuai protokol Global Polio Eradication Initiative, tim independen global menilai kualitas respons KLB polio melalui Outbreak Response Assessment (OBRA) pada Juli 2023, Desember 2024, dan Juni 2025. Berdasarkan penilaian ini, disimpulkan Indonesia telah melaksanakan upaya respon yang berkualitas, melakukan serangkaian upaya penguatan dan peningkatan pelaksanaan program sebagaimana direkomendasikan tim OBRA, serta membuktikan tidak adanya kasus baru. Dengan demikian, WHO menyatakan Indonesia telah memenuhi kriteria berakhirnya KLB, sehingga status KLB Polio dapat ditutup.

Pencapaian ini terwujud melalui kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, dengan seluruh mitra pembangunan internasional seperti WHO, UNICEF, United Nations Development Programme (UNDP), Clinton Health Access Initiative (CHAI), dan Rotary International. Pencapaian ini pun terwujud berkat dedikasi para tenaga kesehatan dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman, mengatakan ini menunjukkan hal yang bisa kita capai ketika masyarakat, tenaga kesehatan, dan mitra bersatu. 

"Kita harus terus menjaga momentum agar setiap anak mendapatkan imunisasi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan bebas dari polio serta penyakit lainnya yang dapat dicegah dengan imunisasi,” ungkapnya.

Dengan berakhirnya status KLB Polio ini, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjaga Indonesia tetap bebas polio melalui penguatan imunisasi rutin, peningkatan surveilans, kerja sama lintas sektor, dan dukungan masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id.

Tentang WHO

Berdedikasi untuk kesejahteraan semua orang dan dipandu oleh sains, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memimpin dan mendorong upaya global untuk memberikan setiap orang, di mana pun, kesempatan yang setara untuk hidup sehat dan aman. Sebagai badan kesehatan PBB, WHO menghubungkan negara, mitra, dan masyarakat di lebih dari 150 lokasi—memimpin respons dunia terhadap kedaruratan kesehatan, mencegah penyakit, mengatasi akar masalah kesehatan, dan memperluas akses terhadap obat serta layanan kesehatan. Misi kami adalah memajukan kesehatan, menjaga dunia tetap aman, dan melayani kelompok rentan. Untuk mengetahui tentang kerja WHO di Indonesia, kunjungi who.int/indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Michael Vurens van Es, Communication Officer

Email: vurensm@who.int

Mobile: +62 81181101554

Tentang UNICEF

UNICEF memperjuangkan hak dan kesejahteraan setiap anak, di segala hal yang kami lakukan. Bersama para mitra, kami bekerja di 190 negara dan wilayah untuk mewujudkan komitmen tersebut melalui tindakan nyata, dengan fokus khusus pada anak-anak yang paling rentan dan terpinggirkan, demi kebaikan semua anak di mana pun berada. Untuk informasi lebih lanjut tentang UNICEF Indonesia dan kerja kami untuk anak-anak, kunjungi www.unicef.or.id.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Kinanti Pinta Karana, Communication Specialist

Email: kpkarana@unicef.org

Mobile: +62-815-880-5842

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (RS KEI) bersama H.H. Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, putra Raja Uni Emirat Arab (UAE), Rabu (19/11). Peresmian ini menandai beroperasinya pusat layanan jantung berteknologi tinggi hasil hibah Pemerintah UAE.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran RS KEI merupakan wujud persahabatan erat kedua negara sekaligus komitmen Indonesia memperkuat layanan kesehatan nasional.

“Rumah sakit ini adalah simbol persahabatan antara dua bangsa, Indonesia dan Uni Emirat Arab. Ini adalah kebesaran hati dari Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, yang selalu memberi perhatian sangat besar kepada bangsa kita,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah sedang mempercepat penguatan infrastruktur kesehatan nasional, termasuk pembangunan rumah sakit baru dengan standar fasilitas modern.

“Negara yang berhasil adalah negara yang mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya sudah instruksikan pembangunan 66 rumah sakit baru, dan saya minta semuanya tidak kalah dengan standar rumah sakit ini,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan dan rencana perluasan pendidikan kedokteran untuk menjawab kebutuhan nasional.

“Kita perlu tambahan dokter, dokter gigi, perawat, dan paramedis. Insya Allah sebagian besar pendidikannya akan mendapat beasiswa penuh,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam laporannya menyampaikan bahwa RS KEI bukan sekadar fasilitas baru, melainkan simbol kolaborasi jangka panjang Indonesia–UAE. Ia membuka laporannya dengan analogi filosofi persahabatan.

“Orang bilang detak jantung pertama itu adalah awal kehidupan. Tapi kalau detak jantungnya bersamaan, itu lambang persahabatan,” kata Budi. 

“Jadi peresmian rumah sakit ini bukan hanya peresmian biasa, tapi lambang kerja sama antara bangsa Indonesia dan bangsa UAE.” ujar Budi.

Budi menjelaskan RS KEI dibangun dalam waktu dua tahun dengan kapasitas 100 tempat tidur dan tiga kamar operasi.

“Ini hibah dari Pemerintah UAE dan diharapkan menjadi pusat jantung di Jawa Tengah,” jelasnya.

RS KEI telah dijadikan role model pembangunan rumah sakit oleh manajemen RS pemerintah dan swasta.

“Rumah sakit ini sudah dikunjungi oleh seluruh direktur utama rumah sakit pemerintah untuk menjadi standar kalau membangun rumah sakit seperti ini. Pak Presiden sudah memberikan anggaran membangun 66 rumah sakit, dan sebagian kami bawa ke sini untuk melihat contohnya—mudah-mudahan nanti jadinya sebagus ini,” ujar Budi.

Untuk memastikan kualitas layanan sejak awal, Kemenkes menugaskan RSUP Dr. Sardjito memperkuat tim medis RS KEI dengan menempatkan dokter-dokter terbaik. UAE juga memberikan dukungan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan kedua negara.

“Kami sudah mendapat komitmen bantuan dari UAE bahwa kita boleh datang ke sana, dan mereka juga boleh datang ke sini agar bisa saling meningkatkan kemampuan,” tutur Budi.

RS KEI merupakan hibah Pemerintah UAE melalui Zayed Humanitarian Legacy Initiative. Proyek ini rampung pada September 2025, diserahterimakan, kemudian soft launching dilakukan sebelum peresmian resmi oleh Presiden Prabowo. Dengan 100 tempat tidur, RS KEI dirancang menjadi pusat rujukan jantung untuk Jawa Tengah, DIY, dan wilayah sekitarnya.

Fasilitas layanan mencakup ruang Cathlab, ruang operasi hybrid, ICU dan ICVCU, klinik spesialis jantung, laboratorium, radiologi, serta layanan rehabilitasi jantung. RSUP Dr. Sardjito turut diperbantukan untuk memperkuat operasional.

Acara peresmian ditutup dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo Subianto dan Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [kontak@kemkes.go.id](mailto:kontak@kemkes.go.id). (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dari Surakarta untuk penguatan Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU), Selasa (18/11). 

Penandatanganan yang disaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini disebut sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan dokter spesialis.

MoU dilakukan antara Direktur RSUD Margono Soekarjo dr. Heri Dwi Purnomo, dan Rektor UNS, Prof. Hartono. Kerja sama ini mencakup peningkatan mutu akademik, pengembangan layanan rujukan, pelatihan, hingga pencegahan perundungan dalam pendidikan dokter spesialis. 

Dalam sambutannya, Menkes Budi menegaskan Indonesia masih kekurangan tenaga dokter spesialis di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi ini hanya dapat diatasi jika pusat pendidikan diperbanyak hingga ke kabupaten/kota. 

Menurut dia, sentra pendidikan spesialis yang terbatas membuat peluang dokter daerah untuk masuk pendidikan menjadi sangat kecil.

“Semua dokter umum ingin jadi spesialis, tapi tempatnya sangat sedikit,” ujarnya.

Ia memaparkan perbandingan dengan negara lain. Korea memiliki sekitar 300 sentra pendidikan spesialis, Inggris 600, sementara Indonesia hanya 26.

“Kita harus buka sampai 500 RSPPU. Inggris saja yang penduduknya lebih kecil punya lebih banyak pusat pendidikan,” kata Budi.

Dengan menjadi RSPPU, RSUD Margono Soekarjo akan menjadi salah satu motor percepatan produksi dokter spesialis di Jawa Tengah. 

Rumah sakit itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai RSPPU tahun 2025 dan menargetkan pembukaan program baru untuk penyakit dalam, bedah, anak, hingga bedah saraf.

Menkes Budi berharap kolaborasi RS Margono–UNS menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas akses pendidikan dokter spesialis. 

“Kita harus mengejar ketertinggalan supaya semua daerah punya dokter spesialis yang cukup,” katanya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pembangunan gedung baru RSUD Margono Soekarjo resmi dimulai dengan seremoni groundbreaking pada Selasa (18/11). Gedung setinggi tujuh lantai ini dirancang untuk memperluas layanan rumah sakit, khususnya untuk rawat jalan dan rawat inap kelas VIP. 

Pembangunan ini ditargetkan menjadi tonggak peningkatan pelayanan sekaligus penambahan kapasitas tempat tidur.

Direktur RSUDMargono Soekarjo dr. Heri Dwi Purnomo menjelaskan bahwa gedung baru tersebut akan menampung sekitar 100 tempat tidur.

“Ada tujuh lantai, yang paling bawah untuk rawat jalan dan untuk lantai selanjutnya adalah untuk rawat inap baik VIP, anak, maupun dewasa,” ujarnya.

Heri menyebut tingginya permintaan pelayanan membuat fasilitas baru ini sangat dibutuhkan. Menurutnya, jumlah pasien yang datang ke rumah sakit masih tinggi meski kapasitas telah ditambah. 

“Boardnya itu di atas 100, mudah-mudahan masih jalan dua-duanya. Karena saat ini pun masih 104, walaupun sudah nambah 99 tempat tidur,” kata Heri. 

Ia berharap gedung baru ini dapat menopang layanan tanpa harus mengurangi aktivitas di gedung lama.

Pihak rumah sakit semula merencanakan pemindahan layanan dari gedung satunya di Jalan Dr. Angka. Namun tingginya kunjungan membuat rencana tersebut berubah. 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi terhadap pembangunan ini. Ia menilai perluasan fasilitas menjadi langkah penting untuk memperkuat layanan rumah sakit. 

“RSUD Margono Soekarjo sebagai salah satu rumah sakit daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pelayanan maupun pengelolaan," ucapnya.

Ia menilai kemampuan rumah sakit membangun fasilitas baru menunjukkan tata kelola yang sehat.

Pembangunan gedung baru RSUD Margono Soekarjo diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pasien berusia 59 tahun bernama Tin Siong Djing berhasil pulih cepat setelah menjalani bedah jantung minimal invasif atau Minimally Invasive Cardiac Surgery (MICS) di RS Kemenkes Surabaya. Prosedur ini dilakukan tanpa membelah tulang dada, membuat proses pemulihan jauh lebih singkat dibanding operasi jantung konvensional.

Tin Siong Djing sebelumnya sudah mengantre selama setahun di rumah sakit lain dan hampir memutuskan menjalani operasi di luar negeri. Hingga suatu saat, pasien mengalami serangan jantung berulang di September 2025, dan dirawat di RS Kemenkes Surabaya.

Oleh Tim Jantung RS Kemenkes Surabaya, yang terdiri dari dokter jantung dan dokter spesialis bedah jantung, dilakukan rapat terkait tindakan yang harus dilakukan, apakah dilakukan pemasangan ring, atau operasi bedah jantung. Dari hasil diskusi, diputuskan pasien Tin utk dilakukan operasi pintas jantung koroner

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang meninjau langsung perawatan pasien menjelaskan teknik MICS mengubah cara operasi bypass jantung yang dilakukan. Dulu, tulang dada pasien harus dipotong hingga jantung bisa diakses. Namun kini, prosedur dapat dilakukan hanya melalui sayatan kecil di sela iga. 

Prosedur yang diterapkan pada Tin Siong Djing menggunakan teknik off-pump, yaitu operasi dilakukan tanpa menghentikan jantung. 

“Sekarang, dengan teknologi baru, tidak perlu membuka atau membelah dadanya. Tapi cukup bikin sayatan kecil. Alatnya dimasukin. Kemudian operasinya dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan pendekatan off-pump mengurangi risiko efek samping yang biasa terjadi pada operasi dengan mesin bantu jantung-paru (on-pump). 

“Off-pump itu istilahnya jantung nggak diberhentiin. Efek sampingnya jauh lebih sedikit dibanding on-pump,” tutur Menkes Budi.

Dokter bedah jantung yang menangani, dr. Nata, menjelaskan transisi menuju operasi dengan sayatan kecil sudah menjadi standar baru. 

“Yang kita harapkan itu lukanya lebih kecil, penyembuhannya lebih cepat, dan yang paling penting itu kualitas hidup pasiennya pasti jauh lebih baik,” katanya.

Operasi yang dijalani Tin Siong Djing berlangsung sekitar tiga setengah jam hingga penutupan kulit, dengan durasi pemasangan X-tube hanya 10 jam. Dokter menyebutkan kondisi ini memungkinkan pasien pulang lebih cepat dibanding operasi jantung konvensional yang biasanya membutuhkan perawatan lebih lama.

Tin Siong Djing sendiri mengaku puas dengan pelayanan rumah sakit dan kecepatan proses penyembuhan. Ia mengaku layanan RS Kemenkes Surabaya dan pelayanan yang diberikan tenaga medis dan tenaga kesehatan cepat dan efisien. 

Menkes Budi berpesan kepada pasien menjaga pola hidup untuk mencegah kekambuhan, sekaligus mengajak masyarakat lebih percaya pada kemampuan layanan kesehatan dalam negeri.

“Jangan lupa bilang ke teman-teman tidak usah berobat ke luar negeri, karena di sini sudah bisa melakukan tindakan yang canggih,” ujarnya kepada Tin.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pencegahan diabetes harus dimulai sejak dini melalui perubahan perilaku, pemeriksaan rutin, dan akses layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan pada peringatan World Diabetes Day di RSUP Fatmawati Jakarta, Minggu (16/11).

Menkes menyebutkan bahwa diabetes masih menjadi salah satu penyakit dengan beban pembiayaan kesehatan terbesar, serta berisiko tinggi menimbulkan komplikasi dan kematian apabila tidak dideteksi dan ditangani lebih awal. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan berkala, termasuk pada anak dan remaja.

“Diabetes bukan hanya soal gula darah. Dampaknya luas, memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, hingga pembiayaan negara. Karena itu kita harus bergerak lebih cepat melalui deteksi dini dan pencegahan,” kata Menkes.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penguatan upaya deteksi dini, Menkes menegaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan menjadi salah satu strategi berbasis populasi untuk menemukan faktor risiko dan kasus diabetes lebih awal di masyarakat, baik pada anak, dewasa, maupun lansia.

“Melalui CKG, kita ingin masyarakat tahu kondisi kesehatannya lebih cepat dan tidak terlambat mendapatkan intervensi. Semakin awal ditemukan, semakin besar peluang mencegah komplikasi berat dan menekan biaya pengobatan,” jelasnya.

Selain skrining, pemerintah juga memperkuat pencatatan dan pelaporan kasus diabetes melalui integrasi data digital kesehatan (registry) serta memperluas akses pengobatan, termasuk insulin, secara bertahap bagi pasien yang membutuhkan.

Menkes menegaskan bahwa keberhasilan penanganan diabetes memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat dan lintas sektor, termasuk keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, sekolah, serta lingkungan kerja.

“Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Kita ingin anak-anak, remaja, dan generasi produktif tumbuh sehat dan bebas komplikasi diabetes. Ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi semua pihak,” tutup Menkes.

Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati dr. Muhammad Azhari Taufik menyampaikan bahwa jumlah pasien diabetes tipe 1 yang ditangani rumah sakit mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan aspek deteksi dini, tata laksana, pendampingan keluarga, serta dukungan psikososial dan pembiayaan jangka panjang.

dr. Azhari menyebutkan bahwa jumlah pasien diabetes tipe 1 yang rutin berobat di RSUP Fatmawati meningkat dari 38 pasien pada tahun 2024 menjadi 65 pasien pada 2025. Data ini selaras dengan peningkatan kasus yang tercatat di Provinsi DKI Jakarta.

Ia menegaskan bahwa penanganan diabetes, terutama pada anak, tidak hanya bergantung pada terapi medis, namun juga dukungan lintas pihak mulai dari fasilitas kesehatan, tenaga medis, organisasi profesi, hingga keluarga.

“Diabetes adalah perjalanan panjang. Anak-anak ini harus didukung untuk bisa tumbuh, belajar, dan berprestasi. Ini bukan hanya soal terapi insulin, tetapi tentang memastikan mereka bisa menjalani hidup yang sehat, bahagia, dan percaya diri,” lanjutnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya digitalisasi data kesehatan, khususnya melalui platform Satu Sehat, agar penanganan dan monitoring pasien diabetes dapat dilakukan lebih efektif dan terpadu dari hulu ke hilir.

“Data kesehatan harus terintegrasi. Ketika digitalisasi berjalan baik, monitoring lebih mudah, penanganan lebih tepat, dan kebijakan lebih akurat,” jelasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Provinsi Jawa Barat kembali mencatat alarm keras soal tuberkulosis (TBC). Dalam audiensi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Oktavianus (dr. Benny) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, terungkap bahwa 81.864 kasus TBC sudah ditemukan hanya dalam lima bulan pertama 2025. 

Angka ini bagian dari estimasi 234 ribu kasus TBC yang membayangi provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

dr. Benny menegaskan kunci percepatan ada pada penemuan kasus aktif di lapangan. 

“Pertemuan ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat penemuan kasus aktif (ACF), pemerataan penggunaan mobile X-ray dan TCM, serta pentingnya penanganan stigma yang masih melekat pada TB dan kusta,” katanya.

Ia juga memuji upaya Pemprov Jabar yang memperkuat layanan primer dan meningkatkan kapasitas puskesmas. Menurutnya, strategi berbasis komunitas ini harus semakin agresif agar penemuan kasus tidak lagi tertinggal dari estimasi beban TBC di lapangan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menggerakkan seluruh kabupaten/kota.

"Pemprov Jabar tengah menyiapkan pengumuman resmi kepada seluruh masyarakat Jawa Barat sebagai bentuk ajakan bersama untuk meningkatkan kewaspadaan, memanfaatkan layanan skrining, dan memperkuat peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengobatan,” ujarnya.

Ia juga mengundang Wamenkes untuk hadir dalam kegiatan lapangan provinsi dalam waktu dekat. Menurutnya, momentum ini akan menjadi dorongan besar untuk menyatukan langkah menghadapi TBC dan kusta secara terpadu.

Tak berhenti di situ, Dedi mengumumkan rencana kunjungan incognito ke sejumlah puskesmas. 

"Hasil kunjungan ini akan menjadi dasar perbaikan layanan dan penyempurnaan strategi provinsi,” kata Dedi.

Sementara itu, capaian pengobatan TBC di Jawa Barat masih tertinggal. Keberhasilan terapi TBC Sensitif Obat baru mencapai 80 persen dari target nasional 90 persen.

Untuk TBC resisten obat, baru 1.063 kasus yang tertangani dari target 2.866, menunjukkan kesenjangan besar yang harus segera dibereskan.

Beban TBC juga diperparah komorbid.

Jawa Barat mencatat 4.763 pasien TB dengan Diabetes Mellitus (DM) dan 1.165 pasien dengan HIV, dengan angka kematian mencapai 2.294 jiwa. Angka ini memperkuat posisi Jabar sebagai episentrum TBC nasional.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Harapan baru datang bagi Sabina Ndeok (67), pasien aneurisma asal Nusa Tenggara Timur yang sempat dikira meninggal oleh keluarganya karena tidak menunjukkan respons saat dirujuk. Setelah menjalani operasi coiling di RSUP Ben Mboi Kupang pada 14 November 2025, Sabina kini telah sadar dan mampu berkomunikasi dengan baik.

Sabina merupakan satu dari tiga pasien yang ditangani dalam rangkaian operasi bedah saraf kompleks—meliputi clipping, coiling, dan bypass pembuluh darah otak—oleh tim gabungan dari RS PON, RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, dan RSUP Ben Mboi. Seluruh tindakan operasi berjalan lancar dan ketiga pasien dilaporkan dalam kondisi stabil.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, yang berbincang dengan para pasien melalui Zoom, menanyakan kondisi Sabina pascaoperasi.

“Mama sakit apa?” tanya Menkes.

“Sakit kepala, Pak,” jawab Sabina dengan jelas.

Keluarga Sabina sebelumnya menyangka ia telah meninggal karena tak merespons dalam perjalanan rujukan. Namun pascaoperasi, Sabina mampu membuka mata, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan respons yang baik—sebuah perkembangan yang disambut positif oleh Menkes Budi.

Dalam kesempatan itu, Menkes juga memberikan edukasi mengenai pola makan sehat untuk mencegah komplikasi lanjutan.

“Jangan makan yang manis, yang berlemak, atau yang asin. Makan yang direbus-rebus ya,” pesan Menkes Budi.

“Iya, Pak,” balas Sabina sambil tersenyum.

Ia menambahkan anjuran agar Sabina tetap aktif bergerak setelah pulih, seperti berjalan kaki atau naik turun tangga secara perlahan.

Keberhasilan tindakan ini menjadi pencapaian penting dalam pembangunan layanan bedah saraf di wilayah NTT. RSUP Ben Mboi kini mampu menangani kasus aneurisma dan gangguan pembuluh darah otak tanpa harus merujuk pasien ke Jawa atau Bali, sehingga waktu penanganan dapat dipangkas secara signifikan.

Menkes Budi menegaskan pencapaian ini harus diikuti dengan kesinambungan layanan. Ia meminta rumah sakit menjaga ketersediaan tenaga ahli dan memastikan fasilitas penunjang terus ditingkatkan agar kasus seperti yang dialami Sabina dapat ditangani lebih cepat dan lebih banyak di masa depan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Layanan stroke di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki babak baru. RSUP Ben Mboi Kupang berhasil melakukan operasi perdana clipping, coiling, dan bypass pembuluh darah otak, menjadikan NTT provinsi pertama di kawasan Timur Indonesia yang mampu menangani ketiga prosedur tersebut secara mandiri. Capaian ini menandai lompatan besar dalam pemerataan layanan stroke nasional.

Direktur RSUP Ben Mboi, dr. Annas Ahmad, menyebut keberhasilan ini sebagai tonggak penting dalam pengampuan layanan stroke.

“RS Ben Mboi telah meningkatkan kapasitas layanan stroke, yang ditandai dengan dilaksanakannya operasi perdana clipping, coiling, dan bypass pembuluh darah otak,” ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (15/11).

Ia menjelaskan bahwa tindakan clipping pertama dilakukan pada 13 November terhadap pasien perempuan berusia 56 tahun.

“Operasi berlangsung sekitar empat jam dan berjalan lancar,” tambahnya.

Menurut Annas, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi kuat dengan rumah sakit pengampu nasional dan regional, termasuk Rumah Sakit PON dan RSUP Ngurah, serta dukungan langsung dari Menteri Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg. Iien Adriany, yang mewakili Gubernur NTT, menyebut capaian ini sebagai momentum transformasi layanan kesehatan di wilayah timur.

“Untuk pertama kalinya, pusat layanan di kawasan Timur Indonesia mampu melaksanakan tindakan bedah saraf dan intervensi endovaskuler otak berstandar nasional,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut membuat masyarakat tidak lagi bergantung pada rujukan ke luar pulau.

“Jejaring pengampuan dibangun agar standar layanan antara pusat dan daerah semakin setara, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang,” tegasnya.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyambut baik capaian ini dan meminta percepatan perluasan pengampuan ke seluruh provinsi.

“Rumah Sakit PON bersama rumah sakit pengampu lainnya harus bisa mempercepat perluasan layanan ini ke 34 provinsi,” ujarnya.

Menkes berharap keberhasilan RSUP Ben Mboi menjadi pemicu percepatan penyediaan layanan stroke komprehensif hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga masyarakat di NTT dapat memperoleh penanganan cepat dan tepat atas kondisi yang mengancam nyawa tersebut.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa komunikasi strategis merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat sistem kesehatan. Pesan tersebut disampaikan dalam International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia Conference & Awarding Night 2025 bertema “Strategic Communications at the Heart of Trust, Humanity, and Digital Impact”.

Wamenkes Dante menyoroti berbagai tantangan komunikasi kesehatan sepanjang pandemi COVID-19, termasuk maraknya hoaks seperti isu vaksin mengandung microchip magnetis. Menurutnya, disinformasi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi kesehatan harus akurat, sederhana, dan mudah dicerna masyarakat.

“Kepercayaan dibangun setetes demi setetes, namun bisa hilang seketika. Dalam kesehatan, komunikasi bukan hanya etika, tetapi pondasi keselamatan,” tegasnya.

Dante juga mengangkat pengalaman di praktik klinis, ketika kesalahan memahami instruksi obat berdampak pada memburuknya kondisi pasien. 

“Itu bukti nyata bahwa komunikasi yang jelas dapat menyelamatkan nyawa,” ujarnya.

Untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus memperkuat strategi komunikasi lintas kanal—mulai dari kampanye digital, pemanfaatan platform SATUSEHAT, hingga penyampaian pesan langsung melalui komunitas dan media sosial.

Ia menekankan bahwa data kesehatan harus disertai narasi kemanusiaan agar bermakna bagi publik dan mampu menggerakkan perubahan.

“Di balik data stunting ada wajah masa depan seorang anak. Di balik angka TBC ada perjuangan seorang ayah untuk tetap produktif. Data harus dihidupkan dengan empati,” ungkapnya.

Kemenkes juga membentuk Tim Komunikasi Krisis di setiap direktorat, memperkuat Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) 119, serta meningkatkan kolaborasi dengan media, Kemenkominfo, dan berbagai platform digital untuk memastikan konsistensi pesan publik.

Menanggapi pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan, Wamenkes menekankan bahwa inovasi hanya akan efektif jika diiringi komunikasi yang tepat sasaran.

“AI bisa membaca X-ray dan CT Scan, robotik bisa membantu operasi, tetapi tanpa komunikasi yang baik, informasi tidak akan menjadi keputusan, dan keputusan tidak akan menjadi tindakan,” katanya.

Wamenkes menyampaikan apresiasi kepada IABC Indonesia, para pembicara, profesional komunikasi, serta mitra lintas sektor yang terus memperkuat ekosistem komunikasi strategis di Indonesia. Ia berharap konferensi ini melahirkan kolaborasi dan inovasi baru untuk meningkatkan literasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendukung kemajuan bangsa di era digital.

Perhelatan IABC Indonesia Conference & Awarding Night 2025 menjadi momentum penting bagi para komunikator profesional untuk menegaskan peran strategis komunikasi dalam menghadirkan perubahan positif, termasuk di bidang kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah Indonesia resmi memulai uji klinis fase 1 vaksin TBC berbasis inhalasi pertama di dunia. Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) menyebut langkah ini sebagai bagian dari program nasional pemberantasan TBC yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Pemberantasan TBC adalah program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo yang harus segera direalisasikan,” ujar dr. Benny saat meninjau pelaksanaan uji klinis di RS Islam Jakarta, Kamis (13/11).

Berbeda dengan vaksin pada umumnya yang diberikan melalui suntikan, vaksin TBC inhalasi diberikan dalam bentuk uap halus yang dihirup oleh pasien. Penelitian ini dipimpin oleh Prof. Erlina Burhan dan melibatkan berbagai institusi, di antaranya RS Persahabatan, RS Islam Cempaka Putih, Etana, serta CanSino Incorporation dari Tiongkok.

Prof. Erlina menjelaskan, uji klinis ini telah melewati proses panjang sebelum memasuki tahap fase 1. Setelah mendapatkan persetujuan etik dari Komite Etik RS Persahabatan (April), Komite Etik RS Islam Cempaka Putih (Juli), dan izin Badan POM (Mei 2025), uji klinis akhirnya resmi dimulai.

“Tujuan utamanya adalah mengevaluasi keamanan dan kemampuan imunogenisitas vaksin pada individu dewasa sehat berusia 18–49 tahun,” ujar Prof. Erlina.

Sebanyak 36 sukarelawan akan berpartisipasi, terbagi dalam dua kelompok dosis berbeda. Rekrutmen dilakukan di RS Islam Cempaka Putih, sementara tindakan medis lanjutan seperti Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF) dilaksanakan di RS Persahabatan yang memiliki fasilitas bronkoskopi.

Menariknya, metode inhalasi memungkinkan vaksin masuk langsung ke sistem pernapasan dan menstimulasi kekebalan lokal di paru-paru. Para partisipan akan menjalani pemantauan lanjutan pada hari ke-28, ke-90, dan ke-180 untuk memastikan respons imun dan keamanan vaksin.

“Vaksin TBC inhalasi ini akan menjadi terobosan besar dalam upaya pemberantasan tuberkulosis di Indonesia dan dunia,” kata Prof. Erlina.

dr. Benny menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program pemberantasan TBC secara nasional diperkirakan mencapai Rp10–20 triliun, termasuk dukungan sosial bagi pasien dari keluarga miskin.

“Karena kami bukan hanya mengobati pasien TBC, tapi nanti rumah pasien TBC yang miskin akan dibantu renovasi. Pemberian makanan bergizi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja juga akan dilibatkan,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC dari 380 menjadi 65 kasus per 100 ribu penduduk, agar Indonesia sejajar dengan negara maju dalam pengendalian TBC.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin ini.

“Bukti dukungan kami berupa persetujuan pelaksanaan uji klinis fase 1 yang sudah kami keluarkan dan sampaikan,” jelas Taruna.

Ia menambahkan, setelah fase 1 dinyatakan aman, BPOM akan memproses izin untuk fase 2 dan 3 guna menentukan dosis serta efikasi vaksin.

“Saya yakin, berdasarkan insting saya sebagai ahli farmakologi, insya Allah ini sukses,” tegasnya.

Pemerintah berharap, dengan percepatan uji klinis vaksin TBC inhalasi, Indonesia dapat menekan kasus TBC secara signifikan dan mencapai target bebas TBC pada 2030.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Provinsi Jawa Barat mencatat capaian membanggakan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penurunan prevalensi stunting paling signifikan pada tahun 2024, yakni sebesar 5,8 persen.

Capaian tersebut disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta. Ia menyebut keberhasilan Jawa Barat sebagai contoh nyata kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Kalau kita lihat data dari Kemenkes, Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi dengan penurunan prevalensi paling signifikan, turun sebesar 5,8 persen,” ujar Wapres Gibran di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (12/11).

Gibran menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang hanya dapat dicapai melalui kerja bersama antara pusat dan daerah. Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga kader Posyandu dan ibu-ibu PKK yang menjadi garda terdepan di lapangan.

“Atas arahan Bapak Presiden, kita berhasil menekan angka prevalensi stunting di 2024 menjadi 19,8 persen, atau turun sebanyak 377 ribu anak dibandingkan tahun 2023,” ujarnya.

“Program ini harus kita kawal bersama, program ini harus kita keroyok bersama, dan saya rasa kuncinya di sini adalah sinergi antara pusat dan daerah,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan capaian nasional di bawah 20 persen untuk pertama kalinya ini merupakan hasil kerja keras lintas sektor selama satu dekade terakhir.

“Angka stunting kita sejak tahun 2013, Bapak Wakil Presiden, yang angkanya 37 persen, untuk pertama kalinya, tahun 2024 kemarin, sesudah 10 tahun, akhirnya bisa turun pertama kali di bawah 20 persen, yakni 19 persenan,” ujar Budi.

Budi menambahkan, target penurunan stunting belum berhenti di sini. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyampaikan Rakornas ini menjadi momentum memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting.

“Rapat Koordinasi Nasional ini diselenggarakan setiap tahun untuk memperkuat komitmen, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kerja presisi dan disiplin agar program berjalan efektif dan hasilnya optimal.

“Siapa mengerjakan apa, di mana, kapan, dan pembiayaannya berapa — itu semua harus jelas. Karena itu, program ini perlu dikerjakan dengan disiplin dan presisi,” tutur Wihaji.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah mencatat capaian bersejarah dalam upaya penurunan stunting nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 19,8 persen, untuk pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen.

“Hari ini kita baru saja menyelenggarakan Rakornas dalam rangka penurunan prevalensi stunting. Alhamdulillah, pada tahun 2024 prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir, tetapi target kita harus turun jauh lebih rendah lagi,” ujar Menkes Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Budi, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan angka stunting merupakan hasil kerja bersama lintas sektor — mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah hingga desa, serta dukungan organisasi kemasyarakatan dan relawan Posyandu.

“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Tidak bisa satu kementerian saja. Semua harus bergerak bersama, dari pusat sampai desa,” tegas Budi.

Menkes Budi menjelaskan, kunci utama penurunan stunting terletak pada dua intervensi penting di sektor kesehatan. Pertama, memastikan ibu hamil memiliki gizi cukup dan bebas dari anemia. Kedua, memberikan asupan protein hewani bagi balita, terutama usia 12–24 bulan, dimana terjadi peningkatan stunting.

“Masalahnya di ibunya. Itu sebabnya di kesehatan programnya lebih banyak, kita mau arah ibunya juga. Jangan sampai kurang gizi, jangan sampai dia anemia. Setelah itu, anak-anak juga harus mendapat makanan tambahan dengan cukup protein hewani,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menekankan pentingnya data yang akurat dan pelaksanaan program yang disiplin agar penurunan stunting lebih tepat sasaran.

“Semoga Rakornas ini bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi tentang percepatan penurunan stunting,” ujar Wihaji.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menambahkan, keberhasilan menekan angka stunting sangat bergantung pada peran kepala daerah.

“Peran kepala daerah itu kunci. Kepala daerah yang mendapatkan penghargaan adalah yang lincah berkolaborasi, dari preventif sampai kuratif. Kolaborasi dengan semua pihak harus terus diperkuat agar target 14 persen di tahun 2029 tercapai,” ujarnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah Amerika Serikat menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk mendukung upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Melalui Department of State dan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Amerika Serikat menyampaikan adanya potensi tambahan pendanaan bagi Indonesia sebesar USD 40 juta atau sekitar Rp620 miliar untuk memperkuat program kesehatan, termasuk penanggulangan TBC di Tanah Air.

Pendanaan tambahan ini akan melanjutkan berbagai inisiatif yang sebelumnya telah dijalankan, termasuk program TBC yang didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) di bawah payung U.S.–Indonesia Bilateral Development Cooperation Fund (BDCF) yang dikoordinasikan oleh Bappenas. Program TBC tersebut akan berfokus pada kegiatan penyelamatan jiwa (life-saving programs), mencakup peningkatan deteksi dini, pengobatan, serta pengawasan kasus TBC di beberapa wilayah di Indonesia. Sebelumnya, total komitmen USAID untuk sektor kesehatan Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mencapai USD 283 juta untuk periode 2021–2026.

Selain dana tambahan tersebut, masih terdapat sisa alokasi sekitar USD 99,2 juta di bawah skema Grant Implementing Agreement antara USAID dan Kementerian Kesehatan yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung berbagai inisiatif kesehatan, termasuk program TBC.

Tim ekonomi Kedutaan Besar AS menjelaskan bahwa perpanjangan kerja sama ini menandai fase transisi menuju kebijakan pendanaan baru di bawah The America First Global Health Strategy. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi U.S. Global Health Programs yang berfokus pada tiga pilar utama: making America safer, stronger, and more prosperous.

Pilar Making America Safer menitikberatkan pada upaya pemantauan dan pengendalian wabah penyakit menular di luar negeri sebelum mencapai wilayah Amerika Serikat. Melalui perjanjian bilateral, mekanisme pendanaan diarahkan untuk menjamin bahwa bantuan dialokasikan langsung ke kebutuhan layanan kesehatan di garis depan, membangun sistem data yang transparan, serta memperkuat kapasitas pemerintah lokal. Dana bantuan luar negeri ini juga akan difokuskan pada pengadaan obat-obatan dan alat diagnostik, serta mendukung kegiatan para tenaga kesehatan di lini terdepan. Strategi ini mencerminkan potensi kolaborasi jangka panjang dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan kesehatan bagi negara mitra, termasuk Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin P. Octavianus (dr. Benny), menyambut baik langkah tersebut. “Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari mitra global seperti Pemerintah Amerika Serikat sangat penting untuk memastikan layanan TBC di daerah semakin berkualitas,” ujar dr. Benny.

Pemerintah Indonesia sendiri terus memperkuat kemandirian pembiayaan di sektor kesehatan, berbeda dengan model bantuan transaksional yang diterapkan Amerika Serikat di sejumlah negara Afrika. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong penguatan sistem kesehatan nasional secara berkelanjutan.

Saat ini, Kedutaan Besar AS masih menunggu rancangan draft agreement dari U.S. Department of State yang akan diajukan kepada Pemerintah Indonesia. Dokumen tersebut akan menjadi dasar perpanjangan resmi kerja sama bilateral hingga tahun 2027, dengan tenggat penyampaian dijadwalkan pada Desember 2025. Namun demikian, pihak Kedutaan mengantisipasi kemungkinan keterlambatan akibat potensi Federal Government Shutdown di Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030. Dengan adanya tambahan pendanaan dan perpanjangan kerja sama dari Amerika Serikat ini, Kementerian Kesehatan berharap percepatan deteksi kasus dan keberlanjutan pengobatan pasien TBC dapat semakin terjamin di seluruh wilayah Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hari ini resmi membuka Pameran Foto Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang kesehatan di Gedung Adhyatma, Jakarta. Pameran dibuka oleh Menteri Kesehatan RI dan dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan, pejabat eselon I dan II, serta pegawai dari berbagai unit kerja di lingkungan Kemenkes.

Pameran ini menampilkan 150 foto dokumenter yang merekam berbagai capaian dan momen penting dari pelaksanaan tiga program prioritas hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Tiga program tersebut meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, Pengetasan TBC untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis melalui peningkatan penemuan kasus dan pengobatan hingga tuntas, serta Peningkatan Kapasitas RSUD dari Tipe D menjadi Tipe C yang bertujuan memperkuat layanan rujukan agar masyarakat di daerah memperoleh pelayanan yang lebih komprehensif dan berkualitas.

Foto-foto yang ditampilkan bukan sekadar dokumentasi, melainkan potret nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh insan kesehatan di lapangan. Melalui visual-visual ini, publik dapat melihat bahwa transformasi kesehatan bukan sekadar wacana, tetapi telah berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Berlangsung di lorong lantai 1 Gedung Adhyatma, pameran dibuka untuk seluruh pegawai dan tamu Kementerian Kesehatan mulai 12 hingga 28 November 2025. Pengunjung dapat menikmati visualisasi perjalanan tiga program hasil terbaik cepat dalam format foto dokumenter yang inspiratif dan edukatif, menggambarkan penguatan layanan primer, ketahanan sistem kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan di berbagai daerah.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja lapangan yang telah dilakukan oleh seluruh insan kesehatan di Indonesia.

“Setiap foto yang dipamerkan adalah kisah perjuangan nyata para tenaga kesehatan dan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Kami ingin menunjukkan bahwa transformasi kesehatan bukan hanya kebijakan di atas kertas, tetapi sudah benar-benar hidup dalam tindakan,” ujar Aji.

Ia menambahkan, pameran ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi antar unit di lingkungan Kemenkes, sekaligus menginspirasi publik agar semakin peduli dan terlibat aktif dalam mendukung perubahan sistem kesehatan nasional.

“Semoga pameran ini tidak hanya menjadi media refleksi, tetapi juga motivasi untuk terus bekerja dengan semangat dan integritas demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa dua dekade ke depan akan menjadi masa krusial bagi Indonesia dalam menyiapkan generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045. Pesan ini ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11).

“Sebanyak 84 juta anak Indonesia hari ini akan mencapai usia produktif pada tahun 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka. Kita hanya punya dua dekade untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh, dan unggul,” ujar Menkes.

Dengan tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, Menkes menekankan bahwa kualitas kesehatan hari ini akan menentukan arah peradaban bangsa di masa depan. Ia menilai, empat tahun perjalanan transformasi kesehatan telah menjadi pondasi kuat menuju sistem kesehatan nasional yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam pidatonya, Menkes memaparkan berbagai capaian nyata dari enam pilar transformasi kesehatan nasional. Lebih dari 52 juta orang telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit. Cakupan skrining tuberkulosis juga meningkat pesat hingga menjangkau lebih dari 20 juta orang. Di sisi pelayanan, pembangunan dan peningkatan rumah sakit terus berjalan, dengan 32 dari 66 RS tipe D ditargetkan naik kelas menjadi tipe C pada 2025.

Capaian lain yang menonjol adalah keberhasilan menurunkan prevalensi stunting di bawah 20 persen, tepatnya menjadi 19,8 persen. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini menjamin perlindungan bagi 268 juta penduduk Indonesia. Di bidang kemandirian farmasi dan alat kesehatan, Indonesia juga mencatat kemajuan signifikan: sembilan dari sepuluh alat kesehatan utama kini sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Sementara itu, 61 persen Puskesmas telah memenuhi standar tenaga kesehatan, dan 74 persen RSUD telah memiliki tujuh dokter spesialis.

Transformasi digital turut menjadi tonggak penting. Melalui aplikasi Satu Sehat, data layanan dari lebih dari 10.000 Puskesmas, 3.200 rumah sakit, dan ribuan apotek kini telah terintegrasi dalam satu sistem nasional.

“Fokus kita kini bergeser dari mengobati orang sakit menjadi menjaga agar orang tetap sehat. Transformasi kesehatan ini adalah kerja besar seluruh insan kesehatan Indonesia,” tegasnya.

Menkes Budi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh penjuru negeri yang menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan — dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, sanitarian, farmasis, hingga kader Posyandu — yang dengan dedikasi tinggi telah menjaga kesehatan, menyelamatkan nyawa, dan menebarkan harapan bagi bangsa ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi kesehatan tidak mungkin terwujud tanpa komitmen dan pengorbanan para tenaga kesehatan yang bekerja dengan ketulusan di semua level pelayanan.

Selain itu, Menkes juga menyoroti pentingnya transformasi budaya kerja di lingkungan Kemenkes dan pemerintah daerah. Ia mendorong seluruh aparatur untuk menumbuhkan budaya melayani dengan integritas tinggi.

“Saya berharap seluruh pegawai dan pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dapat bekerja dengan jujur, berintegritas tinggi, dan bebas dari korupsi,” pesannya.

Menkes mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HKN ke-61 sebagai refleksi dan penguatan komitmen untuk melanjutkan transformasi kesehatan demi generasi masa depan yang lebih hebat.

“Perjalanan menuju Indonesia sehat adalah perjalanan panjang dan penuh harapan. Dengan tekad dan kerja sama, kita akan mewujudkan generasi sehat yang menjadi pondasi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Upacara HKN ke-61 turut dihadiri pejabat eselon I dan II Kemenkes, tenaga kesehatan, akademisi, serta perwakilan organisasi profesi dan kader kesehatan dari berbagai daerah. Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada tenaga kesehatan berprestasi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmennya dalam upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) melalui kampanye TOSS TBC (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) yang digelar di area Car Free Day Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan. 

“Everything is nothing tanpa kesehatan. Walaupun kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan, yang lainnya tidak ada artinya,” ujarnya. 

Herman menjelaskan bahwa Jawa Barat saat ini memiliki sekitar 180 ribu kasus TBC, termasuk 2.000 kasus resisten obat, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya menemukan setiap kasus dan memastikan pengobatan tuntas. 

“Yang sudah ditemukan, pastikan diobati 100%. Tidak boleh ada satu pun yang tidak diobati. Ini tanggung jawab kita semua, mulai dari provinsi, kabupaten, puskesmas, hingga desa,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, dr. Vini Adiani Dewi, menambahkan bahwa kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TBC dan pentingnya dukungan sosial agar penderita tidak mengalami stigma. 

“Mari kita implementasikan gerakan TOSS TBC dan hilangkan stigma terhadap penderita. Bersama, kita wujudkan Indonesia bebas TBC 2030,” ujarnya.

Kegiatan kampanye menghadirkan edukasi kesehatan, pemeriksaan gratis, dan berbagai kegiatan interaktif yang melibatkan tenaga kesehatan, kader, organisasi profesi, serta masyarakat umum. Upaya ini sejalan dengan visi “Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Emas 2045”, di mana masyarakat sehat menjadi syarat utama menuju negara maju.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menekankan pentingnya menghapus stigma terhadap penderita tuberkulosis (TBC) sebagai langkah krusial menuju target eliminasi TBC pada 2030. Pernyataan ini disampaikan dalam Kampanye TOSS TBC (Temukan, Obati, Sampai Sembuh) yang digelar di Car Free Day Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Sekjen Kunta mengapresiasi terselenggaranya kampanye tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan ini harus diikuti dengan aksi nyata di lapangan, bukan sekadar seremonial. 

“Intinya adalah kita harus menindaklanjuti setelah ini. Jangan hanya seremonial, harus ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC bukan hanya pengobatan, tetapi stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Stigma dapat muncul dari lingkungan keluarga, tempat kerja, bahkan fasilitas pelayanan kesehatan. 

“Teman-teman penderita TB ini harus dikasih dukungan karena mereka sedang berjuang untuk sembuh. Jangan dihindari atau dikucilkan, tapi justru diajak dan didukung untuk berobat,” jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Prof. Ojat Darojat, menambahkan bahwa eliminasi TBC harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat. TBC merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, dan semua pihak harus bergotong royong agar penyakit ini bisa hilang dari Indonesia.

Prof. Ojat juga menekankan pentingnya menemukan kasus TBC secara aktif dan memastikan pengobatan tuntas. Hingga kini, hampir 4.000 desa dan kelurahan siaga TBC telah terbentuk di 90 kabupaten/kota di 22 provinsi, dan Kabupaten Bogor diharapkan menjadi salah satu wilayah yang memperkuat gerakan ini.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 menetapkan target eliminasi TBC pada 2030 dengan menurunkan angka insiden dari 387 per 100.000 penduduk menjadi 65 per 100.000 penduduk. Dukungan moral dan sosial terhadap penderita TBC menjadi kunci keberhasilan pengobatan, sekaligus langkah awal menuju Indonesia bebas TBC.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya upaya pencegahan obesitas dan diabetes sebagai langkah strategis untuk menekan beban penyakit tidak menular (PTM) serta pembiayaan kesehatan nasional. Pesan tersebut ia sampaikan dalam Jakarta Diabetes Meeting 2025 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (9/11).

Menurut Prof. Dante, prevalensi obesitas dan diabetes di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

“Saat ini, satu dari empat orang dewasa mengalami obesitas dan satu dari sepuluh orang menderita diabetes. Jika tren ini terus berlanjut, usia onset diabetes akan makin muda — bahkan bisa bergeser dari usia 50-an menjadi 30-an tahun akibat tingginya angka obesitas,” jelasnya.

Ia menambahkan, obesitas bukan sekadar persoalan medis, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar.

“Pada 2024, pembiayaan untuk penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan obesitas dan diabetes mencapai Rp25 triliun, dengan beban terbesar berasal dari penyakit jantung dan stroke. Karena itu, menekan angka obesitas berarti juga menekan beban ekonomi negara,” ujarnya.

Prof. Dante juga menyoroti pentingnya pencegahan sejak usia dini. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi diabetes pada anak meningkat hingga 15,6% pada 2025. Menanggapi hal ini, pemerintah memperkuat strategi promotif dan preventif melalui sejumlah program, antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 51 juta penduduk, edukasi perilaku hidup sehat seperti CERDIK dan GERMAS, serta rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

“Pencegahan obesitas dan diabetes tidak cukup hanya dengan pengobatan. Perlu perubahan perilaku menyeluruh — mulai dari pola makan, aktivitas fisik, manajemen stres, hingga kualitas tidur. Setiap individu juga perlu memiliki individual treatment plan dan melakukan follow-up secara rutin,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Prof. Dante mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam pengendalian obesitas dan diabetes.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita semua harus menjadi bagian dari solusi. Cegah obesitas hari ini untuk menyelamatkan generasi mendatang dari diabetes dan penyakit kardiovaskular,” tegasnya.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam memperkuat gerakan kesehatan melalui pendekatan dakwah. Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan Konsolidasi Nasional: Penguatan Kepemimpinan Majelis Kesehatan untuk Percepatan Aksi Dakwah Kesehatan Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Minggu (9/11).

Menkes menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Ia menekankan, bangsa yang gagal menjaga kesehatan penduduk di masa bonus demografi akan sulit keluar dari kategori negara berpendapatan menengah.

“Kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan masyarakat saat bonus demografi, maka anak-cucu kita akan hidup sebagai bangsa menengah selamanya. Itu dosa generasi kita,” tegasnya.

Menkes mengapresiasi Aisyiyah yang sejak awal berdiri telah menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar dakwah. Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan arah Transformasi Kesehatan Nasional yang kini digalakkan pemerintah.

“Apa yang saya perjuangkan hari ini sudah dipikirkan oleh Kiai Ahmad Dahlan sejak tahun 1912. Dakwah lewat pendidikan dan kesehatan adalah strategi visioner yang luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkes menegaskan bahwa fokus pembangunan kesehatan bukan hanya pengobatan, melainkan upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat.

“Tugas kita bukan mengobati orang sakit, tetapi menjaga agar masyarakat tetap sehat. Karena itu, Aisyiyah punya peran besar dalam mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang hidup sehat,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pimpinan dan kader Aisyiyah di Indonesia menjadikan dakwah kesehatan sebagai budaya organisasi.

“Sehatkanlah warga Muhammadiyah dan masyarakat sekitarnya. Jadikan setiap ranting dan cabang Aisyiyah sebagai teladan hidup sehat. Kalau semua masyarakat sehat, insha Allah bangsa ini akan sejahtera,” pungkasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Dr. Siti Noordjannah Djohantini, menegaskan bahwa dakwah di bidang kesehatan merupakan bagian fundamental dari misi Aisyiyah sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan. Ia memaparkan berbagai inisiatif Aisyiyah di bidang kesehatan, seperti kerja sama dengan puskesmas dalam pelayanan ibu dan anak, promosi gizi dan imunisasi, serta advokasi pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA).

“Bagi sebagian orang, urusan seperti KIA mungkin dianggap kecil. Tapi bagi kami, itu bagian penting dari dakwah kemanusiaan—memastikan setiap anak di negeri ini diakui dan mendapatkan haknya,” tuturnya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr. Hidayatulloh, M.Si, juga menyampaikan komitmen Umsida untuk berkontribusi dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Rumah Sakit Umum dengan keunggulan di bidang gigi dan mulut. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat layanan masyarakat sekaligus sarana pendidikan klinik bagi mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digelar Kementerian Kesehatan RI terus menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga awal November, sebanyak 51 juta masyarakat telah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan, melampaui target nasional 50 juta peserta yang ditetapkan hingga akhir tahun.

Capaian itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, saat meninjau pelaksanaan CKG di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Jakarta Selatan, Kamis (6/11). Ia menegaskan, program ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

“Alhamdulillah, hingga saat ini peserta yang terdaftar dalam program Cek Kesehatan Gratis telah mencapai 54 juta jiwa, dan yang sudah dilayani sebanyak 51 juta jiwa. Padahal target awal kami sampai Desember hanya 50 juta. Ini bukti bahwa kolaborasi pemerintah, instansi, dan masyarakat berjalan dengan sangat baik,” ujar Prof. Dante.

Prof. Dante menambahkan, hasil pemeriksaan tidak berhenti pada pendataan semata, melainkan ditindaklanjuti dengan pengobatan dan edukasi kesehatan.

“Mereka yang terdeteksi hipertensi, diabetes, penyakit paru, atau gigi langsung mendapat pengobatan dan edukasi. Data ini juga menjadi dasar kami dalam menyusun program promosi kesehatan, seperti cara menyikat gigi yang benar, menjaga kebugaran, dan mencegah obesitas,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan CKG di berbagai daerah, ditemukan sejumlah masalah kesehatan pada berbagai kelompok usia.

 Pada bayi baru lahir, kasus terbanyak adalah berat badan lahir rendah dan ikterus (bayi kuning). Anak usia pra-sekolah banyak mengalami gizi kurang dan karies gigi, sedangkan anak usia sekolah cenderung kekurangan aktivitas fisik.

Untuk usia dewasa, prevalensi obesitas mencapai 30% disertai rendahnya aktivitas fisik. Adapun pada kelompok lansia, paling banyak ditemukan hipertensi (37%), gangguan mobilisasi, dan penurunan kebugaran.

“Cek kesehatan gratis ini penting karena banyak penyakit ditemukan sebelum gejala muncul. Misalnya, hipertensi yang tidak terdeteksi dapat berujung pada stroke atau gagal ginjal. Jika dideteksi lebih awal, pengobatan lebih efektif dan biaya jauh lebih rendah,” tegasnya.

Ke depan, Kemenkes akan memperluas cakupan program melalui kerja sama lintas sektor, termasuk pelibatan komunitas pekerja, organisasi masyarakat, dan panti sosial. Untuk mendukung hal itu, kapasitas sistem data nasional juga ditingkatkan dari 3 miliar menjadi 9 triliun rekaman, agar seluruh hasil pemeriksaan dapat tercatat dan dimanfaatkan secara optimal.

Prof. Dante juga menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang belum memiliki NIK atau BPJS.

“Kesehatan adalah hak semua warga negara. Dalam kondisi gawat darurat, siapapun harus tetap mendapatkan pertolongan medis,” ujarnya.

Menutup kunjungan, Prof. Dante mengajak masyarakat yang belum mengikuti program ini untuk segera memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis di fasilitas kesehatan terdekat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kota Salatiga menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang menerapkan model layanan kesehatan dokter spesialis keliling (Speling) dengan melibatkan seluruh rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Inovasi tersebut mendapat perhatian Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) yang menilai pola kolaborasi tersebut dapat menjadi contoh nasional dalam penguatan pelayanan kesehatan preventif.

Wamenkes mengapresiasi model layanan yang dijalankan di Salatiga dan menyebut Speling menghadirkan paket layanan yang  lengkap.

“Apa yang dikerjakan di Jawa Tengah jauh lebih lengkap karena saya tidak bisa membayangkan, di sini tadi ada dokter ahli anak, ada dokter ahli penyakit dalam, ada dokter ahli paru, ada dokter ahli jiwa,” kata dr. Benny.

Ia menilai pendekatan ini memperkuat deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes untuk mencegah komplikasi berat. Tujuannya supaya pasien yang punya riwayat hipertensi dan kencing manis itu terdeteksi sehingga mereka segera diobati agar tidak menyebabkan gangguan ginjal, cuci darah, stroke atau serangan jantung. 

Wamenkes juga menyoroti kapasitas skrining tuberkulosis yang menyediakan rontgen. Jadi bukan hanya TBC, kalau ada tumor paru juga ketahuan. 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan Speling merupakan strategi pembangunan kesehatan dari desa sebagai satuan terkecil menuju kabupaten dan provinsi.

"Hadirnya negara dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, basisnya adalah desa. Di desa ini, masyarakat kita kadang-kadang jangankan tersentuh dokter, dokter spesialis apalagi, gak pernah,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas fasilitas kesehatan dan pendataan detail menjadi kunci keberhasilan program. Hari ini sudah hampir 706 desa, hampir 10 juta masyarakat sudah terdata semuanya by name, by address. 

Wamenkes dr. Benny mengungkapkan  keberhasilan Jawa Tengah, termasuk praktik kolaboratif di Salatiga, akan menjadi rujukan pengembangan program nasional. 

“Kalau bisa apa yang dikerjakan di Jawa Tengah ini bisa menjadi program nasional ke depan,” kata dr. Benny.

Pemerintah pusat, lanjutnya, menargetkan replikasi sistem tersebut di provinsi lain sebagai bagian dari percepatan program cek kesehatan gratis nasional. 

Wali Kota Salatiga dr. Robby Hermawan menjelaskan bahwa daerahnya mengembangkan sistem layanan terpadu yang tidak hanya menghadirkan dokter spesialis ke tengah masyarakat, tetapi juga menggabungkan dukungan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta, dan BPJS Kesehatan untuk mengatasi hambatan pasien dalam pembiayaan layanan lanjutan.

“Semua rumah sakit baik pemerintah maupun swasta sudah harus dilibatkan bahkan BPJS Kesehatan pun kita libatkan hadir untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami warga,” katanya.

Ia menuturkan, setiap daerah diberi ruang berinovasi dalam mendukung program provinsi ini. Tinggal bagaimana masing-masing daerah mempunyai inisiatif, mempunyai inovasi untuk mengkolaborasikan seperti Salatiga ini.

Program Speling di Salatiga digunakan tidak hanya untuk pemeriksaan dasar tetapi juga skrining penyakit serius seperti kanker, TBC, serta gangguan jiwa.

"Kami sudah melakukan deteksi kanker, bisa dengan deteksi TBC, dengan rontgen dan sebagainya, semua pelayanan penyakit dasar, anak, penyakit dalam, paru itu sudah ada,” tuturnya. 

Robby berharap inisiatif tersebut menjadi referensi bagi daerah lain di luar Jawa Tengah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan jumlah pemeriksaan kehamilan hingga delapan kali selama masa kehamilan, sejalan dengan standar negara maju. Upaya ini dikembangkan melalui program dokter spesialis keliling (Speling) yang menghadirkan dokter kandungan langsung ke tingkat desa.

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menilai pendekatan Pemerintah Jawa Tengah dalam pemeriksaan ibu hamil memberi peluang peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi. Ia menyebut penyediaan pelayanan langsung oleh dokter spesialis merupakan langkah progresif dalam mencegah komplikasi kehamilan.

“Dulu waktu saya sekolah dokter antenatal care hanya 4 kali. Sekarang sudah naik 6 kali. Mungkin di sini jangan-jangan bisa lebih dari 6 kali, negara maju 8 kali,” ujar dr. Benny.

Ia menegaskan deteksi dini melalui pemeriksaan rutin memungkinkan masalah kesehatan janin terpantau sejak awal. 

“Kalau sampai bayi itu mau lahir posisinya, kelainan, atau apapun kondisinya sudah ketahuan dengan USG ” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan perluasan akses pemeriksaan kehamilan adalah bagian dari strategi pembangunan kesehatan berbasis desa. Ia menyebut Speling bukan hanya layanan kesehatan, tetapi juga sistem penguatan data dan pemantauan kesehatan masyarakat secara berlapis.

“Dimana di situ secara bersama-sama pemeriksaan dalam, pemeriksaan jiwa, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain,” ujar Gubernur Ahmad. 

Ia menegaskan kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai pemetaan kondisi kesehatan masyarakat. Upaya ini, menurutnya, sekaligus mendukung akses pelayanan kesehatan secara luas bagi seluruh warga.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus (dr. Benny) memuji program pelayanan kesehatan dokter spesialis keliling (Speling) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program yang menghadirkan layanan spesialis hingga tingkat desa itu telah menjangkau 706 desa dan diperhatikan sebagai model inovasi kesehatan yang layak diterapkan secara nasional.

Dalam kunjungannya ke Boyolali, dr. Benny mengatakan konsep pelayanan berbasis desa yang dilakukan Jawa Tengah merupakan terobosan signifikan dalam pencegahan penyakit. 

“Ini saya kira mungkin ini pertama di Indonesia ya. Suatu kegiatan yang luar biasa ini dan terjadi ini sudah di 706 desa. Saya ingin belajar agar ini bisa dilakukan seperti ini di berbagai wilayah," katanya.

Program Speling menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam, anak, kandungan, paru hingga jiwa secara langsung ke desa, sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi dokter umum. 

“Bahkan tadi yang luar biasa di Jawa Tengah bahwa dokter-dokter ahli itu membagikan ilmunya kepada dokter-dokter umum. Diberi kursus baik terhadap penyakit dalam, penyakit kandungan, penyakit-penyakit yang kira-kira membahayakan,” ujarnya.

Tidak hanya fokus pada pencegahan penyakit kronis, Speling juga memperkuat pemeriksaan ibu hamil secara berkala.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan program Speling merupakan bagian dari upaya membangun sistem deteksi dini penyakit mulai dari desa hingga provinsi.

“Hari ini adalah desa ke-706, desa yang kita sasar terkait dengan Speling. Sudah hampir 10 juta masyarakat kita sudah terlakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menegaskan program itu selaras dengan agenda nasional program Presiden Prabowo Subianto yaitu memberikan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Menurutnya, sistem layanan kesehatan tersebut tersusun berjenjang untuk memudahkan pengendalian penyakit.

"Bahwa desa itu nanti terintegrasi di kecamatan, kecamatan kabupaten nanti terintegrasi ke dinas provinsi untuk pengendalian beberapa penyakit,” jelasnya.

Wamenkes dr. Benny memastikan program Speling potensial menjadi model nasional.

"Kalau dilakukan bisa masif dari Aceh sampai Papua, maka saya yakin dunia kesehatan masyarakat Indonesia akan lebih jauh lebih baik,” kata dr. Benny.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat capaian bersejarah dengan lebih dari 50,5 juta peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan di seluruh Indonesia. Partisipasi besar pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini sekaligus mengungkap gambaran kesehatan masyarakat, yakni tingginya proporsi warga dewasa yang kurang aktivitas fisik mencapai 95,8 persen, serta temuan signifikan pada kesehatan gigi, obesitas, dan tekanan darah.

Program CKG yang berlangsung sejak 10 Februari hingga 4 November 2025 mencatat partisipasi publik yang luar biasa. Dari 53,6 juta pendaftar, sebanyak 50,5 juta orang telah mengikuti pemeriksaan Kesehatan.

Kegiatan CKG umum mencatat 34,3 juta kehadiran peserta, sementara CKG sekolah diikuti oleh 16,2 juta peserta yang hadir.

Meski capaian tersebut membanggakan, data CKG menunjukkan tantangan besar di bidang kesehatan masyarakat. Berdasarkan data akhir Oktober 2025, pada kelompok dewasa, hampir seluruh peserta masuk kategori kurang aktivitas fisik (96%), disusul karies gigi (41,9%), obesitas sentral (32,9%), overweight dan obesitas (24,4%). Temuan ini mengonfirmasi bahwa penyakit tidak menular masih menjadi ancaman utama bagi kelompok produktif.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, keberhasilan partisipasi masyarakat menunjukkan meningkatnya kesadaran publik, sekaligus membuka ruang besar untuk memperkuat program promotif dan preventif.

“Pencapaian lebih dari 50,5 juta peserta merupakan tonggak penting bagi upaya kesehatan nasional. Namun data CKG juga memberi peringatan serius bahwa aktivitas fisik dan pola hidup sehat harus semakin menjadi prioritas bersama,” ujar Menkes Budi di Jakarta, Rabu (5/11).

Menkes menegaskan bahwa CKG bukan sekadar pemeriksaan massal, tetapi merupakan instrumen strategis untuk deteksi dini dan tatalaksana dini untuk penyakit. Semakin dini penyakit ditangani dan diobati maka peluang sembuh menjadi lebih baik sehingga seseorang akan terhindar dari penyakit katastropik dan kecacatan bahkan kematian.

“Program ini bukan hanya soal jumlah peserta, tapi bagaimana hasilnya kita gunakan untuk memperkuat kebijakan, layanan kesehatan, dan intervensi di masyarakat,” tambah Budi.      

Temuan serupa juga terlihat  pada kelompok usia lain. Pada bayi baru lahir, ditemukan risiko kelainan saluran empedu (18,6%), berat badan lahir rendah (6,1%), dan penyakit jantung bawaan kritis (5,5%).

Pada balita dan anak prasekolah, masalah gigi tidak sehat (31,5%), stunting (5,3%), dan wasting (3,8%) masih mendominasi. Sementara di kalangan remaja dan pelajar, ditemukan aktivitas fisik kurang (60,1%), karies gigi (50,3%), dan anemia (27,2%) menunjukkan pola hidup tidak aktif sudah terbentuk sejak usia muda.

Pada kelompok lansia pun tak luput dari perhatian. Sebanyak 96,7% tercatat kurang aktivitas fisik dan 37,7% mengalami hipertensi

Budi menambahkan, hasil CKG akan digunakan untuk memperkuat kebijakan kesehatan dan promosi gaya hidup sehat di masa mendatang.

“Kita ingin masyarakat bukan hanya sembuh dari penyakit, tapi mampu menjaga kesehatannya secara berkelanjutan,” ujar Menkes Budi.

Menurut Menkes, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak lepas dari kolaborasi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta dukungan puskesmas dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Kami mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh petugas kesehatan yang terlibat serta  pemerintah daerah. Tanpa mereka, mustahil program sebesar ini bisa berjalan sukses dan berdampak luas,” ujarnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Fasilitas Bantuan Teknis (Technical Assistance Facility/TAF) senilai 50 juta USD resmi diluncurkan untuk mendukung eliminasi kanker pada perempuan di Indonesia. Program ini diinisiasi oleh Women’s Health and Economic Empowerment Network (WHEN) dan Elimination Partnership in the Indo-Pacific for Cervical Cancer (EPICC), di New York, Amerika Serikat, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80, beberapa waktu lalu.

Dikutip dari The Lancet Oncology, inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan inovatif untuk eliminasi kanker perempuan — dimulai dari Indonesia sebelum diperluas ke negara-negara lain di Indo-Pasifik.

TAF dikembangkan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan solusi pembiayaan dan bantuan teknis yang memperkuat infrastruktur kesehatan, kapasitas tenaga kerja, teknologi digital, serta produksi lokal di bidang kesehatan. Pendekatan ini dirancang agar dapat direplikasi oleh negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam dua tahun pertama, WHEN menargetkan terbentuknya model layanan kanker perempuan yang dapat diperluas, dengan peningkatan deteksi dini, akses pengobatan, serta penguatan sistem kesehatan lokal yang berkelanjutan. Program ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal melalui kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan komunitas.

Indonesia menjadi negara pertama yang menerima dan mengimplementasikan program ini untuk mencapai eliminasi kanker leher rahim, yang merupakan beban kanker perempuan yang tertinggi kedua di Indonesia. Program ini juga dinilai sebagai model yang dapat menginspirasi dan pembelajaran oleh negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah memprioritaskan skrining kanker serviks dan payudara, digitalisasi rekam medis, serta penguatan infrastruktur kesehatan termasuk rantai pasok vaksinasi HPV dan layanan onkologi.

Keberhasilan mobilisasi dukungan global ini menjadi tonggak penting diplomasi kesehatan Indonesia. Dari The Lancet Oncology, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berhasil menggalang dukungan pembiayaan internasional dan memastikan implementasi program sejalan dengan standar WHO dan rekomendasi badan kesehatan dunia lainnya.

Dengan pendekatan kepemimpinan berbasis bukti, Indonesia kini diakui memimpin upaya eliminasi kanker perempuan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menandai pergeseran penting: dari negara penerima manfaat menjadi negara pemimpin regional yang menetapkan standar implementasi program kesehatan global.

“Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pemimpin regional yang menetapkan standar implementasi program eliminasi kanker perempuan yang sesuai dengan standar global, inklusif, dan berbasis sistem kesehatan berkelanjutan,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sabtu (4/11).

“Eliminasi kanker perempuan adalah investasi untuk masa depan perempuan Indonesia dan wilayah Indo-Pasifik. Kita bukan hanya menjalankan program global, tetapi membuktikan bahwa negara berkembang dapat menjadi pelopor,” tambah Menkes Budi.

Menkes menegaskan, Indonesia berkomitmen memperkuat sistem kesehatan, memastikan pendanaan berkelanjutan, dan memperluas akses terhadap deteksi dini serta vaksinasi HPV.

“Kami akan memastikan program ini berjalan sesuai standar global dan menjadi model bagi negara-negara Indo-Pasifik lainnya,” tutup Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah memperkuat komitmen untuk menuntaskan tuberkulosis (TBC) pada 2030 dengan menyiapkan skema perlindungan sosial bagi pasien, terutama pekerja informal yang rentan kehilangan penghasilan akibat penyakit ini.

Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin P. Octavianus, Sp.P, FISR, menegaskan bahwa penanganan TBC tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga ekonomi dan sosial.

“Penanggulangan TBC membutuhkan pendekatan komprehensif — dari deteksi dini, pendampingan pengobatan, hingga perlindungan sosial bagi pasien. Terutama bagi pekerja informal yang penghasilannya bisa hilang selama masa pengobatan,” ujar dr. Benny di sela Forum Ilmiah Tahunan ke-11 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Menurut dr. Benny, pemerintah saat ini tengah memperluas strategi active case finding atau penemuan kasus aktif, pemeriksaan menggunakan tes molekuler cepat di seluruh kabupaten/kota, serta pendampingan pengobatan berbasis komunitas. Pendekatan ini juga diintegrasikan dengan layanan gizi, HIV, dan penyakit kronis.

Selain aspek medis, pemerintah juga menyoroti pentingnya penghapusan stigma terhadap pasien TBC.

 “Pasien TBC harus dijauhkan dari diskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan akses layanan kesehatan hingga tuntas pengobatan,” tegas dr. Benny.

Kebijakan perlindungan sosial bagi penyintas TBC akan diperkuat lewat kerja sama lintas kementerian. Kemenko PMK mengembangkan Analisis Kebijakan Mikro (AKM) untuk memantau kasus TBC dan stunting secara real-time melalui dashboard digital yang terintegrasi antarinstansi.

Menteri Koordinator PMK Pratikno menjelaskan, pendekatan digital ini memudahkan pemantauan program dan memastikan kebijakan berbasis data.

“Kami memperkuat perlindungan bagi penyintas TBC, termasuk larangan diskriminasi di tempat kerja dan kompensasi bagi pekerja informal,” ujarnya.

Transformasi penanganan TBC juga melibatkan sistem One Health, yang menghubungkan data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit menular. Sistem ini dikembangkan melalui platform SIZE Indonesia.

Di sisi sumber daya manusia, pemerintah menilai modernisasi kompetensi tenaga kesehatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat akan diperkuat dengan literasi data, analisis digital, dan pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk AI dan data dashboard.

Forum IAKMI juga menyerukan agar tenaga kesehatan masyarakat mengambil peran lebih aktif dalam edukasi, pendampingan teknis, dan pengawasan program di daerah.
Sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) turut diintegrasikan untuk memperkuat daya tahan tubuh generasi muda terhadap penyakit menular seperti TBC.

“Upaya ini adalah investasi untuk kualitas manusia Indonesia. Eliminasi TBC bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang menjaga produktivitas dan masa depan bangsa,” tutup dr. Benny.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Operasi Jantung Terbuka Perdana Berhasil di Jambi

Jambi, 31 Oktober 2025

Operasi perdana jantung terbuka di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi berhasil dilakukan oleh tim dokter RSUD Jambi bekerja sama dengan RSUP dr Mohammad Hoesin Palembang dan mendapat supervisi RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. 

“Penyakit paling banyak menyebabkan kematian rakyat kita nomor satu stroke, nomor dua jantung. Karena itu layanan seperti ini harus bisa tersedia di seluruh provinsi,” kata Budi di RSUD Raden Mattaher, Jambi, Jumat (31/10).

Pemerintah menargetkan seluruh provinsi memiliki kemampuan penanganan bedah jantung, sebab jika pasien terkena serangan jantung atau stroke dan ditangani di bawah dua jam maka pasien memiliki kemungkinan selamat lebih besar.

Operasi jantung perdana ini berlangsung lancar tanpa kendala. Tim medis Jambi dan Palembang bekerja secara kolaboratif dengan dukungan teknologi serta perangkat operasi jantung yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan. Pasien dilaporkan dalam kondisi stabil pascaoperasi.

Kemenkes tengah memperkuat pendidikan dan distribusi dokter spesialis di daerah. Secara bersamaan membuka akses pendidikan dokter spesialis yang berbasis rumah sakit, sehingga tenaga ahli dapat tersebar merata hingga luar Jawa.

Program peningkatan kompetensi dan penyediaan alat kesehatan seperti CT scan dan cathlab akan terus dilakukan secara bertahap. 

“Semua kabupaten nanti akan dibagi CT scan dan alat untuk penanganan jantung dan stroke. Tinggal siapkan SDM-nya, alat pasti datang,” ujar Budi.

Dalam tiga tahun, lanjutnya, seluruh provinsi memiliki fasilitas memadai untuk penanganan jantung dan stroke, termasuk kemampuan operasi bypass dan perbaikan katup jantung. Revitalisasi layanan bertahap juga akan dilakukan untuk penanganan kanker, ginjal, dan kesehatan ibu-anak.

Sementara itu, pemerintah daerah Jambi menyatakan kesiapan menambah sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan operasional agar rumah sakit di provinsi tersebut mampu menjadi pusat rujukan jantung yang efektif dan kompetitif di kawasan Sumatera.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan alat kesehatan dan pelatihan tenaga medis. 

“Kebutuhan layanan jantung di Jambi sangat besar, mencapai lebih dari 700 kasus per tahun, sehingga kemampuan operasi jantung di provinsi tersebut menjadi kebutuhan mendesak,” ungkapnya.

Keberhasilan operasi perdana ini diharapkan menjadi awal dari transformasi layanan jantung di Jambi, mengurangi kebutuhan rujukan ke luar daerah, serta memastikan masyarakat mendapatkan penanganan cepat terhadap penyakit kardiovaskular yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Mikroplastik kini ditemukan tak hanya di laut atau makanan, tapi juga di air hujan. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan, partikel plastik berukuran sangat kecil itu telah terbawa angin dan turun bersama air hujan di wilayah Jakarta.

Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran kurang dari 5 milimeter hingga satu mikrometer. Karena ukurannya yang sangat kecil dan sulit terurai, partikel ini bisa bertahan lama di lingkungan serta berpindah dari udara ke tanah, hingga ke air.

Secara umum, mikroplastik terbagi dua jenis. Pertama, mikroplastik primer, yakni partikel yang sejak awal berukuran kecil seperti microbeads dalam produk kosmetik dan pembersih. Kedua, mikroplastik sekunder yang berasal dari pecahan plastik berukuran besar seperti kantong plastik, botol minum, atau jaring nelayan.

Temuan BRIN ini menunjukkan mikroplastik sudah menjadi bagian dari siklus lingkungan. Plastik yang hancur di darat atau laut bisa terangkat angin, terbawa ke atmosfer, lalu turun kembali bersama hujan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa keberadaan mikroplastik di air hujan tidak berarti air hujan berbahaya langsung bagi kesehatan.

“Fenomena ini perlu diwaspadai, bukan ditakuti. Ini sinyal bahwa partikel plastik sudah tersebar sangat luas di sekitar kita,” ujar Aji.

Menurut berbagai penelitian, manusia dapat terpapar mikroplastik lewat dua jalur utama — melalui makanan dan minuman (seperti garam, seafood, dan air minum dalam kemasan) serta melalui udara, karena serat sintetis dari pakaian atau debu perkotaan dapat terhirup.

Beberapa studi menunjukkan paparan jangka panjang dalam jumlah besar dapat berpotensi memicu  peradangan jaringan tubuh. Bahan kimia seperti bisphenol A (BPA) dan phthalates yang menempel di mikroplastik juga dapat mengganggu sistem hormon, reproduksi, dan perkembangan janin.

Meski begitu, para ahli menegaskan hingga kini belum ada bukti ilmiah kuat bahwa mikroplastik secara langsung menyebabkan penyakit tertentu. Tingkat paparannya pada populasi umum masih rendah dan terus menjadi fokus penelitian.

Sebagai langkah pencegahan, Aji mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan rumah, serta tidak membakar sampah plastik.

“Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat udara kering atau setelah hujan. Ini bukan karena air hujannya, tapi untuk mengurangi paparan debu dan polusi yang mungkin mengandung mikroplastik,” tambahnya.

Masyarakat juga disarankan membawa botol minum isi ulang, menggunakan tas belanja non-plastik, serta ikut memilah sampah. Langkah kecil ini penting untuk menekan jumlah plastik di lingkungan dan mencegah terbentuknya lebih banyak mikroplastik di masa depan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benyamin Paulus Octavianus atau dr. Benny mengajak seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan tenaga dokter di seluruh Indonesia.

Ajakan itu disampaikan Wamenkes dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-75 yang digelar di Jakarta, Jumat (24/10).

“Keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi profesi. IDI memiliki peran fundamental dalam menjaga mutu profesi, menegakkan etika kedokteran, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu,” ujar dr. Benyamin.

Wamenkes juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga dokter di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, di sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Bandung, jumlah dokter sudah melebihi kebutuhan ideal. Sebaliknya, banyak daerah masih mengalami kekurangan tenaga medis.

“Kita perlu kebijakan bersama untuk mendorong pemerataan tenaga medis, agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan yang layak bagi tenaga kesehatan yang mengabdi di daerah terpencil. 

“Kita harus mengembalikan kehormatan profesi dengan memastikan kesejahteraan bagi mereka yang bertugas di daerah,” tambahnya.

Menutup sambutannya, dr. Benyamin mengajak seluruh jajaran IDI menjadikan momentum 75 tahun IDI sebagai tonggak semangat baru untuk memperkuat kolaborasi dan memperjuangkan kemajuan dunia kedokteran Indonesia.

“Marilah kita jadikan ulang tahun ke-75 ini sebagai energi baru bagi kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi. Dengan semangat kebersamaan, kita pasti bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” tutupnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Slamet Budianto menegaskan komitmen seluruh dokter Indonesia untuk terus menjaga profesionalisme, memperkuat solidaritas, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kesehatan bangsa.

“Selama lebih dari tujuh dekade, IDI bukan hanya organisasi profesi, tetapi bagian dari perjalanan bangsa dalam menjaga kehidupan, memajukan kesehatan, dan menjadi benteng moral nilai kemanusiaan,” ujar dr. Slamet.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, atas kemitraan strategis dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan IDI menjadi fondasi penting bagi kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat.

Selain itu, dr. Slamet juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi para dokter, terutama yang bertugas di daerah terpencil dan sulit dijangkau. 

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi para dokter di pelosok negeri. Walaupun kondisi belum ideal, sejawat kami tetap melayani dengan ikhlas dan berpegang teguh pada sumpah profesi,” katanya.

Menutup sambutannya, Ketua Umum PB IDI mengajak seluruh dokter di tanah air untuk terus menyalakan semangat pengabdian, memperkuat solidaritas, dan menjaga kehormatan profesi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus atau dikenal dengan dr. Benny mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menjaga mutu, etika, dan profesionalisme tenaga medis serta tenaga kesehatan di Indonesia.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan KKI di Auditorium Elang, Gedung KKI, Hang Jebat, Jakarta, Senin (20/10).

“Independensi KKI adalah mandat undang-undang yang harus dijaga. Kolaborasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika kita saling menghormati kewenangan masing-masing,” ujar dr. Benny.

Wamenkes menegaskan, KKI adalah lembaga independen yang berdiri sejajar dengan Kemenkes, bukan di bawah kendali struktural kementerian. Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun atas dasar kemitraan strategis untuk memperkuat tata kelola profesi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ia juga menyoroti pentingnya memperluas peran KKI hingga ke tingkat daerah melalui pembentukan jejaring di provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan profesi di lapangan.

Selain itu, dr. Benny menyinggung persoalan kekurangan tenaga dokter dan ketimpangan distribusi dokter spesialis. Ia mendorong pertemuan rutin antara Kemenkes, Kementerian Pendidikan, dan KKI untuk menyusun peta kebutuhan dan distribusi dokter yang lebih akurat.

“Kita perlu data yang sama agar kebijakan penempatan tenaga medis bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Menutup arahannya, Wamenkes mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat nilai integritas, kolaborasi, dan profesionalisme.

“Mari kita tingkatkan sinergi untuk masyarakat yang sehat dan mandiri,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KKI drg. Arianti Anaya menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat tata kelola profesi melalui penyusunan standar kompetensi yang seragam, peningkatan profesionalisme, serta percepatan digitalisasi sistem uji kompetensi nasional.

“KKI kini menaungi lebih dari 80 kolegium dari berbagai disiplin ilmu. Ini tanggung jawab besar untuk memastikan tenaga kesehatan Indonesia berdaya saing global,” ujar drg. Arianti.

Ia menambahkan, standar kompetensi dan profesi harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

“Standar kompetensi harus menjadi dokumen hidup yang terus diperbarui setiap tahun. Bukan dokumen yang kaku, tetapi panduan untuk menjaga kualitas dan keselamatan pasien,” jelasnya.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat kemajuan besar di sektor kesehatan. Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas di daerah dan memperluas akses layanan kesehatan untuk masyarakat.

Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, berbagai terobosan dijalankan. Program ini mencakup Cek Kesehatan Gratis (CKG), pengendalian Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan RSUD di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Dalam waktu kurang dari setahun, akses layanan dasar meningkat pesat dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan makin tinggi.

Program CKG menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Per 20 Oktober 2025, lebih dari 46,9 juta orang mendaftar, dan 43,9 juta orang telah mendapatkan layanan.

Pemeriksaan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah dengan layanan tekanan darah, gula darah, anemia, dan status gizi. Program ini juga menghasilkan data penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional dan daerah.

Hasil CKG menunjukkan obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi sebagai masalah paling banyak ditemukan. Orang dengan perut buncit memiliki risiko dua kali lebih tinggi terkena diabetes dan hipertensi, yang bisa berujung stroke atau penyakit jantung. Masalah gigi juga banyak ditemukan pada peserta pemeriksaan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan antusias masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya pada program CKG nampak di setiap daerah.

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program Cek Kesehatan Gratis bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujar Aji.

Sementara itu, pengendalian TBC menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Sistem Informasi TBC (SITB) per 5 Oktober 2025, penemuan kasus mencapai 621 ribu orang, atau 57% dari estimasi nasional dan 562 ribu lebih diobati (90%)

Program Terapi Pencegahan TBC (TPT) juga meningkat. Hingga September 2025, 143.284 orang telah menjalani TPT, naik dari 79.008 orang pada tahun sebelumnya.

Lebih dari 7.000 puskesmas kini menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini. Strategi door-to-door screening juga tetap dilakukan di daerah padat dan terpencil.

Di bidang infrastruktur kesehatan, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas RSUD agar layanan rujukan merata di seluruh Indonesia. Rumah sakit kelas D dan D Pratama ditingkatkan ke kelas C dengan penambahan ruang operasi, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten/kota, dengan 32 rumah sakit dimulai pada 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 rumah sakit sudah dalam tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50%.

RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas menjadi proyek tercepat dengan progres 73%, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku (Toraja Utara), dan RSUD Maba (Halmahera Timur).

Aji menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang adil.

 “Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat kota. Pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” ujarnya.

Upaya ini diharapkan memperkuat layanan rujukan di wilayah DTPK agar masyarakat tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk berobat.

Satu tahun terakhir, sektor kesehatan menunjukkan arah baru di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran. Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan hasil konkret yang dirasakan langsung masyarakat.

Dengan fondasi yang semakin kuat, sektor kesehatan ditargetkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Sehat 2045, bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/MF/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menghapus peran perguruan tinggi.

Dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi, Senin (20/10), Budi menjelaskan bahwa model hospital-based justru menjadi solusi untuk menambah jumlah dan pemerataan distribusi dokter spesialis di Indonesia.

“Penyelenggara utama bukan berarti eksklusif. Rumah sakit tetap wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi sesuai standar pendidikan tinggi kedokteran,” ujarnya.

Budi menekankan, skema ini membuka kolaborasi lebih luas antara rumah sakit, universitas, dan kolegium profesi. Saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis hingga tahun 2032, dengan distribusi yang belum merata di 25 provinsi.

Melalui sistem hospital-based, pemerintah menargetkan pendidikan spesialis dapat dilakukan lebih dekat dengan daerah asal peserta, sehingga tenaga dokter yang dihasilkan dapat langsung mengisi kebutuhan layanan di rumah sakit setempat. Dengan begitu, daerah terpencil tidak lagi menunggu lama untuk mendapatkan dokter spesialis seperti bedah jantung, anestesi, atau obgyn. Skema ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas di seluruh pelosok negeri.

Selain mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis, sistem hospital-based juga membuat pendidikan lebih terjangkau. 

“Di banyak negara maju, dokter spesialis dididik di rumah sakit dan dibayar. Indonesia satu-satunya yang masih sepenuhnya berbasis universitas,” jelasnya.

Pemerintah memastikan sistem hospital-based dan university-based berjalan paralel. Uji coba model baru ini telah dimulai di enam rumah sakit pendidikan dengan 109 peserta dari berbagai daerah.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi dan penyakit menular.

“Sepanjang sejarah, penyakit menular adalah pembunuh terbesar umat manusia, bahkan lebih besar dari perang,” kata Budi saat meninjau pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (MA Batalyon TP) 835 di Desa Kerekeh, Sumbawa Besar, Sabtu (18/10/2025).

Ia mencontohkan, wabah seperti Black Death, Spanish Flu, hingga COVID-19 telah menelan ratusan juta korban jiwa di seluruh dunia.

“Pandemi COVID-19 bahkan jadi perang dunia yang paling merepotkan semua pemimpin,” ujarnya.

Menurut Budi, pertahanan negara tidak hanya soal kekuatan militer. Melindungi rakyat dari ancaman penyakit juga bagian dari sistem pertahanan semesta.

Budi menilai sinergi TNI dan Kemenkes penting untuk memperkuat sistem surveilans kesehatan nasional, terutama di wilayah perbatasan. Ia berharap kolaborasi ini bisa membuat Indonesia lebih siap menghadapi wabah di masa depan.

Selain meninjau pembangunan markas batalyon, Budi juga menyoroti percepatan pembangunan RSUD Sumbawa yang sudah berjalan sejak 2019.

“Nanti kekurangannya akan saya bicarakan dengan Kemenkeu biar bisa cepat selesai,” katanya.

Markas Batalyon TP 835 berdiri di atas lahan hibah 50 hektar dari Pemkab Sumbawa. Satuan ini punya peran strategis dalam pembangunan sosial, pertanian, dan kesehatan masyarakat.

Kerja sama antara Kemenkes dan Kemenhan sendiri sudah terjalin sejak Juli 2025 lewat penandatanganan nota kesepahaman bersama BPOM. Sinerginya meliputi kolaborasi antar rumah sakit, penguatan layanan di daerah rawan, dan ketersediaan obat melalui Pusat Farmasi Pertahanan Negara.

Sejak 2021, Kemenkes juga aktif mendukung TNI lewat pelatihan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK), pembentukan Emergency Medical Team (EMT), serta bantuan logistik dan obat-obatan untuk berbagai misi kemanusiaan, termasuk ke Gaza.

Menutup kunjungannya, Budi berpesan agar prajurit menjaga kebugaran.

“Saya ingin tidak ada prajurit yang wafat karena penyakit sebelum pensiun. Kalau bisa, umur rata-rata prajurit kita melampaui 80 tahun,” katanya.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini untuk mencegah penyakit kronis dan menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Hal ini disampaikan dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto (17/10).

Dalam paparannya, Prof. Dante menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, selalu mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi (GDP).

“Inflasi kesehatan selalu meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi di semua negara, dan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan usia harapan hidup,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Prof. Dante menyebutkan bahwa di Amerika Serikat, pembiayaan kesehatan per individu mencapai 11.000 dolar per tahun dengan angka harapan hidup 78 tahun. Di Jepang, pembiayaan sebesar 4.400 dolar per individu menghasilkan harapan hidup hingga 84 tahun.

“Sementara di Indonesia, pembiayaan kesehatan per individu baru sekitar 150 dolar per tahun, dengan angka harapan hidup 71 tahun. Artinya, kita harus lebih efisien dan cerdas dalam membelanjakan pembiayaan kesehatan untuk bisa memperpanjang usia harapan hidup,” jelasnya.

Untuk mencapai hal tersebut, kata Wamenkes, kuncinya adalah deteksi dini terhadap penyakit penyebab kematian tertinggi seperti jantung, stroke, diabetes, dan hipertensi.

“Caranya sederhana: lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum komplikasi terjadi. Itulah dasar dari inisiatif Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh Bapak Presiden,” tutur Prof. Dante.

Hingga pertengahan Oktober 2025, program Cek Kesehatan Gratis telah mencatat 44.910.083 pendaftar, dengan 41.899.205 orang hadir dan mendapatkan pelayanan di seluruh Indonesia. Cakupan ini mencerminkan antusiasme dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit.

“Angka ini luar biasa. Lebih dari 41 juta masyarakat sudah mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis. Ini menunjukkan gerakan pencegahan penyakit sudah mulai menjadi budaya,” ujar Wamenkes.

Dari hasil pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis di berbagai daerah, Kemenkes menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Pada bayi baru lahir, penyebab kematian tertinggi adalah berat badan lahir rendah. Pada anak-anak sekolah, masalah utama adalah kesehatan gigi dan kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas.

“Kita menghadapi dua sisi ekstrem: di satu sisi masih ada anak-anak stunting, di sisi lain mulai muncul anak-anak obesitas, terutama di kota besar,” kata Wamenkes.

Untuk kelompok usia dewasa, sekitar sepertiga populasi mengalami obesitas, baik berdasarkan berat badan maupun lingkar perut.

“Kalau lingkar perut laki-laki di atas 90 cm dan perempuan di atas 80 cm, itu artinya risiko penyakit jantung meningkat tajam. Obesitas ini menjadi faktor risiko utama penyakit tidak menular,” jelasnya.

Sementara pada kelompok lanjut usia, tekanan darah tinggi (hipertensi) menjadi temuan paling dominan.

“Yang menarik, sebagian besar kasus hipertensi dan diabetes baru diketahui saat pemeriksaan dilakukan. Sebanyak 70 persen penderita diabetes dan tiga kali lipat penderita hipertensi sebelumnya tidak tahu bahwa mereka sakit. Artinya, deteksi dini lewat Cek Kesehatan Gratis ini sangat efektif untuk menemukan kasus tersembunyi,” ungkap Prof. Dante.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini bukan hanya menemukan penyakit, tetapi mencegah masyarakat jatuh dalam kondisi berat yang membutuhkan biaya besar seperti stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung.

“Kalau kita bisa tahu lebih awal, kita bisa mencegah orang jatuh ke komplikasi yang berat. Ini bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan pembiayaan kesehatan nasional,” tegasnya.

Di akhir sesi, Wamenkes mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk berperan aktif menyosialisasikan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala.

“Tolong bantu sampaikan ke masyarakat bahwa cek kesehatan itu bukan untuk orang sakit, tapi supaya mereka tidak sakit. Kalau masyarakat sadar periksa sebelum sakit, angka kematian bisa turun, dan Indonesia akan menjadi negara yang lebih sehat,” tutup Prof. Dante.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas rumah sakit di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto (17/10).

Dalam paparannya, dr. Azhar menyampaikan bahwa 15 rumah sakit di wilayah DTPK telah rampung dibangun dan siap beroperasi, dengan fokus pada penyediaan layanan spesialistik dasar.

“Kita berusaha memecahkan masalah kesehatan di daerah DTPK secara komprehensif. Kelima belas rumah sakit itu akan dilengkapi dengan minimal tujuh spesialis dasar, dan pemetaan kebutuhan SDM-nya sudah disusun,” ujarnya.

Ketujuh spesialis dasar tersebut meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi. Pemenuhan tenaga spesialis dilakukan bertahap, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan di luar negeri.

“Saat ini sudah ada beberapa tenaga yang dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi. Jadi SDM-nya kita siapkan bersamaan dengan pembangunan fasilitasnya,” tambah dr. Azhar.

Selain menyiapkan SDM, Kementerian Kesehatan juga memastikan ketersediaan alat kesehatan mutakhir di seluruh rumah sakit tersebut.

“Untuk alatnya sudah kita tender, termasuk peralatan intervensi dan penunjang lainnya. Targetnya, seluruh 15 rumah sakit ini bisa beroperasi sebagai Rumah Sakit Madya dengan standar pelayanan lengkap, sehingga pasien di daerah tidak perlu lagi dirujuk ke provinsi,” katanya.

Lebih lanjut, dr. Azhar menyoroti perbaikan struktur pembiayaan rumah sakit, terutama dalam kaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan dan pembiayaan pasien non-BPJS. Saat ini tarif layanan masih berbasis case mix menggunakan sistem INA-CBGs, namun pemerintah tengah menyiapkan transisi menuju INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group) yang dinilai lebih adil dan berimbang.

“Memang ada perbedaan antara biaya pelayanan dan tarif INA-CBGs. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi rata-rata masih bisa disubsidi, terutama bagi pasien non-BPJS di rumah sakit vertikal. Ke depan, dengan sistem INA-DRG yang menghitung pembayaran berdasarkan kompleksitas kasus dan kompetensi rumah sakit, diharapkan pembiayaan menjadi lebih proporsional,” jelasnya.

Dengan penerapan sistem baru ini, pemerintah berharap rumah sakit, khususnya di daerah, dapat lebih mandiri dan berkelanjutan secara finansial.

“Kalau struktur pembiayaan sudah lebih berimbang, subsidi bisa berkurang, dan rumah sakit bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas,” pungkas dr. Azhar.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia melalui strategi agresif penemuan kasus aktif (active case finding). Hal ini disampaikan dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo (17/10).

Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023 terdapat 856.000 kasus TBC baru yang ditemukan, meningkat signifikan dibandingkan 443.000 kasus pada 2021. Kenaikan ini, ditegaskan Wamenkes, bukan menandakan situasi memburuk, melainkan menunjukkan keberhasilan upaya deteksi yang semakin masif.

“Kalau angka kasus yang ditemukan naik, itu bukan berarti penyakitnya tambah banyak. Justru artinya kita bekerja lebih keras menemukan pasien yang sebelumnya tidak terdiagnosis,” ujar dr. Benny.

Berdasarkan estimasi global, Indonesia diperkirakan memiliki 1,09 juta kasus TBC setiap tahun. Dengan demikian, sekitar seperlima kasus masih belum ditemukan dan berpotensi menularkan penyakit di masyarakat.

“Selama kumannya masih ada dan tidak ditemukan, penularan akan terus terjadi. Karena itu target kami tahun depan justru menemukan lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai satu setengah juta kasus. Kalau sudah ditemukan dan diobati, barulah penularannya bisa turun drastis,” tegasnya.

Untuk mempercepat eliminasi TBC, dr. Benny menyampaikan bahwa Kemenkes akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, serta TNI dan Polri.

“TBC bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal sosial dan lingkungan. Banyak pasien tinggal di rumah yang lembab, minim ventilasi, atau tanpa cahaya matahari. Maka kita harus kerja bersama lintas kementerian, dari perbaikan rumah, sanitasi, sampai jaminan sosial bagi pasien,” jelasnya.

Selain itu, dr. Benny menegaskan bahwa pasien TBC tidak boleh distigma atau dijauhi karena penyakit ini dapat disembuhkan sepenuhnya dengan pengobatan yang tepat.

“Pasien TBC sensitif obat itu 95 persen dari total pasien. Setelah dua minggu sampai satu bulan minum obat, kumannya sudah mati dan dia tidak menular lagi. Jadi tidak ada alasan untuk memecat pekerja yang sedang berobat. Kami akan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar hal ini dijaga,” paparnya.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi publik untuk mencegah penularan TBC di tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

“Batuk dua minggu atau lebih harus diperiksa, jangan dianggap sepele. Bisa jadi TBC. Masyarakat perlu tahu bahwa penularan bisa terjadi di ruang tertutup, lembab, tanpa sinar matahari. Kuncinya kebersihan, ventilasi yang baik, dan perilaku hidup sehat,” ujar dr. Benny.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menurunkan angka TBC di Indonesia.

“TBC bisa disembuhkan, pengobatannya gratis, dan negara menjamin ketersediaan obat. Tapi kalau masyarakat tidak sadar untuk memeriksa diri, penularan akan terus terjadi. Kami butuh dukungan media untuk menyebarkan pesan ini ke seluruh pelosok Indonesia,” katanya.

Wamenkes juga menjelaskan bahwa masa inkubasi TBC relatif panjang, antara 10 hingga 12 minggu. Artinya, seseorang yang terpapar pada Oktober baru akan menunjukkan gejala pada Januari atau Februari tahun berikutnya.

“Itu sebabnya deteksi dini sangat penting. Kalau tunggu batuk darah baru periksa, sudah terlambat. Makanya, batuk dua minggu harus segera rontgen, jangan tunggu parah,” tambahnya.

Sebagai penutup, dr. Benny menyebut bahwa keberhasilan mengendalikan TBC merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara.

“Negara dengan angka TBC tinggi tidak bisa disebut negara maju. Edukasi, gizi, dan kesadaran masyarakat mencerminkan kualitas pembangunan. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat kedua dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar dalam tiga tahun ke depan, angka TBC di Indonesia bisa turun drastis,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Wakil Menteri Kesehatan II dr. Benjamin Paulus Octavianus Sp.P, FISR (dr. Benny) menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam pemaparannya, dr. Benny menyampaikan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, sehat, dan berkualitas.

“Setiap hari sebelum jam enam pagi, saya menerima laporan dari tim Kementerian Kesehatan terkait kondisi lapangan, termasuk pemantauan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Laporan ini saya diskusikan dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) untuk dapat ditindaklanjuti,” ujar dr Benny dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo (17/10).

“Kami pastikan seluruh proses terpantau ketat dan terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” katanya.

Program MBG, lanjutnya, memiliki tujuan strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak menyelesaikan pendidikan menengah.

“Tujuan utama Presiden dalam program ini adalah menurunkan angka stunting. Karena stunting tidak dimulai saat anak lahir, tapi sejak ibu hamil hingga anak berusia dua tahun. Dengan pemberian makan bergizi dari ibu hamil sampai anak sekolah, kualitas gizi dan kecerdasan anak Indonesia akan meningkat signifikan,” jelasnya.

Dr. Benny juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan standar operasional setiap SPPG yang kini telah mencapai lebih dari 10.700 titik layanan di seluruh Indonesia.

“Satu SPPG melayani sekitar 3.000–3.500 orang. Dalam enam minggu terakhir saja, jumlahnya bertambah 7.000 unit — artinya ada tambahan sekitar 21 juta penerima makanan bergizi setiap hari. Ini kegiatan besar yang harus dijalankan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab,” terangnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambahkan tenaga ahli kesehatan lingkungan di setiap SPPG untuk memastikan kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.

“Kami sudah menambahkan satu tenaga ahli baru di setiap SPPG, yaitu ahli kesehatan lingkungan. Tujuannya agar air bersih, sanitasi, dan bahan makanan yang dimasak selalu terjaga kualitasnya. Ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan pangan,” tegas dokter Benny.

Menanggapi pertanyaan media mengenai aspek hukum dan transparansi data, dr. Benny menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG masih terus disempurnakan sambil menunggu regulasi payung hukum yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara utama.

“Kementerian Kesehatan berperan dalam pengawasan dan pencegahan risiko kesehatan. Payung hukumnya akan ditetapkan oleh pengelola program MBG. Namun kami memastikan semua laporan lapangan dimonitor ketat dan transparan,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan kini dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi antara tenaga kesehatan lingkungan, puskesmas, dan dinas kesehatan daerah.

“Sekarang pengawasan jauh lebih baik. Setiap hari kami menerima laporan dari seluruh puskesmas dan dinas kesehatan. Kalau ada satu titik bermasalah, kita tangani cepat tanpa menghentikan ribuan titik lainnya yang berjalan baik,” jelasnya.

Dr Benny menegaskan bahwa pelaksanaan MBG yang dilakukan oleg BGN merupakan program nasional berskala besar yang terus disempurnakan dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

“Program ini besar sekali dan tentu ada proses pembelajaran. Tapi yang penting, kita terus memperbaiki, memperkuat sistem, dan memastikan masyarakat mendapat makanan bergizi dan aman setiap hari,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagi peran dua wakil menteri (wamen) kesehatan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas setelah Presiden Prabowo Subianto menambah posisi tersebut dengan menunjuk dr. Benjamin Paulus Octavianus Sp.P, FISR (dr Benny) pada 8 Oktober lalu. Menkes mengatakan Wamen I Prof. Dante Saksono Harbuwono Sp.PD-KEMD, Ph.D akan menangani hal-hal yang terkait penyakit tidak menular sedangkan Wamen II dr Benny akan menangani penyakit menular. 

“Kita sudah bagi-bagi tugas sesuai bidangnya agar lebih fokus dan efektif. Dr Benny fokus pada penyakit menular seperti TBC, sementara Prof. Dante menangani penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan diabetes yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia,” ujar Menkes dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto (17/10).

Lebih lanjut, Menkes menyampaikan bahwa dua program prioritas Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) akan menjadi penggerak utama peningkatan status kesehatan masyarakat yang pelaksaanaan dan pengawasannya perlu ditingkatkan.

“Dr Benny akan mendukung program Makan Bergizi Gratis, sementara Prof. Dante akan fokus pada Cek Kesehatan Gratis. Kalau dua program ini berhasil, 40 sampai 50 persen masalah kesehatan kita bisa selesai,” tegas Menkes.

Menkes menekankan bahwa program makan bergizi berkaitan erat dengan berbagai isu kesehatan nasional seperti TBC, stunting, serta kematian ibu dan anak. Menurutnya, asupan gizi yang baik merupakan pondasi utama dalam mencegah penyakit infeksi maupun kronis.

“Program makan bergizi gratis itu tidak hanya soal makan. Di situ ada dampak langsung ke penurunan stunting, TBC, bahkan kematian ibu dan anak,” jelasnya.

Selain itu, Menkes memaparkan pembagian tanggung jawab di bidang lain guna memperkuat efektivitas kerja. Dr. Benny juga akan membidangi pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan serta kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga pendidikan tinggi. Sementara Prof. Dante akan memperkuat pengelolaan SDM internal Kemenkes dan mendalami strategi transformasi pembiayaan kesehatan.

“Saya minta Prof. Dante juga mendalami pembiayaan kesehatan, agar kita bisa memastikan BPJS tetap kuat dan mampu mendukung rumah sakit dalam penanganan penyakit tidak menular yang membutuhkan peralatan canggih,” ujar Menkes Budi.

Menkes Budi mengajak untuk memperkuat kerja sama dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan dalam menjalankan program-program Presiden Prabowo.

“Kita semua punya peran. Tapi yang terpenting, kita harus jalan bersama agar reformasi yang digulirkan Bapak Presiden dapat dibangun secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia has officially launched the Indonesia Healthcare AI Hackathon 2025, the first innovation event focused on the application of artificial intelligence (AI) in the healthcare sector. This initiative aims to strengthen the national health system through smart and collaborative solutions, while accelerating the transformation toward more effective, efficient, and inclusive healthcare services.

The hackathon is organized through a collaboration between the Ministry of Health and PwC Indonesia as the Exclusive Knowledge Partner, and Amazon Web Services (AWS) as the Exclusive Technology Partner, with additional support from East Ventures, BGI Genomics, and MGI. This cross-sector synergy marks a significant milestone in building a sustainable and globally competitive health innovation ecosystem.

Deputy Minister of Health, Prof. Dante Saksono Harbuwono, who inaugurated the event, emphasized that the role of AI is to empower and support medical professionals—not to replace them.

“Recently, Bill Gates stated that AI will replace doctors within ten years. That sounds controversial. But let’s be honest—how many of us search for symptoms or medications online when we feel unwell? It used to be difficult to separate facts from misinformation. Now, with AI assistance, we can access more accurate and reliable health information. So, is Bill Gates right? The key isn’t replacement—it’s empowerment,” said Prof. Dante.

In his remarks, Prof. Dante highlighted various global and national challenges in the health sector—from aging populations, shortages of medical personnel, rising service costs, to the threats of non-communicable diseases and climate change. In Indonesia, the disease burden remains high: tuberculosis ranks among the highest in the world, stroke is the leading cause of death, and more than 19 million people live with diabetes.

“To address these challenges, the Ministry of Health has begun building an AI-based future for healthcare. We’ve conducted clinical trials of AI-powered chest X-rays for tuberculosis detection, AI-assisted brain CT scans for stroke diagnosis, launched an AI chatbot for diabetes risk screening, and even developed an AI-based hospital call center that can reduce waiting times by up to 70% and improve patient satisfaction by 35%,” he explained.

According to Prof. Dante, conventional approaches are no longer sufficient to tackle the complexity of health challenges. Indonesia, with over 17,000 islands, requires intelligent solutions that can reach all regions.

“AI opens up vast opportunities to enhance diagnosis, improve prediction accuracy, expand service access, and assist healthcare workers in making better clinical decisions,” he added.

Indonesia Healthcare AI Hackathon 2025 brings together innovators from diverse disciplines—including doctors, AI engineers, academics, researchers, and industry players—to collaborate on developing technological solutions for five priority health issues: tuberculosis, stroke, stunting, diabetes, and cardiovascular diseases.

Participant enthusiasm is high. From an initial target of 40 teams, the committee received 278 proposals from 10 countries. The top three teams will be selected to proceed to the incubation stage, where their ideas will be developed into real-world solutions with support from funding networks, expert pools, and integration into the Ministry of Health’s MoH Sandbox.

Setiaji, Deputy for Digital Transformation at the Ministry of Health, emphasized that this initiative is a strategic step to strengthen cross-sector collaboration and accelerate AI adoption in healthcare.

“This hackathon is not just about competition—it’s about collaboration and sustainability. We want to ensure that the AI solutions born from this event are not only technologically advanced but also socially relevant, accessible, and empowering to the community,” said Setiaji.

Through this event, the Ministry of Health reaffirms its commitment to positioning Indonesia as a regional hub for technology-driven health innovation in Southeast Asia. This collaborative approach is expected to accelerate the realization of smarter, more efficient, and community-oriented healthcare services.

___

This news is released by the Bureau of Communication and Public Information, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. For more information, contact Halo Kemenkes via hotline 1500-567, SMS 081281562620, or email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Head of the Bureau of Communication and Public Information
Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Pemerintah secara resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 pada Senin (13/10). Pembentukan Pansel ini dilakukan untuk mempersiapkan proses seleksi karena masa jabatan Dewas dan Direksi saat ini akan berakhir pada 19 Februari 2026.

Pansel BPJS Kesehatan terdiri atas unsur pemerintah dan tokoh masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansel, didampingi Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat. Anggota Pansel BPJS Kesehatan meliputi Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.

Sementara itu, Pansel BPJS Ketenagakerjaan diketuai oleh Indah Anggoro Putri, dengan Abdul Gaffar Karim sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri atas Sudarto, Julizar Idris, Abdul Wahab, Arif Nugroho, dan Royanto Purba.

Pembentukan Pansel ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas serta Direksi BPJS. Sesuai ketentuan, Pansel terdiri atas dua unsur pemerintah dan lima unsur tokoh masyarakat.

Unsur pemerintah diwakili oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Sementara unsur tokoh masyarakat dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman profesional di berbagai bidang strategis seperti ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, pelayanan kesehatan, dana pensiun, hukum, dan manajemen risiko.

Ketua Pansel BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan sekadar mencari pengganti pejabat, tetapi merupakan bagian dari upaya reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Setelah sepuluh tahun berjalan sejak 2014, BPJS Kesehatan perlu melakukan pembenahan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemimpin BPJS Kesehatan yang baru harus memiliki visi perubahan, bersikap inovatif, profesional, akuntabel, serta mampu memastikan kemudahan akses layanan, proteksi finansial peserta, dan kualitas pelayanan yang merata. Reformasi institusi menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Senada dengan itu, Abdul Gaffar Karim selaku Wakil Ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapi lembaga tersebut meliputi validasi data, kepatuhan iuran, serta efektivitas koordinasi antar lembaga.

“Pansel mencari sosok yang mampu melanjutkan reformasi dan bekerja dengan pendekatan berbasis peserta. Pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang mampu mengelola data secara akurat, membangun jejaring kerja sama dengan kementerian terkait, dan memiliki karakter reformis,” ujarnya.

Terdapat delapan tahapan seleksi yang akan dilaksanakan secara transparan. Proses dimulai dengan pengumuman pendaftaran, dilanjutkan penerimaan berkas pada 14–16 Oktober, serta pemeriksaan administrasi pada 17–23 Oktober.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 23 Oktober. Masyarakat kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap calon pada 23 Oktober–12 November. Tahap klarifikasi tanggapan akan dilakukan pada 13–17 November, diikuti uji kelayakan dan kepatutan pada 18–24 November.

Uji kelayakan mencakup tes kompetensi, psikologi, assessment, pemaparan visi-misi, wawancara, dan tes kesehatan. Penetapan calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi dijadwalkan pada 8 Desember 2025.

Pansel memastikan seluruh proses seleksi menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, integritas, profesionalisme, dan partisipasi publik guna menghasilkan pemimpin terbaik bagi BPJS. Pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif, baik dengan mendaftar sebagai calon maupun berperan sebagai pemantau independen demi menjaga transparansi.

Keberhasilan reformasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi fondasi penting bagi masa depan sistem jaminan sosial di Indonesia. Dengan kepemimpinan yang tepat, BPJS diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat perlindungan finansial peserta, dan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah secara resmi meluncurkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Nasional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, Senin (13/10) di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta. Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan krisis jumlah dan distribusi tenaga medis, khususnya dokter, yang hingga kini belum merata di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh daerah.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan kesehatan serius—mulai dari prevalensi stunting, tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke. Di tengah tantangan tersebut, ketersediaan tenaga medis masih jauh dari ideal.

“Sebanyak 4,6% Puskesmas belum memiliki dokter, 38,8% Puskesmas belum lengkap sembilan jenis tenaga kesehatan standar minimal, dan sepertiga RSUD belum memiliki tujuh spesialis dasar yang seharusnya bisa melayani pasien dengan baik,” ujar Prof. Dante.

Ia menegaskan, ada dua fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah: kekurangan jumlah tenaga medis dan ketimpangan distribusinya di lapangan. Karena itu, perlu percepatan dalam produksi sekaligus pemerataan dokter di seluruh wilayah Indonesia.

Prof. Dante menjelaskan bahwa ke depan model pendidikan kedokteran akan lebih beragam, termasuk yang berbasis universitas maupun rumah sakit.

“Yang paling penting dari semua model pendidikan tersebut adalah kompetensi lulusannya harus memiliki kualitas yang sama,” tegasnya.

Melalui SPO ini, lulusan yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat nasional. Sementara peserta yang belum lulus dapat mengulang uji kompetensi sesuai jadwal yang ditetapkan bersama.

Pengawasan terhadap implementasi SPO akan dilakukan oleh tiga lembaga besar, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; serta Konsil Kesehatan Indonesia. Penerapan SPO akan dimulai oleh penyelenggara pendidikan tinggi dan kolegium mulai tahun ini.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan, menyambut baik peluncuran SPO tersebut. Ia mengungkapkan bahwa proses penyusunannya memerlukan waktu panjang dan diwarnai berbagai masukan serta kritik dari berbagai pihak.

“Banyak juga kritikan, hujatan melalui media, media sosial, yang sampai dengan seolah-olah kita ini tidak pernah berbuat baik. Alhamdulillah akhirnya SPO yang menelan waktu lama akhirnya bisa kita selesaikan dan akhirnya juga bisa diluncurkan pada sore hari ini,” ujar Prof. Fauzan.

Ia berharap penerapan SPO ini dapat memperbaiki proses pembelajaran di bidang kesehatan yang selama ini belum optimal, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam pelaksanaannya.

“Maka dengan demikian, saya kira sangat bagus dua Kementerian, Kemendiktisaintek dan Kemenkes, dan didorong oleh berbagai Kementerian dan lembaga lain yang akhirnya bisa melahirkan SPO ini,” tambahnya.

Melalui peluncuran SPO ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, merata, dan siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/4954/2025 yang mengatur aspek keamanan pangan, kesiapsiagaan, serta respons cepat terhadap potensi keracunan pangan massal (KLB).

http://s.kemkes.go.id/SEProgramMBG

Program MBG menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia sebagai kelompok rentan. Program strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan menekan angka stunting. Namun, keberhasilan program hanya dapat tercapai apabila standar keamanan pangan diterapkan secara ketat di setiap tahap penyelenggaraan.

“Pencegahan keracunan pangan adalah tanggung jawab bersama. Keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal mutu makanan, tetapi juga soal menjaga nyawa dan keberlangsungan program pemerintah,” tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Melalui surat edaran tersebut, Kemenkes meminta Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota berperan aktif dalam menjamin keamanan pangan. Upaya ini mencakup pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan secara rutin, serta pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan dan tenaga gizi melalui platform Learning Management System (LMS) Kemenkes.

Selain itu, pemenuhan standar gizi diperkuat melalui pembinaan penyusunan menu sesuai pedoman, pelatihan sistem manajemen penyelenggaraan makanan, edukasi gizi, serta pemantauan status gizi peserta program di sekolah dan posyandu.

Dalam kondisi darurat seperti munculnya gejala keracunan pangan massal, masyarakat diimbau segera menghubungi call center 119 atau fasilitas kesehatan terdekat. Tim Gerak Cepat (TGC) akan ditugaskan melakukan investigasi epidemiologi dan uji sampel makanan di laboratorium terakreditasi, sementara seluruh laporan KLB harus segera disampaikan ke Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) melalui nomor 0877-7759-1097.

Dinas Kesehatan provinsi juga diharapkan menjalankan peran penting dalam membina, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan kebijakan ini di tingkat kabupaten/kota.

“Kami ingin memastikan makanan dalam program ini tidak hanya bergizi, tetapi juga aman. Dinas kesehatan daerah adalah garda terdepan dalam menjamin hal tersebut,” tambah Kunta.

Kementerian Kesehatan menekankan bahwa keamanan pangan dan respons cepat terhadap KLB merupakan syarat utama keberhasilan Program MBG. Pelaksanaan surat edaran ini diminta berjalan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa hati merupakan salah satu organ manusia yang unik karena mampu tumbuh kembali setelah dicangkokkan. Hal ini ia sampaikan saat menyaksikan keberhasilan operasi transplantasi hati dari seorang anak untuk ayahnya yang menderita sirosis di RS Fatmawati, Jakarta, Rabu (8/10).

“Ada satu organ manusia yang kalau dicangkok bisa tumbuh kembali, yaitu hati,” ujar Menkes.

Dalam kasus ini, Pertiwi, seorang anak, mendonorkan sebagian hatinya untuk sang ayah yang mengalami penyakit hati kronis (sirosis). Meski awalnya sempat ragu, setelah mendapatkan edukasi dari tim dokter, Pertiwi akhirnya mantap menjadi donor.

“Pertama saya takut dan ragu apakah hati saya akan tumbuh lagi. Tapi setelah dijelaskan dokter bahwa hati bisa sembuh dan tumbuh kembali, saya mau mendonorkan hati saya untuk Bapak. Saya ingin Bapak sehat lagi. Setelah transplantasi ini saya sehat, Bapak juga sehat, dan saya sudah beraktivitas seperti biasa,” tutur Pertiwi.

Sebanyak 70 persen organ hati Pertiwi diambil untuk dicangkokkan ke ayahnya. Dalam kurun waktu 5–6 bulan, hati Pertiwi akan tumbuh kembali seperti semula.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam RS Fatmawati, dr. Nikko Darnindro, SpPD, menjelaskan bahwa pasien berusia 58 tahun tersebut mengalami sirosis akibat infeksi Hepatitis B kronis. Selama satu tahun terakhir, pasien berulang kali dirawat karena komplikasi serius seperti penurunan kesadaran dan perdarahan saluran cerna, menandakan fungsi hati semakin menurun.

“Kondisi pasien sudah tidak dapat ditangani dengan pengobatan konvensional. Transplantasi hati menjadi satu-satunya pilihan terapi yang dapat menyelamatkan nyawa,” ucap dr. Nikko.

Donor hati berasal dari anak kandung pasien yang memiliki golongan darah sama dan secara sukarela memberikan sebagian organnya. Persiapan transplantasi dilakukan selama satu hingga dua bulan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap donor maupun penerima.

Prosedur Living Donor Liver Transplantation (LDLT) dilaksanakan pada 23 September 2025 oleh Tim Transplantasi Hati RS Fatmawati bekerja sama dengan Seoul National University Hospital (SNUH) yang dipimpin Prof. Kwang Woong Lee.

“Operasi berlangsung lancar, dan pascaoperasi pasien menunjukkan perbaikan klinis maupun laboratorium yang signifikan,” jelas dr. Nikko.

Saat ini pasien dalam kondisi stabil, kesadaran sudah pulih, fungsi hati membaik, serta telah mendapat edukasi untuk perawatan lanjutan di rumah.

Keberhasilan ini menjadi capaian penting bagi RS Fatmawati dalam memperkuat kapasitas nasional di bidang transplantasi hati. Seluruh pembiayaan operasi ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan, sehingga pasien tidak terbebani biaya tinggi.

Menkes Budi mengapresiasi keberanian dan kerja keras tim RS Fatmawati.

“Kasus gagal hati di Indonesia masih banyak, tetapi layanan transplantasinya belum siap. Karena itu saya minta RS Fatmawati berani melakukan transplantasi,” ujar Menkes.

Ia menambahkan, tingkat keberhasilan transplantasi hati di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

“Tingkat kematian transplantasi hati kita masih 60 persen. Dari 10 pasien, 6 meninggal. Sementara di Korea, dari 10 pasien, 9 selamat. Karena itu saya minta tim Fatmawati belajar ke luar negeri, dan hari ini mereka berhasil membuktikannya,” ungkapnya.

Menkes berharap RS Fatmawati dapat terus melakukan operasi transplantasi hati lainnya serta berbagi pengalaman kepada rumah sakit lain di Indonesia.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K) sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) yang baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10). Kehadiran Benjamin yang memiliki latar belakang sebagai dokter spesialis paru diharapkan semakin memperkuat upaya percepatan transformasi kesehatan nasional, khususnya dalam eliminasi tuberkulosis (TBC).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penunjukan Benjamin sejalan dengan perhatian khusus Presiden Prabowo terhadap TBC.

“Dokter Beni (Benjamin) sudah tahu ya adalah ahli spesialis paru dan salah satu atensinya Bapak Presiden mengenai percepatan eliminasi tuberkulosis,” ujar Menkes Budi.

Menkes menambahkan, Presiden Prabowo sejak lama memiliki komitmen untuk menghapus TBC dari Indonesia, mengingat penyakit ini masih menjadi salah satu penyebab kematian utama.

“Beliau itu passion-nya, hatinya dari dulu ingin kalau bisa kalau penyakit yang membunuh 125.000 setiap tahun itu bisa cepat kita hilangkan,” tutur Budi.

Upaya menurunkan kasus TBC juga merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Program ini menjadi fokus untuk mempercepat eliminasi TBC di Indonesia, sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat.

Dalam wawancara usai pelantikan, Menkes Budi memperkenalkan Wamenkes baru dengan menekankan pentingnya memberi teladan hidup sehat.

“Tau gak syaratnya mau kerja di Kemenkes? Harus sehat. Nah saya mau memperkenalkan, tadi siang Presiden Prabowo baru melantik wakil menteri kesehatan baru namanya dokter Beni Oktavianus. Kenapa dokter Beni bisa masuk? Karena Pak Prabowo tahu beliau sekarang hidupnya lebih sehat jauh sebelum menjadi wamenkes,” kata Menkes.

Wamenkes Beni kemudian berbagi pengalamannya menjaga pola hidup sehat.

“Kira-kira 2 tahun lalu saya kaget, enggak sengaja cek gula darah, HBA1C saya 6,4 padahal tidak ada riwayat keluarga diabetes. Ternyata saya obesitas dengan berat badan 72 kilo. Sebagai dokter yang tiap hari menasihati orang, saya langsung memutuskan untuk diet dan olahraga teratur. Berat badan turun 11 kilo jadi 61 kg, stabil selama satu tahun. Dengan perubahan gaya hidup, prediabetes saya membaik, sekarang 5,9 dan saya akan berusaha capai 5,7,” jelasnya.

Menkes Budi menegaskan, contoh pribadi Wamenkes baru mencerminkan pentingnya promosi kesehatan.

“Kenapa di Kementerian Kesehatan harus sehat? Karena kita harus memberikan contoh kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mereka juga hidup sehat.” ujarnya.

Dengan dilantiknya Benjamin, Kementerian Kesehatan kini memiliki dua Wakil Menteri Kesehatan. Menkes memastikan bahwa Wamenkes Dante Saksono Harbuwono tetap menjabat, sehingga keduanya akan bekerja bersama mendukung program prioritas kesehatan nasional.

Menkes berharap dengan dukungan dua wakil menteri, Kemenkes dapat semakin optimal dalam mewujudkan transformasi kesehatan, mempercepat akses layanan, serta menurunkan beban penyakit di Indonesia.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono memberikan motivasi kepada para siswa dalam kegiatan Launching Sekolah Garuda di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (8/10).

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes Dante berbagi kisah perjuangannya sejak masa kecil hingga menjadi ilmuwan dan pejabat negara. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam meraih kesuksesan.

“Saya lahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak saya selalu berpesan, kalau ingin jadi orang hebat, harus bekerja tiga atau empat kali lebih keras dari orang lain,” ujar Dante di hadapan para siswa.

Ia menceritakan dirinya tidak pernah menyangka akan menjadi dokter, peneliti, hingga Wakil Menteri Kesehatan. Dante juga mengenang masa-masa sulitnya saat menempuh pendidikan doktoral di University of Yamanashi, Jepang. 

Untuk membiayai hidup, ia harus bekerja di restoran cepat saji di sela waktu kuliahnya.

“Di Jepang saya belajar banyak hal, bukan hanya tentang riset, tapi juga tentang kerja keras dan menghargai setiap proses,” katanya. 

Pengalaman itu, menurutnya, menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda Indonesia. Ia sempat ditegur oleh profesornya karena bekerja sambilan, namun pengalaman itu justru membuka jalan baginya menjadi asisten riset dan pengajar bagi mahasiswa Jepang. 

Dari situ, Dante terus menekuni penelitian di bidang bioteknologi dan berhasil menemukan artificial pancreas berbasis rekayasa genetika.

Dante berharap kisah perjuangannya dapat menginspirasi siswa Sekolah Garuda untuk tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras. Ia menegaskan, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang berilmu dan pantang menyerah.

“Kalian adalah calon pemimpin masa depan. Belajarlah lebih keras setiap hari. Kalau kemarin tiga jam, besok empat jam. Kejar terus impian kalian,” pesan Dante.

Program Sekolah Garuda sendiri resmi diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KemenDiktisaintek) sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Program Hasil Terbaik Cepat Nomor 4.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda merupakan program strategis nasional yang terdiri dari dua skema utama, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi.

Sekolah Garuda Baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan terbatas, sementara Sekolah Garuda Transformasi merupakan penguatan terhadap SMA/MA yang sudah ada agar siswanya mampu menembus universitas terbaik dunia.

Secara nasional, pengenalan serentak Sekolah Garuda dilakukan di 16 wilayah Indonesia, terdiri atas 12 Sekolah Garuda Transformasi dan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru. Salah satunya adalah Kabupaten Toba.

Brian berharap program ini menjadi katalisator transformasi pendidikan nasional.

"Dengan kurikulum berstandar internasional, sistem asrama, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda diharapkan mampu melahirkan generasi unggul, berdaya saing global, serta menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Brian di Jakarta.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak #MengenalSekolahGaruda #HarapanBaru #PendidikanUnggul

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor organ sebagai langkah penting dalam pengaturan pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia. Regulasi ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2025.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kerusakan organ vital masih menjadi penyebab kematian yang tinggi di Indonesia. Padahal, hampir seluruh organ tubuh manusia dapat dicangkokkan, kecuali otak.

“Prosedur cangkok ini harus ada donor dan resipien. Biasanya diatur oleh negara untuk mencegah terjadinya praktik ilegal perdagangan organ,” ujar Menkes di RS Fatmawati, Jakarta, Rabu (8/10).

Menkes menegaskan, pengaturan donor organ harus memastikan prinsip keadilan dan mencegah diskriminasi.

“Karena ini menyangkut nyawa, jadi semua orang pasti rebutan untuk dapat organ, dan jangan hanya orang kaya saja yang bisa dapat organnya,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti potensi tekanan ekonomi yang dapat membuat seseorang terpaksa mendonorkan organnya.

“Donornya jangan sampai dia terpaksa karena kurang uang, lalu mendonorkan organnya. Nah, itu ada masalah etika dan masalah finansial juga,” tegas Menkes.

Menurut Budi, aspek etika, keadilan, dan transparansi menjadi dasar utama perumusan regulasi donor organ. Negara harus menjamin bahwa sistem donor aman, adil, dan tidak merugikan pihak mana pun.

“Selama ini kita belum pernah atur dengan baik. Karena itu saya minta Dirjen Kesehatan Lanjutan, dr. Azhar Jaya, agar paling lambat akhir tahun regulasi donor organ sudah bisa terbit,” ungkapnya.

Permenkes tersebut nantinya akan menjadi payung hukum yang mengatur tata cara donor organ, kriteria penerima, mekanisme perizinan, hingga perlindungan hukum bagi donor maupun tenaga medis.

Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih adil, aman, dan sesuai prinsip kemanusiaan.

“Tujuan utama kami adalah memastikan setiap orang, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan lebih baik melalui transplantasi organ,” tutur Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Taruna Ikrar menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pengembangan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Pertemuan ini merupakan rapat konsultasi teknis kedua antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Jika pada pertemuan pertama (Juni 2025) masih membahas perumusan konsep, kali ini seluruh pihak menyatakan telah memasuki tahap pelaksanaan konkret di bidang rumah sakit, farmasi, dan layanan kesehatan bagi prajurit TNI beserta keluarganya.

“Kami bertiga—Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan saya—baru saja menyelesaikan rapat teknis kedua. Kalau dulu masih menyusun formulasi, sekarang sudah masuk tahap pelaksanaan,” ujar Menhan Sjafrie.

Menhan menyampaikan, RSPPN Panglima Besar Soedirman telah memenuhi beberapa prasyarat untuk menjadi rumah sakit bertaraf internasional, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas layanan, maupun regulasi kerja sama lintas negara.

Rumah sakit ini memiliki gedung 28 lantai, kapasitas 1.000 tempat tidur, serta 100 unit ICU dengan klasifikasi tipe A. Ke depan, fokus pengembangan akan diarahkan pada peningkatan kualitas dokter, tenaga kesehatan, serta penguatan layanan pascaoperasi.

“Layaknya rumah sakit kelas dunia, kuncinya ada pada kualitas dokter, kelengkapan alat kesehatan, dan mutu layanan perawatan. Infrastruktur kita sudah siap, sekarang fokus pada pengembangan SDM dan pelayanan,” jelas Menhan.

Selain penguatan rumah sakit, Kementerian Pertahanan juga mengembangkan sektor farmasi pertahanan dan pengobatan tradisional Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM.

“Kita sudah mulai mengembangkan farmasi tradisional Indonesia, juga menjalin kerja sama internasional dengan China untuk pengembangan Indonesia Traditional Medicine. Kerja sama ini akan kita sebarkan ke berbagai daerah agar manfaatnya dirasakan luas,” tutur Menhan.

Ia menegaskan, seluruh upaya ini tidak hanya ditujukan bagi kesejahteraan prajurit TNI, tetapi juga untuk masyarakat luas yang dapat memanfaatkan layanan RSPPN melalui fasilitas BPJS Kesehatan.

Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan RSPPN Panglima Besar Soedirman, khususnya di bidang kefarmasian, penelitian, dan pengawasan obat.

“Di dunia, rumah sakit berkelas internasional selalu menjadi pusat pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Karena itu, BPOM siap memberikan dukungan penuh agar RSPPN Soedirman menjadi rumah sakit unggulan nasional,” tegasnya.

BPOM dan Kemenhan telah menyepakati lima langkah strategis, meliputi percepatan sertifikasi kefarmasian, pendampingan Good Manufacturing Practice (GMP), pengawasan distribusi obat dan fasilitas kefarmasian, penguatan riset klinis, serta pengembangan obat tradisional Indonesia.

“Semua sertifikasi mulai dari clinical trial, manufacturing, hingga distribusi berada di bawah pengawasan BPOM. Kami akan mempercepat prosesnya dengan tetap berpedoman pada standar internasional,” jelas Taruna.

Dalam bidang penelitian, BPOM mendorong agar RSPPN Panglima Besar Soedirman menjadi pusat riset berbasis evidensi untuk mendukung pengembangan obat dan terapi nasional.

Selain itu, BPOM dan Kemenhan berkolaborasi mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat, yang saat ini masih mencapai 94 persen.

“Dengan jejaring Kementerian Pertahanan, diharapkan akses bahan baku bisa diperluas dan ketergantungan terhadap impor turun bertahap dari 94 persen menjadi 80 persen, bahkan 50 persen di masa depan,” pungkas Taruna.

__

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dalam mengembangkan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Hal ini disampaikan Menkes usai rapat koordinasi bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta, Selasa (7/10).

Menkes Budi menjelaskan, salah satu fokus utama Kementerian Kesehatan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, khususnya di lingkungan rumah sakit TNI.

“Salah satu cita-cita Pak Menhan adalah menjadikan rumah sakit ini bertaraf internasional. Untuk itu, yang kami dorong adalah bagaimana SDM-nya bisa setara dengan standar dunia,” ujar Menkes.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkes akan mempercepat kerja sama internasional melalui Defense Cooperation Agreement (DCA). Skema ini memungkinkan dokter TNI belajar di rumah sakit terbaik dunia, sekaligus mendatangkan dokter dan perawat mancanegara untuk berbagi pengetahuan serta keahlian di Indonesia.

Selain itu, RSPPN Panglima Besar Soedirman juga akan ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk tujuh program spesialis dasar: anak, penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di seluruh Indonesia.

“Bapak Presiden menginstruksikan agar setiap rumah sakit di 514 kabupaten/kota memiliki tujuh dokter spesialis dasar. Saat ini kekurangan terbesar bukan pada alat kesehatan, tetapi pada ketersediaan dokter spesialis,” jelas Menkes.

Menkes juga menekankan pentingnya integrasi layanan laboratorium dan farmasi milik TNI dengan sistem kesehatan nasional. Produk farmasi tersebut akan dimasukkan ke dalam e-katalog kesehatan sehingga dapat dimanfaatkan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dari puskesmas hingga rumah sakit daerah.

Kemenkes juga membuka peluang kolaborasi riset pengembangan obat tradisional Indonesia bersama Kemenhan, Telkom, dan mitra internasional, mencontoh kemajuan pengobatan tradisional Tiongkok (Traditional Chinese Medicine).

“Kita ingin mengembangkan obat tradisional Indonesia agar bisa setara dan diakui di dunia internasional,” ujar Menkes.

Pada kesempatan yang sama, Menkes juga memberikan pembaruan mengenai program cek kesehatan gratis, salah satu program hasil terbaik cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Per kemarin, sudah 40 juta orang mendaftar dan 36 juta di antaranya telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Ini penting agar masyarakat tahu kondisi kesehatannya sejak dini, sehingga bisa dicegah sebelum sakit,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tugas utama Kementerian Kesehatan bukan hanya mengobati orang sakit, melainkan menjaga agar masyarakat tetap sehat.

“Sebagus apa pun rumah sakitnya, kalau masyarakat sering masuk rumah sakit berarti menterinya gagal. Tugas kami memastikan masyarakat tetap sehat,” tegas Menkes.

Program cek kesehatan gratis akan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

___

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri peresmian Diorama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang menjadi simbol pelestarian arsip dan sejarah pengawasan obat serta makanan di Indonesia.

Diorama BPOM menggambarkan peranan arsip dalam mendukung kinerja organisasi, serta menjadi bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban lembaga kepada publik. Ruangan diorama terbagi menjadi dua area utama dengan tema berbeda.

Ruang pertama menampilkan peta sebaran wilayah kerja BPOM, filosofi logo, serta struktur organisasi melalui media LED TV, dilengkapi etalase bertema “BPOM Menjulang, Membumi, dan Mengakar.” Sementara itu, ruang kedua menyajikan kutipan para pimpinan BPOM, foto Kepala BPOM dari masa ke masa, dokumentasi kegiatan, hingga miniatur pakaian seragam pegawai.

Dalam sambutannya, Menkes Budi menekankan pentingnya peran BPOM dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan di tengah dinamika global.

“Kita juga bagian dari sejarah. Kita tidak tahu nanti 10 atau 20 tahun ke depan akan seperti apa. Kebutuhan masyarakat terhadap obat dan makanan akan terus meningkat,” ujar Menkes Budi di gedung BPOM, Jakarta, Senin (6/10).

Menkes Budi menambahkan perubahan iklim global juga berpotensi menghadirkan ancaman baru dari patogen yang sebelumnya tidak terdeteksi.

“Dalam climate change ini, kita tidak tahu apakah ada patogen baru yang lompat dari binatang lain. Artinya, selain jumlah makanan bertambah, jenis patogennya pun bisa bertambah,” jelasnya.

Menurut Menkes, BPOM memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan obat dan makanan. Tantangan di masa depan diperkirakan semakin kompleks seiring bertambahnya populasi, beragamnya produk pangan dan obat, serta meningkatnya risiko racun dan patogen.

“Tes yang paling segera harus dilakukan adalah melindungi anak-anak kita dari keracunan makanan,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan BPOM terus berupaya memperkuat sistem pengawasan dan kapasitas kelembagaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. 

Salah satu langkah nyata adalah diterbitkannya Peraturan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced, yang bertujuan mempercepat ketersediaan obat inovatif sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, Taruna menyampaikan BPOM saat ini tengah menunggu hasil akhir assessment World Health Organization (WHO) Listed Authority (WLA), yang akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

“Dengan WLA ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem global,” ujar Taruna pada Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (Rakor KKSK).

Dengan adanya Diorama BPOM, diharapkan masyarakat dapat melihat jejak perjalanan, kiprah, dan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan obat dan makanan di masa depan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, serta kepala Kantor Pelayanan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia.

http://s.kemkes.go.id/SESLHSMBG

"Keamanan pangan sama pentingnya dengan kandungan gizi. Kami ingin memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi," ujar Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit drg. Murti Utami, atau biasa dipanggil Dirjen Ami, Senin (6/10) di Jakarta.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi. Satuan pelayanan yang sudah beroperasi sebelum surat edaran ini diterbitkan diberikan waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat, sedangkan SPPG yang ditetapkan setelah edaran berlaku harus memperoleh SLHS paling lambat satu bulan sejak penetapan. Sertifikat diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk pemerintah daerah.

Untuk mengajukan SLHS, SPPG perlu melampirkan surat permohonan resmi, dokumen penetapan dari Badan Gizi Nasional, denah dapur, serta bukti bahwa penjamah pangan telah mengikuti kursus keamanan pangan siap saji. 

“Dinas kesehatan kabupaten/kota bersama Puskesmas akan melakukan verifikasi dokumen dan inspeksi kesehatan lingkungan sebelum sertifikat diterbitkan. Selain itu, SPPG diwajibkan menyertakan hasil pemeriksaan sampel pangan yang memenuhi syarat kelayakan konsumsi (dari laboratorium)” ucapnya.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pemerintah daerah wajib menerbitkan SLHS dalam waktu paling lama 14 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. 

"Sertifikasi ini bukan beban, tetapi jaminan kualitas bagi penerima manfaat program MBG. Walau ada percepatan proses, bukan berarti kualitas penerbitan SLHS akan berkurang atau sekedar menjadi formalitas," jelas Dirjen Ami.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

#setahunberdampak

RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon berhasil melakukan operasi bypass jantung atau bedah jantung terbuka terhadap dua pasien yang menderita penyakit jantung koroner akibat penyumbatan pembuluh darah.

Operasi ini dilakukan terhadap pasien berusia 73 tahun dan satunya lagi 44 tahun. Kedua pasien menjalani operasi bypass pada hari yang sama oleh tim dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler dari RSUP Dr. Johannes Leimena yang bekerja sama dengan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta.

“Ini adalah operasi belah jantung perdana di RSUP Dr. Johannes Leimena. Pasien-pasien kami mengalami sumbatan pembuluh darah koroner. Operasi ini menjadi milestone pertama dan kami melakukannya dengan standar setara RS Jantung Harapan Kita,” ujar dr. Sugisman, salah satu dokter yang terlibat dalam tim operasi.

Salah satu pasien mengungkapkan bahwa dirinya telah merokok selama lebih dari 50 tahun dan mengalami sakit jantung yang semakin parah. Ia merasa bersyukur akhirnya bisa menjalani operasi bypass.

“Dari awal memang sudah ada saran untuk bypass. Kami setuju karena itu mungkin bisa menyelesaikan masalah. Operasi ini berisiko, tapi kalau berhasil, hasilnya akan jauh lebih baik,” kata pasien tersebut.

Pihak keluarga pasien juga mendukung penuh keputusan untuk melakukan tindakan operasi tersebut.

“Alhamdulillah, lebih cepat lebih baik, supaya cepat sembuh. Melihat kondisi papa yang semakin sesak, ini jadi harapan kami,” ujar salah satu anggota keluarga pasien.

dr. Chaisari Maria M. Turnip, yang juga terlibat dalam operasi, menyampaikan rasa terima kasih kepada RS Jantung Harapan Kita atas dukungan penuh selama persiapan dan pelaksanaan tindakan medis.

“Semoga dari langkah perdana ini, RSUP Dr. Johannes Leimena bisa secara konsisten melakukan operasi jantung untuk melayani masyarakat Maluku,” tuturnya.

Selama ini, masyarakat Maluku sering harus dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan bedah jantung. Dengan keberhasilan ini, diharapkan pelayanan jantung di wilayah timur Indonesia menjadi lebih merata dan menjangkau lebih banyak pasien tanpa harus menunggu rujukan ke pusat.

Pasca operasi, seluruh tim medis mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran tindakan medis tersebut. Perasaan haru dan bangga juga dirasakan oleh seluruh tim rumah sakit.

“Alhamdulillah, semua berjalan baik dan lancar. Pasien stabil, mudah-mudahan bisa pulih dan beraktivitas kembali dengan lebih sehat. Kami sangat bahagia karena semua yang kami rencanakan berjalan dengan baik, tanpa kendala,” ujar salah satu dokter usai operasi.

Keberhasilan ini menandai babak baru dalam pelayanan kesehatan di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku. Dengan kemampuan melakukan operasi bypass jantung secara mandiri, RSUP Dr. Johannes Leimena kini menjadi rumah sakit rujukan utama di kawasan tersebut.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Provinsi Maluku mencatat sejarah baru dalam dunia kesehatan dengan keberhasilan operasi bypass jantung pertama yang dilakukan di RSUP Dr. Johannes Leimena, Ambon. Keberhasilan ini menandai kemajuan signifikan layanan jantung di Indonesia Timur, sekaligus simbol pemerataan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang hadir langsung di Ambon, menyampaikan apresiasinya kepada tim medis, pemerintah daerah, dan pihak rumah sakit. Ia menegaskan capaian ini merupakan lompatan penting dalam sistem kesehatan nasional, terutama untuk layanan jantung di luar Pulau Jawa.

“Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, Maluku akhirnya bisa melakukan operasi bypass jantung pertama. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi soal penyelamatan nyawa dan keadilan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di RSUP Dr. Johannes Leimena, Jumat (3/10).

Menkes Budi mengungkapkan, selama ini pasien jantung dari wilayah timur Indonesia menghadapi kendala besar. Banyak yang harus dirujuk ke Surabaya atau Makassar, dengan perjalanan panjang, biaya tinggi, serta risiko terlambat mendapat penanganan.

Salah satu pasien, berinisial G, bahkan harus antre hingga nomor 289 untuk pemasangan ring di Surabaya melalui BPJS. 

“Ini nyata terjadi, dan inilah yang ingin kami ubah,” tegas Menkes.

Pemerintah tengah membangun sistem layanan jantung nasional yang terintegrasi dari tingkat Puskesmas, rumah sakit kabupaten/kota, hingga rumah sakit provinsi. Operasi bypass di Ambon menjadi bagian penting dari inisiatif tersebut.

Menkes Budi menargetkan 34 provinsi di Indonesia mampu melakukan minimal dua prosedur utama, yaitu operasi bypass dan bedah katup jantung. Saat ini, sudah 28 provinsi yang melaksanakan layanan tersebut, dan Maluku kini resmi bergabung dalam daftar itu.

Ia juga mendorong kepala daerah untuk aktif mendukung layanan kesehatan jantung di wilayah masing-masing. Ia meminta para bupati dan wali kota di Maluku untuk memastikan dokter-dokter spesialis tetap bertugas di daerah, dan tidak pindah ke kota besar.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemerintah pusat. Menurutnya, capaian ini menunjukkan hadirnya negara dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah.

“Ini menunjukkan komitmen dan kehadiran negara dalam memperkuat pembangunan kesehatan, serta membantu masyarakat mendapatkan akses pelayanan jantung tanpa harus dirujuk ke luar Maluku,” ujar Hendrik.

Ia menegaskan, RSUP Dr. Johannes Leimena sebagai rumah sakit rujukan akhir di kawasan timur memiliki peran strategis. Ke depan, pemerintah provinsi menargetkan lebih banyak rumah sakit di Maluku dapat menyelenggarakan layanan serupa, mengingat tantangan geografis wilayah kepulauan.

“Pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari sisi SDM, infrastruktur, hingga alat kesehatan,” tambahnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menghadiri peluncuran Universal Platform for Skill Improvement in Learning for New TB Regimens (Upskill TB) Indonesia di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (2/10).

Dalam sambutannya, Prof. Dante menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat (TBC RO). Pada 2024, tercatat lebih dari 12 ribu kasus, namun hanya sebagian yang menjalani pengobatan, dengan tingkat keberhasilan baru 59%. Hal ini menunjukkan tata laksana TBC RO yang kompleks, memakan waktu lama, dan membutuhkan sumber daya besar masih menjadi beban bagi pasien maupun sistem kesehatan.

Menurutnya, hadirnya regimen baru seperti BPaL/M dengan durasi pengobatan lebih singkat—hanya enam bulan dengan jumlah obat lebih sedikit—merupakan terobosan penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien sekaligus meringankan beban layanan kesehatan. Namun, ketersediaan obat saja tidak cukup.

“Keberhasilan pengendalian TBC RO sangat ditentukan oleh kesiapan tenaga kesehatan. Dokter, perawat, dan tenaga farmasi harus dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk mendiagnosis, mengobati, dan mendampingi pasien hingga akhir terapi,” tegasnya.

Prof. Dante menambahkan, transformasi kesehatan juga harus mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Jika sebelumnya pelatihan banyak dilakukan secara tatap muka, kini hadir pembelajaran daring berbasis Massive Open Online Course (MOOC) yang lebih fleksibel, terjangkau, dan mampu menjangkau hingga daerah terpencil.

“Platform Upskill TB yang dikembangkan Yayasan RPRI menjadi inovasi penting dalam pembelajaran regimen baru TBC RO. Inisiatif ini diharapkan memperkuat kualitas layanan sekaligus memastikan pengendalian TBC RO berjalan lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak berkolaborasi memanfaatkan platform ini secara optimal.

“Harapan kita bersama, Platform Upskill TB dapat dimanfaatkan seluas-luasnya sehingga penemuan kasus, enrollment, dan keberhasilan pengobatan TBC RO terus meningkat. Mari jadikan inovasi, komitmen, dan kolaborasi lintas sektor sebagai kekuatan untuk mempercepat Indonesia bebas TBC,” pungkas Prof. Dante.

Peluncuran platform ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem pembelajaran digital di bidang kesehatan, sekaligus mendukung agenda nasional eliminasi TBC pada 2030.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa Dasa Nugraha secara resmi melepas 158 anggota kontingen Kemenkes yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korpri 2025 di Palembang, Sumatera Selatan. Acara pelepasan digelar secara luring dan daring dari Gedung Prof. Sujudi, Jakarta, Kamis (2/10).

Kontingen Kemenkes terdiri dari 26 atlet Kantor Pusat, 111 atlet Unit Pelaksana Teknis (UPT), 15 official, dan 6 pelatih. Mereka akan bertanding di sembilan cabang olahraga: bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, bola voli, futsal, lari 5K, senam Korpri, dan catur.

Dalam sambutannya, Sekjen Kunta menekankan bahwa Pornas Korpri bukan sekadar ajang olahraga, melainkan juga sarana untuk menumbuhkan semangat kebugaran jasmani, mempererat persaudaraan, dan memperkuat jiwa korsa di kalangan ASN.

“Kontingen Kemenkes yang akan berlaga membawa harapan besar. Kalian bukan hanya atlet, tetapi juga duta Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Ia berpesan agar seluruh kontingen menjunjung tinggi kedisiplinan, integritas, menjaga kesehatan serta stamina, dan menegakkan sportivitas.

“Jadilah duta Kementerian Kesehatan yang mampu menjaga citra positif, menyampaikan pesan kesehatan, serta menjadi contoh gaya hidup sehat dan aktif,” tambahnya.

Sekjen Kunta juga menyampaikan doa dan harapan agar para atlet meraih hasil terbaik.

“Atas nama keluarga besar Kementerian Kesehatan, saya mendoakan semoga kontingen kita berprestasi, membawa pulang kebanggaan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Kemenkes. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, dan harumkan nama Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

Rangkaian Pornas XVII Korpri akan berlangsung pada 3–11 Oktober 2025, dengan upacara pembukaan di Jakabaring Sport Center dan penutupan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah melakukan pengawasan. Peran ini diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelajar. 

Menkes Budi mengatakan pengawasan dilakukan dengan melakukan standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, dan pengawasan berlapis.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Menkes Budi pada konferensi pers terkait MBG di Gedung Kemenkes, Jakarta, pada Kamis (2/10). 

Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan terkait potensi keracunan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada publikasi berkala seperti saat masa pandemi COVID-19. 

Dalam hal sertifikasi, terdapat tiga standar sertifikasi akan diberlakukan yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk manajemen risiko pangan, serta sertifiksi halal.

Kemenkes bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional akan menjadi bagian dari sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar. Selain itu, proses percepatan sertifikasi juga disiapkan agar tidak menghambat distribusi. 

Dari sisi pengawasan juga, Kemenkes akan melakukan pengawasan eksternal serta sebagai bagian dari gugus tugas cepat tanggap jika terjadi kasus keracunan massal atau Kejadian Luar Biasa (KLB). 

“Peran Kemenkes secara gotong royong di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para pelaksana strategi ini,” ujar Menkes.

Khusus untuk pengawasan eksternal, Kemenkes akan bekerja sama dengan Kemendagri, TNI/Polri, dan aparat daerah untuk membantu pengawasan harian terhadap SPPG.

Kemenkes juga akan menyiapkan gugus cepat tanggap di tiap daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, serta unit UKS di sekolah-sekolah. 

“Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa itu bisa ditangani cepat,” kata Menkes Budi.

Selain pengawasan produksi, Menkes Budi menyoroti pentingnya pengawasan di sisi penerima, yaitu sekolah-sekolah dan madrasah. pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan Kemenag untuk melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memeriksa kualitas makanan sebelum dikonsumsi. 

“Setidaknya begitu makanan datang, kita bisa ajarin warnanya ada yang berubah, baunya aneh atau tidak,” ujar Budi.

Program pemantauan status gizi siswa juga akan menjadi bagian dari pengawasan. Kemenkes akan mengukur tinggi dan berat badan setiap enam bulan dan mencatatnya secara by name by address untuk evaluasi program. 

Tidak hanya itu, lanjut Budi, pihaknya akan memperluas cakupan survei gizi tahunan yang sebelumnya hanya fokus pada stunting. 

“Survei gizi nasional ini nanti akan ditambah untuk anak-anak di atas lima tahun khususnya anak sekolah,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang juga hadir dalam konferensi pers menegaskan pentingnya peran Kemenkes dalam menjamin kualitas dan keamanan program.

"Tentu ada tantangan dan kekurangan tapi komitmen pemerintah jelas respons cepat, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh," ungkap Zulkifli.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan aman, layak, dan sesuai standar. 

“MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan dan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” ucap Zulkifli.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Jakarta, 1 Oktober 2025

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi All Indonesia sebagai sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu dan satu-satunya yang berlaku di seluruh bandara dan pelabuhan di Indonesia. Mulai 1 Oktober 2025, setiap penumpang yang tiba dari luar negeri diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi All Indonesia tersebut.

All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang.

Acara grand launching dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, dan stakeholders sektor transportasi, imigrasi, kesehatan, hingga pariwisata.

AHY menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan sistem ini, terutama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjadi garda terdepan dalam penyusunan dan uji coba platform.

Melalui sistem All Indonesia, penumpang kini dapat melakukan deklarasi imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina secara satu pintu, terintegrasi, dan digital. Hal ini diharapkan meningkatkan efisiensi, keamanan, serta memberikan kesan pertama yang positif bagi wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia.

“Seringkali first impression di bandara atau pelabuhan menjadi kesan yang melekat bagi wisatawan maupun investor. Jika pelayanan kita baik, maka mereka akan datang kembali dan membawa dampak positif bagi pariwisata serta perekonomian nasional. Karena itu, tugas kita berikutnya adalah menjaga sistem ini agar terus disempurnakan, sekaligus mengkampanyekan penggunaannya agar semakin banyak penumpang yang merasakan manfaatnya,” ujar AHY.

Lebih lanjut AHY menyampaikan, pemerintah terus berusaha memperbaiki layanan publik. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo, semua berawal dari good governance termasuk tata kelola bandara dan semua yang menjadi pintu masuk Indonesia. Inisiatif ini, tegasnya bukan sekadar gimmick, akan tetapi kebutuhan mendasar yang bisa menjadi game changer yang berperan signifikan terhadap kemajuan indonesia.

Selain memperkuat tata kelola pelayanan publik, sistem All Indonesia juga diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, hingga investasi. AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, serta kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.

Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa integrasi deklarasi kesehatan dalam aplikasi "All Indonesia” merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini nasional terhadap penyakit menular maupun faktor risiko kesehatan lainnya.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono, menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses kedatangan penumpang internasional. Dengan adanya sistem ini, Kementerian Kesehatan dapat melakukan deteksi dini yang lebih cepat di pintu masuk negara.

“Melalui All Indonesia, Kementerian Kesehatan dapat lebih cepat mendeteksi penyakit menular atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan wabah. Dengan begitu, respons segera bisa dilakukan di pintu masuk negara sebelum penyakit menyebar lebih luas. Ini menjadi bagian penting dari upaya kita menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Prof. Dante.

Sebelumnya, deklarasi kesehatan penumpang dilakukan secara manual atau melalui platform terpisah. Dengan adanya integrasi ini, seluruh data kesehatan kini terhubung langsung dalam satu sistem bersama dengan imigrasi, bea cukai, dan karantina.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat keamanan kesehatan nasional (health security). Sistem terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk melakukan analisis data kesehatan secara real-time, mengantisipasi potensi ancaman penyakit lintas negara, serta mempercepat koordinasi lintas sektor dalam penanganannya.

Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini, termasuk memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Sistem ini telah melalui masa uji coba sejak Juli 2025 di tiga bandara internasional utama yaitu, Soekarno-Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), dan Ngurah Rai (Bali). Setelah dinilai berhasil, pemerintah memperluas implementasi ke seluruh bandara dan pelabuhan internasional di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Duta Besar Persatuan Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia, H.E. Abdulla Salem Obaid Aldhaheri, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas kerja sama erat yang diwujudkan melalui serah terima hibah pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirat–Indonesia (RS KEI) di Solo Techno Park, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

“Atas nama Pemerintah dan rakyat Persatuan Emirat Arab, saya merasa terhormat menyampaikan ucapan selamat yang hangat kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas serah terima rumah sakit kardiologi Emirates–Indonesia. Langkah penting ini mencerminkan eratnya hubungan dan kuatnya kerja sama antara kedua negara,” ujar Dubes Abdulla.

Rumah sakit ini berdiri di atas lahan hampir 18.000 m² dengan luas bangunan 12.000 m². Fasilitas yang tersedia meliputi 130 tempat tidur (termasuk suite VVIP dan VIP), hybrid catheterization laboratory, MRI, CT Scan, X-ray, USG, laboratorium modern, ruang operasi berteknologi tinggi, poliklinik spesialis, unit dialisis, serta instalasi gawat darurat. Rumah sakit ini juga menyediakan pusat kebugaran dan rekreasi untuk mendukung pemulihan pasien secara menyeluruh.

“Rumah sakit ini bukan hanya menghadirkan layanan kardiologi yang canggih, tetapi juga mencerminkan ikatan budaya kedua bangsa melalui arsitektur dan lanskap yang memadukan unsur Emirat dan Indonesia. Mulai hari ini, rumah sakit memasuki tahap uji operasional bertahap agar segera siap memberikan pelayanan penuh,” jelas Dubes Abdulla.

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan RSUP Dr. Sardjito, RS KEI akan menghadirkan layanan kesehatan kelas dunia, menyelamatkan banyak nyawa, dan menjadi standar keunggulan medis bagi generasi mendatang.

RS KEI dilengkapi dengan peralatan medis mutakhir, antara lain Hybrid Cathlab Siemens Artis Q Floor Combo, CT Scan Somatom Go.Top, MRI Siemens Magnetom Sempra, DR X-Ray, Ventilator GE CareScape R860, Anesthesia Workstation CS 750, ECMO Maquet Cardiohelp, IABP Cardiosave, hingga Heart-Lung Machine TechnoWood CompO III Neo. Dengan dukungan teknologi ini, RS KEI diharapkan mampu menangani kasus penyakit jantung dengan standar layanan tertinggi.

Selain intervensi kardiologi dan bedah jantung, RS KEI juga menyediakan layanan diagnostik lengkap (CT Scan, MRI, Echocardiography, Treadmill, Holter Monitoring, USG 4D), layanan hemodialisis, hingga pusat perawatan intensif untuk pasien gagal jantung.

Serah terima RS KEI menjadi simbol eratnya hubungan bilateral Indonesia–UEA di bidang kesehatan, sekaligus langkah nyata memperkuat visi Indonesia Emas 2045 melalui investasi strategis sektor kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kementerian Kesehatan RI bersama Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) resmi melaksanakan serah terima hibah pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirat–Indonesia (RS KEI) di kawasan Solo Techno Park, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa kehadiran RS KEI menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus memperluas akses layanan jantung.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan momen bersejarah serah terima Emirates–Indonesia Cardiology Hospital. Rumah sakit ini bukan hanya fasilitas kesehatan modern, tetapi juga simbol kuat persahabatan dan kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab di bidang kesehatan,” ujar Prof. Dante.

Prof. Dante menjelaskan, penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Data WHO tahun 2022 mencatat lebih dari 19 juta kematian akibat serangan jantung dan stroke. Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 menunjukkan prevalensi penyakit jantung sebesar 8,5 per 1.000 penduduk dengan hampir 300.000 kematian setiap tahun.

“Dengan hadirnya RS KEI, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap layanan jantung modern semakin mudah, angka kematian dapat ditekan, serta kapasitas pendidikan dan riset tenaga medis kita semakin kuat,” jelasnya.

Sebagai Center of Excellence, RS KEI dilengkapi 100 tempat tidur rawat inap tahap awal (akan ditingkatkan menjadi 130), poliklinik jantung, laboratorium kateterisasi, ICU/ICVCU, dan fasilitas modern lainnya. Kesiapan tenaga medis dan perawat spesialis jantung juga telah dipersiapkan bersama RSUP Dr. Sardjito agar layanan berkualitas tersedia sejak awal operasional.

“Serah terima hari ini menandai langkah baru menuju pengoperasian penuh rumah sakit kardiologi berstandar internasional. Kami berharap RS KEI menjadi pusat rujukan, inovasi, dan teladan kolaborasi internasional. Mari kita jadikan rumah sakit ini mercusuar pelayanan jantung bagi masyarakat, sekaligus kontribusi nyata menuju Indonesia Sehat dan Indonesia Emas 2045,” tutur Prof. Dante.

Selanjutnya, RSUP Dr. Sardjito ditunjuk sebagai pengelola penuh RS KEI. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi pada 6 Oktober 2025, dengan layanan darurat, rawat jalan, rawat inap (termasuk ruang VIP dan President Suite), ICU, serta Cathlab. RS KEI diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan jantung unggulan di kawasan Asia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah bergerak menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga guna merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan MBG.

“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. 

Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. 

Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

“Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. 

“Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meninjau Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) di Jakarta Timur, Jumat (26/9). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi RSON sebagai pusat layanan kesehatan olahraga modern di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, kedua pejabat meninjau sejumlah fasilitas utama, mulai dari ruang fitness, fisioterapi, radiologi, poliklinik medical check-up (MCU), ICU, kamar bedah, hingga ruang sport science. Revitalisasi RSON ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan atlet nasional maupun internasional sekaligus memperluas akses kesehatan olahraga bagi masyarakat.

Prof. Dante menekankan pentingnya peran RSON sebagai pusat rujukan nasional. “Dengan revitalisasi ini, diharapkan layanan kesehatan olahraga di Indonesia semakin komprehensif dan sesuai standar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, revitalisasi RSON merupakan bagian dari ekosistem pembinaan olahraga nasional. “Atlet berprestasi lahir dari pembinaan yang baik, termasuk layanan kesehatan yang optimal. Dengan RSON yang direvitalisasi, kami ingin memastikan atlet Indonesia mendapat dukungan kesehatan terbaik untuk berkompetisi di tingkat global,” kata Dante.

Revitalisasi RSON juga menjadi langkah penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan menghadirkan fasilitas kesehatan olahraga yang modern, profesional, dan berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman memastikan dua kasus suspek Mpox yang dilaporkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, bukan merupakan kasus konfirmasi Mpox. Kepastian ini diperoleh setelah hasil laboratorium yang keluar pada 23 September 2025 menunjukkan hasil negatif Mpox.

“Hasil pemeriksaan PCR menunjukkan bahwa kedua kasus bukan Mpox. Jadi kami tegaskan, pada tahun 2025 Indonesia tidak memiliki kasus konfirmasi Mpox,” jelasnya pada Rabu (24/9).

Dua pasien yang sempat ditetapkan berstatus suspek adalah BS (13 tahun) dan ZU (17 tahun). BS mengalami demam sejak 12 September 2025 di pondok pesantren, diikuti ruam dan lesi kulit. 

Pasien dirawat di RSUD Kepulauan Meranti pada 17 September 2025, namun meninggal dunia pada 20 September 2025 dengan diagnosis klinis lebih mengarah ke varicella (cacar air) disertai kondisi penyerta berupa radang otak.

Sementara itu, ZU masuk IGD RSUD pada 18 September 2025 dengan keluhan demam dan ruam. Pasien diperbolehkan pulang pada 21 September 2025 setelah kondisi membaik dan kini menjalani isolasi mandiri.

Investigasi awal menunjukkan adanya faktor risiko paparan cacar air dari teman sekamarnya. 

Kemenkes bersama Dinas Kesehatan setempat telah melakukan penyelidikan epidemiologi, penanganan medis, serta koordinasi dengan RSUD, klinisi ahli, dan pihak pondok pesantren. Spesimen pasien telah diperiksa di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan untuk pemeriksaan molekuler.

Selain itu, Kemenkes memperkuat komunikasi risiko agar masyarakat tetap tenang namun waspada. Edukasi terkait Mpox dilakukan melalui kanal informasi resmi, FAQ, hingga kolaborasi dengan LSM HIV/AIDS untuk menyasar kelompok rentan.

Aji menambahkan, strategi nasional penanggulangan Mpox mencakup surveilans, terapi, vaksinasi, serta komunikasi risiko. Sejak 2022, Kemenkes telah menyiapkan skrining pelaku perjalanan, jejaring laboratorium PCR, dan vaksinasi pada kelompok berisiko.

“Kami mengimbau masyarakat tetap menjaga pola hidup bersih, menghindari kontak seksual berisiko, dan segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala demam dengan ruam bernanah,” kata Aji.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Pemerintah terus menggencarkan upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui program pemeriksaan kesehatan gratis dan penemuan kasus aktif (active case finding). Langkah ini menjadi salah satu prioritas Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan, kasus TBC di Indonesia masih cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan serius.

“TBC menjadi masalah penting, karena di Indonesia jumlah kasusnya diperkirakan mencapai 1.060.000 orang. Saat ini baru sekitar 90 persen yang berhasil teridentifikasi dan ternotifikasi,” ujar Prof. Dante saat meninjau kegiatan active case finding TBC di Puskesmas Teras, Kabupaten Boyolali, Jumat (19/9).

Menurutnya, capaian notifikasi tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

“Tahun 2022 notifikasi kasus baru 56 persen, sekarang sudah naik berkat program percepatan melalui pemeriksaan rutin dan active case finding yang mampu menemukan kasus aktif yang sebelumnya tidak terdeteksi,” jelasnya.

Prof. Dante menambahkan, banyak kasus TBC tidak terdiagnosis karena gejalanya mirip penyakit ringan. 

“Ada pasien yang semakin kurus atau nafsu makan menurun, sering disangka sakit maag biasa, padahal TBC,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah pemeriksaan TBC menggunakan rontgen secara massal. Pemerintah daerah Jawa Tengah sudah memulainya dengan pemeriksaan rontgen, dan ini terbukti efektif.

Ke depan, pemerintah pusat merencanakan penyediaan alat rontgen untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. 

“Kalau anggaran mencukupi, setiap dari 514 kabupaten/kota akan mendapatkan alat rontgen. Alat ini akan digunakan secara bergilir ke kecamatan-kecamatan dan diberikan gratis untuk masyarakat dalam rangka pemeriksaan kesehatan maupun active case finding TBC,” katanya.

Selain rontgen, deteksi dini TBC juga dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan formulir skrining. Dengan kombinasi metode ini, Prof. Dante optimistis angka kasus TBC dapat ditekan secara signifikan.

“Angka kematian akibat TBC masih tinggi. Data tahun 2022 menunjukkan 386 kasus per 100 ribu penduduk. Target kita menurunkan menjadi 65 per 100 ribu penduduk pada tahun 2030,” tegasnya.

Program percepatan penanggulangan TBC merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk aktif mendukung program ini melalui alokasi anggaran, pelatihan tenaga kesehatan, dan sosialisasi yang masif di masyarakat.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan pesan inspiratif kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo (Stikes EU), Boyolali, Jumat (19/9). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya dedikasi, empati, dan semangat belajar bagi calon tenaga kesehatan.

“Saya hadir di sini bukan hanya sebagai Wakil Menteri, tetapi juga sebagai seorang kakak dan ayah bagi adik-adik saya. Perjuangan di bidang kesehatan itu tidak mudah, tetapi sangat mulia,” ujar Prof. Dante.

Ia mengisahkan pengalamannya saat menempuh pendidikan kedokteran yang penuh tantangan. Menurutnya, masa penuh ujian tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk tenaga kesehatan yang berkualitas sekaligus berempati tinggi kepada pasien.

“Empati tidak membuat kalian lemah, empati justru membuat kalian berarti,” ucapnya, disambut tepuk tangan meriah para mahasiswa.

Prof. Dante juga menegaskan bahwa mahasiswa kesehatan tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga perlu membangun karakter kuat dan jiwa kemanusiaan.

“Saya yakin dari kampus ini suatu saat akan lahir tokoh-tokoh hebat, bahkan yang lebih hebat dari saya,” ungkapnya.

Menurutnya, peran institusi pendidikan seperti Stikes EU sangat penting dalam mencetak tenaga kesehatan yang unggul, berintegritas, dan bermoral. Ia berharap Stikes EU terus berkembang dan menjadi salah satu institusi pendidikan kesehatan terdepan di Indonesia.

“Mudah-mudahan posisi saya hari ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian yang sedang menempuh pendidikan di Stikes EU,” pungkasnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah mendapat sambutan hangat dari para siswa, salah satunya di SMP Negeri 1 Teras, Boyolali. Kehadiran program ini dinilai mampu meningkatkan semangat belajar sekaligus menjaga asupan gizi seimbang anak sekolah.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa seluruh makanan yang disajikan melalui program MBG telah melalui proses seleksi dan pengawasan ketat.

“Kita upayakan agar makanan yang diberikan higienis, segar, dan bermanfaat bagi anak-anak tanpa menimbulkan masalah kesehatan,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan MBG di SMPN 1 Teras, Jumat (19/9).

Lebih lanjut, Prof. Dante menjelaskan bahwa konsep gizi seimbang yang diterapkan mengacu pada kampanye Isi Piringku.

“Contohnya nanti ada sayuran, buah-buahan, lauk, dan makanan pokok. Pola ini bisa diterapkan di rumah juga,” katanya di hadapan siswa dan guru.

Antusiasme siswa pun terlihat jelas. Jana Auliya Salsabila, siswi kelas 7A, menyampaikan rasa syukurnya atas program ini.

“Harapan saya, program MBG terus berlanjut agar bisa membantu kami meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan,” ujarnya.

Senada, Meishen Faika Putri Ardhani menilai program MBG membantu dirinya menghemat uang jajan.

“Saya senang karena bisa menghemat uang jajan, yang bisa ditabung untuk keperluan lain,” kata Meishen. Ia menambahkan, “Saya berharap bisa terus mendapatkan MBG sampai lulus SMA, dan semua anak di Indonesia juga merasakan manfaat program ini.”

Selain memastikan ketersediaan asupan gizi, program MBG juga menjadi intervensi kesehatan untuk mencegah stunting, obesitas, dan masalah gizi lainnya. Pemerintah menekankan pentingnya pemberian makanan sehat secara rutin sebagai upaya jangka panjang dalam mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan prestasi belajar.

Dengan pengawasan menyeluruh dan dukungan berbagai pihak, program MBG diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan berprestasi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM