Sabtu, 10 Juni 2023

BERANDA
PROFIL
- PROFIL
- AGENDA DAN STATISTIK
  - Agenda
  - Statistik Pegawai
INFORMASI PUBLIK
- INFORMASI PUBLIK
- LAPORAN
LAYANAN PUBLIK
- LOKET PELAYANAN
- INFORMASI DAN PENGAJUAN
UNDUH
- UNDUH
TAUTAN
- TAUTAN
LAYANAN PENGADUAN
- PILIHAN PENCARIAN
  - Cari Semua Konten
  - Rilis Berita
  - Peraturan dan Perundang-undangan
  - Publikasi Data dan Informasi
  - Link-Link Aplikasi
  - Komponen Web, seperti Menu dan sub menu atau bagian struktur web lainnya
LIHAT VERSI MOBILE

Hotline Virus COVID-19 119 ext 9
Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam Penanganan Penyakit COVID-19 klik disini
WASPADA!! Hati-hati apabila ada mendapatkan info melalui whatsapp dan lain sebagainya mengatasnamakan Pejabat Kemenkes. mohon untuk diabaikan!
Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi Klik di Sini

Pemerintah Fokus Cegah Stunting di 100 Kabupaten/Kota
Dipublikasikan Pada : Sabtu, 07 April 2018 00:00:00, Dibaca : 9.535 Kali
Jakarta, 7 April 2018

Upaya pencegahan permasalahan stunting, gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari anak-anak lain dalam rentang usia yang sama, saat ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah.

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya (bertubuh pendek/kerdil) saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo, pada Rapat Terbatas tentang penurunan stunting di Kantor Presiden Kamis lalu (5/4) menekankan, bahwa masalah stunting perlu menjadi perhatian bersama, sehingga upaya penurunan angka stunting membutuhkan kerja bersama yang harus melibatkan lintas sektor dan semua elemen masyarakat.

Fokus Cegah Stunting di 100 Kabupaten/Kota

Sejumlah langkah, sejak beberapa tahun belakangan sebenarnya telah dijalankan pemerintah untuk mencegah stunting di masyarakat, utamanya menambah asupan gizi bagi ibu hamil, Balita dan anak-anak sekolah.

''Sebetulnya sudah dimulai dari tiga tahun lalu dengan pemberian makanan tambahan atau PMT. Namun tahun ini, kita akan lebih menyasar dan fokus'', ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi (6/4).

Salah satu langkah inovasi yang saat ini tengah mulai diimplementasikan, yaitu dengan lebih memfokuskan program PMT di daerah-daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi.

Program tersebut akan turut melibatkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu di daerah setempat untuk menggencarkan sosialisasi pola hidup sehat dan menambah asupan makanan yang diberikan melalui program PMT yang dijalankan pemerintah pusat.

''Nanti akan kerja sama dengan PKK dan Posyandu untuk pemberian makanan tambahan baik berupa telur, ikan, kacang hijau, susu, juga tambahan biskuit seperti kemarin. Intinya makanan lokal akan lebih didahulukan,'' ungkap Presiden.

Arahkan Sebagian Program Padat Karya untuk Perbaikan Gizi

Selain itu, Presiden juga mengarahkan agar sebagian program padat karya tunai untuk kesehatan, misalnya perbaikan sanitasi atau menangani perbaikan gizi anak di daerah-daerah yang saat ini menjadi fokus perhatian utama. Diharapkan, kondisi lingkungan dan derajat kesehatan di daerah-daerah sasaran dapat ditingkatkan untuk mencegah stunting sejak dini.

''Karena stunting ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan baik sanitasi, infrastruktur air bersih, semuanya. Ini sebuah kerja yang harusnya sangat terintegrasi,'' tandas Presiden.

Padat Karya Tunai Desa Sektor Kesehatan

Saat ini, stunting menjadi salah satu masalah yang diperhatikan oleh pemerintah melalui sebuah inovasi yang diprakarsai Presiden Jokowi yang disebut Padat Karya Tunai Desa Bidang Kesehatan.

Program padat karya tunai desa merupakan program yang mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal,dan teknologi lokal desa. Program ini memiliki empat pilar, yaitu: 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa; 2) Menurunkan angka pengangguran masyarakat desa melalui kegiatan swa kelola, 3) Mekanisme operasionalnya dikerjakan bersama secara lintas sektor, dan 4) Dilaksanakan dengan integrasi lintas program dan lintas sektor.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.