- Pilihan Bahasa
BERANDA
PROFIL
PROFIL
AGENDA DAN STATISTIK
INFORMASI PUBLIK
INFORMASI PUBLIK
LAPORAN
LAYANAN PUBLIK
LOKET PELAYANAN
INFORMASI DAN PENGAJUAN
UNDUH
UNDUH
TAUTAN
TAUTAN
SEKRETARIAT JENDERAL Lihat Detail Rincian
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN http://www.yankes.kemkes.go.id
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT http://www.pppl.kemkes.go.id
DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT http://www.kesmas.kemkes.go.id
DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES http://www.binfar.kemkes.go.id
INSPEKTORAT JENDERAL http://www.itjen.kemkes.go.id
BADAN LITBANGKES http://www.litbang.kemkes.go.id
BADAN PPSDM KESEHATAN http://www.bppsdmk.kemkes.go.id
LAYANAN PENGADUAN
LIHAT VERSI MOBILE
- Hotline Virus COVID-19 119 ext 9
- Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam Penanganan Penyakit COVID-19 klik disini
- WASPADA!! Hati-hati apabila ada mendapatkan info melalui whatsapp dan lain sebagainya mengatasnamakan Pejabat Kemenkes. mohon untuk diabaikan!
- Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi Klik di Sini
Staf Ahli
Dipublikasikan Pada : Minggu, 21 Juni 2015 00:00:00, Dibaca : 68.251 KaliStaf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 838 Staf Ahli terdiri atas :
- Staf Ahli Bidang Ekonomi KesehatanStaf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang ekonomi kesehatan.
- Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang teknologi kesehatan dan globalisasi.
- Staf Ahli Bidang Desentralisasi KesehatanStaf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang desentalisasi kesehatan.
- Staf Ahli Bidang Hukum KesehatanStaf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap Menteri, terkait bidang hukum kesehatan.
