KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA

  • Pengumuman Hasil Seleksi uji kompetensi JPT Madya 2015. Klik disini
  • Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS. Klik disini

  • Hati-hati!! Penipuan melalui UNDANGAN PALSU mengatasnamakan DITJEN BINFAR dan ALKES. Undangan palsu
  • Capaian Kabinet Kerja dalam Infografis klik di sini
  • Hati-hati!! Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Surat Penipuan

Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dipublikasikan Pada : THU, 22 JAN 2015, Dibaca : 26.150 Kali
  • DOWNLOAD FILE LIHAT FILE I. PROFIL

    Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi.

  • DOWNLOAD FILE LIHAT FILE II. ROADMAP

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014, telah ditetapkan bahwa pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi hingga tahun 2025 dibagi menjadi tahapan tiap lima tahunan, sesuai dengan tahapan RPJKP.

  • DOWNLOAD FILE LIHAT FILE III. EKSEKUTIF SUMMARY

    Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan kesehatan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memberikan kinerja pelayanan kesehatan yang optimal. Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 telah melakukan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik.

  • DOWNLOAD FILE LIHAT FILE IV. PERATURAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI

    Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 411/MENKES/SK/X/2013 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

  • V. TIM REFORMASI BIROKRASI

    Salah satu upaya untuk mendukung program Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional, Kementerian Kesehatan telah membentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sesuai dengan 8 Area Perubahan dan Monitoring & Evaluasi.

    • A. Pokja Program Manajemen Perubahan
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Manajemen Perubahan.
      • Mengidentifikasidan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatanmanajemen perubahan menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian masing-masing Sub Pokja adalah sebagai berikut:
        • Sub Pokja Desain Manajemen (Design Management):
          • menyusun desain teknis program reformasi birokrasi dan strategi manajemen perubahan;
        • Sub Pokja Manajemen Perubahan (Change Management):
          • meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Kesehatan dalam melakukan reformasi birokrasi;
          • terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan Pemda;
          • menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
          • mengelola aktivitas manajemen perubahan (penetapan media sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, dll) untuk setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak pada perubahan pola pikir, cara kerja, dan budaya kerja.
        • Sub Pokja Jaminan Mutu (Quality Assurance Management):
          • memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan termasuk pemeriksaan kepatuhan akan realisasi dari perencanaan program serta keberhasilan tujuan perubahan yang telah ditetapkan.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Manajemen Perubahan yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan
      • Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Manajemen Perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.

    • B. Pokja Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
      • Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penataan peraturan perundang-undangan menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut:
        • menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
        • meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Kementerian Kesehatan.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
      • Melakukan analisis dan pembahasan mengenai Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.

    • C. Pokja Program Penataan Organisasi
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Organisasi.
      • Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penataan Organisasi menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
        • menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Kementerian Kesehatan; dan
        • meningkatnya kapasitas Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan Organisasi yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
      • Melakukan analisis dan pembahasan terkait Program Penataan Organisasi dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.

    • D. Pokja Program Penataan Tata Laksana
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Tata Laksana.
      • Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penataan Tata Laksana menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut:
        • meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kementerian Kesehatan;
        • meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Kementerian Kesehatan; dan
        • meningkatnya kinerja di Kementerian Kesehatan.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan Tata Laksana yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
      • Melakukan analisis dan pembahasan terkait Program Penataan Tata Laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.

    • E. Pokja Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
      • Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
        • meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur Kementerian Kesehatan;
        • meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur Kementerian Kesehatan;
        • meningkatnya disiplin SDM Aparatur Kementerian Kesehatan;
        • meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur Kementerian Kesehatan; dan
        • meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Kementerian Kesehatan.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
      • Melakukan analisis dan pembahasan terkait Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.

    • F. Pokja Program Penguatan Pengawasan
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Pengawasan.
      • Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penguatan Pengawasan menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
        • meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Kesehatan;
        • meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan;
        • meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kesehatan; dan
        • menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Kementerian Kesehatan.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
      • Melakukan analisis dan pembahasan Program Penguatan Pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.

    • G. Pokja Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
      • Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut :
        • meningkatnya kinerja Kementerian Kesehatan; dan
        • meningkatnya akuntabilitas Kementerian Kesehatan.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
      • Melakukan analisis dan pembahasan terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.

    • H. Pokja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      • Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
      • Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menjadi Road Map dan Dokumen Usulan, dengan target capaian sebagai berikut:
        • meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Kementerian Kesehatan;
        • meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Kementerian Kesehatan; dan
        • meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing Kementerian Kesehatan.
      • Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
      • Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dituangkan dalam Road Map dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.
      • Melakukan analisis dan pembahasan terkait Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan.